<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/maruarar2-435837697.jpg" alt="Menteri PKP Maruarar Sirait. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri PKP Maruarar Sirait. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1825468707935365602" class="mail-message expanded"> <div id="m#msg-f:1825468707935365602-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta untuk segera mengambil keputusan terkait penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ara menyebut, penetapan lokasi ini dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju&nbsp;<a href="https://www.google.com/maps/search/Pantai+Indah+Kapuk+1+(PIK?entry=gmail&amp;source=g">Pantai Indah Kapuk 1 (PIK</a>&nbsp;1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun menyebut bahwa Pemda Jakarta yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Menteri Ara dalam keterangannya, Minggu (2/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ara juga menganjurkan kepada Pemda agar dalam menentukan penlok diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015705055/menteri-pkp-maruarar-sirait-manfaatkan-aset-eks-blbi-untuk-pembangunan-3-juta-rumah">Menteri PKP Maruarar Sirait Manfaatkan Aset Eks BLBI untuk Pembangunan 3 Juta Rumah</a>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air. Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas pemasahalan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," jelas Menteri Ara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Menteri Ara juga menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,&rdquo; tutup Menteri Ara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jakarta untuk segera mengambil keputusan terkait penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

Menteri PKP Minta Pemda Jakarta Tetapkan Lokasi Jalan Akses Kapuk Raya-PIK 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/02/WhatsApp-Image-2025-03-02-at-153901-2534166701.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kedua kiri) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. (Harianto/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kedua kiri) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. (Harianto/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turun langsung dalam mengawal pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1), di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. &rdquo;Saya ini mau mengawal (kasus ini). Saya diminta Presiden membantu menyelesaikan persoalan-persoalan secara cepat. Terutama kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Masalah ini menarik perhatian publik tidak?&rdquo; ungkap Maruarar. Hal ini disampaikan Maruarar, saat melakukan pertemuan membahas polemik pembukaan akses jalan perumahan menurut PIK 1. Hadir di pertemuan ini, jajaran perangkat Pemerintah Kota Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara, perangkar desa Kapuk Muara, Camat Penjaringan, perwakilan RW-RW di Kapuk Muara, PT Lumbung Kencana Saksti, PT Mandala Permai, maupun masyarakat. "Ini yang saya lakukan adalah mediasi, jadi para pihak (dikumpulkan), kita kerja yang benar terbuka, transparan karena Pak Prabowo (Presiden) tugaskan saya itu harus benar, sesuai aturan,&nbsp;&nbsp;dengarin&nbsp;&nbsp;rakyat,&nbsp; dengarin&nbsp;para pihak, baru kita ambil keputusan," kata Maruarar Sirait seperti dilansir dari Antara. Dia menegaskan, masalah ini menjadi prioritas perhatiannya. Untuk itu pihaknya akan mengundang lagi, para pihak terkait pada 15 Maret. Mereka akan diminta untuk melaporkan update perkembangan penyelesaian. Maruarar mendesak Pemerintah Daerah Jakarta untuk segera menyelesaikan persoalan pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1), di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam pertemuan itu Maruarar mempertanyakan belum juga ada penetaan lokasi&nbsp; tembok yang akan dibuka, pembebasan lahan, maupun pembangunan jalannya. Padahal, menurutnya, persoalan ini harus menjadi prioritas. &rdquo;Jika masalah ini tidak cepat diselesaikan maka akan melebar kemana-mana,&rdquo; kata Maruarar. Mantan anggota DPR RI ini, mendesak Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, agar penetapan lokasi segera ditetapkan. &rdquo;Apakah tetap di situ atau pindah. Bapak kan sudah lama punya kajian. Tolong segera dibuat keputusan jangan dibuat ngambang. Kan rakyat sudah didengar pertimbangannya, perusahaan sudah didengar. Tetapkan apa keputusannya,&rdquo; papar Maruarar. Dia bahkan meminta kesanggupan pemda untuk penetapan lokasi ditetapkan dalam waktu sepekan ini. Namun Ali Maulana tidak bisa menjamin hal itu bisa dilakukan. &rdquo;Boleh tidak seminggu lagi Penloknya selesai?&rdquo; tanya Maruarar. &rdquo;Belum,&rdquo;jawab Ali Maulana. Ali mengatakan, pihaknya tetap menjadikan masalah pembukaan tembok untuk akses jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) sebagai prioritas. Namun dia tidak bisa memastikan persoalan penetapan lokasi bisa seminggu selesai. Hingga kini, pemda belum melakukan pembebasan lahan maupun pembuatan jalan. Tak hanya mendesak segera adanya penetapan lokasi, Maruarar juga minta polisi segera mengungkap masalah tumpukan batu yang menutup saluran air di sebelah tembok perumahan. Namun Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, juga tidak bisa memastikan masalah tersebut selesai dalam seminggu. James mengatakan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi dengan melakukan pengecekan ke lokasi tumpukan bantu yang menutup saluran air. Mereka juga meminta keterangan pada 16 saksi, termasuk para ketua RW dan pihak PT Lumbung dan PT Mandara, Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Lingkungan Hidup. Hasilnya, kata James, sejak 2023, batu tersebut menutupi saluran air di luar tembok yang dibuat PT Mandara. Akibat dari pengurukan ini, mengakibatkan banjir. &rdquo;Walaupun menurut warga sebelum diuruk pun sudah terjadi banjir,&rdquo; jelas James. Pihak perwakilan PT Lumbung yang hadir di pertemuan tersebut, mengakui menaruh batu di saluran air tersebut. &rdquo;Ya dari kami (yang menumpuk batu). Itu stok (batu) yang ada di situ, Pak,&rdquo; kata perwakilan PT Lumbung kepada Maruarar.

Menteri PKP Maruarar Sirait kawal pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1), di Kelurahan Kapuk Muara, Jakut

Menteri PKP Maruarar Sirait akan Kawal Pembukaan Tembok untuk Akses Jalan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/imigrasi-2652328419.jpeg" alt="Sebanyak 8 orang WNA ditangkap Ditjen Imigrasi karena mencetak uang palsu. (Dok. Imigrasi)" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 8 orang WNA ditangkap Ditjen Imigrasi karena mencetak uang palsu. (Dok. Imigrasi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menggelar Patroli Keimigrasian di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 Kamis (15/8) malam. Dalam patrol itu, Imigrasi Jakarta Utara menindak WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Bong Bong Prakoso Napitupulu mengatakan, patroli Keimigrasian itu berhasil mendata 4 Warga Negara Asing (WNA). Tiga di antaranya merupakan warga Tiongkok, sementara satu lainnya merupakan warga asal Lebanon. "Tiga di antaranya telah memiliki izin tinggal yang sesuai dengan kegiatannya dan 1 di antaranya diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Karena berkegiatan tidak sesuai dengan visa atau izin tinggal yang diberikan," ujar Prakoso. Karena itu, pihaknya menahan paspor yang bersangkutan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Kelas | TPI Jakarta Utara. "Kami berhasil mendata 4 orang Warga Negara Asing yang berkegiatan di kawasan Wisata Pantai Indah Kapuk 1. 3 diantaranya berkegiatan sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya. 2 orang berkegiatan sebagai juru masak/koki dan 1 orang berkegiatan sebagai pemilik restoran," imbuh Prakoso.

Petugas Imigrasi Jakarta Utara menemukan WNA yang melanggar izin tinggal saat melakukan patroli di kawasan PIK 1.

Gelar Patroli di PIK 1, Imigrasi Jakarta Utara Temukan WNA Melanggar Izin Tinggal   

pik 1

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pik 1

Berita Terkini

Menteri PKP Minta Pemda Jakarta Tetapkan Lokasi Jalan Akses Kapuk Raya-PIK 1

Menteri PKP Maruarar Sirait akan Kawal Pembukaan Tembok untuk Akses Jalan Warga

Gelar Patroli di PIK 1, Imigrasi Jakarta Utara Temukan WNA Melanggar Izin Tinggal

Download Aplikasi JawaPos.com