<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/25/diskusi-haji-2087400925.jpg" alt="Diskusi bertajuk &ldquo;Mencari Terang Persoalan Kuota Agar Marwah Ekosistem Haji Tetap Terjaga&rdquo; yang diselenggarakan Semangat Advokasi Haji Indonesia (SAI), Minggu (25/1). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Diskusi bertajuk &ldquo;Mencari Terang Persoalan Kuota Agar Marwah Ekosistem Haji Tetap Terjaga&rdquo; yang diselenggarakan Semangat Advokasi Haji Indonesia (SAI), Minggu (25/1). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peran penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dinilai perlu penguatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pernyataan ini disampaikan pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Muzakir, dalam diskusi bertajuk &ldquo;Mencari Terang Persoalan Kuota Agar Marwah Ekosistem Haji Tetap Terjaga&rdquo; yang diselenggarakan Semangat Advokasi Haji Indonesia (SAI). Muzakir menyoroti, legalitas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), padahal dalam penyelenggaraan haji khusus baik kuota nasional maupun kuota tambahan, PIHK tidak menggunakan dana negara. Ia menegaskan, berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang BPK hanya sebatas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. &ldquo;UUD memerintahkan BPK mengaudit keuangan negara, bukan audit swasta. Tidak boleh BPK memeriksa keuangan lembaga atau korporasi badan hukum maupun nonbadan hukum. Itu beda domain,&rdquo; kata Muzakir di Jakarta, Sabtu (24/1). Ia mempertanyakan proses penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap keuangan PIHK dalam dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Menurutnya, sebelum melakukan audit, harus dipastikan terlebih dahulu apakah objek yang diperiksa benar-benar merupakan keuangan negara. &ldquo;Ini harus dipastikan dulu, objeknya itu keuangan negara atau bukan. Dalam konteks haji khusus, uang itu murni dibayarkan oleh calon jemaah haji khusus. Itu uang pribadi. Kalau dikumpulkan, apakah menjadi keuangan negara? Bukan,&rdquo; ujar Muzakir. Muzakir juga mempertanyakan dasar hukum BPK dan KPK meminta audit serta pengembalian keuntungan dari PIHK. &ldquo;Dasar BPK dan KPK meminta audit PIHK itu apa? Apakah penyelenggara haji khusus ini para kriminal semua? Tidak bisa KPK meminta penyelenggara haji khusus mengembalikan keuntungan yang diterima. Ini dasarnya apa?&rdquo; tuturnya. Secara khusus, Muzakir menyoroti penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomopakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Muzakir, dalam diskusi bertajuk &ldquo;Mencari Terang Persoalan Kuota Agar Marwah Ekosistem Haji Tetap Terjaga&rdquo; yang diselenggarakan Semangat Advokasi Haji Indonesia (SAI).r 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) untuk menyeret PIHK. Menurutnya, kedua pasal tersebut hanya dapat dikenakan kepada subjek hukum yang mengelola keuangan negara. &ldquo;Pengurus travel ini tidak bisa dikualifikasikan sebagai pengelola uang negara. Karena itu, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bisa dikenakan,&rdquo; ujarnya. Ia menilai, upaya menyeret PIHK dalam perkara ini berpotensi dipaksakan dengan mengaitkannya pada pejabat Kementerian Agama. &ldquo;Karena tidak bisa berdiri sendiri, maka digabung dengan orang-orang di Kemenag. Nanti diarahkan turut serta. Padahal, itu konstruksi yang harus sangat hati-hati,&rdquo; ungkap Muzakir. Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024, KPK menyebut sejumlah dokumen sebagai barang bukti, salah satunya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi. KMA tersebut mengatur tambahan kuota haji sebanyak 20.000, dengan pembagian 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur perimbangan kuota sebesar 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, Muzakir menilai KMA 130 sepenuhnya merupakan kewenangan Menteri Agama, tanpa keterlibatan PIHK. &ldquo;Kalau diputuskan perimbangan kuota 50:50, PIHK hanya menerima. Tidak ada cawe-cawe PIHK. Keterlibatan PIHK menurut saya nihil,&rdquo; tegasnya. Ia juga menekankan hingga kini KMA 130/2024 belum dibatalkan dan masih sah secara hukum. &ldquo;Kalau KPK atau lembaga lain menilai KMA itu bertentangan dengan undang-undang, silakan diuji dulu. Selama belum ada putusan pembatalan, secara hukum KMA itu masih sah dan berlaku sebagai dasar hukum,&rdquo; pungkasnya.

Penguatan PIHK dianggap penting untuk optimalisasi penyelenggaraan haji di Indonesia. Diskusi membahas audit keuangan dan peran KPK.

PIHK Dinilai Perlu Diperkuat untuk Penyelenggaraan Haji yang Lebih Optimal

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jamaah-dan-petugas-tphd-yang-sudah-berhaji-kena-biaya-visa-rp-7-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji di KPK terus bergulir. Belakangan KPK memanggil sejumlah pimpinan travel atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). KPK Dituntut untuk fokus pada kebijakan publik, dalam hal ini oknum di Kementerian Agama (Kemenag). Sorotan tersebut disampaikan Tim Penyelamat PIHK Indonesia (TPPI). Mereka meminta agar penegakan hukum terkait Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 tentang pembagian kuota tambahan haji difokuskan pada akar kebijakan, bukan kepada pelaksana di lapangan. Mereka menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Ketua TPPI Holil Aksan Umarzen mengatakan, mereka tidak menolak langkah penyelidikan yang dilakukan KPK. Namun mereka berharap penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan berdasarkan kejelasan kebijakan publik. "Kami di TPPI menghormati dan mendukung KPK sebagai lembaga penegak hukum yang menjaga integritas negara," jelasnya (16/10). Tetapi keadilan harus diarahkan pada akar masalah. Menurut dia, kebijakan yang menjadi sumber sengketa administratif dan multitafsir, bukan pada pihak yang menjalankan aturan resmi negara. Menurut Holil, polemik yang berkembang terhadap PIHK tidak muncul dari pelanggaran teknis oleh pelaksana. Melainkan dari ketidaksinkronan kebijakan antar pemangku kepentingan. Sebagai langkah hukum konstitusional, TPPI berencana mengajukan uji materi (judicial review) terhadap KMA 130 ke Mahkamah Agung (MA). Upaya ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan memperkuat pijakan legal bagi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Selain itu, TPPI juga tengah berkoordinasi dengan pengacara publik Ikhsan Abdullah &amp; Co. Tujuannya untuk mendampingi para pimpinan PIHK yang saat ini menjalani pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah dipanggil oleh KPK.&nbsp; Holil menjelaskan, langkah pendampingan itu dimaksudkan untuk membantu proses penyelidikan agar berjalan transparan, adil, dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran di ruang publik. Upaya itu diharapkan dapat membantu KPK memperjelas duduk perkara kasus kuota haji tambahan. "Agar persoalan ini menjadi terang dan tidak terus-menerus menjadi pemberitaan kontroversial yang menyasar ke mana-mana,&rdquo; kata Holil. Mereka menegaskan tidak sedang melawan siapa pun. Justru TPPI ingin membantu lembaga negara. Agar ke depan tidak ada lagi kebijakan yang menimbulkan salah tafsir dan keresahan publik. TPPI mengajak KPK, MA, DPR, dan Kementerian Agama bersinergi menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bermartabat. Menurut Holil, koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar penyelesaian yang diambil tidak memperkeruh situasi. Sinergi adalah kunci. Kami yakin KPK dan lembaga negara lain akan bertindak profesional dan berimbang. "Kita ingin penyelesaian yang menenangkan, bukan menambah masalah baru,&rdquo; katanya. Holil menegaskan PIHK adalah lembaga resmi yang bekerja berdasarkan izin pemerintah dan mengikuti standar biaya serta fasilitas yang ditetapkan Kementerian Agama. PIHK melayani jamaah haji dengan biaya non-subsidi (mandiri) dan tidak menggunakan dana jamaah reguler. Menurut Holil, keberadaan PIHK justru membantu pemerintah dalam efisiensi subsidi haji reguler dan memperkuat sistem pelayanan haji nasional. &ldquo;PIHK bukan bagian dari masalah, tetapi bagian dari solusi. Kami ingin semua pihak melihat fakta ini dengan jernih dan objektif,&rdquo; ujarnya.&nbsp; </div>

Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji di KPK terus bergulir. Belakangan KPK memanggil sejumlah pimpinan travel atau PIHK

Usut Korupsi Haji, KPK Diminta Fokus pada Akar Masalah Kebijakan Agar Tak Berpotensi Timbulkan Persoalan Hukum dan Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/1000167721-2273760661.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan kuota haji Indonesia 1445 Hijriah/2024 Masehi sudah terpenuhi, dan meminta kepada masyarakat agar jangan tertipu tawaran atau iklan berangkat dengan visa non-haji tanpa antrean. "Jamaah agar berhati-hati terhadap tawaran berangkat dengan visa non-haji. Saat ini, kuota haji Indonesia sudah terpenuhi. Jamaah jangan tergiur hingga tertipu tawaran berangkat dengan visa non-haji," ujar Juru Bicara Kemenag,&nbsp;Anna Hasbie di Jakarta, Minggu, (5/5). Penegasan ini kembali disampaikan Anna menyusul banyaknya tawaran berangkat dengan selain visa haji, baik mengatasnamakan visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah, hingga multiple. Anna mengatakan, visa kuota haji Indonesia terbagi dua, yakni haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 orang yang terdiri atas 213.320 kuota peserta haji reguler dan 27.680 haji khusus. Untuk masyarakat Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK. Sementara PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada menteri agama. "Saudi tahun ini semakin memperketat aturan visa haji. Mereka sudah menyampaikan kepada kita terkait potensi penyalahgunaan penggunaan visa non- haji tahun ini. Mereka akan terapkan aturan secara ketat dan akan ada pemeriksaan yang intensif dari otoritas Saudi," kata Anna. Kepada masyarakat, Anna mengingatkan bahwa tahap pelunasan biaya haji juga sudah ditutup. Saat ini tengah dilakukan proses penerbitan visa jamaah. Sampai akhir pekan lalu, sudah lebih dari 195 ribu visa jamaah calon haji reguler yang sudah terbit. Hal sama juga untuk jamaah calon haji khusus, sudah memasuki tahap penerbitan visa. Jamaah calon haji reguler akan mulai berangkat ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024. Sementara jamaah calon haji khusus akan mulai terbang ke Tanah Suci pada 23 Mei 2024. "Kami memahami antusiasme masyarakat untuk beribadah haji. Tapi publik juga jangan sampai tertipu oleh oknum yang ingin memanfaatkan kesempatan dengan menjanjikan keberangkatan dengan visa non-haji. Tahun lalu, banyak kasus jamaah yang akhirnya dideportasi setibanya di Arab Saudi," kata Anna. Selain dideportasi, risiko lain yang ditanggung, yakni tidak diperbolehkan masuk ke Saudi hingga 10 tahun ke depan. "Jadi, selain tidak bisa berhaji, juga tidak bisa umrah selama 10 tahun," kata Anna.

visa kuota haji Indonesia terbagi dua, yakni haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan PIHK.

Kuota Sudah Full, Kemenag: Hati-hati Soal Tawaran Berangkat dengan Visa Non-haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/haji_selesai.jpg" alt="PULANG: Jamaah haji terus mengatur barang bawaan sebelum kembali ke tanah air. (MEDIA CENTER HAJI)" width="100%">
<figcaption>PULANG: Jamaah haji terus mengatur barang bawaan sebelum kembali ke tanah air. (MEDIA CENTER HAJI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PIHK) menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus tetap, minimal sebesar USD 8.000 atau sekitar Rp 123 juta per orang. Keputusan ini diambil berdasarkan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.  "Rapat koordinasi Kemenag dan PIHK menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus tetap, minimal sebesar USD 8.000. Setoran awal juga disepakati tetap sebesar USD 4.000," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin di Jakarta, Senin (13/3).  Menurut Nur Arifin, Bipih yang disepakati adalah biaya paling sedikit yang dibayarkan jamaah untuk memperoleh layanan haji khusus. PIHK dapat memberikan harga paket di atas ketetapan tersebut.  "Semoga ke depan PIHK dapat meningkatkan pelayanan terhadap para tamu Allah semaksimal mungkin,“ jelasnya.  Sebelumnya, Dirjen PHU, Hilman Latief, meminta masukan dari para pelaku usaha mengenai aspek-aspek yang mendukung ekosistem haji dan umrah. "Kemenag sedang menyusun pedoman dan standar penyelenggaraan haji. Kami harap dapat bersinergi dengan berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan haji khusus sesuai tema haji tahun ini, yaitu Haji Ramah Lansia,“ ujar Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jogjakarta itu.  Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ini membahas berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji khusus, mulai dari tahap pelunasan, sosialisasi mekanisme pengembalian keuangan (PK) dengan aplikasi Siskopatuh, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, hingga pengurusan aktivasi PIN e-haj dan rekom.  Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PIHK, Rizky Fisa Abadi, menjelaskan manfaat penggunaan Siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus).  "Upaya percepatan layanan haji khusus tahun ini, terutama dalam proses PK, merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh Kemenag karena sangat dibutuhkan oleh PIHK dalam melakukan kontrak layanan dengan pihak terkait di Arab Saudi. Dalam kaitan ini, penggunaan Siskopatuh yang sudah terintegrasi dengan Siskohat akan memudahkan PIHK dalam mengurus proses tersebut,“ pungkasnya.

Haji Khusus 2023 Rp 123 Juta, PIHK Bisa Pasang Tarif Lebih Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjidil-haram.jpg" alt="SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan bahwa pemegang visa mujamalah wajib berangkat ke Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.  “Dalam ayat itu, tegas disebutkan bahwa Warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui PIHK,” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nur Arifin, Sabtu (2/7).  Ketentuan ini dimaksudkan agar proses pemberangkatan setiap WNI yang akan menunaikan ibadah haji tercatat. Di samping itu, ada pihak penyelenggara yang bertanggung jawab, dalam hal ini adalah PIHK.  Regulasi juga mengatur keharusan PIHK untuk melaporkan keberangkatan jemaah haji yang menggunakan visa mujamalah kepada Menteri Agama.  “Ayat (2) pasal 18 mengatur, PIHK yang memberangkatkan WNI yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri,” tandasnya.  Pada musim haji 1443H/2022, Indonesia mendapat kuota haji 100.051 jamaah haji dan 1.905 petugas haji yang akan membantu jemaah haji melaksanakan ibadah. Tahun ini merupakan tahun pertama Indonesia memberangkatkan jemaah haji setelah pandemi Covid-19.  &nbsp;  &nbsp;

Ingat! Pemilik Visa Mujamalah Harus Berangkat Haji melalui PIHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/jemaah-haji.jpg" alt="Jemaah haji di Masjidilharam. (Naufal Widi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Jemaah haji di Masjidilharam. (Naufal Widi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Calon jemaah haji (CJH) Indonesia yang masuk kategori risiko tinggi (risti) kembali dipetakan setelah melaksanakan ibadah selama delapan hari di Madinah. Hari ini (17/6) seksi kesehatan PPIH Arab Saudi daker Makkah akan memeriksa jemaah yang telah berada di Makkah.  Kepala Seksi Kesehatan Daker Makkah Muhammad Imran menjelaskan, pemeriksaan itu merupakan sebagai salah satu persiapan menjelang pelaksanaan puncak haji. "Besok (hari ini, Red) pukul 09.00 kami mulai (pemeriksaan) dari sektor 4 di Jarwal," katanya di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah kemarin (16/6).  Pemeriksaan tersebut, antara lain, meliputi USG dan cek laboratorium. Ada pula konsultasi dengan dokter spesialis. "Untuk mengurangi potensi (sakit) sekaligus edukasi," ucapnya.  Sementara itu, selain cuaca panas, jemaah haji diimbau untuk mengantisipasi badai pasir. Pasalnya, hal itu bisa memicu sesak napas dan infeksi mata. ’’Badai pasir tidak bisa diprediksi. Bisa terjadi di mana-mana,’’ tutur Imran. Karena itu, jemaah haji diimbau memakai masker dan kacamata saat berada di luar ruangan.  Pj Visitasi Klinik Kesehatan Sektor I Daker Makkah Mulia Ananda menambahkan, jemaah juga harus mengantisipasi heatstroke saat cuaca panas di Saudi. Di antaranya dengan banyak minum dan memakai pelindung seperti payung. Hingga kemarin, jumlah CJH Indonesia yang berada di Makkah mencapai 11.530 orang.  Haji ”Kilat” Sepi Peminat  Peminat haji nonkuota atau mujamalah masih cukup besar. Namun, karena harganya terlalu tinggi, pendaftar tahun ini menurun. Sejumlah penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) bahkan menjual paket haji mujamalah di atas Rp 300 jutaan.  Biaya haji mujamalah memang berlipat-lipat jika dibandingkan dengan ongkos haji reguler. Tetapi, kelebihannya tidak perlu antre. Jemaah yang mendaftar haji mujamalah tahun ini langsung berhaji tahun ini juga. Alias haji ”kilat”. Sebelumnya, haji dengan visa mujamalah itu sering disebut dengan haji furoda.  Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin menyampaikan pesan kepada masyarakat supaya hati-hati ketika mendapat tawaran haji furoda atau haji mujamalah. ”Jangan sampai masyarakat menjadi korban penipuan berkedok pemberangkatan haji khusus,” tuturnya.  Dia mengatakan, ada perbedaan antara haji khusus dan haji mujamalah atau furoda. Haji khusus menggunakan kuota resmi yang diberikan pemerintah Saudi ke pemerintah Indonesia. Sementara itu, haji mujamalah tidak menggunakan kuota negara. ”Haji khusus ini dulu dikenal haji ONH plus,” ujarnya.

PPIH Arab Saudi Periksa Jemaah Haji Berisiko Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/riyadh.jpg" alt="Pelaksanaan ibadah haji di Kota Mekkah, Arab Saudi (Saudi Ministry of Hajj/Reuters/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan ibadah haji di Kota Mekkah, Arab Saudi (Saudi Ministry of Hajj/Reuters/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan dibukanya penyelenggaraan haji untuk satu juta jamaah, disambut positif berbagai kalangan di tanah air. Diantaranya disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (BERSATHU) Wawan Suhada.  Dia berharap Kementerian Agama (Kemenag) nantinya tetap memberikan alokasi kuota untuk jamaah haji khusus atau ONH Plus. Wawan mengatakan, mereka mengapresiasi keputusan Saudi membuka kuota haji sebanyak 1 juta jamaah. Kuota itu untuk jamaah dari dalam dan luar Saudi.  "Kuota satu juta jamaah itu hampir sekitar 35 persen dari kuota total haji dalam kondisi normal," katanya Minggu (10/4).  Dia mengasumsikan Indonesia nanti mendapatka kuota haji 35 persen dari kondisi normal. Dalam kondisi normal kuota haji Indonesia sebesar 221 ribu jamaah. Maka dia mengasumsikan Indonesia nanti mendapatkan kuota sebanyak 77 ribuan jamaah.  "Kami berharap alokasi haji khususnya sekitar delapan persen dari 77 ribuan itu. Sesuai dengan amanah undang-undang," tuturnya.  Wawan mengakui keputusan Saudi membuka kuota haji sebanyak satu juta jiwa merupakan angin segar. Khususnya untuk travel atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).  Seperti diketahui dua tahun terakhir (2020 dan 2021) tidak ada pengiriman haji. Sehingga berpengaruh pada ekonomi travel haji khusus.  "Kepastian haji 2021 ini menjadi sebuah kado istimewa sekaligus berita terbaik untuk jamaah haji Indonesia," tuturnya.  Wawan mengatakam, dalam waktu dekat asosiasi BERSATHU akan mengadakan audiensi dengan seluruh pemangku kebijakan perhajian yang terkait. Selain itu Wawan mengatakan akan bekerja lebih optimal lagi mengawal dan membantu jamaah haji Indonesia agar lancar dalam melaksanakan ibadahnya.  Wawan mengatakan BERSATHU adalah asosiasi travel umrah dan haji yang baru. Dia menuturkan pendirian BERSATHU didasari kegelisihan terhadap asosiasi haji dan umrah yang ada sekarang ini.  Pasalnya, ada oknum pengurusnya yang memanfaatkan asosiasi untuk berbisnis langsung dengan anggotanya. "Asosiasi harus nonprofit. Harus menjadi wadah untuk mengayomi dan membina anggotanya," pungkas Wawan.

Haji Kembali Dibuka, Asosiasi Berharap Dapat Kuota ONH Plus 8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/masjdilharam-umrah.jpg" alt="SAF RAPAT: Aturan menjaga jarak saat salat di Masjidilharam telah dihapus. Kapasitas masjid kini juga bisa diisi 100 persen. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SAF RAPAT: Aturan menjaga jarak saat salat di Masjidilharam telah dihapus. Kapasitas masjid kini juga bisa diisi 100 persen. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan umrah maupun haji khusus kini semakin ketat. Tak sebatas sanksi administrasi seperti yang berlaku selama ini. Tapi, ada pemberlakuan sanksi denda hingga Rp 110 juta untuk setiap pelanggaran.  Selama ini, aturan Kementerian Agama (Kemenag) untuk setiap pelanggaran umrah bersifat administrasi.  Mulai teguran tertulis hingga pencabutan izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) maupun penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Kalaupun ada sanksi pidana, ditindaklanjuti oleh kepolisian.  Aturan pengenaan denda terhadap pelanggaran umrah dan haji khusus merupakan turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Kemenag bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai membahas denda itu pada pertengahan pekan lalu (10/11). Sayang, pertemuan tersebut buntu dan tak menghasilkan keputusan soal besaran denda.  Berdasar draf, denda terendah diusulkan untuk pelanggaran tidak menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menag secara tertulis sebelum keberangkatan. Denda pelanggaran itu dipatok Rp 10 ribu per jamaah. Sementara itu, denda termahal yaitu gagal memberangkatkan jamaah haji. Dendanya mencapai Rp 110 juta per jamaah.  Pelanggaran lainnya adalah tidak memberikan bimbingan dan pembinaan haji khusus. Dendanya Rp 150 ribu per jamaah. Kemudian, tidak memberangkatkan penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing ibadah untuk haji khusus dikenai denda Rp 350 ribu per rombongan.  Ketua Umum Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menyatakan, rapat pada Rabu (10/11) belum menghasilkan keputusan apa pun. Rapat tersebut hanya memaparkan usulan jenis pelanggaran dan besaran dendanya.  Syam pun mengakui, selama ini tidak ada ketentuan denda bagi pelanggaran umrah. Nah, kini pemerintah menetapkan denda karena sudah diatur dalam UU Ciptaker. ’’Tapi, kami mohon pemerintah menunda dulu (pembahasan denda, Red) sampai pandemi Covid-19 selesai,’’ katanya kemarin (13/11).  Asosiasi travel umrah dan haji khusus berharap pembahasan denda dilakukan paling tidak setelah ada kepastian tanggal pemberangkatan umrah maupun haji. Jika sudah ada kepastian soal keberangkatan itu, lanjut Syam, asosiasi siap bertemu dalam satu meja dengan Kemenag dan Kemenkeu.  Menurut dia, saat ini momennya tidak tepat untuk membahas denda penyelenggaraan umrah dan haji yang nanti masuk PNBP (penerimaan negara bukan pajak) Kemenag. Sebab, seluruh pemangku kebijakan, termasuk asosiasi travel, sedang fokus menyiapkan pembukaan umrah 1443 Hijriah di tengah pandemi.  Syam menambahkan, aturan soal denda itu diharapkan terpadu dan sesuai dengan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) versi terbaru. Dia menegaskan, jika waktunya sudah tepat, asosiasi travel umrah dan haji khusus bersedia membahas denda tersebut secara detail. ’’Secara prinsip, karena sudah menjadi undang-undang, aturan mengenai denda PNBP ini harus dijalankan,’’ ujarnya.  Sementara itu, Kemenag belum menanggapi soal dimulainya pembahasan besaran denda tersebut. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief tidak merespons saat berkali-kali dihubungi. Begitu pula Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin.  Di sisi lain, Kabid Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Zaki Zakaria menyampaikan, pihaknya masih menunggu dibukanya kembali pengurusan visa umrah. ’’Kenapa sampai sekarang belum buka? Karena ada hal teknis yang perlu diselesaikan pihak Indonesia,’’ ucapnya.  Hal teknis itu, antara lain, connecting antara aplikasi PeduliLindungi milik pemerintah Indonesia dan aplikasi Tawakkalna milik Arab Saudi. Hingga kini, barcode vaksinasi Covid-19 Indonesia belum terbaca oleh sistem Arab Saudi. ’’Kemudian, Indonesia masih menunggu diterimanya vaksin Sinovac tanpa booster oleh pemerintah Saudi,’’ jelasnya.  Selama masih ada ketentuan booster bagi yang sudah divaksin Sinovac, kecil kemungkinan untuk bisa memberangkatkan umrah. Zaki mengatakan, jamaah sejatinya siap jika vaksin booster harus membayar sendiri.

Pelanggaran Umrah dan Haji Khusus Bisa Kena Denda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10267_27868_jemaah-haji-gorontalo.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com- &nbsp;Jasa pelayanan haji &nbsp;yang ditangani Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dianggap payah. Kementerian Agama menilai kurang serius. Ingin enaknya tapi pelayanan kepada jemaah Indonesia tidak memadai. Mereka juga tidak cekatan mulai pendaftaran, pelunasan dan penyelesaian dokumen haji khusus&lrm;. &ldquo;Seperti penyediaan hotel kurang memadai, satu kamar ditempati lebih dari empat orang, pelayanan maktab juga kurang dan layanan kesehatan juga belum optimal,&rdquo; tandas Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU Ahda Barori dalam keterangan resminya kepada JawaPos.com, Kamis (12/11). Ahda yang berbicara melalui forum evaluasi operasional haji khusus 2015 ini mengingatkan kelemahan para PIHK. Forum seperti ini, kata Ahda menjadi ajang para PIHK dengan pemerintah untuk melakukan evaluasi. &ldquo; Ini untuk mencari solusi atas kendala yang ada di lapangan untuk peningkatan layanan haji ke depan. Contoh dalam hal pendaftaran, pelunasan dan penyelesaian dokumen haji khusus,&quot; katanya Ia melanjutkan bahwa alokasi dan kendala atas pelunasan haji khusus 2015. Kuota haji khusus sebanyak 16.800 orang namun yang melunasi hanya 16.797 orang. &quot;Hal ini disebabkan karena masih diberlakukannya lunas tunda (luta) dan batal ganti (banti)&lrm;&lrm;,&quot; ucap Ahdam Ia menambahkan jumlah jemaah haji yang berangkat 13.116 orang. Sisanya tidak berangkat karena menunda setelah visa 19 orang selesai.&nbsp; Adapun sebanyak&nbsp; 465 menunda keberangkatannya sebelum proses pemvisaan. Jadilah 484 kuota tidak terpakai. &quot;Selisih jumlah yang telah melunasi dengan yang berangkat sebanyak 3.681 orang. Ke depan akan digagas regulasi bersama PIHK untuk merinci tentang luta dan banti jemaah haji khusus,&quot; beber Ahda. Dalam kesempatan itu juga Ahda menyarankan agar PIHK memiliki scanner paspor atau Machine Readable Travel Document (MRTD) dalam proses visa.(hyt/JPG)

Penyelenggara Haji Khusus Kena Semprot, Kenapa ?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pihk

Berita Terkini