<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/2024022807015942-3075399269.jpg" alt="Ilustrasi TKP dan garis polisi./(iStock/Prathaan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TKP dan garis polisi./(iStock/Prathaan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komnas HAM meminta penyelidikan terhadap penemuan tulang belulang di lokasi proyek pembangunan Memorial Living Park Rumoh Geudong, Desa Bili Aroen, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Hal itu untuk mengungkap identitas dari para korban tersebut.&nbsp; <div dir="auto">Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Abdul Haris Semendawai mengatakan, Komnas HAM telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa penemuan tulang belulang pada lokasi proyek pembangunan Memorial Living Park Rumoh Geudong itu benar adanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jaksa Agung selaku penyidik pelanggaran HAM yang berat untuk melakukan uji forensik termasuk tes DNA guna memastikan identitas korban dengan keluarga yang masih ada," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, dikutip Senin (1/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014503239/amunisi-yang-terbakar-di-gudang-armed-capai-65-ton-jumlah-kerugian-belum-diketahui">Amunisi yang Terbakar di Gudang Armed Capai 65 Ton, Jumlah Kerugian Belum Diketahui</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komnas HAM juga meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta Pemerintah Aceh dan Pemkab Pidie untuk menjaga tulang belulang tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan mempertimbangkan kemungkinan keterkaitan bukti-bukti tersebut dengan Peristiwa Rumoh Geudong," jelas Haris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, ia mengatakan bahwa pemerintah mesti membuka ruang kepada korban, keluarga korban, dan publik untuk dapat mengetahui&nbsp;informasi temuan tulang belulang itu sebagai pemenuhan hak korban untuk mengetahui kebenaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komnas HAM mengakui bahwa pembangunan Memorial Living Park atau memorialisasi pada lokasi terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat merupakan hal yang penting. Namun, dengan penemuan tulang belulang ini, perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengingat kemungkinan adanya bukti-bukti lain di wilayah pembangunan Memorial Living Park tersebut," pungkas Haris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pembangunan Memorial Living Park merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lokasi pembangunan Memorial Living Park Rumoh Geudong sendiri merupakan salah satu Pos Sattis saat pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada 1989-1998. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, Rumoh Geudong merupakan tempat terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada 1989-1998.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Komnas HAM meminta penyelidikan terhadap penemuan tulang belulang di lokasi proyek pembangunan Memorial Living Park Rumoh Geudong, Pidie.

Komnas HAM Minta Tulang Belulang yang Ditemukan di Rumoh Geudong Pidie Diuji Forensik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/imagepsd-2023-12-11T055003267-3976167777.jpg" alt="Pengungsi etnis Rohingya saat berada di teras Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (10/12/2023) malam. (ANTARA/Khalis Surry)" width="100%">
<figcaption>Pengungsi etnis Rohingya saat berada di teras Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Minggu (10/12/2023) malam. (ANTARA/Khalis Surry)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pengungsi Rohingya kembali mendarat di Indonesia dengan menaiki perahu pada Minggu (10/12) pagi. Menurut ketua Komunitas Nelayan di Aceh, ada dua perahu yang sampai yaitu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar, dengan total sekitar 400 pengungsi. Sementara itu, satu kapal pengungsi Rohingya mendarat di Pantai Blang Ulam Lamreh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar sekitar pukul 05.30 WIB dan langsung mendapat penolakan dari warga setempat. Warga Aceh kemudian membawa sekitar 135 pengungsi tersebut ke Kantor Gubernur Aceh. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan bahwa mereka tidak mengizinkan pengungsi imigran Rohingya ditampung di desa mereka. Para pengungsi terlihat diangkut warga dari Lamreh menggunakan dua mobil truk dan satu mobil L-300 Pickup. Mereka langsung diturunkan tepat di teras depan kantor Gubernur Aceh. Setelah para imigran Rohingya turun dari mobil, masyarakat kemudian langsung kembali dan membiarkan para pengungsi itu di teras kantor&nbsp;Gubernur&nbsp;Aceh. Mereka terdiri dari anak laki-laki 15 orang, anak perempuan 20 orang, laki-laki dewasa 35 orang, dan perempuan dewasa 65 orang. Para pengungsi itu dibiarkan di halaman Kantor Gubernur Aceh. Mereka tampak tidur-tiduran sembari menunggu keputusan dari pemkab setempat. Sementara itu, Pj Bupati Aceh Besar, Iswanto mengatakan bahwa, Pemkab Aceh Besar telah memfasilitasi para Rohingya itu sejak mendarat di Lamreh pada Minggu (10/12) dan telah berkoordinasi dengan Satgas Provinsi Aceh. Dilansir JawaPos.com dari Antara, Senin (11/12), sebanyak 135 warga Rohingya yang ada di Kantor Gubernur Aceh dipindahkan ke Scout Camp Pramuka di Pidie sekitar pukul 22.30 WIB "(Rohingya, red) segera ditempatkan di camp pramuka oleh Satgas provinsi," ungkap Iswanto saat dijumpai di kantor Gubernur Aceh, minggu (10/12) malam. Menurut informasi, sebanyak empat unit truk BPBD Aceh Besar dan Satpol PP tiba di halaman kantor gubernur Aceh.Truk tersebut langsung membawa para etnis Rohingya itu menuju Scout Camp Pramuka yang berlokasi di kawasan Seulawah. Petugas kepolisian dan satgas pengungsi Pemerintah Aceh akan terus memantau mereka sembari melakukan diskusi dengan pihak organisasi PBB untuk urusan pengungsi&nbsp;(UNHCR). ***

Ketegangan terjadi usai pengungsi Rohingya mendarat kembali di Aceh. Warga serukan penolakan hingga pemkab pindahkan ke Scout Camp Pramuka.

Warga Tolak Imigran Rohingya, 135 Pengungsi di Kantor Gubernur Aceh Dipindahkan ke Scout Camp Pramuka

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/image-76-195565187.png" alt="Sejumlah imigran etnis Rohingya beristirahat setelah terdampar di Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh. (ANTARA FOTO/Joni Saputra)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah imigran etnis Rohingya beristirahat setelah terdampar di Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh. (ANTARA FOTO/Joni Saputra)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan pengungsi Rohingya lagi-lagi terus bertambah dan membanjiri wilayah Pidie, Aceh. Sekitar 315 pengungsi Rohingya dikabarkan mendarat di Aceh, yakni di wilayah pesisir Blang Raya, Kabupaten Pidie, dan pantai Blang Ulam, Kabupaten Aceh Besar, pada Minggu (10/12). "Iya, ada dua kapal Rohingya, satu di daerah Blang Raya, satu lagi di kawasan pantai Blang Ulam Aceh Besar," kata Panglima Laot Aceh, Miftach Tjut Adek, di Banda Aceh, Minggu, sebagaimana dilansir dari Antara pada Senin (11/12). Dikatakan Miftach, para imigran Rohingya di Pidie mendarat pada Minggu sekitar pukul 03.30 WIB dan di Aceh Besar sekitar pukul 5.30 WIB. Kedatangan pengungsi Rohingya di Pidie sempat mendapat penolakan dari warga setempat, tetapi kemudian mereka terus kembali hingga akhirnya berhasil mendarat. Sementara itu, Kapolsek Muara Tiga Kabupaten Pidie, Ipda Efendi, mencatat jumlah keseluruhan para etnis Rohingya yang mendarat di sana sekitar 180 orang. "Jumlah perempuan lebih dominan, yaitu sebanyak 74 orang, sementara laki-laki 53 orang, anak laki-laki 26 orang, dan anak perempuan 27 orang," kata Efendi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013458644/pengungsi-rohingya-ternyata-tak-hanya-di-aceh-ini-tempat-tempat-penyebaran-mereka-di-indonesia">Pengungsi Rohingya Ternyata Tak Hanya di Aceh, Ini Tempat-Tempat Penyebaran Mereka di Indonesia</a> Di Aceh Besar, Kapolsek Krueng Raya, Rolly Yuiza Away, menyampaikan bahwa imigran Rohingya yang mendarat di sana sekitar 135 orang, dan belum dapat rincian dari jumlah pengungsi tersebut. Posisi pengungsi tersebut, kata Rolly, dengan kapal yang ditumpangi jaraknya cukup jauh, sekitar satu kilometer, dan mereka turun berjalan kaki hingga ke tempat yang disinggahi saat ini. "Anggota baru menemukan kapal, dan lokasinya jauh sekitar satu kilometer. Mereka berjalan kaki," ujar Rolly. Sebagai informasi, kedatangan pengungsi Rohingya pada hari ini merupakan gelombang ke- 9 ke Aceh sejak November 2023. Titik yang didatangi imigran tersebut yakni di Kabupaten Pidie terjadi empat gelombang, Bireuen dan Aceh Timur masing-masing satu gelombang, Kota Sabang dua gelombang, dan terakhir di Aceh Besar satu gelombang. Staf UNHCR Indonesia, Faisal Rahman, dihubungi dari Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mendata dan memeriksa kesehatan pengungsi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013458549/unhcr-bicara-soal-pengungsi-rohingya-di-aceh-dan-penolakan-oleh-warga">UNHCR Bicara soal Pengungsi Rohingya di Aceh dan Penolakan oleh Warga</a> Sebagai langkah awal, UNHCR memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. &rdquo;Memastikan semua kebutuhan dasar terpenuhi. Akses kebutuhan sanitasi standar darurat akan kami penuhi tanpa membebankan kepada masyarakat dan pemerintah setempat,&rdquo; kata Faisal. Faisal mengatakan bahwa untuk saat ini para pengungsi masih berada di pantai. UNHCR menunggu pemerintah menentukan lokasi penempatan sementara. Dalam wawancara sebelumnya, Faisal mengatakan bahwa kehadiran pengungsi murni karena keinginan pengungsi, bukan difasilitasi oleh pihak tertentu. Terkait adanya indikasi penyelundupan hingga dugaan perdagangan orang, menurut Faisal, itu menjadi wilayah aparat penegak hukum. Faisal menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tempat penampungan. Dia berharap warga tidak menolak pengungsi sebab Aceh bukan daerah tujuan akhir pelarian Rohingya. Belakangan muncul persepsi publik ada unsur kesengajaan kapal-kapal pengungsi Rohingya mendarat ke Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013458167/kaca-pecah-di-rusunawa-sidoarjo-telah-selesai-diperbaiki-kasubsi-rudenim-sebut-pelaku-bukan-dari-rohingya">Kaca Pecah di Rusunawa Sidoarjo Telah Selesai Diperbaiki, Kasubsi Rudenim Sebut Pelaku Bukan dari Rohingya</a> Namun, menurut Faisal, negara di Asia, seperti Thailand, Malaysia, Bangladesh, bahkan India, juga ikut menampung mereka. &rdquo;Sebenarnya jumlah pengungsi Rohingya di Malaysia dan Thailand lebih banyak dibandingkan di Indonesia,&rdquo; kata Faisal. Saat ini jumlah pengungsi Rohingya di Aceh sekitar 1.600 orang yang tersebar di Kota Sabang, Pidie, Aceh Besar, dan Lhokseumawe. &nbsp;***

Sebanyak 315 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Aceh, warga setempat dikabarkan melakukan penolakan.

Terjadi Penolakan Warga, 315 Pengungsi Rohingya Kembali Mendarat di Pidie dan Aceh Besar 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/rohingya2-633157461.jpg" alt="Para imigran Rohingya saat mendarat di pantai Muara Tiga sebelum kemudian didorong kembali ke laut, di Aceh Utara, Kamis (16/11/2023) (ANTARA/Warga)" width="100%">
<figcaption>Para imigran Rohingya saat mendarat di pantai Muara Tiga sebelum kemudian didorong kembali ke laut, di Aceh Utara, Kamis (16/11/2023) (ANTARA/Warga)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Provinsi Aceh memang kerap menjadi jujugan para pengungsi dari Rohingya, Myanmar. Namun, kali ini warga di Kawasan Kuala Pawon, Kecamatan Jangka, Bireuen, dan Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, menyatakan penolakan terhadap kedatangan para imigran Rohingya. Diungkapkan oleh Panglima Laot (laut) Ace, Miftach Tjut Adek, ada sebanyak 249 imigran asal Rohingya yang ditolak kedatangannya pada Kamis (16/11). Meski begitu, warga setempat sempat memberikan bantuan berupa makanan dan pakaian seadanya. &ldquo;Sudah dua kali ditolak masyarakat, pertama di Bireuen dan kemudian di Aceh Utara,&rdquo; kata Miftach, dikutip dari Antara, Jumat (17/11). Adapun detailnya, ratusan imigran Rohingya tersebut menepi di Kawasan Kuala Pawon, Kecamatan Jangka, Bireuen, pada pukul 04.00. Namun, kedatangan mereka ditolak warga, sehingga mereka kembali didorong ke lautan. Setelah itu, mereka kembali berlayar hingga tiba di Kawasan pesisir Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, pada pukul 16.00 WIB. Saat hendak menepi di bibir pantai, mereka kembali mendapat penolakan dari warga setempat. Namun, sebelum didorong kembali ke lautan, warga sempat memberikan bantuan berupa pakaian dan makanan. Miftach menjelaskan, penolakan warga pesisir Aceh terhadap ratusan imigran Rohingya itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, warga dan pemerintah setempat sudah tidak bisa lagi menampung para pengungsi. Bahkan, dia mendesak kepada pemerintah pusat untuk turun tangan menangani problema para pengungsi itu. &ldquo;Tapi, pemerintah pusat tidak mau perhatian terhadap masalah ini. Maka, kami berharap pusat harus segera turun tangan, jangan melepaskan masalah ini kepada Pemerintah Aceh dan rakyat Aceh sendiri saja,&rdquo; tegasnya. Sebelum kedatangan imigran kali ini, Miftach menyebut warga Aceh sudah menerima sebanyak tiga kali berturut-turut kedatangan imigran Rohingya. Pertama, pada Selasa (14/11) lalu, di pesisir Pantai Gampong Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie sebanyak 200 orang. Namun, data terbaru dilaporkan bahwa ada enam imigran melarikan diri. Kemudian pada Rabu (15/11), kembali datang sebanyak 147 orang dari Rohingya di Kawasan Pantai Beurandeh Kecamatan Bate Kabupaten Pidie. Hingga terakhir kali, pada Kamis (16/11), warga di Kawasan Kuala Pawon, Kecamatan Jangka, Bireuen, dan Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara tak bisa lagi menampung para imigran, sehingga terpaksa menolaknya.

Provinsi Aceh memang kerap menjadi jujugan para pengungsi dari Rohingya, Myanmar, meski warga setempat kini menolaknya.

Warga Aceh Tolak Kedatangan Ratusan Imigran Rohingya karena Alasan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/92B50DCF-BD64-43A9-8D06-D76D4E5A301C.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Pidie bekerja sama dengan Kodim 0102 dan Dinas Kesehatan Pidie menggelar gerai Vaksinasi Merdeka berhadiah umrah.  “Vaksinasi Berhadiah Umrah (Vakum) dilaksanakan untuk menarik animo masyarakat supaya mau divaksin,” kata Kapolres Pidie AKBP Padli di Pidie, Senin (18/10).  Ia menjelaskan Polres Pidie menyediakan paket umrah gratis untuk tiga pemenang, yang dimulai Senin sampai akhir tahun. Padli mengatakan kebijakan tersebut juga tidak terlepas masih rendahnya pencapaian vaksinasi Covid-19 di Pidie.  Program Vakum bertujuan untuk menepis berita atau kabar hoaks tentang vaksinasi yang selama ini beredar di masyarakat. Ia menambahkan banyak beredar kabar tentang vaksin itu haram karena mengandung Babi.  "Melalui program Vakum ini kami ingin menunjukkan bahwa vaksin itu halal dan aman karena termasuk salah satu syarat untuk ibadah haji dan umrah," kata Padli.  Selain hadiah utama umrah, Polres Pidie juga menyediakan hadiah menarik lainnya. "Pada vaksinasi perdana hari ini terdapat sekitar 500 orang yang disuntik vaksin merdeka yang berasal 44 gampong di Kecamatan Delima," kata AKBP Padli.

Polres Pidie Gelar Gerai Vaksinasi Berhadiah Umrah

pidie

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pidie

Berita Terkini

Komnas HAM Minta Tulang Belulang yang Ditemukan di Rumoh Geudong Pidie Diuji Forensik

Warga Tolak Imigran Rohingya, 135 Pengungsi di Kantor Gubernur Aceh Dipindahkan ke Scout Camp Pramuka

Terjadi Penolakan Warga, 315 Pengungsi Rohingya Kembali Mendarat di Pidie dan Aceh Besar

Warga Aceh Tolak Kedatangan Ratusan Imigran Rohingya karena Alasan Ini

Polres Pidie Gelar Gerai Vaksinasi Berhadiah Umrah

Download Aplikasi JawaPos.com