<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/bambrodj-igman.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam pidato kenegaraan di sidang bersama DPD-DPR RI 2019 di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Kebutuhan anggaran untuk membangun pusat pemerintahan baru dipastikan tidak sedikit.  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memperkirakan, investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 485 triliun. Diperkirakan, pada tahap pertama, pembangunan dapat dilakukan di sekitar 40 ribu hektare dengan target pemindahan 1,5 juta orang.  Dari total kebutuhan investasi itu, Bambang menyatakan sumber alokasi dana yang digunakan dari APBN diperkirakan hanya sekitar Rp 93 triliun. Namun, tidak semuanya diambil dari APBN murni. Melainkan, ada juga yang didapat darikerja sama pemanfaatan aset.  "Investasinya bisa datang dari APBN, dari KPBU, dari swasta, dari BUMN," kata Bambang di Kantor Ditjen Perpajakan, Jakarta, Jumat (16/8).  Bambang memastikan pembangunan ibu kota baru diupayakan tidak akan mengganggu sumber penerimaan murni dari APBN. Juga tidak mengganggu prioritas lain dalam APBN 2020 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.  "Nantinya dimaksimalkan dari kerja sama pemanfaatan aset, baik aset yang ada di wilayah ibu kota baru, maupun aset yang ada di sekitar Jabodetabek," terangnya.  Untuk saat ini, pihaknya tengah membuat rancangan induk (masterplan), urban desain, sampai dengan legal status dari tanah yang akan dibangun pusat pemerintahan. Bappenas berkoordinasi dengan Kementerian PUPR.  "Untuk 2020, pada dasarnya sudah diamankan dengan diantisipasi di dua kementerian yang saya sebut (PUPR dan Bappenas). Udah dicek semua, risiko paling minimal. Termasuk risiko dari kebakaran hutan," pungkasnya.

Pembangunan Ibu Kota Baru Butuh Rp 485 Triliun, ini Sumber Dananya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sudah-ada-e-filing-sri-mulyani-masih-lapor-manual-ini-alasannya_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, anggaran belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesari Rp 1.670 triliun. Angka ini naik 9,4 persen dibandingkan outlook APBN 2019 yang sebesar Rp 1.527,2 triliun.  Anggaran belanja sebesar itu akan digunakan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 884,6 triliun. Sementara itu, belanja non K/L dialokasikan sebesar Rp 785,4 triliun.  Untuk belanja K/L, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hanya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang anggaran belanjanya naik signifikan dibanding dua tahun sebelumnya. Dalam RABPN 2020, pemerintah menganggarkan Rp 127,4 triliun untuk K/L yang dipimpin Ryamizard Ryacudu itu.  Anggaran belanja sebesar itu menempatkan Kemenhan di peringkat pertama sebagai K/L yang memperoleh 'uang saku' terbanyak dari APBN. Dalam outlook APBN 2019, Kemenhan hanya mendapatkan Rp 109,6 triliun. Sedangkan pada realisasi 2018, Kemenhan hanya memperoleh Rp 106,7 triliun.  "Kementerian yang dapat anggaran terbesar itu adalah Kemenhan. Naik signifikan dibandingkan 2019 dan 2018," kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8).  Setelah Kemenhan, ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp 120,2 triliun. Angka tersebut melonjak jika dibanding dari outlook 2019 yang hanya 111,8 triliun dan realisasi 2018 yang hanya mencapai Rp 102,5 triliun.  "PUPR juga meningkat signifikan," bebernya.  Di posisi ketiga dan keempat, ada Kepolisian Republik Indonesia (RI) dan Kementerian Agama (Kemenag). Masing-masing direncanakan akan memperoleh anggaran sebesar Rp 90,3 triliun dan Rp 65,1 triliun.  Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menempati urutan kelima dan keenam. Masing-masing direncanakan akan memperoleh anggaran sebesar Rp 62,8 triliun dan Rp 57,4 triliun.  Anggaran Kemenkes 2020 tersebut lebih rendah Rp 400 miliar dibandingkan outlook 2019. "Kemenkes terutama untuk fokus stunting, kemudian promotif preventif, dan kemudian untuk menunjang program JKN, terutama BPJS kesehatan," jelasnya.  Selanjutnya secara berurut adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan anggaran belanja sebesar Rp 42,7 triliun, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Rp 42,2 triliun), Kemenkeu (Rp 37,2 triliun), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) (Rp 35,7 triliun).  "Untuk anggara pendidikan, kita masih akan tunggu dari K/L untuk beberapa program yang perlu dimatangkan," tukasnya.  Sebagai informasi, total belanja K/L yang dimaksudkan di atas adalah total anggaran belanja yang diarahkan pada bidang pembangunan SDM (pendidikan dan kesehatan), infrastruktur, perlindungan sosial, dan hankam. Anggaran tersebut tidak termasuk belanja pegawai dan berbagai kebutuhan belanja lainnya.

Kemenkeu Umumkan Anggaran untuk K/L pada 2020, Mana yang Terbesar?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Imunisasi-robertus.jpg" alt="Ilustrasi petugas Posyandu Anggrek I RW 8 Keputih meneteskan kepada seorang balita kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas Posyandu Anggrek I RW 8 Keputih meneteskan kepada seorang balita kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bukan hanya di sektor pendidikan, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran sektor kesehatan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 132,2 triliun untuk anggaran kesehatan.  Sesuai dengan amanat UU Kesehatan tahun 2009, pemerintah telah menjaga anggaran kesehatan setidaknya lima persen dari belanja negara sejak 2016. Alokasi anggaran kesehatn pada 2020 yang sebesar Rp 132,2 triliun tersebut naik hampir dua kali lipat dibanding realisasi pada 2015 yang sebesar Rp 69,3 triliun.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan. Salah satunya, kata dia, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas.  "Penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular," kata Jokowi di dalam acara sidang DPD-DPR RI 2018 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).  Di sisi lain, mantan Wali Kota Surakarta itu mengklaim, berbagai program kesehatan yang diinisiasi pemerintah selama lima tahun terakhir telah mampu meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Seperti ketersediaan dan penyebaran obat serta tenaga kesehatan di daerah, maupun akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air bersih.  Hanya, Jokowi menyatakan ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. "Program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas. BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total," pungkasnya.  Selain itu, pemerintah juga akan mengonvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020. Program ini diperluas mencakup 260 kabupaten/kota.

Periode Kedua Jokowi, Anggaran Kesehatan Naik Hampir Dua Kali Lipat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pidato-Kenegaraan-Jokowi-Gunakan-Baju-Adat-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersama wakil Presiden Yusuf Kalla usai menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama wakil Presiden Yusuf Kalla usai menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana menaikkan anggaran pendidikan pada 2020 guna mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2020), anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 505,8 triliun, atau naik 29,6 persen dari realisasi 2015 yang sebesar Rp 390,3 triliun.  Sebagaimana diketahui, pada RAPBN tahun 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp 2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5 persen dari PDB. Sesuai amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara.  "Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal," kata Jokowi di dalam acara sidang DPD-DPR RI 2018 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).  Menurutnya, kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains.  Sehingga, nantinya menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan wirausahawan hebat di masa depan.  "Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi," jelasnya.  Pada pendidikan dasar dan menengah, kata Jokowi, pemerintah akan melakukan pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya, pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada 2020.  Selain itu, pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa kepada 20,1 juta siswa. Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi.  "Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi," terangnya.  Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah pada 2020, akan memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Khususnya yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk melanjutkan bidik misi.  Beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.

RAPBN 2020, Pemerintah Alokasikan Anggaran Pendidikan Rp 505,8 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pidato-Kenegaraan-Jokowi-Gunakan-Baju-Adat-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah optimistis perkiraan target makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dapat terealisasi. Mereka pun telah menyiapkan sejumlah strategi kebijakan fiskal yang akan ditempuh pada tahun depan.  Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), tiga strategi kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah adalah memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.  Sejalan dengan hal tersebut, kata Jokowi, kebijakan ekonomi dalam RAPBN 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur. Ini sebagai wujud dari komitmen pemerintah untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas.  "Khususnya dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman," kata Jokowi di dalam acara sidang DPD-DPR RI 2018 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).  Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN nantinya diarahkan pada lima hal utama. Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera.  Kedua dan ketiga, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dan penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.  "Dengan fokus pada lima hal tersebut, dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, maka defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76 persen dari PDB, atau sebesar Rp 307,2 triliun. Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp 2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp 2.528,8 triliun," tukasnya.  Sebagaimana diketahui, pada asumsi makro ekonomi RAPBN 2020, pemerintah telah menetapkan sejumlah target. Secara kumulatif, targetnya tak jauh beda dari RAPBN 2019 lalu. Berikut rinciannya:  1. Pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1 persen untuk mendukung daya beli masyarakat.  2. Di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran 14.400 per USD. Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4 persen.  3. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar 65 USD per barel. Dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan komoditi global.  4. Target lifting minyak dan gas bumi di tahun 2020 diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Presiden: APBN 2020 Lebih Ekspansif Namun Terarah dan Terukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-nota-keuangan-DER.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berswafoto dengan tamu-tamu penting dalam agenda penyampaian RUU tentang APBN TA 2020 disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Dery" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berswafoto dengan tamu-tamu penting dalam agenda penyampaian RUU tentang APBN TA 2020 disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Dery</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah gejolak perekonomian global, ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup menggembirakan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur, selama lima tahun terakhir, tren pertumbuhan ekonomi meningkat.  Jokowi menyampaikan, pada 2015, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,88 persen. Namun, pada 2017 lalu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen. Sementara itu, pada semester-I 2019, ekonomi tumbuh 5,06 persen.  "Saat negara-negara lain ekonominya melambat, ekonomi kita harus mampu tumbuh," kata Jokowi di dalam  sidang DPD-DPR RI 2019 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).  Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta seluruh elemen bangsa untuk jeli melihat peluang. "Kita manfaatkan kesulitan, sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia maju," ucapnya.  Selain tren kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB), Jokowi mengklaim perekonomian nasional semakin membaik. Salah satu indikatornya yakni dari turunnya angka pengangguran.  Pada Februari 2015 angka pengangguran berada di kisaran 5,81 persen. Sementara itu, pada Februari 2019, angka pengangguran dapat ditekan menjadi di level 5,01 persen.  Jumlah penduduk miskin juga turun dari 11,22 persen pada Maret 2015, menjadi 9,41 persen pada Maret 2019. Pemerintah mengklaim, ini menjadi angka kemiskinan terendah dalam sejarah RI.  Indikator membaiknya ekonomi lainnya yakni turunnya kesenjangan. Indeks rasio gini pada Maret 2015 tercatat di angka 0,408. Jurang si miskin dan si kaya semakin sempit dengan indeks rasio gini di level 0,382 pada Maret 2019.  Jokowi juga memaparkan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 69,55 pada 2015, menjadi 71,39 pada 2018. Di sisi lain, Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia pada 2014, menjadi peringkat 46 dunia pada 2018.  Sementara itu, Indeks Daya Saing Global juga terkerek dari peringkat 81 dunia pada 2015, menjadi peringkat 71 pada 2018. Kualitas infrastruktur mendorong perbaikan indeks ini.  "Berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari reformasi fiskal yang telah kita lakukan. Kita tidak lagi menggunakan pola money follows function, tetapi money follows program. Kita tidak lagi berorientasi pada proses dan output, tetapi pada impact dan outcome. Kita terus mengelola fiskal agar lebih sehat, lebih adil, dan menopang kemandirian," bebernya.  Waspadai Krisis Emerging Market  Namun, kata dia, Indonesia tidak boleh lengah. Sebab tantangan ekonomi nasional ke depannya akan semakin berat dan semakin kompleks. Apalagi, beberapa emerging market sedang mengalami krisis, dan beberapa negara sedang mengalami pertumbuhan negatif.  "Kita juga menghadapi tantangan perang dagang. Depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti Yuan Tiongkok dan Peso Argentina, membuat kita harus waspada," jelasnya.  Menurut Jokowi, salah satu kunci agar perekonomian nasional dapat bersaing dengan global ialah dengan meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dia bilang, SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital.  "Berbagai program <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/16/08/2019/presiden-yakin-sdm-berkualitas-bisa-bawa-ri-keluar-dari-kutukan-sda/">pembangunan SDM kita siapkan, untuk memastikan bonus demografi</a> menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," pungkasnya.

Jokowi: Saat Negara Lain Melambat, Ekonomi Kita Harus Mampu Tumbuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/presiden-joko-widodo.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Suku Sasak dari NTB saat pidato di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Suku Sasak dari NTB saat pidato di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas utama yang didorong pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun ke depan. Mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan, SDM yang berkualitas dapat menciptakan ide-ide atau inovasi, termasuk untuk mengolah potensi ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA).  "Kita butuh terobosan-terobosan jalan pintas yang cerdik yang mudah yang cepat. Kita butuh inovasi-inovasi yang disruptif, yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang. Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguasaan teknologi, kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam," kata Jokowi dalam acara sidang bersama DPR-DPD RI 2019 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8).  Jokowi bilang, ada banyak cara untuk membenahi SDM Indonesia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja global. Salah satunya melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan.  Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, pada periode 2020-2024, Indonesia berada di puncak bonus demografi. Maka dari itu, jika kualitas SDM diperbaiki, maka bonus demografi itu dapat RI nikmati.  "Jika kita, kita semua, segera serius berbenah bersama, saya yakin kita akan mampu melakukan lompatan-lompatan kemajuan secara signifikan," ungkap Jokowi.  Selain lembaga pendidikan, menurut Jokowi, keluarga juga memiliki peran sentral dalam membentuk SDM Indonesia yang berkualitas di masa depan. Jokowi berharap, selain mempunyai ketrampilan mumpuni, SDM Indonesia juga berkarakter jujur, kolaboratif, solutif, serta memiliki jiwa kewirausahaan.  "Ketrampilan vokasional yang akan dibutuhkan pasar the emerging skills harus sudah dilatihkan sejak pendidikan menengah ini. Untuk tingkat pendidikan tinggi, kita harus berani mencanangkan target tinggi bahwa SDM lulusan pendidikan tinggi kita harus kompetitif di tingkat regional dan global," pungkas Jokowi.

Presiden Yakin SDM Berkualitas Bisa Bawa RI Keluar dari Kutukan SDA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pidato-Kenegaraan-Jokowi-Gunakan-Baju-Adat-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan untuk melakukan pembenahan hilirisasi industri dalam negeri agar dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil produksi Sumber Daya Alam (SDA) nasional. Dengan program tersebut, nantinya Indonesia diharapkan dapat menekan angka impor yang masih tinggi.  "Memang negara kita ini kaya bauksit, batubara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi, tidak cukup di situ. Kalau kita melakukan hilirisasi industri kita pasti bisa melompat lagi," kata Jokowi dalam Sidang Bersama DPD-DPR RI 2019, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).  Misalnya, kata Jokowi, pihaknya mewacanakan akan membangun industri pengolahan bauksit yang bertujuan untuk menekan impor alumina. Selain itu, pihaknya juga mewacanakan akan melakukan hilirisasi pada industri batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) untuk menekan jutaan ton impor LPG setiap tahunnya.  "Kita juga bangun hilirisasi industri nikel menjadi ferronikel sehingga nilai tambah nikel kita akan meningkat empat kali lipat. Kita harus berani memulai dari sekarang beberapa lompatan kemajuan sudah kita lakukan," bebernya.  Sejatinya, menurut Jokowi, Indonesia telah mulai ada kemajuan dalam membenahi hilirisasi industri dalam negeri. Di antaranya dengan membangun program bahan bakar alternatif B20, kemudian B30.  "Tapi kita bisa lebih dari itu kita bisa membuat B100," jelasnya.  Di sektor migas, mantan Wali Kota Surakarta itu menyatakan bahwa Indonesia telah mampu memproduksi bahan bakar avtur yang biasa digunakan pesawat terbang. Targetnya, Indonesia diharapkan dapat menembus pangsa ekspor avtur. Di sisi lain juga dapat mengembangkan avtur dengan berbahan sawit.  "Kita sudah mulai membuka ruang pengembangan mobil listrik tapi kita ingin lebih dari itu, kita ingin membangun industri mobil listrik sendiri. Kita harus berani melakukan ekspansi tidak hanya bermain di pasar dalam negeri. Produk-produk kita harus mampu membanjiri pasar regional dan global, itu yang harus kita wujudkan," tukasnya.

Jokowi: Ciptakan Lompatan Ekonomi Melalui Hilirisasi Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/FullSizeRender-22.jpg" alt="Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR 2019, Jumat (16/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR 2019, Jumat (16/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengamini bahwa tantangan bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi tidak akan mudah. Perang dagang antara dua negara adidaya Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok serta perkembangan revolusi industri 4.0 menimbulkan persaingan global semakin ketat. Namun, Jokowi menegaskan, Indonesia tidak akan takut dengan kerasnya persaingan tersebut.  Penegasan itu diungkapkan Jokowi dalam sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8). Menurut Jokowi, persaingan global saat ini telah menekan sejumlah negara untuk saling berebut investasi, teknologi, pasar bahkan sampai dengan Sumber Daya Manusia (SDM).  "Indonesia tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan yang kita miliki," kata Jokowi.  Jokowi mengatakan, perekonomian dunia tentu tidak selamanya mulus dan stabil. Tidak semuanya selalu pasti dan dapat diprediksi.  Ia menyatakan, Indonesia sedang menghadapi dinamika ekonomi global yang terus bergejolak dan menghadapi perubahan geopolitik. Akibatnya, krisis ekonomi melanda beberapa belahan dunia  Indonesia, menurut Jokowi, tidak ada pilihan lain harus berubah untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. Ia menyatakan, Indonesia harus meninggalkan cara-cara lama yang sudah terbukti tidak kompetitif.  "Cara-cara baru harus dilakukan. Kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya. Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibanding negara-negara tetangga," bebernya.  Menurut Jokowi, negara harus lebih teliti lagi untuk menggunakan investasi yang lebih mengedepankan pendekatan untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru. Di sisi lain, Indonesia tetap memberikan andil penting dalam kolaborasi dan kerjasama dengan pembangunan dunia internasional.  "Langkah demi langkah tidak lagi cukup, lompatan demi lompatan yang kita butuhkan. Lambat asal selamat tidak lagi relevan, yang kita butuhkan adalah cepat dan selamat," pungkas Jokowi.

Jokowi: Indonesia Tidak Takut Terhadap Persaingan!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pidato nota keuangan 2019

Berita Terkini