<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-pcr.jpg" alt="PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung mengenai kasus hak asasi manusia (HAM) di masa lalu dan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam pidato kenegaraanya di Sidang Tahunan MPR. Staf Khusus Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan kedua masalah tersebut tidak diungkapkan lantaran terbatasnya waktu dalam pidato.  "Tentu saja karena terbatasnya waktu dalam pidato tidak bisa semua persoalan di-highlight oleh Presiden dalam Pidato Kenegaraan kali ini," ujar Faldo saat dikonfirmasi, Senin (16/8).  Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menambahkan, Presiden Jokowi tetap berkomitmen dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. "Presiden tetap punya komitmen yang tegas dalam pemberantasan korupsi, termasuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan inovasi dalam reformasi birokrasi," katanya.  Faldo menjelaskan, dalam pidatonya Presiden Jokowi sempat menyinggung Online Single Submission (OSS), sebuah inovasi yang bisa mempercepat perizinan usaha. "Kita butuh lebih banyak wirausaha baru untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja," ungkapnya.  Adanya OSS ini juga berarti memutus potensi rantai korupsi di birokrasi. "Ini juga jadi komitmen yang Presiden Jokowi tunjukan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi kita jawab dengan kerja dan pemenuhan tanggung jawab," ungkapnya.  Faldo menuturkan, sebagai komitmen bersama bagi pemerintah sedang berusaha keluar dari persoalan-persoalan yang di depan mata. Seperti konsentrasi untuk penangangan pandemi Covid-19 dan keluar dari krisis ekonomi yang turut menyertai.  "Presiden memastikan hak untuk hidup, hak untuk memperoleh penghasilan lewat program-program. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah menggunakan hak berpendapatnya, lewat kritik dan masukan kepada pemerintah. Ini soal hak dasar," pungkasnya.

Pidato Jokowi Tak Singgung HAM dan Anti-Korupsi, Ini Penjelasan Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-DPR-RI.jpg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyangkan absennya ucapan duka atas ratusan ribu rakyat yang meninggal akibat Covid-19 dari pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD RI. Hal ini sangat disayangkan mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang kehilangan sanak saudara, serta gugurnya para pejuang tenaga kesehatan di tengah pandemi.  "Seharusnya Presiden Jokowi meminta maaf dan berduka cita mewakili pemerintah dan negara atas wafatnya hampir 120.000 rakyat Indonesia akibat pandemi Covid-19 ini," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (16/8).  Mardani menilai, penanganan pandemi Covid-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun belakangan belum efektif. Salah satu penyebabnya ialah krisis komunikasi yang harus segera dibenahi oleh Presiden Jokowi.  "Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dalam penanganan pandemi Covid-19, salah satunya dengan menunjuk juru bicara utama sebagai modal untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat," katanya.  Dalam pemaparannya, Mardani juga mengingatkan pemerintah pusat untuk memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah. Hal ini menurutnya penting untuk mengurangi adanya ketidaksinkronan dalam harmonisasi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang sering kali berubah-ubah khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi.  Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyebutkan pelayanan kesehatan harus diperkuat sebagai upaya penanganan krisis pandemi ini.  “Pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi masalah krisis tenaga dokter. Menipisnya jumlah dokter hanyalah imbas dari ketidaksiapan sistem layanan kesehatan. Pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali memperkuat pelayanan kesehatan dan menggenjot pelaksanaan vaksinasi," katanya.  Mardani menambahkan, di samping pelayanan kesehatan yang perlu diperkuat, kesejahteraan para tenaga kesehatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebagai garda terdepan dan faktor pendukung pelayanan kesehatan yang efektif, sudah selayaknya para tenaga kesehatan mendapatkan apresiasi dan dukungan khusus dari pemerintah yaitu berupa insentif yang menjadi hak nakes.  "Jangan sampai ada tunggakan-tunggakan klaim dana penanganan Covid-19 yang belum ditunaikan, supaya operasional dan pelayanan rumah sakit tetap optimal dan demi kesejahteraan nakes yang telah berjuang," ungkapnya.  Mardani mengungkapkan penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi yang kedua ini perlu mendapat perhatian publik. Sebab, ada beberapa undang-undang (UU) yang penuh kontroversi dan berpotensi menimbulkan masalah moral penegakan hukum.  "Masalah pembentukan UU KPK, Omnibus Law Cipta Kerja, UU Darurat Pandemi Covid-19 hingga perubahan statuta UI, misalnya, jelas menggambarkan problema mendasar dari dunia hukum kita, adanya manipulasi fungsi hukum oleh pemegang kekuasaan yang membutakan masyarakat," pungkasnya.

Ratusan Ribu Rakyat Meninggal, PKS: Presiden Harusnya Minta Maaf!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/La-Nyalla-Terpilih-Jadi-Ketua-DPD-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua DPD Terpilih La Nyala Mahmud Mataliyi berpidato usai pengambil Sumpah Pimpinan DPD RI oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Sidang Paripurna D" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Terpilih La Nyala Mahmud Mataliyi berpidato usai pengambil Sumpah Pimpinan DPD RI oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Sidang Paripurna D</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPD RI Aa La Nyalla Mattalitti memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah yang terus menangani pandemi Covid-19 di tanah air.  Menurut La Nyalla saat ini pemerintah sedang menghadapi pekerjaan rumah yang tidak mudah. Sehingga semua pihak perlu mendukung kerja keras pemerintah tersebut.  "Kami memberikan apresiasi atas semua upaya dan langkah yang telah dilakukan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 selama ini," kata La Nyalla dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/8/).  La Nyalla menuturkan, penanganan pandemi Covid-19 sangat tidak mudah. Sebab di satu sisi pemerintah harus fokus pada persoalan kesehatan. Namun di satu pihak ada pekerjaan rumah yang sulit pada sektor ekonomi.  Oleh sebab itu, Senator asal Jawa Timur tersebut mengaku tidak sepakat jika ada pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah telah gagal menangani pandemi Covid-19 yang terjadi di dalam negeri.  "Oleh karena itu, kami tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa negara telah gagal dalam menangani pandemi ini. Bahwa ada kekurangan, memang harus diakui," katanya.  La Nyalla juga memberi apresiasi atas kerja keras di sektor pemulihan ekonomi easional, di mana Indonesia mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Memang diakuinya setiap musibah dan bencana, selalu ada hikmah.  Bahkan, ia juga menegaskan, pandemi Covid-19 ini juga memberikan hikmah. Kata dia, hikmah terbesar adalah, sebagai bangsa mengetahui kelemahankelemahan fundamental yang selama ini belum terungkap secara terang benderang.  "Tentu hikmah ini bukan untuk direnungi saja. Tetapi menjadi titik awal pekerjaan besar bangsa ini ke depan," pungkasnya.

La Nyalla Tak Setuju Jokowi Disebut Gagal Atasi Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Ketua-Banggar-DPR-RI.jpg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah memberi apresiasi atas Pidato Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pengantar Nota Keuangan RAPBN tahun 2022 dalam sidang DPR di Jakarta, Senin (16/8).  Dalam pidatonya, Kepala Negara menargetkan tranformasi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran yang selama ini didominasi oleh tingkat konsumsi rumah tangga (55 persen) menuju kontribusi ekspor yang lebih besar, dimana per kuartal 2 tahun 2021 kontribusi ekspor terhadap PDB mencapai 20,3 persen.  Namun untuk mewujudkan langkah ini maka pemerintah perlu melakukan transformasi UMKM menghasilkan produk ekspor. Sebab mesin ekonomi Indonesia adalah sektor UMKM yaitu sekitar 61 persen PDB.  Demikian juga, negara tujuan ekspor juga perlu diperluas agar tidak hanya bertumpu pada kawasan ASEAN yang pada tahun lalu berkontribusi sebesar 22 persen, tetapi kinerja ekspor dikawasan di zona Amerika, Eropa dan Tiongkok perlu diperkuat seiring perbaikan ekonomi.  Dari data yang ada, kontribusi ekspor nasional tahun 2020 ke Amerika Serikat (12 persen), Tiongkok (19,4 persen) dan Eropa (8,7 persen).  Untuk itu pinta Said, kinerja ekspor diketiga kawasan tersebut perlu ditingkatkan. Langkah ini sekaligus memanfaatkan momentum bila The Fed melakukan kebijakan tapering off pada Oktober 2021 nanti.  “Sehingga walaupun kurs kita tertekan, tetapi devisa kita meningkat karena kinerja ekspor yang baik,” jelasnya.  Adapun indikator target RAPBN tahun 2022 yang disampaikan pemerintah yakni; Pertumbuhan Ekonomi 5 -5,5 persen, Inflasi 3 persen, Nilai Tukar Rupiah 14,350, Suku Bunga SUN 6,82 persen, Harga Minyak 63 USD/barel, Lifting Minyak 703 barel/hari, Lifting Gas 1.035 setara barel/hari,  Selain itu Target Pendapatan Negara Rp 1.840,7 triliun, Target Belanja Negara Rp 2.708,7 triliun, Rasio Defisit terhadap PDB Rp 868 triliun (4,85 persen PDB), Transfer ke Daerah dan Desa Rp 770,4 triliun, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5-6,3 persen, Tingkat Kemiskinan 8,5-9 persen dan Rasio Gini 0376-0378.  Said juga menuturkan, pemerintah dan DPR telah menyepakati pembicaraan awal terhadap target asumsi makro, indikator kesejahteraan dan postur RAPBN 2022. Secara umum Nota Keuangan RAPBN tahun 2022 sejalan dengan pembahasan awal Pokok Pokok RAPBN 2022 antara pemerintah dan DPR.  Namun begitu, Banggar DPR memberikan catatan dan penegasan kepada pemerintah agar kerangka kebijakan RAPBN tahun 2022 menjawab tantangan tahun 2022. "Sehingga Target RAPBN 2022 secara obyektif memang sangat realistis," ulasnya.  Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi ini mengatakan target Indikator RAPBN 2022 tercapai dengan asumsi pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki waktu hanya 1 semester untuk menaklukkan pandemi.  Karena itu, Said berharap segenap kementerian/lembaga, termasuk pemda meningkatkan kinerjanya. Pasalnya, Covid19 masih menjadi sumber ketidakpastian terbesar atas situasi ekonomi nasional kedepan.  “Pandemi covid19 menjadi game changer. Bisakah kita lalui pada tahun 2021, tentu sangat bergantung kinerja kita selama enam bulan kita kedepan,” ulasnya.

Ketua Banggar DPR Optimistis Target RAPBN 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-DPR-RI.jpg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, untuk mencapai target pembangunan nasional, pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp 1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.  </div> <div align="left"> “Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP,” ujarnya dalam pidato kenegaraan nota keuangan secara virtual, Senin (16/8).  </div> <div align="left"> Jokowi mengungkapkan, untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, Indonesia perlu meneruskan reformasi perpajakan. “Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.  </div> <div align="left"> Ia memaparkan, reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.  </div> <div align="left"> Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.  </div> <div align="left"> Sementara itu, lanjutnya, upaya peningkatan PNBP terus dilakukan, melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan PNBP  optimalisasi pengelolaan aset; intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.  </div> <div align="left"> Disisi lain, Jokowi juga menyampaikan, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran tahun 2022 sebesar 4,85 persen terhadap PDB atau Rp 868,0 triliun. Menurutnya, rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto.  </div> <div align="left"> “Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali,” terangnya. (*)  </div>

Jokowi Targetkan Pendapatan 2022 Rp1.840,7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-DPR-RI.jpg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770,4 triliun.  Sementara untuk anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.  “Untuk penanganan Covid-19, fokus Pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan,” ujarnya dalam pidato kenegaraan secara virtual, Senin (16/8).  Menurutnya, pandemi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Pemerintah harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif.  “Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari Pusat hingga Daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan,” tuturnya.  Selain itu, pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.  “Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten atau kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi,” imbuhnya.  Sejalan dengan hal tersebut, lanjutnya, untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial, pemerintah mengarah pada penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait. Mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur, mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.  Kemudian, untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun. Sebab, Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.  “Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai- nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” imbuhnya.  Kemudian, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.  “Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance akan terus dilakukan. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara Kementerian/Lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat,” jelasnya.  Sementara, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp 770,4 triliun yang difokuskan pada meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas.  Kemudian, meningkatkan efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung perbaikan kualitas layanan.  Lalu, melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian atau Lembaga dan TKDD, serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor prioritas.  “Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.  Ia menambahkan, penajaman juga pemerintah lakukan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa angin segar perubahan pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang lebih baik. Perpanjangan dan peningkatan besaran Dana Otsus menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan dalam skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola Dana Otsus.  “Upaya itu diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua,” imbuhnya.  Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan, Jokowi menambahkan, diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022, diantaranya, tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen.  “Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46,” pungkasnya.

Jokowi: RAPBN 2022 Sebesar Rp 2.708 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-DPR-RI.jpg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, angka Covid-19 yang terus mengalami kenaikan di dalam negeri, telah membuat pemerintah memutuskan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Pembatasan itu dilakukan seiring juga dengan adanya jaring pengaman masyarakat berubah bantuan sosial (bansos).  "Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari, dan ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraanya di Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/8).  Jokowi juga mengatakan, saat ini pemerintah telah memberikan bermacam-macam bansos bagi masyarakat. Bansos ini juga diberikan pemerintah lebih banyak dari sebelum-sebelummya.  Menurutnya, program bansos yang diberikan oleh pemerintah adalah, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan.  "Kemudian Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen," katanya.  Karena itu, lanjut Jokowi, di masa pandemi Covid-19 ini pemerintah juga memastikan agar masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layat. Termasuk fokus lainnya adalah mendongkrak ekonomi nasional.  "Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional," ungkapnya.  Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mengakui pandemi Covid-19 yang terjadi di tanah air telah menghambat pertubuhan ekonomi di dalam negeri. Namun pandemi ini tidak menjadikan pemerintah berhentu untuk melakukan reformasi struktural ekonomi.  "Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita," pungkasnya.

Jokowi: Pengetatan Mobilitas Masyarakat Tak Bisa Dihindari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-DPR-RI.jpg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan angka Covid-19 yang terus mengalami kenaikan di dalam negeri, telah membuat pemerintah memutuskan untuk membatasi mobilitas masyarakat.  Menurut Jokowi, mobilitas masyarakat perlu dibatasi seiring juga dengan adanya jaring pengaman masyarakat berubah bantuan sosial (bansos).  "Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari, dan ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraanya di Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/8).  Jokowi mengatakan saat ini pemerintah telah memberikan bermacam-macam bansos bagi masyarakat. Bansos ini juga diberikan pemerintah lebih banyak dari sebelum-sebelummya.  Jokowi menjelaskan program bansos yang diberikan oleh pemerintah adalah, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik,  Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan.  "Kemudian Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen," katanya.  Jokowi berujar, di masa pandemi Covid-19 ini pemerintah juga memastikan agar masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layat. Termasuk fokus lainnya adalah mendongkrak ekonomi nasional.  "Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak  perekonomian nasional," ungkapnya.  Jokowi mengakui, pandemi Covid-19 yang terjadi di tanah air telah menghambat pertubuhan ekonomi di dalam negeri. Namun pandemi ini tidak menjadikan pemerintah berhentu untuk melakukan reformasi struktural ekonomi.  "Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh enghambat proses reformasi struktural  perekonomian kita," ungkapnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Jokowi: Pengetatan Mobilitas Masyarakat Tidak Bisa Dihindari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Presiden-Joko-Widodo-4.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengenakan Baju Adat Suku Baduy menyampaikan pidato penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Seni" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengenakan Baju Adat Suku Baduy menyampaikan pidato penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Seni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan adanya pandemi Covid-19 di tanah air ini telah mengajarkan banyak hal bagi pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Karena masalah kesehatan yang terjadi saat ini adalah masalah bersama.  "Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama. Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat, dan semakin memperkuat modal sosial kita," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraanya di Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/8).  Jokowi juga mengapresiasi kesadaran masyarakat yang sudah tinggi terkait protokol kesehatan Covid-19 ini. Protokol kesehatan saat ini telah menjadi budaya baru di masyarakat demi memutus penyebaran Covid-19 di tanah air.  "Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi. Kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolah raga, dan mengonsumsi makanan yang bernutrisi, terasa semakin membudaya," katanya.  Menurut Jokowi, kesadaran masyarakat yang semakin tinggi tersebut merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.  "Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli juga semakin tinggi," katanya.  Jokowi mengajak masyarakat untuk bergandengan tangan membantu pemerintah untuk memutuskan angka penularan. Sebab dengan cara itu Indonesia bisa melawan virus korona.  "Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara. Dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi, masalah yang berat ini bisa lebih mudah diselesaikan," ungkapnya.  Jokowi pun mengaku menyadari adanya kejenuhan dan kesusahan yang dirasakan masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Bahkan Jokowi juga menyadari banyaknya kritikan dari masyarakat.  Namun kritikan yang diberikan masyarakat ini selalu dijawab oleh pemerintah. Adanya kritikan juga membuat pemerintah lebih baik ke depannya.  "Saya menyadari, begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan. Kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat," pungkasnya.

Jokowi: Kesadaran Masyarakat Terhadap Prokes Sudah Jadi Budaya Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-DPR-RI.jpg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan agar masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional. Sebab, hal itu juga merupakan prioritas dan solusi perekonomian yang berkelanjutan.  “Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita,” ujarnya dalam pidato kenegaraan nota keuangan secara virtual, Senin (16/8).  Jokowi mengaku, struktur ekonomi yang selama ini lebih dari 55 persen dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus dialihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor. “Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas,” imbuhnya.  Menurutnya, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus dipercepat. Hal itu tercermin dari telah meluncurnya sistem Online Single Submission (OSS) yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, khususnya bagi jenis- jenis usaha yang berisiko rendah.  “Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya,” ungkapnya.  Pada periode Januari sampai Juni 2021, Jokowi mengungkapkan, realisasi Investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp 442,8 triliun dengan rincian 51,5 persen di luar Jawa, dan 48,5 persen di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia.  Sehingga, pemerintah menargetkan investasi di bulan-bulan ke depan diharapkan dapat memenuhi target Rp 900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan. Sebab, perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.  “Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Jokowi Singgung Target Masuknya Investasi Rp 900 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pidato kenegaraan 2021

Berita Terkini