<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/Presiden-Joko-Widodo-mengenakan-baju-adat-Tanimbar-Maluku-3-349694739.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku saat Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Foto / Biro Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Tanimbar, Maluku saat Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Foto / Biro Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memiliki data intelijen terkait arah partai politik menjelang Pemilu 2024 mendapat sorotan dari berbagai pihak. Hal itu dinilai berpotensi merusak demokrasi jika digunakan untuk intervensi politik pencapresan. Meski begitu, parpol-parpol memiliki pandangan beragam terhadap pernyataan presiden tersebut. PKS, misalnya, tidak mempersoalkan data intelijen yang masuk ke Jokowi. Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, presiden mempunyai hak untuk memiliki data rahasia itu. &rdquo;Kami tidak ada beban,&rdquo; ucapnya. Pada bagian lain, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, ada sisi positif dan negatif dari pernyataan Jokowi. Hal yang positif, presiden bisa mengetahui kondisi Indonesia, mendapat gambaran terkait potensi kerawanan, dan bisa menyusun strategi menghadapi berbagai persoalan. &rdquo;Presiden memang harus memiliki data intelijen,&rdquo; tuturnya. Presiden, lanjut Ujang, juga berhak memiliki data intelijen soal arah parpol dalam menghadapi pemilu. Namun, seharusnya data itu disimpan saja oleh presiden dan tidak perlu disampaikan kepada pihak lain. Sebab, akan sangat berbahaya jika data intelijen tersebut digunakan untuk cawe-cawe atau intervensi politik pilpres. Kalau presiden memanfaatkan data itu untuk intervensi arah parpol, hal tersebut akan merusak tatanan politik dan demokrasi. &rdquo;Itu sisi negatifnya,&rdquo; ungkap dia. Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut menambahkan, parpol memiliki kemandirian dan independensi dalam menentukan arah politik pemilu. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai surveillance terhadap parpol merupakan bentuk skandal dan penyalahgunaan intelijen oleh presiden. Menurut koalisi, tindakan tersebut merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi. &rdquo;Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi, presiden dan perangkat intelijennya menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan,&rdquo; tandas anggota koalisi M. Isnur kepada Jawa Pos kemarin. Isnur mengakui, data intelijen memang berfungsi memberikan informasi, terutama kepada presiden. Namun, informasi tersebut seharusnya terkait dengan musuh negara dan masalah keamanan nasional. &rdquo;Bukan terkait dengan politik atau partai politik,&rdquo; ungkapnya. Fungsi intelijen itu, lanjut Isnur, diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Mengacu ketentuan tersebut, presiden tidak pantas dan tidak boleh memantau, menyadap, serta mengawasi mereka dengan menggunakan lembaga intelijen demi kepentingan politik presiden. (lum/syn/tyo/c9/oni)

Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen terkait arah partai politik menjelang Pemilu 2024 mendapat sorotan.

Pidato Jokowi soal Data Intelijen Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Presiden-Joko-Widodo-3.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengenakan Baju Adat Suku Baduy menyampaikan pidato penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Seni" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengenakan Baju Adat Suku Baduy menyampaikan pidato penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Seni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah memandang serius terkait arah ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Hal itu selaras dengan sistem ekosistem investasi dan kolaborasi dunia usaha dalam memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi.  “Perkembangan sektor pangan terus kita upayakan untuk membangun kemandirian pangan. Transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian kita,” ujarnya dalam pidato kenegaraan nota keuangan secara virtual, Senin (16/8).  Jokowi memaparkan, konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan, agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Selain itu, sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepat melalui program merdeka belajar.  “Hal ini diharapkan mengakselerasi kualitas SDM nasional, dan sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri,” tuturnya.  Jokowi melanjutkan, perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri juga menjadi perhatian serius pemerintah. Salah satunya, program Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang terus digencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global.  Disisi lain, pemerintah juga terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah.  Hingga Agustus tahun ini, kata Jokowi, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik. Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp 253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 330,7 triliun di tahun 2021.  “Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global,” pungkasnya.

Jokowi Serius Garap Ekonomi Hijau dan Biru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Jokowi-Biro-Setpres.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat heboh masyarakat. Hal itu lantaran menyarankan masyarakat dalam merayakan Idulfitri 2021 bisa memesan makanan lewat online salah satunya adalah babi panggang (Bipang).  Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mengaku menyayangkan pernyataan dari Presiden Jokowi tersebut. Sebab umat muslim dilarang untuk mengkonsumsi babi karena haram.  "Fitri itu kembali suci. Bipang itu babi. Masa Idulfitri pesan online goreng babi. Saya sangat menyayangkan statemen Jokowi yang menyebut Bipang Ambawang sebagai salah satu kuliner yang perlu dipesan lewat online saat Lebaran yang saat ini tidak boleh mudik," ujar Maman kepada wartawan, Sabtu (8/5).  Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku terkejut bagaimana mungkin disatu sisi masyarakat dilarang mudik. Namun di sisi lain malah Presiden Jokowi mengajak masyarakat mengkonsumsi makanan haram bagi umat muslim.  "Bipang Ambawang, adalah goreng babi yang terkenal lezat. Tapi apapun jenis kulinernya, yang berbahan bahkan ada unsur babinya itu adalah haram. Tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dipakai," katanya.  Oleh sebab itu, Maman meminta meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap tim komunikasinya. Hal yang sensitif seperti ini jangan sampai merusak reputasi Jokowi sebagai kepala negara.  "Pembuat brief dan teks dalam pidato Presiden adalah pihak yang paling bertanggung jawab," tegasnya.  Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak masyarakat belanja online untuk kuliner disindir netizen. Pasalnya, Presiden Jokowi menyebut Bipang Ambawang Pontianak, Kalimantan Barat.  Bipang merupakan singkatan dari babi panggang, kuliner khas Kalimantan Barat. Sontak saja, video Jokowi tersebut viral di media sosial dan mendapat tanggapan yang beragam dari warganet di media sosial.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/13/04/2021/wajib-dicoba-5-kuliner-khas-arab-di-kawasan-sunan-ampel-surabaya/">Wajib Dicoba, 5 Kuliner Khas Arab di Kawasan Sunan Ampel Surabaya</a>  "Karena masih dalam suasana pandemi pemerintah melarang mudik dan untuk bapak ibu yang rindu masakan atau kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh bisa memesannya secara online," kata Jokowi dalam satu video yang dibagikan di media sosial.  "Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, empek empek Palembang, bipang Ambawang Kalimantan dan lain-lain tinggal pesan dan makanan kesukaan kesukaan akan sampai di rumah," ucap Jokowi nenambahkan.

Jokowi Promosi Bipang Ambawang, Tim Komunikasinya Diminta Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Pidato-Presiden-Joko-Widodo-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pidato kenegaraan selama hampir 30 menit kemarin (14/8) adalah gambaran fokus pemerintah di era pandemi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah capaian sekaligus target yang sedang dikejar pemerintahannya.  Sayangnya, beberapa hal yang belakangan menjadi keresahan publik tidak masuk dalam penyampaian pidato. Yang paling menonjol tentu saja sektor pendidikan.  Dalam pidatonya, presiden hanya menyinggung sektor dasar itu dalam satu kalimat normatif. ’’Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi,” kata Jokowi dalam pidatonya.  Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai capaian maupun apa yang akan dilakukan pemerintah dalam sektor tersebut ke depan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/11AE0121-6362-41E9-9F26-CE47C93B0F7D-576x1024.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Kecuali bila dukungan platform teknologi bagi transformasi kemajuan bangsa bisa diartikan sebagai bagian bahasan di sektor pendidikan. Sebab, sistem pembelajaran yang berlangsung saat ini memang banyak bergantung pada teknologi.  Lima bulan terakhir, para siswa mau tidak mau harus mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan segala problematikanya. Di wilayah yang memiliki akses internet, sebagian siswa terkendala biaya membeli paket data untuk tetap bisa belajar online.  Di wilayah yang minim akses internet, problemnya lebih kompleks. Beberapa sekolah sampai berinisiatif menyelenggarakan belajar tatap muka secara berkelompok di rumah-rumah siswa. Belum lagi berbagai problem lainnya, seperti kurikulum yang digunakan untuk mendukung PJJ.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/08/2020/sidang-tahunan-mpr-hanya-sepertiga-anggota-yang-bisa-masuk/">Sidang Tahunan MPR, Hanya Sepertiga Anggota yang Bisa Masuk</a>  Di luar pendidikan, presiden memberikan porsi paparan cukup besar di sejumlah bidang meskipun belum mampu menyentuh semuanya. Misalnya dalam hal pangan, presiden mempromosikan proyek barunya berupa food estate.    Rencana pembangunan kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia juga disampaikan. Saat ini mulai dikerjakan kawasan Industri Batang dan Subang-Majalengka. Juga koridor ekonomi pantura.  Di bidang hukum, presiden menyampaikan komitmennya bahwa pemerintah tidak main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut soal itu. Hanya paparan normatif bahwa pencegahan korupsi dilakukan lewat tata kelola pemerintahan yang sederhana, transparan, dan efisien.  Pakar politik Ujang Komarudin mengatakan, pidato Presiden Jokowi terlihat indah dalam rangkaian kata di atas kertas. Tapi, implementasinya tak seindah isinya. Bicara penegakan hukum, tapi KPK dibunuh. Bicara demokrasi, tapi rakyat ketakutan dalam mengkritik yang punya kuasa. Jika rakyat salah sedikit, mereka langsung ditangkap.  Menurut dia, pidato kepala negara memang harus membawa optimisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ’’Namun, fakta di lapangan, banyak masyarakat yang kesulitan makan, banyak pengangguran karena PHK, dan hidup dalam ketidakpastian,’’ terang dia.  Menurut Ujang, presiden juga tidak serius memberikan perhatian pada dunia pendidikan. Padahal, kondisi pendidikan sangat memprihatinkan di tengah pandemi. Para siswa sudah tidak bisa belajar dengan normal selama lima bulan lebih.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/08/2020/tahun-depan-pemerintah-fokus-pemulihan-ekonomi/">Tahun Depan Pemerintah Fokus Pemulihan Ekonomi</a>  Siswa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh karena tidak punya handphone, tidak memiliki uang untuk membeli kuota, dan jaringan internet masih buruk.  Kurikulum yang sekarang digunakan juga kurikulum dalam kondisi normal. Ujang mengatakan, situasi pandemi membutuhkan kurikulum khusus yang bisa dengan mudah diterapkan. Sampai sekarang, kurikulum darurat tak kunjung selesai dibuat.  Seharusnya, kata dia, presiden membahas panjang lebar persoalan pendidikan dan bagaimana menyelesaikan masalah yang ada sekarang. Jika pendidikan tidak diperhatikan dengan serius, masa depan anak Indonesia akan terancam. Apalagi, tidak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 selesai.  Menurut Ujang, mendikbud juga tidak mengerti arah pendidikan Indonesia ke depan sehingga tidak ada input yang diberikan kepada presiden untuk disampaikan dalam sidang tahunan.  ’’Tentu, itu sangat menyedihkan,’’ ucapnya.  Pengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia itu mengatakan, sebuah bangsa tidak akan besar dan maju jika pendidikannya tidak bermutu. ’’Jika Jokowi komitmen ingin membangun SDM yang berkualitas, pendidikan harus dibenahi,’’ tegas Ujang kepada Jawa Pos.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LYTrezHhPuw

Pidato Presiden Jokowi Prioritas Investasi, Minim soal Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Pidato-Presiden-Joko-Widodo-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, setiap orang harus menghargai hak dan kebebasan orang lain. Sehingga hal ini perlu menjadi catatan bagi masyarakat.  "Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain," ujar Jokowi di sidang tahunan MPR, Jakarta, Jumat (14/8).  Jokowi juga meminta masyarakat jangan merasa paling benar sendiri. Termasuk juga merasa paling Pancasilais.  "Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri," katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/11AE0121-6362-41E9-9F26-CE47C93B0F7D-576x1024.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  ‎Jokowi menuturkan jika orang mersa paling benar dan Pancasilais biasanya orang tersebut tidak benar. Sehingga Jokowi ingin manusia setara dengan yang lainnya tidak ada yang mengklaim saling benar.  "Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar," katanya.  Jokowi berujar, bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di Indonesia. Apalagi di masa pandemi virus Korona atau Covid-19 saat ini. Nilai toleransi tetap dikedepankan.  "Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita tangani secara baik," tuturnya.  Dalam Pidatonya, Jokowi juga mengajak masyarakat agar terus membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita besar bagi Indonesia ini. Menuju 25 tahun seabad republik ini.  "Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar," ujar Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR, Jakarta, Jumat (14/8).  Jokowi mengaku yakin di usia yang ke-100 tahun maka Ind‎onesia akan lebih baik dari saat ini. Indonesia akan mencapai kemajuan yang besar.  "Pada usia ke-75 tahun ini kita menjadi negara upper mindle income country, di 25 tahun lagi pada usia seabad Republik Indonesia kita harus mencapai kemajuan yang besar," katanya.  Indonesia hanya akan bisa maju bila masyarakatnya saling bergotong-royong. Sehingga bisa mewujudkan Indonesia maju di usia sebad nanti.  "Jadi menjadikan Indonesia negara maju," ungkapnya.

Jokowi: Jangan Lagi Ada yang Mengaku Paling Pancasilais dan Agamis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Juru-Bicara-Kpk-Febri-Diansyah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Juru Bicara Kpk Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kpk Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan agar hubungan antara kepala daerah dan penegak hukum dapat berjalan harmonis. Pernyataan ini di sampaikan saat menghadiri rapat Kordinasi nasional Indonesia Maju di Sentul, Bogor, Rabu (13/11). Jokowi meminta apabila ada persoalan hukum yang terlihat di awal maka harus melakukan langkah preventif dan tak menunggu hingga terjadi peristiwa.  Menanggapi hal itu, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, hal tersebut diterjemahkan sebagai bentuk fokus Jokowi pada sektor pencegahan. Pidato Jokowi, kata Febri, harus dimaknai sebagai tindakan mengingatkan dan pencegahan terhadap korupsi.  "Seharusnya institusi-institusi yang sudah diingatkan itu tidak coba-coba melakukan korupsi jangan sampai sudah diingatkan melalui upaya pencegahan, KPK sudah datang misalnya ke daerah ke Kementerian BUMN dan lain-lain sudah melakukan kajian memberikan rekomendasi perbaikan sistem tapi instansi tersebut tidak serius," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (14/11) malam.  Menurut Febri, pernyataan Jokowi harus dipahami bahwa imbauan itu agar instansi penegak hukum lebih serius melakukan pencegahan terhadap korupsi. Upaya pencegahan itu dilakukan sebelum praktik kejahatan terjadi.  Namun, mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menegaskan apabila kejahatan sudah terjadi, maka wajib hukumnya aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan.  "Kalau kejahatan sudah terjadi, kalau korupsinya sudah terjadi apalagi ini adalah kejahatan yang luar biasa maka penegakan hukum tentu harus dilaksanakan. Kalau kejahatan sudah terjadi kita tidak mungkin bisa mengabaikan itu sebagai penegak hukum karena undang-undang juga mewajibkan itu," tegas Febri.  Selain itu, KPK juga merespons pidato Jokowi mengenai pemberantasan mafia hukum yang berpotensi mengganggu agenda negara 5 tahun kedepan. Salah satunya mengenai oknum penegak hukum yang menakut-nakuti pelaku usaha.  Tujuan Presiden, kata Febri, sangat baik untuk memberantas mafia hukum. Terkait hal itu, KPK sependapat sebab mafia hukum berpotensi memunculkan ketidak pastian hukum yang berakibat pada sulitnya investor masuk ke Indonesia.  "Jadi kami sambut baik konsep dari Presiden terkait dengan tindakan memerangi praktik mafia hukum tersebut, karena ini adalah salah satu hal yang cukup fatal ya yang cukup beresiko kalau ada praktik mafia hukum maka kepastian hukum akan sulit sekali terwujud," pungkasnya.

Respons Pidato Jokowi, KPK: Kalau Korupsi Sudah Terjadi Wajib Ditindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/SIDANG-TAHUNAN-MPR-DERY-RIDWANSAH-6...jpg" alt="ILUSTRASI: Suasana Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup pidato sidang tahunan di depan forum MPR 2019 dengan pesan tentang semangat persatuan. Jokowi menyebut peribahasa Melayu" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Suasana Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup pidato sidang tahunan di depan forum MPR 2019 dengan pesan tentang semangat persatuan. Jokowi menyebut peribahasa Melayu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan dan pembekalan terhadap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang terpilih periode 2019-2024. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi setidaknya delapan kali meminta maaf kepada ratusan anggota dewan yang terpilih.  Pantauan JawaPos.com di lokasi, Presiden Jokowi meminta maaf kepada anggota dewan mulai dari pembahasan regulasi undang-undang yang ‎terlalu lama atau berbelit-belit sampai dengan gaji kepala negara yang lebih kecil ketimbang DPR dan DPD.  Pidato Jokowi antara lain meminta kecepatan dalam membuat UU sangat diperlukan. Karena hal itu berpengaruh terhadap ekosistem politik, hukum, sosial. Sehingga hal itu sangat berperan penting. ‎"Saya ingin mohon maaf, saya melihat, dan kita ingin semuanya nantinya setiap regulasi bisa dikerjakan dengan cepat," ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Senin (26/8).  Jokowi mengatakan sudah saatnya DPR meninggalkan pola lama dalam pembuatan regulasi yang terlalu berbelit-belit. Karena hal itu dinilai terlalu lama pembahasannya. Padahal negara-negara lain sudah semakin cepat dalam membuat regulasi. "Tetapi mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, saya melihat masih dalam urussn yang berkaitan dengan regulasi kita ini memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah, sejak zaman Orde Baru sampai sekarang yang namanya membuat UU itu masih bertele tele kita ini, mohon maaf. Saya merasakan," katanya.  Bahkan Jokowi berujar terlau banyak kunjungan kerja anggota dewan. Sehingga pembahasan regulasi UU tersebit tidak bisa cepat untuk diselesaikan. Mulai dari daftar inventarisasi masalah (DIM). Sampai ke pambahasan yang lebih penting. "Buat DIM dulu, kemudian pembahasan dua kali masa sidang, kemudian ada kunker, ada studi banding di dalam maupun luar negeri, Bagaimana kita bisa cepat kalau ini masih kita teruskan," katanya.  "Juga masa lah penganggaran, dimulai dengan nota keuangan yang kita bacakan di 16 Agustus, kemudian ada pembahasan Menteri Keuangan di Paripurna, dibalikin lagi ke komisi, dan badan anggaran, step-stepnya, balik lagi ke paripurna, kemudian pandang fraksi fraksi," tambahnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Pidato-Kenegaraan-Jokowi-Gunakan-Baju-Adat-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Pakaian adat Sasak yang dikenakan Jokowi ber</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Suasana Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup pidato sidang tahunan di depan forum MPR 2019 dengan pesan tentang semangat persatuan. Jokowi menyebut peribahasa Melayu yang berbunyi 'biduk berlalu kiambang bertaut'. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Sehingga bagi Jokowi, regulasi yang terlalu lama harus bisa secepatnya diubah. Namun regulasi yang terlalu lama itu tanpa mengurasi ketelitian dan kecermatan. Sehingga UU kita yang disahkan tanpa mengurangi ketelitian. "Saya melihat, ya maaf, apakah tidak bisa kita evaluasi agar lebih cepat, tampak mengurangi ketelitian, kecermatan kita dalam setiap membuat undang undang sehingga akan semakin detail dan semakin baik," ungkapnya.  "Apakah hal hal yang seperti tadi saya sampaikan tidak bisa kita, yang buat kita sendiri kok kenapa kita enggak mengubah yang cepet," lanjutnya.  Selain itu, RUU yang belum selesai dibahas menurut Jokowi bisa dibahas oleh para anggota dewan yang telah terpilih. Sehingga bisa terus fokus terhadap pembahasannya. ‎"Karena yang saya tahu, ini enggak bisa. Karena mestinya yang bertanggung jawab kan lembaganya, sehingga bisa diteruskan periode yang selanjutnya, agar kita tidak kehilangan waktu. Mohon maaf, mohon maaf, ini apa, mengingatkan saja, supaya kita semuanya bekerja lebih cepat," jelasnya.  Selain itu Presiden Jokowi juga meminta maaf dan menyindir mengenai gaji ‎anggota dewan yang lebih tinggi darinya. Karena berdasarkan data yang ia terima gaji yang ia terima lebih rendah. "Saya mohon maaf, sekarang urusan income, pendapat anggota DPR, kan juga sudah lebih besar dari menteri. Bahkan lebih besar dari presiden. Maaf kalo saya keliru," selorohnya.  Oleh sebab itu dengan gaji yang besar tersebut, Jokowi menginginkan supaya anggota dewan bisa berkerja dengan giat dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin sulit. "Jadi sekali lagi marilah kita bekerja menghadapi tantangan tantangan yang sudah berbeda, tidak seperti yang lalu lalu," katanya.  Jokowi menambahkan, ada beberapa regulasi yang dibuat DPR malah menjerat masyarakat. Sehingga ke depannya yang berkaitan dengan regulasi harus bisa diselesaikan masalahnya. Mulai dari kecepatan sampai menguntungkan ke masyarakat. "Oleh sebab itu, terkait dengan fungsi legislasi bapak ibu sekalian, saya merasakan regulasi kita ini terlalu banyak, betul betul terlalu banyak dan menjerat kita sendiri," tuturnya.  "Kenapa enggak dibuat sesimpel mungkin? sesederhana mungkin, sehingga eksekutif ini bisa berjalan lebih cepat dan cepat memutuskan terhadap perubahan perubahan yang ada," urainya.  Jokowi berujar, membuat target UU yang banyak juga sudah tidak relevan lagi. Karena menurutnya target UU tidak perlu banyak. Terpenting adalah regulasi yang dibuat tidak berlu lama dan berbelit-belit untuk saat ini.  ‎"Jangan sampai kita ini masih seperti dulu dulu, targetnya membuat UU sebanyak-banyaknya. Menurut saya sudah tidak relevan, menurut saya, membuat undang undang tidak usah banyak banyak, tapi yang dibutuhkan rakyat, dan itu memberikan fleksibilitas yang cepat terhadap eksekutif dalam bekerja," pungkasnya.

Presiden Jokowi 8 Kali Minta Maaf saat Pidato di depan Anggota Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/sidang-tahunan-mpr-2019-Dery-3.jpeg" alt="Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sidang tahunan MPR 2019, Jumat (16/8). - Dery Ridwansah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sidang tahunan MPR 2019, Jumat (16/8). - Dery Ridwansah/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disidang tahunan MPR, dalam pidato kenegaraanya mengatakan, dalam pembangunan hukum, Mahkamah Agung (MA) terus melanjutkan inovasi. Sehingga Jokowi mengapresiasi upaya MA dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.  "Saya mendukung upaya MA untuk mempermudah rakyat dalam mencari keadilan. Saya mendukung upaya MA untuk membangun budaya sadar dan budaya taat hukum agar makin mengakar," tuturnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).  Kini, sistem peradilan berbasis elektronik sudah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan. Para pencari keadilan sekarang secara online makin mudah mendaftarkan perkara dan melakukan pembayaran.  "Proses pemanggilan dan pemberitahuan sidang, serta penyampaian putusan peradilan juga dilakukan secara online. Bahkan, saat ini MA sudah melangkah lebih jauh lagi dengan mengembangkan e-court menuju e-litigasi. Semua langkah inovasi ini harus kita apresiasi," tuturnya.  Perluasan akses bagi para pencari keadilan juga dilakukan oleh MA. Hingga akhir tahun 2018 lalu, MA telah meresmikan sebanyak 85 pengadilan baru di berbagai pelosok tanah air. Ada tambahan 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, tiga Mahkamah Syariah, dan dua Pengadilan Tata Usaha Negara.  Dari berbagai langkah tersebut, MA berhasil mengurangi jumlah tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada tahun 2018. Jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA. MA juga terus berbenah dengan melakukan beberapa langkah perbaikan, seperti pembaharuan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan pembaharuan di bidang manajemen perkara.  Seiring dengan langkah inovasi kelembagaan MA, Mahkamah Konstitusi (MK) juga terus bekerja memperkokoh dan memperteguh konstitusionalisme di negara kita. Jokowi mendukung upaya MK untuk mengembangkan tata kelola lembaga peradilan yang modern dan transparan, dengan memberikan kemudahan akses bagi pencari keadilan di MK.  "‎Kini, para pencari keadilan dapat berperkara sekaligus memantau proses peradilan di MK, melalui berbagai aplikasi dan layanan modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi," jelasnya.  Sebagai penjaga konstitusi, Jokowi mengatakan selama setahun ini MK telah menguji 85 perkara dan memutus 52 perkara pengujian UU. Putusan-putusan MK tersebut turut mendukung upaya pemerintah dalam reformasi sistem perundang-undangan dan penataan proses legislasi.  "‎Selain itu, MK telah memberikan kontribusi pada penguatan demokrasi konstitusional," ungkapnya.  Jokowi juga mengapresiasi MK yang telah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada 2018, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden 2019, dalam koridor konstitusi secara damai, adil, dan bermartabat.  "MK juga telah menghadirkan proses peradilan yang terbuka dengan tetap berpegang teguh pada prinsip independensi dan imparsialitas," tuturnya.  Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) terus berupaya memajukan akuntabilitas dalam pengelolaan peradilan. KY telah menjalankan fungsi pre-emtif dengan mengusulkan pengangkatan empat orang calon cakim agung. JKY telah menjalankan fungsi preventifnya dengan menyelenggarakan pelatihan pemantapan kode etik penyempurnaan pedoman perilaku bagi 412 hakim, serta pemantauan 93 perkara persidangan yang menjadi perhatian publik.  "‎KY juga telah menjalankan fungsi represifnya, dengan merekomendasikan kepada MA untuk menjatuhkan sanksi ringan hingga berat kepada 55 hakim," pungkasnya.

Pujian Jokowi di Bidang Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/sidang-tahunan-mpr-2019-Dery-4.jpeg" alt="Anggota MPR mengikuti sidang tahunan 2019 mendengarkan pidato Presiden Jokowi, Jumat (16/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota MPR mengikuti sidang tahunan 2019 mendengarkan pidato Presiden Jokowi, Jumat (16/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraanya di sidang tahunan MPR mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik mutlak dibutuhkan. Selain itu, ‎Jokowi mengatakan tata kelola keuangan negara yang‎ akuntabel harus diwujudkan. Tata kelola yang transparan harus dikembangkan. Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan harus juga dilakukan.  "Hal ini untuk menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan," ujar Jokowi dalam pindato kenegarannya di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).  Sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah penting. BPK mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/sidang-tahunan-mpr-2019-Dery-1-750x499.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR 2019, Jumat (16/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  "Dapat dipertanggungjawabkan. Serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," katanya.  Lebih lanjut Jokowi mengatakan, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47 persen di tahun 2014 menjadi 78 persen.  Kemudian di tahun 2018, BPK juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan lainnya, serta berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp 4,38 tiliun.  "BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan berkelanjutan di Indonesia," ungkapnya.  Selain itu, BPK terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu komitmen yang perlu mendapatkan dukungan bersama.  ‎Selain itu, Jokowi juga menghargai upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional. BPK dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency sejak 2016 sampai 2021.  "Pemeriksa BPK juga terpilih menjadi eksternal independen pada International Anti-Corruption Academy periode 2019 hingga 2021. BPK juga menjadi United Nations Panel of External Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa se-ASEAN, se-Asia, dan se-dunia," ungkapnya.

Jokowi: Setiap Rupiah di APBN Harus Digunakan untuk Kepentingan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/VISI-INDONESIA-JOKOWI-MARUF-FED-2.jpg" alt="Presiden Terpilih Joko Widodo menyampaikan Visi Indonesia disaksikan Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu (14/7/19). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Presiden Terpilih Joko Widodo menyampaikan Visi Indonesia disaksikan Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu (14/7/19). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pidato politik Jokowi yang disampaikan pada Visi Indonesia, Minggu (14/7) menjadi harapan besar bagi republik ini. Semua poin-poin strategis dari Visi Indonesia dalam pidato itu direkam rakyat Indonesia dan bakal ditagih.  Pengamat Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Andriadi Achmad mengatakan, Jokowi sebagai presiden terpilih mesti menyadari bahwa seluruh isi pidato yang disampaikan merupakan bagian dari janji dan manifesto pemerintahannya di periode kedua. Artinya masyarakat merekam dan mengingatnya.  "Isi pidato itu akan menjadi bagian dari jejak digital yang terekam dan diingat rakyat," ujar Andriadi Achmad kepada JawaPos.com, Rabu (17//7).  Dia menyebut ada beberapa poin utama dari isi pidato Jokowi yang perlu dikawal. Di antaranya mengenjot dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini program itu masih terus berkesinambungan.  Kemudian program pembangunan indeks sumber daya manusia (SDM), menegakkan kedisiplinan ASN atau reformasi birokrasi, mengundang investasi, serta penggunaan APBN tepat guna dan tepat sasaran.  "Poin dari pidato kebangsaan tersebut kalau di-break down merupakan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/07/2019/jokowi-sampaikan-5-program-prioritas-pungli-saya-kejar-saya-hajar/">Visi - Misi Jokowi - Ma'ruf</a>. Kita tunggu saja pelaksanaannya sampai lima tahun ke depan. Coba kita perhatikan bahasa lugas Jokowi dalam pidatonyo seperti menegaskan akan menindak langsung bila ada pelanggaran dan penyimpangan aparatur. Menunjukkan aksi turun ke lapangan atau blusukan yang selama ini melekat pada gaya kepemimpinan Jokowi," terang direktur eksekutif Nusantara Institute for Political Communication Studies and Research itu.  Andriadi menyarankan, supaya roda pemerintahan Jokowi-Ma'ruf nanti berjalan mulus selama lima tahun mendatang, maka koalisi partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf di legislatif perlu mengawal dinamika politik di tengah masyarakat.  "Peran partai koalisi pemerintah sangat menentukan kebeherhasilan Jokowi-Ma'ruf nantinya," tandasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Grafis-visi-Jokowi-Maruf.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Sebelumnya, Jokowi di hadapan ribuan pendukungnya menyampaikan lima program kerja prioritas. Pertama, dia berjanji melanjutkan pembangunan infrastruktur. “Yang besar sudah kita bangun. Ke depan akan kita lanjutkan lebih cepat,” ujar dia.  Program kedua adalah pembangunan SDM. Jokowi menganggap hal itu sebagai kunci Indonesia ke depan. Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan, tidak boleh ada lagi stunting, kematian ibu, atau kematian bayi yang meningkat. “Tugas besar kita di situ,” ucap dia.  Selanjutnya, Jokowi juga akan memberikan perhatian terhadap kualitas pendidikan. Vocational training sangat penting. Begitu juga vocational school. Mantan wali kota Solo itu menerangkan, diaspora yang bertalenta tinggi harus diberi dukungan agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. “Kita akan menyiapkan lembaga khusus. Kita akan mengelola talenta-talenta hebat yang bisa membawa negara ini bersaing secara global,” ungkap dia.  Prioritas kerja selanjutnya adalah mengundang investasi masuk Indonesia. Menurut dia, Indonesia akan membuka peluang investasi seluas-luasnya untuk memperlebar lapangan kerja. Untuk itu, lanjut Jokowi, yang menghambat investasi akan dipangkas. Misalnya perizinan yang lambat dan berbelit serta pungutan liar (pungli).  “Hati-hati, ke depan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena itu adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan,” tegasnya.

Pengamat: Isi Pidato Jokowi Direkam dan Diingat Rakyat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pidato jokowi

Berita Terkini