<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/nih-alasan-hakim-tolak-keberatan-ahok-soal-pelapor-yang-tak-lihat-langsung-pidato_m_128893.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam sidang putusan perkara penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, majelis hakim memutuskan agar Ahok dipenjara selama dua tahun. Hal ini berbanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya setahun penjara dengan dua masa percobaan. Di persidangan, majelis hakim menolak pembelaan kuasa hukum Ahok soal pelapor dalam kasus penodaan agama. Hal itu dijadikan nota pembelaan Ahok karena saksi pelapor yang tidak melihat langsung kunjungan Ahok di Kepulauan Seribu. "Awalnya saksi mendapatkan informasi dari orang lain soal penodaan agama. Ada yang mendapatkan informasi dari grup whatsapp, facebook, berita tv, ada yang dari jamaah masjid, dan cerita teman," ujar hakim ketika persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Pasar Minggu, Selasa (9/5). Akan tetapi, hal itu bukan alasan satu-satunya para saksi melaporkan dugaan penodaan agama tersebut kepada polisi. Setelah mendapatkan informasi, para saksi memeriksa kebenarannya melalui Youtube. Dari video yang ada, pelapor lantas melaporkan dugaan penodaan agama oleh Ahok kepada polisi. Di pemeriksaan juga, kata dia, tidak ditemukan penyisipan atau pengurangan frame dalam video yang dibawa para saksi pelapor. "Sesuai dengan video versi resmi Pemprov DKI. Setelah barang bukti dibuka dalam sidang, video itu juga dibenarkan terdakwa bahwa itu video kunjungan terdakwa ke Keppulauan Seribu," papar hakim. Atas pertimbangan itu, hakim menolak anggapan kuasa hukum Ahok yang menyebut kesaksian pelapor sebagai testimonium de auditu atau keterangan yang hanya dari mendengar saja. "Arti penting saksi bukan terletak apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri perkara," ujar hakim. (elf/JPG)

Nih Alasan Hakim Tolak Keberatan Ahok Soal Pelapor yang Tak Lihat Langsung Pidato

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/begini-saran-ahli-bahasa-untuk-pahami-isi-pidato-ahok-di-pulau-seribu_m_119605.jpeg" alt="Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli Bahasa Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Bambang Kaswanti Purwo menyebutkan, pada dasarnya ada perbedaan dalam memaknai pidato Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu. Perbedaannya terletak pada situasi pada para pendengar dan penyimak pidato kontroversial itu. Situasi pertama adalah mereka yang menyaksikan langsung pidato di Kepulauan Seribu, kedua adalah mereka yang tidak menyaksikan pidato tetapi menonton video-nya. Serta ketiga adalah mereka yang tidak menyaksikan langsung dan tidak menonton video tetapi hanya tahu dari media sosial. "Kalau dari contoh tiga kasus tadi, yang pemahamannya paling sempurna adalah yang pertama," ujar Bambang di depan Majelis Hakim dalam sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (29/3). Guru Besar Linguistik Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta itu mengatakan, contoh di atas berlaku untuk semua orang. Termasuk dia dan saksi-saksi ahli sebelumnya. Mendengar itu, pengacara Ahok pun meminta pendapat Bambang. Masalahnya, orang yang menyaksikan langsung di Kepulauan Seribu tidak ada yang memermasalahkan pidato mantan Bupati Belitung Timur itu. Seperti diketahui, pidato Ahok baru ramai diperbincangkan setelah video-nya viral di media sosial. Pengacara bertanya kenapa pidato yang disebar di media sosial justru berdampak lebih besar. Bambang mengatakan itu merupakan alasan dia tertarik dengan kejadian ini. Dia pun menekankan bahwa memaknai pidato harus dengan konteksnya. "Untuk memberi pemahaman ke masyarakat bahwa pemaknaan sangat konteks," tegas Bambang. (uya/JPG)

Begini Saran Ahli Bahasa untuk Pahami Isi Pidato Ahok di Pulau Seribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ringankan-ahok-begini-analisa-ahli-bahasa-soal-almaidah-51_m_119540.jpeg" alt="Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain ahli hukum pidana dari Universitas Soedirman, tim penasihat hukum terdakwa perkara penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun menghadirkan ahli Bahasa Indoonesia sebagai saksi ahli yang meringankan. Adapun ahli bahasa yang dihadirkan adalah Bambang Kaswanti&nbsp; dari Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Dia menilai pidato Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah tidak memiliki konteks Pilkada. Bambang menuturkan, paragraf di mana Ahok menyinggung surat Al-Maidah bukan merupakan induk utama dari pidatonya. "Ini termasuk anak kalimat," kata Bambang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Rabu (29/3). Guru Besar Linguistik Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta itu menjelaskan, kalimat 'orang membohongi pakai surat Al-Maidah' termasuk kalimat aktif. "Kalau kita jadikan kalimat aktif, maka artinya ada orang yang membohongi," terangnya. Ketua Majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto lalu menanyakan mengapa perkataan Ahok tersebut tidak relevan dengan kalimat sebelumnya yang berbicara soal program. "Ini kan budidaya ikan, tidak milih saya itu konteks Pilkada, bagaimana ahli menjelaskan ini?," tanya Dwiarso. Selanjutnya, Bambang menjawab, konteks pilkada baru muncul pada menit ke sebelas. Dalam keseluruhan pidato Ahok terdapat 14 kata berbau pilkada. Empat di antaranya berbunyi 'Jangan pilih saya' dan 'kalau saya tidak terpilih program jalan terus'. "Tetap kalimat pidato bebas program yang masih menjadi mayoritas disana," jelasnya. Oleh karena itu, Bambang meminta agar tidak melihat sebagian kalimat yang sebenarnya bukan merupakan konteks dari pidato yakni tentang program budidaya ikan. (uya/JPG)

Ringankan Ahok, Begini Analisa Ahli Bahasa Soal Almaidah 51

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ahli-bahasa-sebut-pidato-ahok-mengubah-mindset-warga_m_109392.jpeg" alt="Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam kesaksian di sidang perkara penistaan agama, saksi ahli Bahasa Indonesia, Mahyuni menyebut pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) banyak menyinggung hal negatif. Terkait hal tersebut, kuasa hukum Ahok lantas menanyakan mengapa Mahyuni bisa menyipulkan demikian. "Mengapa saudara lebih banyak memaknai hal negatif (isi pidato)? Padahal terdakwakan menyampaikan hal yang mulia. Di mana isi Surah Al-Maidah itu yang kita yakini sebagai suatu kebenaran," ucap salah satu kuasa hukum Ahok Senin (13/2). Lalu Mahyuni menerangkan hal itu berdasarkan keilmuannya, bahwa dia hanya mengartikan sebagain saja dari pidato di Kepulauan Seribu itu, tidak menyeluruh. "Karena saya ahlinya, itu keyakinan saya (makna negatif). Dalam perkataan ada kalimat yang punya makna, dalam hal ini yang diartikan hanya 12 detik. Ya hanya 12 detik karena cuma itu kepentingan saya. Yang lain tidak ada kepentingan," terang dia. Ahli dari Universitas Mataram ini menambahkan, Ahok dalam pidatonya berupaya mengubah pola pikir warga Kepulauan Seribu saat berkata soal Surat Al-Maidah Ayat 51. "Ada tuduhan bahwa sumber itu (surat Al Maidah) adalah sumber kebohongan, bahwa yang bicara juga membohongi yang mendengar, dan bertujuan agar yang mendengar berubah mindset-nya," tukas dia. (elf/JPG)

Ahli Bahasa Sebut Pidato Ahok Mengubah Mindset Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/penggunaan-kata-dibohongi-dalam-pidato-ahok-bermakna-negatif_m_109365.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp; Kata "Dibohongi" yang digunakan terdakwa perkara penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama dalam pidatonya saat kunjungan di Pulau Seribu bermakna negatif. Saat itu Ahok mengutip Surah Almaidah ayat 51. Hal itu diungkapkan oleh ahli Bahasa Indonesia, Mahyuni yang menjadi saksi dalam sidang ke-10 kasus Ahok. Diterangkan Mahyuni, pilihan kalimat bohong itu merupakan konotasi yang memiliki makna negatif. Baginya, kalimat tersebut ada sumber dan ada yang dibohongin. "Ilmu saya, pilihan kata bohong itu berdiri sendiri saja tanpa konteks maknanya negatif. Apalagi dipakai pada saat berpidato oleh seorang Gubernur DKI Jakarta," ujar Mahyuni, dalam persidangan di Auditorium Kementan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (13/2). Selain itu, sambungnya, makna kata "dibohongin" itu akan semakin negatif disampaikan oleh seorang gubernur di depan audiensnya para warga yang mayoritas muslim. Sehingga Ahok dapat dikatakan telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. (elf/JPG)

Penggunaan Kata "Dibohongi" Dalam Pidato Ahok Bermakna Negatif

pidato ahok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pidato ahok

Berita Terkini

Nih Alasan Hakim Tolak Keberatan Ahok Soal Pelapor yang Tak Lihat Langsung Pidato

Begini Saran Ahli Bahasa untuk Pahami Isi Pidato Ahok di Pulau Seribu

Ringankan Ahok, Begini Analisa Ahli Bahasa Soal Almaidah 51

Ahli Bahasa Sebut Pidato Ahok Mengubah Mindset Warga

Penggunaan Kata "Dibohongi" Dalam Pidato Ahok Bermakna Negatif

Download Aplikasi JawaPos.com