<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengadilan-tinggi-jabar-bebaskan-terpidana-kasus-korupsi-buku_m_190925.jpeg" alt="Ilustrasi Palu Sidang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Palu Sidang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara terhadap Muhammad Abdullah, Calon Legislatif Partai Nasdem yang terbukti mengajak anak di bawah umur untuk mengkampanyekan dirinya. Vonis yang dibacakan majelis hakim dalam sidang banding yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Banding, Prim Fahrur Razi, pada Rabu (7/2), lebih berat dari vonis sebelumnya yang hanya 3 bulan penjara. Muhammad Abdullah, telah terbukti, melibatkan anak di bawah umur atau belum mendapatkan hak pilih dalam pemilu 2024, untuk mengkampanyekan dirinya. &ldquo;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Abdullah, dengan pidana penjara selama 6 bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam waktu selama 1 tahun dalam masa percobaan Terdakwa dengan putusan Hakim telah melakukan tindak pidana yang dapat dipidana,&rdquo; kata Majelis Hakim. Terdakwa Muhammad Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana &ldquo;kampanye pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. &ldquo;Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp12 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa dipidana kurungan selama 2 bulan,&rdquo; lanjut Majelis Hakim. Sebagai informasi, Muhammad Abdullah yang merupakan Caleg Partai Nasdem Purworejo, dilaporkan usai video seorang anak berkampanye viral di media sosial. &nbsp; &nbsp;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara terhadap aleg Nasdem Muhammad Abdullah di Purworejo.

Hasil Banding Perkara Kampanye Libatkan Anak, Vonis Caleg Nasdem Bertambah Jadi 6 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/ilustrasi-pilpres-pemilu1.jpg" alt="ILUSTRASI: Pemilu 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pemilu 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelanggaran selama Pemilu 2019 di Jawa Timur cukup banyak. Hanya, tidak semua temuan maupun laporan tersebut bisa ditangani Bawaslu. Tidak banyak juga pelanggaran yang berujung sanksi terhadap para pelaku, terutama soal pelanggaran pidana.  Fenomena itu menjadi salah satu evaluasi jajaran Bawaslu Jatim terhadap seluruh pelanggaran selama perhelatan Pileg-Pilpres 2019. Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi mengatakan, dalam evaluasi itu, selain mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran, Bawaslu melakukan kajian terhadap penanganan seluruh pelanggaran tersebut.  ''Dari sisi penanganan, hampir semua temuan maupun laporan pelanggaran sudah tertangani,'' katanya. Namun, dari seluruh pelanggaran yang ditangani, tidak banyak yang berujung sanksi, terutama untuk pelanggaran pidana. Selain karena tidak ditemukan unsur pelanggaran, tidak semua pelanggaran dilengkapi bukti yang kuat. ''Sehingga tidak bisa dilanjutkan,'' imbuhnya.  Hingga tahap rekapitulasi suara, jumlah laporan maupun temuan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Jatim maupun Bawaslu di 38 kabupaten/kota mencapai 10.121 pelanggaran. Itu belum termasuk pelanggaran pasca pemungutan-perhitungan suara.  Dari jumlah itu, 9.425 di antaranya adalah pelanggaran atribut kampanye. Sisanya adalah pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Semuanya tertangani, termasuk 24 temuan/laporan dugaan pidana pemilu. Namun, hanya ada tiga pelanggaran yang berujung sanksi. Di antaranya, kasus perusakan atribut kampanye di Banyuwangi. Pelaku dihukum empat bulan. Juga ada kasus keterlibatan aparat di Mojokerto yang berujung pidana. Satu kasus serupa terjadi di Madiun (saat ini masih dalam proses banding).  Beberapa pelanggaran lain terhenti saat tahap penanganan. Baik saat proses di Bawaslu maupun di sentra penegakan hukum terpadu. Contohnya, empat laporan pelanggaran di Kabupaten Sumenep atau dua pelanggaran di Kabupaten Bangkalan yang akhirnya dihentikan saat pemeriksaan.  Sementara itu, mayoritas pelanggaran atribut kampanye berujung sanksi bagi pelaku. Termasuk pelanggaran administratif. Berbagai temuan itu, lanjut Aang, menjadi bahan evaluasi dalam menghadapi pilkada serentak 2020. ''Evaluasi itu juga untuk penanganan pelanggaran yang saat ini masih dalam proses. Sampai saat ini, kami memang terus menangani temuan atau laporan pelanggaran,'' tandasya.

Pidana Pemilu Minim yang Berujung Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/FOTO-BOKS_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS-Bawaslu.jpg" alt="Ketua Bawaslu Abhan - Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Abhan - Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Pemilu 2019 diwarnai cukup banyak pelanggaran yang masuk ranah pidana. Hingga selesainya pemungutan suara, telah ada 114 putusan pidana di Bawaslu. Sebanyak 106 putusan sudah dinyatakan inkracht, sedangkan 8 putusan lainnya dalam proses banding. Sidang akan segera dilanjutkan setelah libur Lebaran usai.  Berdasar catatan Bawaslu, Gorontalo menjadi provinsi dengan putusan pidana pemilu terbanyak/yang memiliki jumlah putusan terbanyak. Jumlahnya mencapai 15 putusan. Salah satu kasus yang pernah mencuat di Gorontalo adalah kasus pidana salah seorang caleg DPRD Kota Remi Ontalu.  Caleg partai Nasdem itu terpaksa dicoret dari daftar pencalonan oleh KPU setempat karena hakim sudah menjatuhinya hukuman penjara. Dia dipidana karena telah melanggar pasal 532 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  Remi tertangkap basah melakukan kampanye yang menyerupai politik uang. Kepada pendukungnya, dia berjanji memberikan bantuan jika berhasil menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo. Atas perbuatannya itu, Remi dijatuhi hukuman dua bulan penjara dengan masa percobaan empat bulan.  Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, money politics memang menjadi salah satu persoalan pemilu yang mendapat perhatian khusus dari Bawaslu. Jika menemukan kasus semacam itu, Bawaslu tidak akan segan untuk segera melakukan penindakan. "Memang butuh pembuktian. Yang memutus bersalah bukan Bawaslu, tapi majelis hakim di peradilan," ucapnya.  Selain politik uang, Bawaslu memberikan perhatian besar terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN). Apalagi, undang-undang sudah menegaskan bahwa mereka dilarang menyuarakan keberpihakan di ruang publik. Hal yang sama juga diberlakukan kepada TNI dan Polri.  Abhan menilai, perlu ada evaluasi terhadap regulasi yang mengatur pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam pemilu. Misalnya, intuk ASN di daerah, wewenang menjatuhkan sanksi ada pada gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara itu, Bawaslu tidak punya wewenang sama sekali. "Sanksinya hanya terkait aturan kepegawaian. Beda dengan pelanggaran yang dilakukan masyarakat sipil. Aturannya harus dikaji," tegasnya.  Meski banyak kasus pidana, Abhan menilai pemilu kali dianggap sudah bagus. Evaluasi memang masih harus dilakukan di sana sini. Beberapa kasus yang masuk pun memang harus terus ditindaklanjuti. Namun, fakta pelaksanaan hari pemungutan suara berjalan lancar. Juga, tidak membutuhkan injury time dalam proses rekapitulasi akhir. "Bagi kami, pelaksanaan pemilu kali ini patut disyukuri," tutur pria kelahiran Pekalongan itu.  Untuk penyempurnaan pelaksanaan pemilu di masa mendatang, Abhan berjanji mengumpulkan semua data pengawasan dari seluruh daerah selama masa pemilu dan kampanye. Data itu akan digunakan untuk evaluasi secara menyeluruh. "Nanti kami berikan beberapa catatan evaluasi untuk perkembangan ke depan," ujar mantan ketua Bawaslu Jawa Tengah itu.  Evaluasi yang dilakukan Bawaslu juga akan digunakan sebagai sebuah pertanggungjawaban pada sidang sengketa hasil pemilu di MK. Sidang pendahuluan akan berlangsung pada 14 Juni 2019. Bawaslu akan hadir sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang menjalankan tugas pengawasan.

Bawaslu Putus 114 Kasus Pidana Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kapolri-dan-jendral-tni.jpg" alt="PENGECEKAN PASUKAN: Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan pengecekan pasukan. (Ari Purnomo/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PENGECEKAN PASUKAN: Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan pengecekan pasukan. (Ari Purnomo/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pidana pemilu yang dilaporkan kepada sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) cukup banyak. Total 159 perkara ditetapkan sebagai pidana pemilu. Penegak hukum akan menindak tegas para pelaku kejahatan dalam pesta demokrasi tersebut.  Jumlah kasus pidana pemilu itu diungkapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat rapat evaluasi pemilu dengan DPD di kompleks Senayan kemarin (7/5). Tito mengatakan, ada 600 kasus yang dilaporkan ke Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pemilu. Dari 600 laporan itu, 159 kasus diproses secara pidana melalui sentra gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. "Sebanyak 159 kasus ini diproses gakkumdu, kemudian masuk proses peradilan," katanya.  Kasus pidana pemilu yang telah ditangani antara lain berupa pemalsuan e-KTP, pemalsuan surat suara, kampanye di luar jadwal, dan tidak menyerahkan salinan DPT. Ada juga money politics, tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu paslon, penghinaan kepada peserta pemilu, kampanye melibatkan pihak yang dilarang, hingga kampanye menggunakan tempat ibadah dan pendidikan.  Bukan hanya itu. Ada pula kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah, pihak yang dilarang sebagai pelaksana tim kampanye, perusakan peraga kampanye, penghasutan dan adu domba, dan penghalangan jalannya kampanye. "Ada juga yang memberikan suara lebih dari satu kali. Jumlahnya dua kasus," terang mantan Kapolda Papua itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-3-750x499.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kotak suara Pemilu 2019 hasil pemungutan suara yang dikumpulkan di PPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Tito menambahkan, semua kasus yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu sebaiknya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dengan begitu, kata dia, prosesnya dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.  Selain Tito, rapat yang dipimpin Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) itu dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung M. Prasetyo, dan pejabat lainnya.  Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, sistem pemilu harus dievaluasi. Salah satu yang perlu dibahas adalah penggunaan e-voting. Pada pembahasan UU Pemilu sebelumnya, pihaknya pernah menyampaikan penggunaan e-voting. Bahkan, kementeriannya mengirim tim ke India dan Korea Selatan untuk melihat dan belajar sistem pemilu elektronik itu.  Selain sistem, pelaksanaan pemilu perlu dikaji ulang. Khususnya soal keserentakan pemilu. Apakah keserentakan itu dalam minggu yang sama. Apakah boleh dalam hari yang berbeda atau bulan yang berbeda. "Saya kira nanti perlu ada konsultasi dengan MK mengenai keserentakan itu," papar mantan Sekjen PDI Perjuangan tersebut.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-3-750x499.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Kasus Pidana Pemilu: Dari Pemalsuan e-KTP hingga Money Politics

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tkn-kecewa-bawaslu-jabar-putus-tiga-emak-emak-tak-langgar-pemilu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Bawaslu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Bawaslu</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengaku kecewa dengan Bawaslu Jawa Barat yang memutus tiga emak-emak tidak melakukan pelanggaran pemilu. Padahal menurut Karding emak-emak tersebut melakukan kampanye hitam dengan mendeskriditkan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. "Saya &lrm;kira kampanye hitam yang dilakukan oleh ibu-ibu itu menganggap tidak masuk dalam kategori pelanggaran Pemilu saya kira patut dipertanyakan," ujar Karding saat dihubungi, Selasa (26/2). Oleh sebab itu, apabila lolos di Bawaslu. Maka perlu ada pihak yang melaporkan kegiatan emak-emak itu kepolisian. Hal itu diduga tiga emak-emak tersebut berbohong ke publik dan melakukan ujaran kebencian. &lrm;"Harus ada yang melaporkan sebagai ujaran kebencian dan berbohong. Itu penting. Dan Undang-Undang ITE nanti mesti ada yang melaporkan. Dan kami akan melaporkan itu," pungkasnya. Sebelumnya, Bawaslu Jawa Barat menyebut tiga emak-emak yang diduga melakukan kampanye hitam di Karawang, Jawa Barat, tidak memenuhi unsur pelanggaran dalam peraturan kampanye pemilu. Sebelumnya, tiga perempuan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diamankan polisi karena dianggap menyudutkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Diketahui dalam video yang beredar, para pelaku tersebut berbicara dalam bahasa Sunda saat kampanye door to door. Mereka meyakinkan warga bahwa Jokowi akan melarang azan dan membolehkan pernikahan sesama jenis. Selain itu, ada juga video ibu-ibu yang ditolak warga saat berkampanye mendukung Jokowi.&lrm;

TKN Kecewa, Bawaslu Jabar Putus Tiga Emak-emak Tak Langgar Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/cegah-tppu-ppatk-telusuri-tindak-pidana-korupsi-hingga-pidana-pemilu_m_.jpg" alt="Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badarudin saat diwawancarai wartawan di Jakarta, Selasa (13/2) Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badarudin saat diwawancarai wartawan di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badarudin saat diwawancarai wartawan di Jakarta, Selasa (13/2) Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badarudin saat diwawancarai wartawan di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tahun 2019 dengan mitra kerja untuk memperkokoh sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi (tipikor) dinilai, merupakan tindak pidana asal yang berisiko tinggi dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Diperlukan kerja nyata baik dari PPATK, KPK, LPP, dan pihak pelapor untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi tersebut, sehingga risiko terjadinya tindak pencucian uang dapat menurun," kata Ketua PPATK, Kiagus Ahmad Badarudin di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (26/2). Kiagus menuturkan, PPATK telah mencanangkan program kerja anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang tidak terbatas hanya pada mitigasi risiko tipikor. Pihaknya pun telah melakukan koordinasi dengan KPK dan aparat penegak hukum dalam memberantas TPPU yang melibatkan tindak pidana asal seperti korupsi, narkoba, pajak, dan penipuan. "Koordinasi bersama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) seperti OJK dan BI untuk melakukan joint audit pengawasan kepatuhan atas pihak pelapor yang berada di bawah pengawasan LPP tersebut, seperti joint audit Bank Pembangunan Daerah yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemda untuk menilai good corporate governance (GCG)-nya," ucap Kiagus. Selain itu, kata Kiagus, pihaknya akan mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang dengan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang akan membatasi nominal transaksi tunai yang dilakukan di industri keuangan. "Bantuan pihak pelapor untuk keperluan yang tergolong berisiko tinggi, dengan membangun database Politically Exposed Person (PEP) berbasis single identity number (SIN). Hal ini akan mempermudahkan pihak pelapor untuk menandai dan memantau transaksi keuangan dari PEP tersebut, yang apabila setelah dianalisis merupakan transaksi keuangan mencurigakan akan dilaporkan ke PPATK," ungkapnya. Lebih jauh, Kiagus menuturkan pihaknya akan membantu menciptakan situasi pilkada dan pemilu yang bersih dan berintegritas, dengan melakukan riset lanjutan untuk menilai risiko dana kampanye digunakan sebagai sarana pencucian uang. "Serta penentuan indikator transaksi keuangan yang diambil pada dana kampanye," tandasnya.

Cegah TPPU, PPATK Telusuri Tindak Pidana Korupsi Hingga Pidana Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dicoret-dari-dct-pileg-2019-pengacara-mandala-siap-tarung-lawan-kpu_m_.jpg" alt="Selbritis Mandala Shoji divonis melakukan tindak pidana kampanye dan harus dicoret dari DCT Pileg 2019." width="100%">
<figcaption>Selbritis Mandala Shoji divonis melakukan tindak pidana kampanye dan harus dicoret dari DCT Pileg 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Selebrits yang juga menjadi calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) Mandala Shoji, dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Mandala Shoji, Elza Syarief mengaku aneh terhadap keputusan KPU tersebut. Pasalnya,&nbsp;Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus)&nbsp;tidak memutuskan mencabut hak politik Mandala Shoji. "Ya tidak bisa, itu hak politik dia (Mandala). Semua hak-hak orang (human right) hak asasi soal politik itu semuanya pencabutan hak-hak itu harus ada putusan pengadilan," ujar Elza saat dihubungi, Selasa (12/2). Oleh sebab itu, kliennya menurut Elza masih memiliki hak dipilih oleh masyarakat di Pileg 2019 ini. Rujukannya adalah majelis hakim tidak mencabut hak politiknya. "&lrm;Tidak ada putusan pengadilan soal hak politik dia (Mandala) sehingga dia masih bisa dipilih dan memilih begitu," katanya. Kalaupun nantinya KPU tetap mencoret Mandala Shoji dari DCT. Maka Elza mengaku akan menempuh jalur hukum, melakukan gugatan atas keputusan lembaga yang dikepalai oleh Arief Budiman ini. "Nanti kita akan mengupayakan hukum, nanti bisa ke mana saja, kita lihat dulu proses bagaimana, dasar hukumnya apa mereka (KPU) mencabut Mandala dari DCT," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua KPU,&nbsp;Arief Budiman mengaku Mandala Shoji telah melakukan pelanggaran pidana pemilu. Sehingga dia batal menjadi caleg untuk Pemilu 2019. Adapun&nbsp;Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Mandala Shoji bersalah dengan hukuman penjara tiga bulan dan denda Rp 5 juta karena melanggar aturan Pemilu dengan membagikan kupon umrah. Di Pengadilan Tinggi, pengajuan banding Mandala ditolak majelis hakim yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terbaru, Mandala telah menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat guna melaksanakan putusan pengadilan, kemarin.&nbsp;

Dicoret Dari DCT Pileg 2019, Pengacara Mandala Siap Tarung Lawan KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-anies-baswedan-tak-lakukan-pelanggaran-kampanye_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diputus tidak bersalah dalam kasus pose dua jari yang dilakukannya berapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diputus tidak bersalah dalam kasus pose dua jari yang dilakukannya berapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diputus tidak bersalah dalam kasus pose dua jari yang dilakukannya berapa waktu lalu di Sentul, Bogor. Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah mengatakan, bersadarkan rapat bersama dengan Polri Bogor dan Kejaksaan Negeri Bogor, diputuskan laporan terhadap Anies Baswedan tidak memenuhi unsur pidana pemilu. "Terlapor itu tidak memenuhi unsur pidana, dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya," ujar Irvan saat dihubungi, Jumat (11/1) malam. Pertimbangan Bawaslu, karena Anies selaku pejabat negara tidak melanggar perbuatan yang merugikan salah satu calon tertentu. Apalagi berdasarkan hasil klarifikasi dari keterangan pelapor maupun terlapor dan saksi-saksi tidak ada yang bisa membuktikan Anies melakukan pelanggaran. "Sehingga unsur pelanggarannya tidak memenuhi," katanya. Lebih lanjut&lrm; Irvan mengatakan, Anies dalam menghadiri rapat akbar Partai Gerindra iti memang tidak sedang cuti dari jabatannya sebagai pejabat daerah. Namun dia telah meminta izin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menghadiri acara Partai Gerindra itu. "Berdasarkan keterangan terlapor itu melakukan pemberitahuan, lazimnya disebut izin," pungkasnya. &lrm;Sebelumnya, Anies menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat, pada Senin 17 Desember 2018. Usai berpidato, dari atas mimbar Anies bergaya salam dua jari, mengacungkan jempol dan jari telunjuknya. Tindakan Anies itu berujung laporan ke Bawaslu. Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR) melalui juru bicaranya, Agung Wibowo, menilai Anies melakukan kampanye mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan menunjukkan tangan jempol telunjuk.&lrm;&nbsp;

Bawaslu: Anies Baswedan Tak Lakukan Pelanggaran Kampanye

pidana pemilu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pidana pemilu

Berita Terkini