<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/30/Screenshot_2024-09-30-23-39-47-461_comgoogleandroidgm-edit-305686462.jpg" alt="Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari alias Tobas dalam acara Laporan Kinerja Fraksi NasDem MPR RI bertajuk &lsquo;Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat &amp; Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia&rsquo; di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari alias Tobas dalam acara Laporan Kinerja Fraksi NasDem MPR RI bertajuk &lsquo;Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat &amp; Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia&rsquo; di Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru masih mengatur pidana mati, namun tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok. Menurutnya, perubahan tersebut merupakan hasil dari perdebatan panjang dan perkembangan konsep pemidanaan modern. Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Tobas dalam cuitan pada media sosial X, mengingat saat pembahasan KUHP berlangsung dirinya masih menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem. &ldquo;Sekarang soal hukuman mati dalam KUHP baru. Saya dahului soal background perdebatan hukuman mati dulu ya. Jadi begini, soal isu hukuman mati akan selalu menjadi pro kontra di Indonesia. Ada yang mendukung penerapan, ada yang mendukung penghapusan (abolisionis),&rdquo; kata Taufik Basari dalam akun media sosial X, Senin (5/1). Ia menilai, penerapan hukuman mati kini tidak lagi sejalan dengan arah pemidanaan modern. Menurutnya, kini konsep pemidanaan telah bergeser ke perbaikan dan pemulihan. &ldquo;Saat ini mayoritas negara di dunia sudah menghapus hukuman mati dalam hukum pidananya. Beberapa negara yang masih memuat hukuman mati banyak di antaranya tidak lagi menerapkan eksekusi mati,&rdquo; ungkapnya. Menurutnya, pidana mati memiliki risiko yang tidak dapat diperbaiki. Ia menganalogikan, tidak mungkin harus membangkitkan orang yang sudah mati jika terdapat korektif dalam proses pemidanaan. &ldquo;Pidana mati juga menimbulkan masalah ketika terjadinya kesalahan penerapan hukum, bagi orang yang sudah dieksekusi mati, jika kemudian terbukti ada kekeliruan di kemudian hari, tidak bisa kita membangkitkan orang tersebut dari kubur,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Taufik membantah anggapan bahwa hukuman mati efektif dalam menimbulkan efek jera. Ia menekankan bahwa kepatuhan hukum lebih ditentukan oleh efektivitas penegakan hukum. &ldquo;Orang taat hukum ternyata bukan bergantung pada soal ada ancaman hukuman mati atau tidak, melainkan bergantung pada apakah terdapat penegakan hukum yang efektif terhadap suatu kejahatan,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, KUHP baru disusun sebagai respons atas perubahan paradigma hukum pidana. KUHP baru mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. &ldquo;Karena itulah maka dilakukan perubahan atas bentuk-bentuk pidana dalam KUHP baru yang berbeda dengan KUHP lama,&rdquo; urai Taufik. Ia menegaskan, pidana mati kini ditempatkan sebagai pidana khusus. Pidana mati kini tidak lagi diterapkan sebagai pidana pokok, karena pidana mati dinilai tidak sejalan dengan korektif, rehabilitatif dan restoratif yang dianut KUHP baru. &ldquo;Karena asasnya berubah jadi korektif, rehabilitatif dan restoratif maka Pasal 64 KUHP diatur bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana khusus. Dalam KUHP Baru pidana mati bukan pidana pokok tapi &lsquo;dikecualikan&rsquo; menjadi pidana khusus," cetusnya. "Kenapa hukuman mati menjadi pidana khusus yang dikeluarkan dari pidana pokok? Karena keberadaan hukuman mati akan membuat asas dasar KUHP baru menjadi tidak sejalan dengan asas korektif, rehabilitatif dan restoratif yang dianut KUHP baru," pungkasnya. &nbsp;

KUHP baru tetap atur pidana mati sebagai pidana khusus, bukan pokok. Taufik Basari jelaskan perubahan konsep hukuman mati.

KUHP Baru Tetap Atur Pidana Mati, Taufik Basari: Tapi Kini jadi Pidana Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221209-WA0044.jpg" alt="Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Bali mengungkap, 20 orang saksi mangkir memenuhi panggilan penyidik pidana khusus dari 45 orang yang dipanggil dalam proses penyidikan dugaan penyelewengan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) di Universitas Udayana (Unud).  Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali A. Luga Harlianto menyatakan, para saksi dari lingkungan internal Universitas Udayana yang tidak memenuhi panggilan penyidik pidana khusus Kejati Bali memiliki alasan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. ”Alasan ketidakhadiran yang utama karena pada saat kami di awal permulaan memang sudah ada jadwal, mereka sedang ada audit internal atau kegiatan lain dari kementerian,” kata Luga Harlianto seperti dilansir dari Antara.  Namun demikian, Luga mewanti-wanti apabila nanti dalam pemanggilan kedua ada saksi yang tidak memenuhi panggilan, penyidik akan menggunakan kewenangan sesuai yang telah diperintahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). ”KUHAP memberikan kewenangan kepada kami untuk menghadirkan secara paksa dan meminta keterangan secara paksa,” ucap Luga.  Luga menyatakan, proses penyidikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana Tahun Akademik 2018/2019 sampai tahun 2022/2023 telah memasuki pekan keenam. Penyidikan awalnya berdasar pengaduan dari anggota masyarakat telah menemukan bukti permulaan yang cukup. Sehingga, penanganan laporan itu ditingkatkan ke tahap penyidikan terhitung 24 Oktober.  Sejauh ini, penyidik Kejati Bali melakukan upaya-upaya sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana untuk menemukan alat bukti yang dengan alat bukti tersebut akan membuat terang peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Upaya tersebut dimulai dengan melaksanakan penggeledahan untuk menemukan dan mengamankan dokumen-dokumen terkait penerimaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana Tahun Akademik 2018/2019 sampai tahun 2022/2023.  ”Telah diamankan lebih dari 200 dokumen yang hingga saat ini masih dipilah dan diteliti jaksa penyidik,” ujar Luga Harlianto.  Selain menyita dokumen-dokumen tersebut, lanjut dia, hingga saat ini, penyidik Kejati Bali telah memeriksa 25 orang saksi. Penyidik Kejati Bali tetap fokus pada penanganan kasus terkait pendidikan itu dengan mempedomani Hukum Acara, SOP, asas praduga tak bersalah, serta perlindungan saksi, sehingga penanganan penyidikan dilaksanakan secara profesional dan terukur.  Penyidik Kejati Bali juga telah berkoordinasi dengan ahli sebagai upaya penyidik memperkuat alat bukti. Dengan alat-alat bukti tersebut, kata Luga, diharapkan penyidik Kejati Bali akan membuat terang penyimpangan dalam penerimaan Dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Mahasiswa Baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana Tahun Akademik 2018/2019 sampai tahun 2022/2023 dan menetapkan tersangka.  Luga berharap, masyarakat yang merasa dirugikan dalam penerapan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa merasa takut. Sebab, keamanan informasi dalam memberikan keterangan merupakan hal yang dipegang teguh Kejaksaan Tinggi Bali.  ”Hal ini sebagai bentuk perlindungan saksi yang memberikan keterangan dalam penyidikan tindak pidana,” terang Luga.  Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali Agus Eko Purnomo menambahkan, kemungkinan besar dalam penanganan kasus tersebut, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi lain apabila diperlukan.  ”Untuk ke depan akan menambah saksi-saksi. Masih banyak saksi yang masih kami perlukan karena kasus ini kompleks. Kita baru membuka baru satu pintu. Nanti ada yang lain. Semua masih proses, sedang berjalan, sesuai KUHP tidak bisa menyebut sembarang orang,” kata Eko Purnomo.  Untuk materi penyelidikan, dia mengatakan, kemungkinan juga akan bertambah tidak hanya penggunaan SPI tahun akademik 2018 sampai 2022. Tetapi bisa juga kurang atau lebih dari itu.  ”Penetapan tahunnya itu bisa bertambah atau berkurang. Laporan awalnya mulai 2018 sampai 2022, nanti dipelajari dan disidik tergantung barang bukti. Yang menentukan nanti kesimpulan penyidikan dan dakwaan. Akan kelihatan berakhirnya di dakwaan, serta kerugian yang diakibatkan akan kelihatan di situ,” papar Agus Eko Purnomo.  Pihaknya hanya menunggu barang bukti yang maksimal untuk menentukan calon tersangka agar penyidikan tersebut tidak berhenti di tengah jalan karena minim alat bukti. ”Alat buktinya sudah ada, tetapi kita perlu mendapat barang bukti yang maksimal tidak hanya minimal. Karena itu, saya meminta penyidik memenuhi lima alat bukti mengingat kasus ini merupakan kasus pertama di Indonesia,” ucap Agus Eko Purnomo.

Kejati Bali Sebut 20 Saksi Mangkir dari Panggilan Penyidikan Dana SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221025-WA0034_1-1.jpg" alt="Tim Penyidik Pidsus Kejati Bali menyita ratusan dokumen dari Gedung Rektorat Universitas Udayana Bali terkait dugaan korupsi dana SPI jalur mandiri di Universitas Udayana. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim Penyidik Pidsus Kejati Bali menyita ratusan dokumen dari Gedung Rektorat Universitas Udayana Bali terkait dugaan korupsi dana SPI jalur mandiri di Universitas Udayana. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Universitas Udayana (Unud) Bali menyatakan akan kooperatif terhadap usaha penyelidikan yang dilakukan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali terkait proses hukum dugaan korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).  Juru Bicara Unud Bali Putu Ayu Asty Senja Pratiwi menyatakan, akan menaati standar operasional prosedur tindakan penyidik Kejaksaan Tinggi Bali. Termasuk mematuhi panggilan penyidik dan mengindahkan penggeledahan di gedung Rektorat Universitas Udayana, serta langkah hukum lain yang dilakukan penyidik Kejati Bali.  Selain itu, pihaknya telah memberikan dokumen-dokumen terkait dalam materi penyelidikan yakni pengelolaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru Universitas Udayana seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018/2019 sampai dengan tahun akademik 2022/2023.  ”Berkenaan dengan tindakan penggeledahan (Senin 24/10), Unud telah berkomitmen untuk kooperatif dan menghormati segenap proses hukum untuk membuat persoalan jelas dan terang,” kata Senja Pratiwi seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan berdasar komitmen tersebut, Universitas Udayana Bali sudah terbuka dan juga telah memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan petugas dari Kejaksaan Tinggi Bali pada saat tindakan penggeledahan berjalan pada Senin (24/10).  Penggeledahan tersebut dilakukan berdasar Surat Perintah Penyitaan Nomor PRINT-1142/N.1.5/Fd.2/10/2020 tertanggal 24 Oktober 2022, bertempat di lantai tiga Gedung Rektorat Universitas Udayana.  ”Apabila dalam proses hukum berjalan, Kejaksaan Tinggi Bali membutuhkan kembali informasi dan atau dokumen yang berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Unud akan tetap bertindak kooperatif," tutur Senja Pratiwi.  Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto menyatakan, penggeledahan itu merupakan langkah lanjutan untuk mencari bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana penyelewengan dana Sumbangan Pengembangan Institusi di Universitas Udayana.  Dalam penggeledahan yang berlangsung selama delapan jam tersebut, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bali menyita ratusan dokumen dan dibawa dengan menggunakan dua buah mobil Kejati Bali.  ”Dokumen-dokumen tersebut, disita dari empat ruangan yang berbeda yakni ruangan Wakil Rektor II, ruangan akademik, ruangan keuangan dan Unit Sumber Daya Informasi. Dalam hal terdapat kaitan dengan dugaan korupsi ini, penyidik akan melakukan penyitaan tersebut untuk kemudian diajukan penetapan ke pengadilan sebagai barang bukti,” terang Luga Harlianto.  Luga menyatakan dalam tahap penyidikan, penyidik akan melakukan serangkaian tindakan sesuai hukum acara pidana untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka dalam kasus tersebut.  ”Barang bukti yang ditemukan, bukan saja untuk membuka kasus ini terang benderang, tetapi juga menemukan tersangkanya,” ucap Luga Harlianto.

Unud Bali Nyatakan Kooperatif Terkait Dugaan Korupsi Dana SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/kejati-mia.jpg" alt="Kajati Jatim Mia Amiati (kedua dari kiri) berbincang dengan sejumlah pejabat Kejati Jatim. Hanif Nashrullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kajati Jatim Mia Amiati (kedua dari kiri) berbincang dengan sejumlah pejabat Kejati Jatim. Hanif Nashrullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama semester pertama 2022, menangani 11 perkara korupsi di berbagai kabupaten/kota. Sebanyak 11 perkara korupsi tersebut semuanya terkait dengan kredit macet di bank milik pemerintah.  Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Riono Budi Santoso menjelaskan, 11 perkara korupsi itu merupakan pengembangan penyelidikan dari tiga kasus kredit macet di bank pelat merah.  ”Masing-masing di Cabang Jember senilai Rp 4,7 miliar, Cabang Kota Batu Rp 5,4 miliar, dan Cabang Syariah di Sidoarjo Rp 25 miliar,” kata Riono Budi Santoso seperti dilansir dari Antara.  Sebanyak 10 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga di antaranya pimpinan cabang di masing-masing bank tersebut.  Riono Budi Santoso memastikan, dua berkas perkara di antaranya telah dinyatakan lengkap atau P-21. ”Dari tiga kasus besar tersebut kemudian kami pecah-pecah atau split sehingga terbagi dalam 11 berkas perkara. Dua perkara di antaranya sudah tahap II, yaitu tersangka dan barang buktinya telah kami limpahkan ke kejaksaan negeri untuk disidangkan,” ujar dia.  Riono menambahkan, perkara korupsi akibat kredit macet selama satu semester terakhir juga telah masuk dalam tahap penyidikan di berbagai kejaksaan negeri (kejari) di Jawa Timur. ”Sementara saat ini tercatat sebanyak 63 perkara,” ucap Riono Budi Santoso.

Kejati Jatim Tangani 11 Perkara Korupsi Selama Semester I/2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-19-at-11.39.00_1.jpg" alt="Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Mohd Radyan memberikan keterangan terkait penggeledahan di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, di Palembang, Selasa (19/7). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Mohd Radyan memberikan keterangan terkait penggeledahan di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, di Palembang, Selasa (19/7). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Jaksa Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggeledah Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel. Penggeledahan kantor di Jalan Kapten P. Tendean, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, itu terkait kasus dugaan korupsi.  ”Ya, penyidik menggeledah Kantor Dinas Pertanian Sumsel,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumsel Mohd Radyan seperti dilansir dari Antara di Palembang, Selasa (19/7).  Menurut dia, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari alat bukit terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) di Kabupaten Banyuasin. Program Serasi yang menggunakan pembiayaan dari Kementerian Pertanian APBN 2019 itu diduga terjadi penyimpangan. Sehingga saat ini sedang dalam penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumsel.  ”Anggaran tersebut turun ke Dinas Pertanian Provinsi Sumsel, kemudian pelaksanaannya dilakukan Dinas Pertanian Banyuasin yang saat ini sedang diselidiki,” ujar Radyan.  Penggeledahan dilakukan Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel yang berjumlah lebih dari tiga orang, pada Selasa (19/7), mulai sekitar pukul 09.00 WIB. Tim jaksa menyita beberapa unit dokumen dan komputer dari Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.  Barang yang disita tersebut didapatkan Tim Jaksa Penyidik setelah melakukan penggeledahan di salah satu ruang kerja Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel. Penyitaan itu untuk melengkapi barang bukti dalam penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi.  ”Kami mengamankan beberapa dokumen dan komputer di Dinas Pertanian Sumsel untuk kepentingan penyidikan atas kasus dugaan korupsi Program Serasi (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) di Kabupaten Banyuasin,” kata Mohd Radyan.  Selain Kabupaten Banyuasin, kata Radyan, ada beberapa daerah yang mendapatkan dana dari Kementerian Pertanian seperti Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Komering Ulu Timur, dengan total mencapai sekitar Rp 1,3 triliun.  ”Tapi kami fokus untuk Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan dana Kementerian Pertanian pada 2019 sebesar Rp 335 miliar,” kata Radyan.  Dia menjelaskan, modus operandi masih dalam penyidikan Kejati Sumsel yang sejauh ini sudah memeriksa 60 saksi. Terdiri atas Gapoktan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel dan Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin.  Penggeledahan dilakukan Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel yang berjumlah lebih dari tiga orang dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Abdullah Noer Dani.

Kejati Sita Dokumen dari Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20210203-WA0010_copy_922x615.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan AH Nasution Medan. Munawar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan AH Nasution Medan. Munawar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi alih fungsi kawasan hutan suaka margasatwa di Kabupaten Langkat.  Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan membenarkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi, dari tujuh orang saksi yang dipanggil. Empat orang saksi itu dimintai keterangan terkait dugaan mafia tanah di Kabupaten Langkat.  ”Keempat saksi itu, N (mantan Kepala Kantor Pertanahan Langkat 2009–2012), SGT (mantan Kepala Kantor Pertanahan Langkat 2013), RM (mantan Kasi Kantor Pertanahan Langkat), dan R (mantan karyawan perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit,” ujar Yos A. Tarigan.  Kasi Penkum menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi alih fungsi hutan bakau suaka margasatwa di Kabupaten Langkat.  Sebelumnya, untuk melengkapi data dan berkas, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda. Petugas membawa beberapa dokumen, berkas, file, dan data lain untuk melengkapi barang bukti.  Penyidik Kejati Sumut juga sudah turun ke lapangan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi kawasan Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.  Seharusnya hutan bakau (mangrove) tersebut dilindungi, bukan diubah menjadi perkebunan sawit dengan luas sekitar 210 hektare. Berdasar temuan di lapangan ada 28.000 batang pohon sawit tumbuh di atas kawasan hutan margasatwa dan telah terbit 60 sertifikat hak milik atas nama perorangan.  Modusnya menggunakan koperasi petani, seolah-olah sebagai pemilik lahan dan mengelola perkebunan sawit. Ternyata lahan hanya dikuasai satu orang yang diduga mafia tanah.  ​​​​​​​Tim penyidik Pidsus Kejati Sumut juga sudah melakukan plotting dan menentukan titik koordinat di Kawasan Hutan Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Tim juga melibatkan ahli untuk melakukan uji analisis laboratorium sampel tanah dan jaringan tanaman dari laboratorium.

Kejati Sumut Periksa Empat Saksi Kasus Hutan Suaka Margasatwa Langkat

pidana khusus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pidana khusus