<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp;
<figure>
<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/28/serangan-as-dan-israel-ke-iran-terekam-kamera-platform-x-hpdIG.webp" alt="Serangan AS dan Israel ke Iran terekam kamera. (Platform X)" width="100%">
<figcaption>Serangan AS dan Israel ke Iran terekam kamera. (Platform X)</figcaption>
</figure>
&nbsp; 
<figcaption></figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Pemerintah Republik Islam Iran menyatakan serangan yang dituduhkan dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu (28/2) waktu setempat terhadap wilayahnya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Tehran mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah untuk merespons situasi tersebut. Dalam pernyataan resminya, Iran menuduh telah terjadi serangan terhadap sejumlah lokasi sipil dan infrastruktur vital di Tehran serta beberapa kota lain.
Pemerintah Iran menyebut tindakan tersebut sebagai agresi yang melanggar integritas teritorial dan kedaulatan nasionalnya.
Soroti Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB
Iran menegaskan bahwa serangan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial maupun kemerdekaan politik suatu negara.
Dalam konteks hukum internasional, ketentuan ini menjadi dasar utama prinsip non-agresi antarnegara.
Tehran juga menyatakan bahwa respons terhadap tindakan tersebut merupakan hak sah berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, yang mengatur hak membela diri apabila suatu negara menjadi korban serangan bersenjata.
&ldquo;Menanggapi agresi tersebut merupakan hak yang sah dan legitim,&rdquo; demikian pernyataan resmi otoritas Iran, yang juga menegaskan Angkatan Bersenjata Iran siap menggunakan hak tersebut untuk mempertahankan kedaulatan nasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Washington maupun Tel Aviv terkait tuduhan tersebut. Belum tersedia pula verifikasi independen mengenai detail serangan maupun dampak kerusakan yang ditimbulkan.
Iran secara khusus meminta Ketua dan anggota Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah dalam menghadapi apa yang disebut sebagai pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Sebagai salah satu negara pendiri PBB, Iran menekankan bahwa organisasi tersebut memiliki mandat utama untuk mencegah agresi dan menjaga stabilitas global. Permintaan ini membuka kemungkinan pembahasan situasi dalam forum Dewan Keamanan, meski prosesnya kerap dipengaruhi dinamika politik antarnegara anggota tetap.
Dalam berbagai konflik internasional sebelumnya, Dewan Keamanan sering menghadapi kebuntuan akibat hak veto negara-negara besar. Situasi ini membuat efektivitas respons PBB terhadap konflik bersenjata kerap menjadi sorotan.
Melalui pernyataan yang juga disampaikan oleh perwakilan diplomatiknya, Iran mengecam apa yang disebut sebagai pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, hukum internasional, serta hukum humaniter internasional. Tehran memandang tindakan tersebut sebagai ancaman serius terhadap perdamaian regional maupun internasional.
Iran berharap komunitas internasional, termasuk negara-negara anggota PBB, dapat mengambil sikap tegas terhadap dugaan pelanggaran tersebut. (*)

Iran tuduh serangan AS dan Israel langgar Piagam PBB. Tehran minta DK segera ambil langkah tegas hadapi pelanggaran hukum internasional

Iran Sebut Serangan AS–Israel Langgar Piagam PBB, Minta Dewan Keamanan Bertindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/14/Serangan-Iran-501592418.jpg" alt="Serangan drone dan rudal Iran ke wilayah Israel." width="100%">
<figcaption>Serangan drone dan rudal Iran ke wilayah Israel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Iran memberikan respons atas serangan Israel terhadap kantor Konsulat di Damaskus, Syria, beberapa waktu lalu, yang menewaskan 7 orang. Iran membalas dengan melancarkan serangan drone dan rudal ke wilayah Israel. Berdasarkan keterangan resmi Kedutaan Besar Iran di Jakarta, disebutkan bahwa aksi angkatan bersenjata Republik Islam Iran adalah menjalankan hak wajarnya untuk membela diri. Hal ini seperti diatur dalam pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Serangan ini juga sebagai tanggapan pembalasan terhadap agresi militer berulang-ulang Zionis. Dimana aksi Israel menyebabkan kematian para penasihat militer resmi Iran yang secara resmi hadir di Syria. Oleh karena itu, Iran melakukan serangkaian serangan militer dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Iran terhadap pangkalan militer rezim Zionis. Langkah ini juga sekaligus merupakan pembalasan secara khusus terhadap serangan militer Israel pada 1 April 2024 terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damaskus. Republik Islam Iran mempergunakan kesempatan ini untuk menekankan kembali kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip dan tujuan Piagam PBB serta hukum internasional. Begitu juga, Iran menegaskan tekad tegasnya untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai bentuk penggunaan ilegal kekuatan dan agresi. Kedutaan Iran menyebut tindakan defensif ini dalam menjalankan haknya untuk membela diri. Menunjukkan pendekatan bertanggung jawab Iran terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional pada saat tindakan ilegal dan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dan agresi militer terhadap pemerintah negara-negara di kawasan dengan tujuan memperluaskan api peperangan. Kedutaan Iran di Jakarta menegaskan, apabila diperlukan maka Iran tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang lebih defensif untuk melindungi kepentingan sahnya dari tindakan militer agresif dan penggunaan kekuatan ilegal. Diketahui, Iran melancarkan serangan balasan terhadap Israel pada Sabtu (13/4) yang berisiko memicu konflik regional yang melibatkan pasukan militer Amerika Serikat. Mengutip laman AlJazeera, serangan ini menandai pertama kalinya Iran melancarkan serangan militer langsung ke Israel. Televisi pemerintah Iran mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai tanggapan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Rezim Zionis. Iran telah meluncurkan misil dan drone di lokasi tertentu di wilayah pendudukan (Israel). Serangan itu terjadi beberapa minggu setelah dugaan serangan Israel terhadap gedung konsulat Iran di ibu kota Syria, Damaskus, yang menewaskan dua jenderal dan lima perwira di Korps Garda Revolusi Iran, atau IRGC. Israel tidak bertanggung jawab atas serangan itu, namun Teheran bersumpah membalas dendam.

Aksi angkatan bersenjata Republik Islam Iran menyerang wilayah Israel adalah menjalankan hak wajarnya untuk membela diri.

Serang Wilayah Israel dengan Drone dan Rudal, Iran Sebut Hak Membela Diri dan Sesuai Piagam PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-18-at-17.29.31.jpg" alt="Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sah mewakili umat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat.  “Presiden sah mewakili umat Islam Indonesia, tetapi Jawaharlal Nehru itu sah nggak mewakili umat Islam India? Mao Tse Tung apakah sah mewakili Islam di China? Kepala negara non-Muslim apakah sah menjadi wakilnya umat Islam? Alhamdulillah, jawabannya sah dari segi isinya karena tidak bertentangan syariat sesuai dengan maqashid syariat,” ujar Gus Yahya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, (27/3).  Ia menuturkan bahwa Piagam PBB sah dari segi penandatanganan karena melibatkan entitas politik yang sah secara de facto dan de jure (fakta dan hukum).  "Mereka sah secara niscaya karena kepala negaranya dianggap sah. Walaupun non-Muslim, mereka sah mewakili warga negara Muslim," ucapnya.  Gus Yahya menegaskan, bahwa Piagam PBB ini sah dengan titik tolak imperatifnya adalah perdamaian yang secara syariat adalah sah.  "Kalau tidak ada itu, ya tidak ada landasannya. Tanpa landasan itu, kita semua wajib perang," kata Gus Yahya.  Isi perjanjian Piagam PBB itu sendiri bagi Gus Yahya lebih bersifat visioner ketimbang sesuatu yang langsung diterapkan. Piagam PBB merupakan visi walaupun belum bisa sepenuhnya diterapkan untuk saat ini.  Oleh karena itu, menurutnya, sebuah tugas bagi semua pihak untuk melanjutkan imperatifnya. Jika Piagam PBB diterima sebagai kesepakatan, maka tentu harus ada imperatif ikutan.  Dalam perspektif Islam, katanya, sudah ada landasan syariat tentang kenapa tidak boleh bermusuhan dengan kelompok yang berbeda, yaitu perjanjian ini.  "Harapannya ke depan wawasan terkait ini bisa dikembangkan lebih lanjut dan dijabarkan ke dalam berbagai produk akademik yang kita perlukan, termasuk bahan ajar untuk anak-anak kita," kata Gus Yahya.  Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak untuk mempersiapkan generasi selanjutnya dalam mengemban misi perdamaian. Dengan demikian, misi perdamaian tersebut tidak hidup dalam mulut manis para imam dan pendeta saja, tetapi hidup dalam diri seluruh umat beragama.  "Mulai hari ini, bisa kita siapkan untuk anak-anak kita sehingga visi perdamaian tidak hanya mulut manis dari para imam dan pendeta saja, tetapi hidup dari umat beragama," ujarnya.  Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menghadiri Seminar Nasional Bertema "Prospek dan Tantangan Fiqih Peradaban sebagai Solusi Krisis Tata Dunia Global". Kegiatan ini diselenggarakan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin.

Ketum PBNU Sebut Piagam PBB Tak Bertentangan dengan Syariat Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/dhimam-abror.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PERINGATAN 1 Abad NU di Sidoarjo Selasa (7/2) berlangsung penuh ekstravaganza. Ada marching band kolosal, ada penampilan koreografi massal karya Denny Malik, ada orkestra Adie M.S., dan ada penampilan grup rock Slank.  Presiden Joko Widodo hadir memberikan sambutan. Seperti menyesuaikan dengan tradisi nahdliyin yang suka guyon, Jokowi membuka pidato dengan canda. Setelah menyaksikan atraksi ribuan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) berparade menyanyikan lagu We Will Rock You dari Queen, Jokowi memberikan pujian. Kata Jokowi, setelah berusia satu abad, NU semakin maju karena mulai menyukai lagu-lagu rock.  Hadirin tertawa dan bertepuk tangan. Mungkin ada yang tersenyum kecut karena tersindir. Dalam bahasa mafhum mukholafah, atau pengertian terbalik, Jokowi menyiratkan bahwa dulu NU hanya sholawatan dan marhabanan – sebagai simbol tradisionalisme– tapi sekarang sudah mulai menyukai lagu-lagu rock sebagai simbol modernisme dan internasionalisme.  Selain acara pertunjukan yang meriah dan penuh ingar bingar itu, NU juga mengadakan Muktamar Fikih Peradaban. Beberapa ulama, mufti, dan ahli fikih internasional dikumpulkan untuk membahas reorientasi fikih, dari wawasan tradisional menuju wawasan yang global yang berkesesuaian dengan kebutuhan dunia internasional.  Di masa lalu halaqah fikih di kalangan NU membahas masalah-masalah tradisional seputar amalan ibadah keseharian warga NU. Di era kepemimpinan KH Yahya Staquf, NU ’’goes international’’ dengan mengadakan pertemuan R-20 yang mengumpulkan tokoh-tokoh lintas agama di Bali, 2022 yang lalu. Kali ini Gus Yahya ingin merumuskan fikih baru supaya sesuai dengan kebutuhan geopolitik internasional yang sudah berubah karena globalisasi.Dalam forum ini, para mufti dan ahli hukum Islam mengulas berbagai persoalan kontemporer dari sudut pandang Islam, mulai dari format negara-bangsa, relasi dengan non-Muslim, hingga tata politik global.  Salah satu fokus pembahasan penting adalah tentang Piagam PBB di mata syariat Islam. Setelah piagam ini dideklarasikan oleh PBB pada 1945, diharapkan seluruh dunia mengadopsinya menjadi bentuk baku pemerintahan di seluruh negara anggota PBB. Bentuk negara itu adalah ’’nation-state’’ negara bangsa yang berdasar pada nasionalisme sekuler. Dengan demikian, pembentukan negara berdasar khilafah atau pan-Islamisme dianggap tidak sesuai dengan Piagam PBB.  Menurut NU, gagasan mengenai tata dunia damai baru muncul setelah Perang Dunia II dengan lahirnya Piagam PBB. Sebelum itu, masyarakat dunia masih diliputi sektarianisme yang syarat konflik, termasuk di internal umat Islam sendiri. Karena itu, jika hendak mengembangkan wacana syariat tentang perdamaian dan toleransi, maka harus bermuara dari Piagam PBB.  Menjadikan PBB sebagai rujukan utama untuk membangun peradaban dunia yang damai bisa memunculkan pertanyaan serius. PBB didirikan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II yang terdiri atas Amerika, Eropa, dan Uni Soviet. Meskipun sama-sama berkumpul di PBB, Amerika dan Uni Soviet tidak pernah rukun.  Setelah Perang Dunia II berakhir, muncul Perang Dingin antara dua blok kekuatan dunia, Amerika Serikat yang kapitalis-liberal vs Uni Soviet yang sosialis-komunis. Perang Dingin ini tidak kalah menegangkan dibanding perang panas karena kedua pihak terlibat dalam perlombaan senjata –termasuk nuklir– yang setiap saat bisa menghancurkan dunia.  Uni Soviet runtuh pada 1990 dan Amerika Serikat menjadi kekuatan superpower satu-satunya di dunia. Amerika pun menjadikan PBB sebagai instrumen untuk memaksakan nilai-nilai demokrasi liberal ke seluruh dunia.  Salah satunya adalah konsep mengenai HAM, hak asasi manusia, yang dipaksakan untuk diterima di seluruh dunia. Piagam PBB mengenai bentuk negara-bangsa juga merupakan bentuk dari penyeragaman yang dipaksakan oleh Amerika dan Barat ke seluruh dunia.  Penyeragaman itu mendapat tentangan keras dari banyak elemen. Perang Rusia-Ukraina adalah salah satu bukti bahwa penyeragaman demokrasi liberal yang dipaksakan oleh Amerika ditentang oleh Rusia.  Samuel Huntington memprediksi munculnya ’’Perang Peradaban’’ setelah runtuhnya komunisme. Konflik-konflik yang terjadi sekarang merupakan cermin dari perang peradaban antar beberapa peradaban besar. Empat peradaban besar yang akan saling berkonflik adalah Kristen Barat, Islam, Konfusianisme, dan Kristen Ortodoks di Eropa Timur.  Keseragaman yang dipaksakan oleh Amerika mendapatkan tantangan yang sangat serius dalam bentuk pengelompokan peradaban yang saling bersaing. Universalisme demokrasi-liberal, universalisme konsep HAM, dan universalisme bentuk negara bangsa adalah bentuk arogansi peradaban Barat yang dipaksakan ke seluruh dunia oleh Amerika.  Muktamar Fikih Peradaban yang digagas PBNU berusaha memberi legitimasi fiqhiyah terhadap universalisme peradaban sekuler-liberal Amerika yang dirumuskan dalam Piagam PBB itu. NU sedang menggarap proyek besar dan akan menghadapi gelombang penentangan besar karena ada arus besar yang melawan gagasan universalisme itu.  Kelihatannya Gus Yahya siap menantang arus besar itu. NU siap mengguncang dunia. Mungkin itu pula sebabnya Banser menyanyikan lagu We Will Rock You. (*)  *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2000–2002

Seabad NU, We Will Rock You

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Ketua-PBNU-KH-Yahya-Cholil-Staquf-Miftahul-Hayat-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DARI muktamar fikih peradaban hingga beragam acara seni dan kebudayaan, peringatan 1 Abad NU akan menjadi momen yang patut dikenang. Menjelang pemilu, NU juga menegaskan menolak politik identitas. Berikut rangkuman wawancara Jawa Pos dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di kampus UIII Depok (30/1) dan di beberapa kesempatan lain.  Di antara rangkaian acara 1 Abad NU adalah Muktamar Internasional Fikih Peradaban. Bisa diceritakan soal acara itu?  Muktamar ulama ini akan kita jadikan agenda tahunan. Untuk itu, kita sebut muktamar internasional pertama tentang fikih peradaban.  Apa yang ingin dihasilkan dari muktamar ini?  Kami memilih topik tentang Piagam PBB. Jadi, mengkaji Piagam PBB di mata syariat. Hasilnya nanti kita bawa ke forum yang lebih luas. Selain itu, hasilnya nanti kita sampaikan ke Sekjen PBB. Kita minta dalam Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang hasil kajian Piagam PBB di mata syariat diangkat jadi topik pembahasan.  Banyak acara seni dan kebudayaan saat puncak resepsi 1 Abad NU. Ada pesan khusus yang ingin disampaikan?  Baru pertama NU membuat acara tampilan seni modern secara cukup besar skalanya. Kita harapkan ke depan nilai Islam aswaja harus bisa dihadirkan ke masyarakat lewat kendaraan seni modern juga. Supaya tidak jadi buntut atau mengekor. Tapi, berkembang seni kreasi budaya modern membawa nilai-nilai NU.  Satu hal yang ingin saya imbau kepada warga NU dan masyarakat yang hadir. Acara kita ini bukannya ingin berhura-hura. Tapi, ingin mengambil berkah NU. Juga menjadikan momen harlah sebagai momen yang patut dikenang. Semoga ini jadi cerita yang bisa dituturkan sampai generasi berikutnya. Sampai abad kedua usia NU.  Saat ini sudah mulai masuk tahun politik. Khususnya menjelang Pilpres 2024. Sikap PBNU?  Saya sampaikan tidak akan ada calon presiden dan wakil presiden atas nama NU. Karena NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan. Tidak boleh ada orang yang berusaha menutupi kekurangannya hanya dengan mengklaim NU sebagai basisnya. Semua harus berdasar pada kapasitas masing-masing.  Kalau ada yang mendekati NU untuk kepentingan itu?  Yang kita tanya kredibilitas, kapasitasnya. Kita lihat track record-nya. Apakah yang ditawarkan masuk akal. Dan kita lihat apakah track record-nya ideal dan terbukti untuk melaksanakan apa yang dia tawarkan nanti.  Berarti akan mendukung kalau ada yang mendekati NU?  Ya, dukungan tapi tidak atas nama lembaga. NU sebagai organisasi, sebagai institusi, tidak boleh digunakan untuk dukung-mendukung dan kegiatan politik apa pun.  Di tahun politik ada kekhawatiran muncul politik identitas. Bagaimana tanggapannya?  Kami menolak politik identitas. Kami menolak dijadikannya identitas apa pun, termasuk identitas Islam, identitas agama, termasuk identitas NU, untuk menggalang dukungan. Siapa pun yang hendak maju, yang hendak menawarkan diri sebagai calon apa pun, hendaknya didasarkan pada prestasinya, kredibilitasnya sendiri, track record-nya sendiri. Tidak didasarkan pada klaim-klaim identitas.

Yahya Cholil Staquf: Bukan Hura-Hura, tapi Mengambil Berkah

Piagam PBB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Piagam PBB

Berita Terkini

Iran Sebut Serangan AS–Israel Langgar Piagam PBB, Minta Dewan Keamanan Bertindak

Serang Wilayah Israel dengan Drone dan Rudal, Iran Sebut Hak Membela Diri dan Sesuai Piagam PBB

Ketum PBNU Sebut Piagam PBB Tak Bertentangan dengan Syariat Islam

Seabad NU, We Will Rock You

Yahya Cholil Staquf: Bukan Hura-Hura, tapi Mengambil Berkah

Download Aplikasi JawaPos.com