<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/C4viOMeX8qyW8cw8GtJjtUsIFag01WXt8iPK5syk-3400413291.jpg" alt="Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono saat Musda XVI Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD DKI Jakarta, Jumat (5/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono saat Musda XVI Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD DKI Jakarta, Jumat (5/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) di DKI Jakarta menjadi sorotan utama. Pembahasan ini menjadi perhatian dalam Musyawarah Daerah (Musda) XVI Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD DKI Jakarta. Para pelaku usaha hotel dan restoran di Ibu Kota merasa sangat tertekan. Mereka khawatir aturan baru ini akan memberikan dampak signifikan, terutama di tengah kondisi industri yang masih lesu. Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, yang akrab disapa Iwantono, menyatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari anggota. Masalah utama adalah berbagai larangan ketat yang tercantum dalam Ranperda KTR. PHRI berharap pemerintah daerah mau mendengar dan menampung aspirasi mereka sebelum Ranperda ini disahkan. "Ranperda KTR DKI Jakarta sudah banyak dikeluhkan oleh anggota kami karena akan berdampak secara signifikan bagi industri Hotel dan Restoran di Jakarta. Kami ingin agar suara dari pelaku usaha itu bisa didengar dan ditampung aspirasinya. Bukan sebagai niat untuk melawan pemerintah, kami tetap mendukung pemerintah. Namun demikian, aspirasi kami mohon diperhitungkan," ujar Iwantono, Jumat (5/12). Iwantono menegaskan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah bagi sektor ini. Sektor hotel dan restoran memiliki peran vital dalam menyumbang keuangan daerah. "PHRI berharap ada perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini. Tak bisa dipungkiri hotel dan restoran itu kan menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup dominan di DKI Jakarta," papar Iwantono. Untuk memastikan Ranperda KTR ini adil, berimbang, dan inklusif, PHRI bersama asosiasi lain telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD DKI Jakarta. Tujuannya adalah mengakomodir keberlangsungan usaha sektor jasa dan pariwisata. <h2>Industri Hotel dan Restoran Sudah 'Berdarah-darah'</h2> Kekhawatiran PHRI bukan tanpa alasan. Industri pariwisata Jakarta sudah menunjukkan sinyal bahaya sejak lama. Pada Mei lalu, PHRI bahkan merilis data sekitar 70% pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena bisnis yang terus merugi. Kombinasi antara penurunan okupansi hotel yang drastis dan kenaikan biaya operasional membuat industri ini semakin sulit bernapas. Iwantono menyebut, langkah efisiensi sudah dilakukan, termasuk pemangkasan tenaga kerja kontrak dan harian lepas. Beberapa hotel bahkan menghentikan sementara seluruh proses rekrutmen. Di tengah kondisi kritis ini, PHRI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang regulasi yang ada, termasuk pembahasan Ranperda KTR DKI Jakarta. Mereka khawatir aturan baru justru makin memberatkan dan membuat bisnis kian terpuruk. "Pertama dari sisi pasar, tolong bantu masyarakat untuk datang ke Jakarta. Kedua, tentu jangan banyak aturan-aturan yang semakin membebani, yang menimbulkan beban biaya yang pada akhirnya membuat hotel tidak bisa bertahan. Nantinya malah banyak berguguran, nanti malah pemerintah juga yang kesulitan karena banyak kehilangan pemasukan dari pajak hotel, meningkatnya angka pengangguran akibat PHK dan sebagainya," imbuh Iwantono.

PHRI DKI Jakarta menyoroti dampak Ranperda KTR bagi industri hotel dan restoran yang bisa bikin terpuruk.

Ranperda KTR Bikin Resah! PHRI DKI Jakarta Minta Perlindungan Pemerintah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/JKT_PRANCIS-KALAHKAN-AMERIKA-3-0_Salman-Toyibi8-3233838910.jpg" alt="Pemain Timnas U17 Prancis Tincres Joan melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Amerika Serikat pada pertandingan penyisihan grup Piala Dunia U17 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (18/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Pemain Timnas U17 Prancis Tincres Joan melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Amerika Serikat pada pertandingan penyisihan grup Piala Dunia U17 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (18/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pelaksanaan Piala Dunia U-17 2023 telah memicu peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta. Dampak positif tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dengan ditunjuknya Jakarta International Stadium (JIS) menjadi salah satu venue dengan jumlah pertandingan terbanyak dalam turnamen internasional bagi pesepakbola muda ini.&nbsp; <div dir="auto">&ldquo;Pagelaran ini pasti mendatangkan traffic. Pasti ada dampak terhadap hotel, restoran, hingga pembelian oleh-oleh. Jadi, setiap ada event tentunya akan memberikan dampak positif kepada ekonomi sekitar,&rdquo; kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta kepada wartawan, Sutrisno Iwantono, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama perhelatan piala dunia, diketahui bahwa JIS secara keseluruhan menggelar 16 pertandingan atau yang terbanyak di antara tiga stadion lainnya, yakni Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Pada 22 November, JIS akan menggelar dua pertandingan fase 16 besar. Dua hari setelahnya, stadion dengan kapasitas 82 ribu penonton ini akan menyuguhkan dua laga perempat final.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sutrisno melanjutkan, PHRI DKI Jakarta telah meminta kepada para anggotanya untuk memanfaatkan momentum ini dengan maksimal. Atas dasar itu, aspek pelayanan harus dijaga para pengelola hotel.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013311520/ramai-soal-netralitas-pemilu-pembentukan-panja-harus-jadi-solusi">Ramai Soal Netralitas Pemilu, Pembentukan Panja Harus jadi Solusi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengimbau untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Masing-masing hotel tentunya mempunyai strategi untuk meningkatkan penjualannya," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 Jakarta tercatat memiliki 402 hotel. Dengan rincian 24 hotel bintang satu, 85 hotel bintang dua, 169 hotel bintang tiga, 71 hotel bintang empat, dan 53 hotel bintang lima.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari sisi okupansi, hingga per September 2023, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada hotel bintang lima di Jakarta mencapai 58,99% atau meningkat 9,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on year) sekitar 54,03%.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khusus bulan November ini, okupansi hotel tersebut diperkirakan akan bertambah seiring dengan banyaknya event internasional mulai dari gelaran Piala Dunia U-17 di JIS hingga konser Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno sebelumnya mengatakan Indonesia bisa meraup keuntungan sebesar 7 juta dolar AS atau sekitar Rp 108 miliar dari penyelenggaraan Piala Dunia U-17. Asumsinya, setiap penonton dari negara pendukung bisa menghabiskan 2.000 &ndash; 5.000 dolar AS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pagelaran ini pasti mendatangkan traffic. Pasti ada dampak terhadap hotel, restoran, hingga pembelian oleh-oleh.

Piala Dunia U-17 Berdampak Positif pada Wisata hingga Hotel di Jakarta

phri dki jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#phri dki jakarta

Berita Terkini

Ranperda KTR Bikin Resah! PHRI DKI Jakarta Minta Perlindungan Pemerintah

Piala Dunia U-17 Berdampak Positif pada Wisata hingga Hotel di Jakarta

Download Aplikasi JawaPos.com