<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/24/Pemungutan-Suara-Ulang-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-7-1441299774.jpg" alt="ILUSTRASI. Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti PSU Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti PSU Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024. Hal itu menyusul adanya gugatan kembali terhadap hasil pemungutan suara ulang (PSU) atau coblosan ulang.</p> <p>Juru Bicara MK Pan Mohamad Faiz mengatakan, ada tujuh perkara yang disidangkan pada hari ini. "Akan dimulai pukul 08.00 WIB," ujarnya dalam keterangan.</p> <p>Tujuh perkara yang akan disidangkan tersebut terdiri dari Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Kepulauan Talaud.</p> <p>Pemeriksaan perkara akan tetap dilakukan oleh tiga Panel Hakim dengan komposisi yang sama berdasarkan panel yang memeriksa sebelumnya. Yakni Panel I terdiri atas Suhartoyo (Ketua Panel), Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah; Panel II terdiri atas Saldi Isra (Ketua Panel), Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani; sementara Panel III terdiri atas Arief Hidayat (Ketua Panel), Anwar Usman, dan Enny Nurbaningsih.</p> <p>"Panel I memeriksa 4 perkara, Panel II memeriksa 1 perkara, dan Panel III memeriksa 2 perkara," kata Faiz.</p> <p>Dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, masing-masing panel hakim akan mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon.</p> <p>Untuk diketahui, dari tujuh perkara tersebut, pada amar putusan sebelumnya MK memerintahkan KPU di daerah masing-masing untuk melakukan PSU, kecuali untuk perkara PHPU Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, MK memerintahkan untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara.</p> <p>Namun hasil PSU dinilai masih ada kecurangan sehingga digugat kembali oleh pasangan calon yang tidak puas dengan pelaksanaan PSU.</p>

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang PHPU Kada 2024 dengan tujuh perkara yang melibatkan beberapa kabupaten di Indonesia.

Coblosan Ulang Pilkada di 7 Daerah Digugat lagi, MK Mulai Sidang Hari ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/20240522_133704-4265419787.jpg" alt="Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (22/5)." width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (22/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Untuk kali pertama dalam sejarah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal lolos ke DPR RI. Asa PPP untuk menembus ambang batas parliamentary threshold 4 persen melalui perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dipastikan kandas. Sebab, semua gugatan PPP ditolak dalam putusan dismissal.</p> <p>Sama halnya dengan hari pertama Selasa (21/5) lalu, dalam pembacaan putusan kemarin gugatan PPP juga ditolak. Dalam perkara 76 di dapil Sulawesi Selatan yang mengklaim suara diambil Garuda, hakim konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa permohonan PPP tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan termohon (KPU) maupun perpindahan dan pengurangan suara.</p> <p>Bahkan, pemohon tidak menyebutkan tempat secara spesifik, mulai dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten, sebagaimana keharusan uraian permohonan yang diatur dalam Pasal 75 UU MK. &rdquo;Tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dalam perkara nomor 02 di dapil Jakarta II, MK juga menemukan fakta serupa. PPP tidak menguraikan lebih lanjut mengenai lokasi atau TPS mana saja dan di tingkat rekapitulasi mana terjadi masalah penghitungan suara yang dilakukan termohon. Total, ada 24 permohonan PPP dengan pola seragam yang seluruhnya ditolak MK.</p> <p>Merespons hal itu, Plt Ketua Umum PPP M. Mardiono merasa kecewa dengan putusan dismissal yang telah dibacakan MK. &rdquo;Sekali lagi, saya kecewa Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga bisa memberikan rasa keadilan terhadap rakyat,&rdquo; terang dia dalam konferensi pers di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.</p> <p>Menurut dia, masyarakat telah mengamanatkan hak konstitusinya kepada PPP melalui Pemilu 2024. Maka, kata Mardiono, seharusnya MK bisa melakukan pembuktian secara komprehensif terhadap gugatan yang diajukan Partai Kakbah itu.</p> <p>ppp<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014652945/tak-penuhi-syarat-psu-kpu-minta-mk-tolak-permohonan-ppp">Tak Penuhi Syarat PSU, KPU Minta MK Tolak Permohonan PPP</a></strong></p> <p>Mardiono menyampaikan perbandingan hasil perolehan suara PPP yang dilakukan internal partai dengan ketetapan KPU. Dalam tabulasi suara secara internal, perolehan suara PPP mencapai 6.343.868 atau 4,17 persen dan 12 kursi di DPR RI. Perolehan suara itu berbeda dengan tabulasi KPU, yaitu 5.858.777 atau 3,87 persen.</p> <p>Sementara itu, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, ada 106 perkara yang lanjut ke sidang pembuktian. Itu terdiri atas 90 perkara yang dinyatakan memenuhi unsur, ditambah 16 perkara petikan, 16 perkara petikan berasal dari sebagian dalil yang dinilai perlu pendalaman pada perkara yang ditolak dalam sidang dismissal. &rdquo;Ada dapil-dapil lain di dalam satu perkara itu ada yang harus pembuktian gitu,&rdquo; ujarnya di gedung MK Jakarta.</p> <p>Untuk sidang pembuktian, MK akan menggelar mulai 27 Mei pekan depan. Sistemnya sama, yakni dibagi pada tiga panel. Dalam pembuktian, para pihak diberi kesempatan mendatangkan lima saksi dan satu ahli. <strong>(far/lum/c6/bay)</strong></p>

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk pertama kalinya dalam sejarah gagal lolos ke DPR. Suara partai berlambang kakbah itu tidak 4%.

MK Nyatakan Permohonan Tidak Penuhi Syarat Formil, PPP Dipastikan Gagal Lolos ke Senayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-2JPG-2467933485.jpg" alt="ILUSTRASI. Suasana jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Suasana jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan dismissal terhadap 207 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif atau sengketa hasil Pileg 2024. Pengucapan putusan dismissal itu akan dilakukan pada 21-22 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk. Putusan ini akan menentukan perkara mana saja yang akan diteruskan ke tahap pembuktian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"MK akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap 207 perkara PHPU Pileg pada Selasa-Rabu, 21-22 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK," kata juru bicara MK, Fajar Laksono kepada wartawan, Selasa (21/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang pengucapan putusan dismissal itu terbuk dan dapat dilihat untuk umum. MK juga menyiarkan secara langsung melalui kanal youtube MKRI dalam pengucapan putusan dismissal terhadap 207 perkara sengketa Pileg 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK secara keseluruhan menerima 297 perkara sengketa hasil Pileg 2024, baik itu pada tingkat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota. MK akan memilih perkara untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian yang dijadwalkan pada 27 Mei hingga 4 Juni 2024.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menargetkan akan memutus perkara sengketa hasil Pileg 2024 paling lambat pada 10 Juni 2024. Hal itu sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 1 Tahun 2024.</div> </div> </div>

Putusan dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk. Putusan ini akan menentukan perkara mana saja yang kan diteruskan

MK Gelar Putusan Dismissal 207 Perkara Sengketa Hasil Pileg 2024

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/Sidang-Perdana-Perkara-PHPU-Pileg-2024-di-MK-9-3058542305.jpg" alt="Ilustrasi: Hakim saat menyidangkan perkara.(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hakim saat menyidangkan perkara.(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah adanya perpindahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada Partai Garuda. KPU selaku pihak termohon menegaskan, telah melaksanakan penghitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemohon tidak menyebutkan secara pasti telah terjadi perpindahan suara dan pengurangan suara Pemohon di mana saja dan hanya menyebutkan secara umum pada tingkat provinsi,&rdquo; kata kuasa hukum KPU Zahru Arqom di Ruang Sidang Panel Gedung 2 MK, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (7/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-<wbr />XXII/2024 disidangkan di Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPU menyebutkan, Pemohon dalam hal ini PPP tidak memberikan catatan kejadian khusus pada proses rekapitulasi dan penetapan suara di tingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi. Selain itu, pemohon tidak menyampaikan sanggahan terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPU menyatakan, perolehan suara PPP pada pemilihan anggota DPR RI dapil Maluku Utara ialah 8.395 suara dan Partai Garuda adalah 5.594 suara. Sementara perolehan suara PPP pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dapil Kepulauan Sula 4 adalah 1.060 suara dan Partai Golkar yaitu 1.067 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran terkait penggelembungan suara oleh KPPS pada TPS 01 Desa Paslal dan TPS 02 Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah. Namun, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak diregister.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan penelusuran atas informasi awal pada laporan dimaksud tetapi pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran penggelembungan suara dan tidak terdapat keberatan saksi partai politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam petitumnya, PPP meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Rabu 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang hasil pemilihan umum Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara dan Anggota DPRD Kabupaten pada Dapil Kepulauan Sula IV.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemohon juga meminta MK memerintahkan KPU menetapkan hasil perolehan yang benar untuk pemilu Anggota DPR RI pada Dapil Maluku Utara. Menurut Pemohon, perolehan suara yang benar untuk PPP ialah 13.795 suara dan Partai Garuda adalah 194 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemohon juga meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil Kepulauan Sula IV. Menurut Pemohon, perolehan suara untuk PPP sebanyak 1.065 suara dan Partai Golkar 1.057 suara. Mahkamah juga diminta memerintahkan KPU menetapkan kursi keempar DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula 3 kepada PPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atau setidak-tidaknya Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang (PSU) di sembilan TPS di Kabupaten Kepulauan Sula, antara lain TPS 2 Desa Buruakol, TPS 1 Desa Paslal, TPS 2 Desa Capalulu, TPS 5 Desa Mangoli, TPS 5 Desa Waitina, TPS 2 Desa Naflo, TPS 1 Desa Waisakay, TPS 2 Desa Pelita Jaya dan TPS 2 Desa Waisum; serta memerintahkan KPU untuk menetapkan kursi keempat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula 3 kepada Pemohon.</div> </div>

Perolehan suara PPP pada pemilihan anggota DPR RI dapil Maluku Utara ialah 8.395 suara dan Partai Garuda adalah 5.594 suara.

KPU Bantah Ada Perpindahan Suara PPP ke Partai Garuda yang Sebabkan Tak Lolos Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/Sidang-Perdana-Perkara-PHPU-Pileg-2024-di-MK-9-3058542305.jpg" alt="Ilustrasi: Hakim saat menyidangkan perkara.(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hakim saat menyidangkan perkara.(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Harmonisnya hubungan koalisi antarpartai di level DPP tidak menjamin situasi yang sama di lapangan. Hal itu tecermin dari persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.</p> <p>Dalam persidangan hari kedua kemarin, sejumlah sengketa antarpartai dalam satu koalisi terjadi. Dalam perkara nomor 219, misalnya, Partai Demokrat bersengketa dengan PAN di Kalimantan Timur. Keduanya sama-sama tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).</p> <p>Kuasa hukum Partai Demokrat M. Raziv Barokah meminta MK menganulir SK KPU untuk daerah pemilihan Kalimantan Timur. Dalam data KPU, PAN memperoleh 111.141 suara. Seharusnya menurut pemohon adalah 110.775 suara sehingga terdapat selisih 366 suara.</p> <p>Sementara itu, perolehan suara Partai Demokrat menurut KPU adalah 110.752 suara. Padahal, hitungan Demokrat adalah 110.935 suara sehingga terdapat selisih 183 suara. &rdquo;Untuk membuktikan, pemohon memaparkan lampiran model C hasil DPR dari ratusan TPS di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur,&rdquo; ujar Raziv.</p> <p>Partai Gerindra juga bersengketa dengan Nasdem di Jabar IX di perkara nomor 229. Meski di level pusat, dua partai itu baru saja sepakat bekerja sama.</p> <p>Kuasa hukum Gerindra Munatshir Mustaman mengatakan, perolehan suara Nasdem yang benar pada dapil Jawa Barat IX adalah 105.558 suara. Namun, dalam SK KPU, ditetapkan 116.758. Gerindra menuding ada penggelembungan suara oleh KPU pada Nasdem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang.</p> <p>Bertambahnya suara Nasdem mengakibatkan berkurangnya satu kursi tambahan Gerindra yang semestinya mendapat dua. Sebab, sisa suara Gerindra setelah dikurangi slot kursi pertama 106.934 suara atau lebih tinggi dari suara riil Nasdem.</p> <p>Untuk itu, Gerindra meminta mengoreksi perolehan suara atau melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 53 kecamatan tersebut. &rdquo;Untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konstitusional,&rdquo; kata Munatshir.</p> <p>Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan pola yang sama di sengketa PHPU hari kedua. PPP kembali mengadukan pencurian suara oleh Partai Garuda. Dalam perkara nomor 100 dengan lokus Jawa Barat, PPP mengklaim ada 36.862 suara yang dicuri Garuda. <strong>(far/c19/bay)</strong></p>

Harmonisnya hubungan koalisi antarpartai di level DPP tidak menjamin situasi yang sama di lapangan. Hal itu tecermin dari persidangan PHPU.

Perjuangkan Kursi Legislatif, PAN, Demokrat, Gerindra Saling Sikut di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/Sidang-Perdana-Perkara-PHPU-Pileg-2024-di-MK-9-3058542305.jpg" alt="Ilustrasi: Hakim saat menyidangkan perkara.(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hakim saat menyidangkan perkara.(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan umum legislatif (pileg) mulai digelar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin. Pada hari pertama, total ada 79 perkara permohonan yang ditangani secara maraton oleh tiga panel hakim.</p> <p>Perkara yang cukup dominan terkait dengan sengketa yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Total ada enam permohonan PPP yang ditangani dalam sengketa kemarin. Yakni, perkara nomor 112 di Jawa Timur, 119 di Sumatera Barat, 46 di Banten, 174 di Papua Tengah, 44 di Jawa Tengah, dan nomor 76 di Sulawesi Selatan.</p> <p>Di Jawa Timur, PPP mempersoalkan perpindahan suara ke Partai Garuda. Kasus itu terjadi di daerah pemilihan (dapil) Jatim I, Jatim IV, dan Jatim VI. Kuasa hukum PPP Effendi mengatakan, di dapil Jatim I, perolehan versi KPU 37.481. Padahal, dalam hitungannya, semestinya memperoleh 38.797. Di sisi lain, Garuda yang semestinya 4.457 dalam versi KPU mendapat 5.773.</p> <p>Kemudian di Jatim IV, PPP mengklaim mendapat 114.807 suara. Bukan 110.663 seperti versi KPU. Di sisi lain, Garuda semestinya hanya 903 suara, bukan 5.047 suara. Sementara itu, di dapil Jatim VI, PPP merasa suaranya berlebih. Hitungan internal, di situ PPP mendapat 68.484, bukan 70.669 seperti versi KPU. Selisih itu semestinya milik Garuda. Sehingga suara Partai Garuda 5.901 dan bukan 3.716. &rdquo;Perpindahan suara pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda berlanjut sampai rekapitulasi tingkat nasional,&rdquo; ujarnya kemarin.</p> <p>Di Jawa Tengah, PPP menyampaikan klaim serupa. Di dapil III, PPP menganggap ada kesalahan pada suara Partai Garuda yang naik dari 99 menjadi 6.174 suara. Partai berlogo Kakbah itu mengklaim selisih 6.075 tersebut milik PPP. Sehingga suara PPP di Jateng III 145.008. Bukan 138.933 suara seperti dalam putusan KPU.</p> <p>Sementara itu, di Banten, PPP mempersoalkan pengurangan suara di dapil Banten I, II, dan III. Di Banten I, suara PPP berkurang dari 137.212 menjadi 132.212 suara. Di Banten II berkurang dari 69.812 suara menjadi 64.362 suara dan Banten III yang semula 100.606 suara menjadi 93.456 suara. Di sisi lain, pengurangan itu beralih ke Garuda yang mengalami kenaikan secara tidak sah. &rdquo;Itu mengakibatkan kesalahan penghitungan oleh termohon,&rdquo; kata kuasa hukum PPP Dharma Rozali Akbar.</p> <p>Dharma menekankan, perpindahan suara PPP ke Garuda di banyak tempat dipastikan berpengaruh pada perolehan suara nasional. Dengan berbagai tambahan itu, PPP bisa saja memenuhi ambang batas parlemen dengan perolehan 4 persen. Sebab, perolehan PPP saat ini ada di angka 3,87 persen. Untuk itu, pihaknya berharap MK membatalkan SK KPU tersebut.</p> <p>Menanggapi hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari menilai asumsi tersebut hanya klaim-klaim PPP. &rdquo;Ini kan baru dalilnya pemohon,&rdquo; ujarnya. Hasyim memastikan, KPU sebagai terlapor akan memberikan jawaban dalam persidangan selanjutnya.</p> <p>Sementara itu, hakim MK Arsul Sani yang berstatus mantan politikus PPP tetap ikut menangani perkara PPP. Namun, MK memastikan, saat memutuskan, Arsul tidak diikutsertakan. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua MK Saldi Isra. Saldi menekankan, Arsul tidak memutus semua yang bersentuhan dengan PPP. &rdquo;Apakah itu pemohon maupun pihak terkait, beliau tidak akan mendalami kalau memang ada sesi pendalaman nanti,&rdquo; ucapnya. Saldi menjelaskan, Arsul diikutkan dalam persidangan pemeriksaan agar ketiga panel mendapatkan penanganan setara, yakni masing-masing tiga hakim.</p> <p>Kemudian, untuk Anwar Usman, MK memastikan tidak mengikutsertakannya secara penuh pada perkara PSI. Baik dalam pemeriksaan maupun hak memutuskan. <strong>(far/c19/oni)</strong></p>

Perkara yang cukup dominan terkait dengan sengketa yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Total ada enam permohonan PPP.

Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-2JPG-2467933485.jpg" alt="ILUSTRASI. Suasana jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Suasana jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pileg 2024. MK menerima total 297 perkara sengketa hasil Pileg, dari unsur partai politik dan perseorangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara MK Fajar Laksono menjelaskan, majalis hakim konstitusi membentuk tiga panel hakim untuk menyidangkan ratusan perkara sengketa hasil Pileg 2024. Ketiga panel hakim itu akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan Anggota MK Arief Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, akan dibagi tiga panel dan jadwal sidang lengkapnya ada di laman MK. Kemudian mekanismenya ditangani oleh panel yang terdiri dari tiga hakim konstitusi," kata juru bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan, Senin (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rangkaian sidang akan dimulai dengan agenda pendahuluan yaitu mendengarkan pokok permohonan pemohon. Nantinya termohon menyampaikan jawaban termohon atas permohonan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian nanti pihak terkait juga diagendakan menyampaikan keterangan, hingga Bawaslu. Selanjutnya, MK juga akan mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang akan dihadirkan para pihak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mengagendakan itu sejauh ini sesuai dengan PMK tahapan itu 7-10 Juni, artinya 10 Juni mudah-mudahan semuanya sudah kelar. Boleh maju, tapi tidak boleh lambat dari itu, karena 30 hari kerja sejak kemarin kita selesaikan,&rdquo; ucap Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Komisioner KPU Muhammad Affifudin memastikan, pihaknya sudah siap menjalani sidang lanjutan untuk sengketa Pileg 2024 yang dimulai pagi hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;KPU RI telah siap untuk menghadapi permohonan 285 permohonan PHPU dari anggota DPR dan DPRD dan 12 permohonan PHPU anggota DPD berdasarkan e-BRPK yang diterima KPU dari MK pada tanggal 23 April 2024 lalu,&rdquo; ucap Affifudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Afif mengatakan, agenda pertama pada hari ini merupakan pemerikasaan pendahuluan. Ia mengutarakan, KPU telah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan jajaran KPU mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam menyiapkan jawaban dan alat bukti yang akan diserahkan kepada MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alat bukti dan jawaban mulai diserahkan dari tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan jadwal yang ditetapkan MK untuk menghadapi persidangan pemeriksaan yang akan dimulai pada tanggal 6 Mei 2024,&rdquo; ujar Afif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam menangani sengketa hasil Pileg, lanjut Afif, sebagai pihak termohon KPU telah memberikan kuasa kepada delapan kantor hukum yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepemiluan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Delapan kantor hukum tersebut berpengalaman untuk dapat mengoptimalkan KPU dalam membantah dalil-dalil permohonan pemohon,&rdquo; pungkas Afif.</div>

Fajar Laksono menjelaskan, majalis hakim konstitusi membentuk tiga panel hakim untuk menyidangkan ratusan perkara sengketa hasil Pileg 2024.

Hari ini MK Mulai Sidangkan 297 Perkara Sengketa Hasil Pileg 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/fath-258930452.jpg" alt="Muhammad Fath Mashuri" width="100%">
<figcaption>Muhammad Fath Mashuri</figcaption>
</figure> <p><strong>PALU</strong>&nbsp;putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sudah diketok Senin (22/4/ 2024). Intinya, menolak seluruh permohonan gugatan kedua pasangan calon, baik itu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Putusan tersebut tampaknya menjadi antiklimaks dalam seluruh rangkaian kontestasi dan dinamika pemilihan umum presiden (pilpres) tahun ini. Kedua kubu menyatakan menerima putusan MK, legawa dengan kekalahan, dan mengakui kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden pilihan rakyat.</p> <p>Sikap Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tersebut perlu diapresiasi. Karena secara simultan hal itu menghadirkan kesejukan dan menurunkan tensi kompetisi antarkelompok pascapilpres. Juga menstimulasi kita semua untuk kembali membersamai perjalanan bangsa ini.</p> <p>Mengambil jalan untuk memikirkan Indonesia dan membersamai pembangunan bangsa tidaklah selalu dengan bergabung pada pemerintahan terpilih. Pemikiran bahwa menjadi koalisi penguasa adalah satu-satunya jalan menuju persatuan dan good governance adalah pemikiran yang utopis. Alih-alih menciptakan pemerintahan yang baik dan solid, ketidakhadiran oposisi justru kian memudahkan konsensus kepentingan serta proses pengambilan kebijakan yang heuristik dan miskin kritik. Sejarah telah mengajarkan kepada kita betapa banyaknya revolusi di berbagai negara hingga reformasi dan kemajuan demokrasi yang dialami bangsa ini muncul dari gerakan dan riak-riak kelompok oposisi.</p> <p>Tiga bulan terakhir ini kami melakukan studi dengan melibatkan representasi berbagai pengurus partai politik pengusung paslon 01 dan 03 untuk menelaah kemungkinan partai-partai mereka menjadi oposisi pada pemerintahan mendatang. Kami menemukan adanya kecenderungan karakteristik setiap partai untuk berlaku &rdquo;cair&rdquo; dan fleksibel. Serta tidak menonjolkan relasi yang bersifat kompetitif pascapilpres. Hal itu berimplikasi terhadap kondisi afektif para petugas partai yang lebih mengakomodasi perasaan kooperatif daripada kompetitif. Perilaku yang lebih dinamis dalam berelasi. Juga menstimulasi proses kognitif untuk lebih terbuka pada berbagai kompromi yang dianggap dapat membagi keuntungan atau utility maximization untuk partai mereka. Meski tidak mudah menghindar dari gelimang kekuasaan, berdiri tegak sebagai oposisi adalah jalan terhormat yang bisa dipilih. Sebab, checks and balances pemerintahan yang akan berjalan ke depan berada di tangan oposisi.</p> <p>Pada satu sisi, koalisi yang &rdquo;gemuk&rdquo; memang mendekatkan eksekutif dan legislatif pada dinamika kelompok yang harmonis dan sangat kohesif. Sehingga dengan kondisi tersebut, pemerintah lebih mudah memusatkan upaya mereka untuk mencapai berbagai program dan tujuannya. Namun, pada sisi yang lain, anggota kelompok yang terlalu kohesif akan memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap standar atau nilai kelompok mereka. Pada bagian inilah yang dikhawatirkan, yaitu ketika koalisi yang gemuk dan sangat kohesif tadi melahirkan kebijakan heuristik tanpa adanya pandangan atau pendapat yang berbeda karena setiap pihak di pemerintahan telah mengalami deindividuasi. Jalannya pemerintahan menjadi miskin kritik. Karena tidak adanya kelompok oposisi. Oleh karena itu, hadirnya in-group dan out-group bersamaan dengan relasi yang bersifat kompetitif dan kooperatif antara oposisi dan penguasa dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan ke depan.</p> <p>Dalam kajian psikologi sosial, adanya kompetisi dan kerja sama dalam relasi antarkelompok, termasuk dalam menjalankan fungsi pemerintahan, justru menghadirkan harmonisasi yang lebih substansial, mendewasakan setiap kelompok yang berelasi, serta mampu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Untuk menuju hal tersebut, ada tiga indikator penting yang harus dipenuhi pemerintah dan oposisi.</p> <p>Pertama, substitutability, ketika tindakan pemerintah mampu mengakomodasi dan mengapresiasi keinginan oposisi. Sebaliknya, oposisi juga memiliki keterbukaan untuk mengapresiasi dan mendukung program pemerintah yang memihak pada kepentingan bangsa. Kedua, cathexis, yaitu suatu kondisi ketika oposisi dan pemerintah mampu memberikan tanggapan secara reflektif dan evaluatif serta meminimalkan authoritarianism dalam berelasi.</p> <p>Ketiga, inducibility, mengacu pada kesiapan menerima pengaruh kelompok lain untuk melakukan apa yang diinginkannya. Oposisi perlu memahami bahwa program ideal bagi pemerintahan terpilih mungkin berbeda dari yang diinginkan. Ketika berdiri sebagai oposisi bukan merujuk pada kesiapan untuk serta-merta menolak keinginan pemerintahan terpilih dan memaksakan sesuatu yang ideal dalam perspektif kelompok sendiri. Oposisi harus memiliki kerelaan hati pada pengaruh yang sedang berjalan sembari melakukan checks and balances pada setiap kebijakan tersebut. Jika menghendaki kemajuan dan kemakmuran bangsa, oposisi yang bersifat destruktif-oportunis bukanlah jalan yang bijaksana dan bermoral.</p> <p>Selain itu, peran serta organisasi kemasyarakatan (ormas) nonpartisan dan organisasi kemahasiswaan juga cukup krusial dalam hal ini. Meskipun nantinya secara kuantitas berada pada posisi minoritas. Konsistensi gagasan dan aksi untuk kehidupan bangsa yang lebih baik merupakan faktor penting bagi minoritas untuk memberikan pengaruhnya. Selain itu, oposisi perlu menunjukkan tingkat fleksibilitas untuk tetap persuasif. Oposisi dengan posisi minoritas yang kaku dan dogmatis dinilai kurang efektif untuk memberikan pengaruh. Hidup bersama tidak selalu menunjukkan keberpihakan yang sama. Lebih dari itu, kesediaan untuk berjalan beriringan, bergandengan tangan dalam perbedaan.&nbsp;<strong>(*)</strong></p> <hr /> <p><strong>*)&nbsp;MUHAMMAD FATH MASHURI,&nbsp;</strong>Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang</p>

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sudah diketok Senin

Hadirnya Oposisi Menjaga Keutuhan Negeri

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/11/20240411_183554_0000-3848405557.jpg" alt="Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Capres Terpilih Prabowo Subianto merasa bersyukur proses sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai. Menurutnya, kini saatnya untuk melanjutkan pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kita bersyukur proses di MK sudah selesai, dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan," kata Prabowo di Rumah Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/4) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo tak banyak berbicara mengenai hasil putusan MK. Dia hanya akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni pengesahan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4) lusa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau gak salah hari Rabu kita akan ke KPU, saya kira itu saja, terima kasih untuk semua masyarakat, terima kasih untuk dukungannya, terima kasih kepada MK yang Sudah menjalankan tugas yang berat, terima kasih untuk semua unsur, semua pihak yang sudah bekerja keras," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, yang diajukan oleh pemohon satu yakni pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal ini setelah MK membacakan pertimbangan permohonan yang dimohonkan pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menyebut permohonan gugatan Anies-Muhaimin tidak beralasan hukum. Sehingga MK menolak permohonan sengketa Pilpres, yang diajukan Anies-Muhaimin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan delapan hakim MK. Mereka yang menyatakan dissenting opinion yakni hakim konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga menolak seluruh permohonan PHPU yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. "Dalam pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam persidangan ini, majelis hakim MK hanya membacakan poin-poin penting pertimbangan dan putusan. Hal ini mengingat, dalil-dalil yang disampaikan&nbsp;Ganjar-Mahfud&nbsp;<wbr />hampir sama dengan dalil-dalil yang disampaikan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Prabowo tak banyak berbicara mengenai hasil putusan MK. Dia hanya akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni pengesahan oleh KPU.

Pasti Bakal Jadi Presiden, Prabowo: Waktunya Menatap Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/19/Menko-Airlangga-Hartarto-Bicara-ekonomi-Indonesia-Terkait-Dampak-konflik-Iran-Israel-Dery-Ridwansah-3JPG-271486839.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh masyarakat untuk merajut persatuan dan kesatuan bangsa, setelah hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. Menurutnya, saat ini sudah waktunya seluruh elemen bangsa untuk saling bergotong-royong mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mari kita kembali merajut persatuan, waktunya untuk bekerja bersama-sama untuk Indonesia Maju dan Sejahtera," kata Airlangga di Jakarta, Senin, (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, Golkar sangat menghormati keputusan MK terkait PHPU yang telah diputuskan, pada Senin (22/4). Selain itu partainya menghargai semua proses persidangan PHPU yang selama ini berjalan secara transparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Partai Golkar menghormati keputusan MK, menghargai proses yang telah berjalan secara terbuka dan transparan," ucap Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga secara khusus mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Partai Golkar secara keseluruhan mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran," ujar Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MK memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Menurut MK, permohonan Anies-Muhaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam perkara PHPU Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Mari kita kembali merajut persatuan, waktunya untuk bekerja bersama-sama untuk Indonesia Maju dan Sejahtera," kata Airlangga.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#phpu

Berita Terkini