<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/29/terminalll-524538104.jpg" alt="Suasana di Terminal Purabaha yang dipadati pemudik di puncak arus mudik hari ini, Jumat (28/3). (Angger Bondan / Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana di Terminal Purabaha yang dipadati pemudik di puncak arus mudik hari ini, Jumat (28/3). (Angger Bondan / Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ramadan dan lebaran menjadi momen untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, perputaran uang selama Ramadan dan Lebaran periode 2025 melemah dibandingkan dengan tahun lalu. Sejalan dengan tekanan ekonomi yang cukup berat. Salah satu alasannya adalah masih masifnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal 2025. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 18.610 orang yang terkena PHK dari Januari hingga Februari 2025. Jumlah tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama di 2024. Bahkan, mengacu data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sudah 60 ribu buruh mengalami PHK dari 50 perusahaan. Kondisi demikian membuat kinerja konsumsi melemah. Tercermin dari indeks keyakinan konsumen (IKK) yang melemah dari bulan sebelumnya sebesar 127,2 menjadi 126,4 pada Februari 2025. Meski masih dalam level optimis (&gt;100). Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, perputaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri melemah dibandingkan dengan tahun lalu. Tambahan jumlah uang beredar (JUB) dalam artian sempit (M1) melemah 16,5 persen dibandingkan momen yang sama di 2024. "Tambahan uang beredar hanya di angka Rp 114,37 triliun. Sedangkan 2024, tambahan uang beredar ketika Ramadan dan Idul Fitri mencapai Rp 136,97 triliun," kata Huda. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menambahkan, dengan penurunan tambahan uang beredar itu, maka berdampak pada pembentukan produk domestik bruto (PDB) secara nasional yang tidak optimal. Berdasarkan modelling yang dilakukan Celios di 2024, tambahan PDB akibat adanya Ramadan dan lebaran mencapai Rp 168,55 triliun. Sedangkan tahun ini hanya Rp 140,74 triliun atau turun 16,5 persen. Keuntungan pengusaha juga hanya Rp 84,19 triliun. Jauh di bawah tambahan pendapatan tahun lalu yang mencapai Rp 100,83 triliun. Indikator lain yang memotret pelemahan daya beli masyarakat adalah menurunnya porsi simpanan perorangan yang hanya mencapai 46,4 persen terhadap total dana pihak ketiga (DPK). Merosotnya porsi tabungan perorangan mengindikasikan masyarakat cenderung bertahan hidup dengan menguras simpanan. "Karena upah riil terlalu kecil, tunjangan berkurang, dan ancaman PHK masih berlanjut. Dengan berbagai indikator perekonomian tersebut, saya memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 hanya 5,03 persen year-on-year (YoY). Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 yang mencapai 5,11 persen," ujar Bhima. Menurut dia, faktor seasonal yang diikuti pembagian tunjangan hari raya (THR) tetap tidak mampu membuat ekonomi tumbuh lebih tinggi. Bahkan dikhawatirkan ekonomi bakal melambat pasca lebaran. Karena tidak ada lagi motor penggerak konsumsi yang signifikan. Belanja pemerintah yang sedang efisiensi besar-besaran juga berpengaruh ke consumer confidences. Pelemahan kurs rupiah juga menambah kehati-hatian dari masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengakui memang pengeluaran alias konsumsi rumah tangga selama Ramadan dan lebaran 2025 memang tidak sebanyak di 2024. Sejalan dengan daya beli yang merosot. Masyarakat lebih berhati-hati dalam berbelanja. Inflasi juga diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Pemerintah mesti ngapain? Saya rasa pemerintah sudah menyiapkan berbagai program diskon. Ada diskon tiket, belanja, dan diskon macam-macam itu adalah salah satu cara untuk dongkrak di bulan akhir kuartal I. Paling tidak positif&nbsp;growth," ungkap Asmo. DATA RAMADAN DAN LEBARAN 2025 - Jumlah&nbsp;pemudik&nbsp;Lebaran 2025: 146,48 juta orang (turun 24 persen) - Tambahan jumlah uang beredar (JUB) M1: Rp 114,37 triliun (turun 16,5 persen) - Porsi simpanan perorangan: 46,4 persen terhadap total DPK - Tambahan ke PDB: Rp 140,74 triliun (turun 16,5 persen) - Indeks keyakinan konsumen: 126,4 (turun 1,3 poin year-to-date) Sumber: Kementerian Perhubungan, Celios, BI

Perputaran uang selama Ramadan dan Lebaran periode 2025 melemah dibandingkan dengan tahun lalu. Salah satunya dipicu PHK masal.

Perputaran Ekonomi Ramadan dan lebaran 2025 Lebih Rendah dari 2024

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/IMG-20230926-WA0020-2412903952.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, menegaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal terhadap honorer usai disahkannya UU ASN baru, pada Selasa (3/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Anas, nantinya Pemerintah hanya akan melakukan penataan terhadap honorer yang telah ada. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah tidak diperkenankan lagi untuk merekrut tenaga honorer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kaitannya dengan honorer atau non asn dengan UU ASN baru ini akan kita buat lebih rigit, jadi sekarang alhamdulillah non ASN akan terus bisa bekerja," kata Anas saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, usai mengikuti Rapat Paripurna, Selasa (3/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/01331980/agar-birokrasi-tak-partisan-pakar-lipi-desak-revisi-uu-asn">Agar Birokrasi Tak Partisan, Pakar LIPI Desak Revisi UU ASN</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan kita akan melakukan penataan, selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 24 Desember 2024. Jadi mereka (honorer) masih tetap bisa bekerja dan kita sedang mendorong penyelesaian secara lebih komperhensif," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mengungkapkan, saat penataan Pemerintah akan mengubah status honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, ada dua jenis yang akan digunakan, yaitu PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu atau part time.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013040038/ruu-asn-disahkan-resmi-tak-ada-phk-masal-untuk-tenaga-honorer">RUU ASN Disahkan, Resmi Tak Ada PHK Masal untuk Tenaga Honorer</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Anas, ada juga PPPK pengkhususan yang diperuntukkan bagi guru dan tenaga kesehatan (nakes). Soal perubahan status dan informasi penting lainnya dalam penataan honorer, nantinya akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang akan segera diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Statusnya sebagaimana usulan anggota dewan yang dibahas di komisi, nanti ada dua jenis. Ada PPPK Penuh Waktu dan PPPK paruh waktu. Nanti jenis-jenis apa saja, misalnya tenaga administrasi dan seterusnya," ungkap Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi ada juga yang pengkhususan, misalnya untuk guru dan nakes nanti akan ada pembahasan lebih khusus di PP nya," imbuhnya.</div> &nbsp;

MenpanRB Azwar Anas menegaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal terhadap honorer usai disahkannya UU ASN baru.

Menteri PANRB: Status Honorer Bakal Berubah jadi PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemerintah-masih-akan-diskusi-soal-nasib-honorer-k2-yang-tak-lolos-tes_m_.jpg" alt="Ilustrasi tenaga honorer." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tenaga honorer.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menegaskan, tidak akan terjadi penghapusan dan PHK masal tenaga honorer pada akhir tahun ini. &rdquo;Saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non ASN bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November sesuai dengan aturan yang masih berlaku saat ini,&rdquo; kata Yanuar seperti dilansir dari Antara, Senin (24/4). Menurut dia, tenaga honorer selama ini resah dan gelisah tentang nasib pengabdian mereka di lembaga pemerintahan. Adapun kedudukan mereka terancam karena amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diperkuat dengan pasal 99 PP Nomor 48 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Disebutkan, pegawai non ASN/non PPPK masih dapat bekerja hingga 28 November 2023. Ketentuan itu, kata Yanuar Prihatin, menjadi sumber keresahan di kalangan pegawai non ASN selama ini. Hal itu pula yang selama ini telah menjadi pendorong munculnya gelombang aksi dan protes di kalangan pegawai non ASN. Di sisi lain, lanjut dia, penerimaan pegawai PPPK juga terbatas formasinya. Tidak sedikit tenaga honorer yang kurang beruntung dengan kesempatan itu. Mereka juga mengeluhkan nilai ambang batas untuk penerimaan PPPK terlalu tinggi. Sehingga, banyak di antara mereka yang tidak lolos passing grade. &rdquo;Kondisi ini tentunya membuat mereka yang sudah lama mengabdi merasa keberatan bersaing dengan sesama mereka yang lebih muda,&rdquo; papar Yanuar Prihatin. &rdquo;Komisi II DPR RI selama ini telah mendesak Kemenpan RB agar tidak gegabah menyelesaikan soal yang satu ini. Sebab, dampaknya cukup besar pada stabilitas birokrasi bila salah terapi penyelesaiannya,&rdquo; tambah Yanuar. Dia juga mengingatkan, selama ini tenaga non ASN sangat membantu pemerintah dalam pelayanan publik, administrasi, dan urusan-urusan teknis lainnya. Untuk itu, mereka harus memiliki kejelasan nasib. Yanuar mengungkapkan, atas desakan Komisi II DPR RI, Menpan RB Azwar Anas telah menyanggupi bahwa penyelesaian tenaga honor tidak akan merugikan siapapun. Dia menyebutkan ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan serius, seperti tidak akan ada PHK masal tenaga non ASN. &rdquo;Tenaga honorer ini akan tetap bekerja di instansi pemerintah,&rdquo; ucap Yanuar Prihatin. Sementara itu, solusi yang ditawarkan harus pula tidak mengurangi pendapatan yang mereka terima selama ini. Kemudian, kepastian karir mereka harus lebih terjamin. Yanuar Prihatin menjelaskan, pemerintah juga diminta untuk merancang formula penyelesaian secara komprehensif dan tepat waktu. Sehingga, sebelum 28 November, formula solusi tersebut sudah beres dan bisa diberlakukan. Adapun revisi UU ASN yang sedang dilakukan harus bisa mewadahi jalan ke luar yang terbaik bagi nasib pegawai non ASN. &rdquo;Jangan revisi tambal sulam yang ke depannya berpotensi menjadi bom waktu lagi,&rdquo; ujar Yanuar Prihatin. Dia menambahkan, pemerintah pernah menyampaikan angin surga pada masa Kemenpan RB sebelumnya. Waktu itu tenaga honor dijanjikan diangkat sebagai ASN, namun tak pernah terbukti hingga pergantian beberapa menteri. &rdquo;Jangan sampai menteri yang baru sekarang menyampaikan angin surga kembali. Jika ini terjadi, suhu konflik akan lebih naik lagi karena mendekati masa-masa Pemilu 2024,&rdquo; ucap Yanuar Prihatin.

Komisi II DPR RI menegaskan, tidak akan terjadi penghapusan dan PHK masal tenaga honorer pada akhir tahun ini

Komisi II Tegaskan Tenaga Honorer Tidak Akan Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/images-2022-12-28T152648.677.jpeg" alt="Ilustrasi: Kekayaan Elon Musk dilaporkan turun drastis. (Canada Today)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kekayaan Elon Musk dilaporkan turun drastis. (Canada Today).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Twitter telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 6.000 karyawan, atau sekitar 80 persen dari total tenaga kerjanya sejak akhir tahun lalu, seperti disampaikan CEO Twitter Elon Musk dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Selasa (wwwwwwwqwe,,witter tengah menghadapi sejumlah tuntutan hukum dan tindakan hukum lainnya dari para mantan karyawannya terkait isu PHK dan tunjangan/4) malam waktu setempat. Pengurangan tenaga kerja yang dilakukan Twitter tidak dapat dibandingkan secara persentase, jika dikomparasi dengan perusahaan teknologi besar lainnya seperti Google, Amazon, Microsoft, dan Meta yang telah memangkas puluhan ribu karyawan di seluruh dunia. Twitter tengah menghadapi sejumlah tuntutan hukum dan tindakan hukum lainnya dari para mantan karyawannya terkait isu PHK dan tunjangan, menurut sebuah laporan dari San Francisco Chronicle. Perusahaan itu, dalam pengajuan hukum baru-baru ini, juga mengatakan bahwa "Twitter, Inc. telah melakukan merger dengan X Corp. dan kini sudah tidak ada lagi." Menurut pengajuan hukum tersebut, X Corp. merupakan sebuah perusahaan swasta. Perusahaan induknya adalah X Holdings Corp, demikian Xinhua dikutip Kamis.

Twitter tengah menghadapi sejumlah tuntutan hukum dan tindakan hukum  dari para mantan karyawannya terkait isu PHK dan tunjangan

Elon Musk: Twitter PHK 80 Persen Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220421_094541.jpg" alt="Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat. Aloysius Jarot Nugroho/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat. Aloysius Jarot Nugroho/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upah minimum Kabupaten (UMK) Bogor untuk 2023 belum ditetapkan. Baru sebatas usulan dari Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.  Menjelang penetapan UMP 2023, pabrik-pabrik di Kabupaten malah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran alias massal. PHK itu terdapat di sejumlah pabrik yang berlokasi di Desa Cicadas, Kecamatan Gunungputri.  Kepala Desa Cicadas Dian Hermawan mengatakan, ada beberapa perusahaan yang akan melakukan PHK. “Iya, PHK masal secara bertahap. Itu rata-rata perusahan yang mengekspor produknya ke luar negeri,” kata Dian Hermawan saat dihubungi Radar Bogor, Kamis (1/12).  Sementara itu, para pekerja di Kabupaten Bogor berharap saat ini tidak ada PHK. Jika terjadi kenaikan gaji sangat bersyukur. Kalau sebaliknya, tidak masalah. Asalkan tidak ada terjadi PHK.  Nanda, salah satu buruh pabrik di kawasan Gunungputri mengaku hanya bisa menunggu kepastian penetapan UMK. Naik atau tidak. Yang terpenting tidak terjadi PHK.  “Kalau naik alhamdulilah. Tapi kalau gak ya disyukuri saja. Yang penting saya masih kerja dan tidak di PHK. Itu kalau pendapat saya pribadi,” ujarnya.  Sebagaimana diketahui, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan merekomendasikan kenaikan UMK sebesar 10 persen. Yakni, dari Rp 4.217.206 menjadi Rp 4.638.926.  Rekomendasi itu ternyata mendapat penolakan dari pengusaha, karena dianggap memberatkan pelaku usaha.  Ketua DPK Apindo Kabupaten Bogor Alexander Frans mengatakan, kondisi ekonomi sulit banyak dirasakan perusahaan. Terlebih di tengah ekonomi saat ini yang penuh ketidakpastian dan ancaman resesi 2023.  “Perusahan tidak dalam kondisi baik-baik saja. Apalagi ada indikasi tahun 2023 akan ada resesi ekonomi global,” kata Alexander Frans kepada Radar Bogor Kamis (1/12).  Alex memaparkan, seharusnya semua pihak mengencangkan ikat pinggang dan siap-siap menghadapi kondisi terburuk. Bukan malah mengambil keputusan yang blunder (menaikan UMK Kabupaten Bogor 10 persen).  “Kalau terjadi apa-apa dengan perusahaan yang tidak sanggup membayar upah, apakah pemerintah mau ikut memikirkan? Paling mempertanyakan kenapa banyak PHK, atau kenapa perusahaan tutup. Pemerintah tampaknya tidak peduli walaupun katanya mendorong investasi,” paparnya.  Alex melanjutkan bahwa DPK Apindo Kabupaten Bogor telah bersurat kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Surat itu berisikan penolakan kenaikan UMK sebagaimana yang direkomendasikan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan. “Suratnya sudah diterima kantor Gubernur Jawa Barat dan Kadisnakertrans Jawa Barat,” paparnya.

UMK 2023 Belum Ditetapkan, Pabrik-Pabrik di Bogor Malah PHK Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/shutterstock_1492698698.jpg" alt="Pabrik Tesla di Fremont, AS. Shutterstock/Antara" width="100%">
<figcaption>Pabrik Tesla di Fremont, AS. Shutterstock/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan karyawan Tesla telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan atas klaim bahwa tindakan PHK masal melanggar undang-undang federal.  Mengutip Reuters seperti dilansir dari Antara pada Selasa (21/6), gugatan diajukan Minggu (19/6) malam di Texas oleh dua karyawan. Mereka mengatakan diberhentikan dari pabrik Tesla di Sparks, Nevada, pada Juni. Menurut gugatan itu, lebih dari 500 karyawan yang diberhentikan di pabrik tersebut.  Gugatan tersebut menyatakan, perusahaan tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya tentang pemutusan hubungan kerja. Padahal menurut undang-undang, harus ada pemberitahuan 60 hari sebelumnya.  ”Tesla baru saja memberi tahu karyawan bahwa pemutusan hubungan kerja mereka akan segera berlaku,” kata gugatan itu.  Tesla tidak segera menanggapi permintaan komentar. Namun, diketahui bahwa sebelumnya, Elon Musk mengatakan, memiliki firasat buruk terhadap ekonomi dan Tesla perlu memangkas sekitar 10 persen karyawan.  ”Cukup mengejutkan bahwa Tesla secara terang-terangan melanggar undang-undang perburuhan federal dengan memberhentikan begitu banyak pekerja tanpa memberikan pemberitahuan yang diperlukan,” ucap Shannon Liss-Riordan, seorang pengacara yang mewakili para pekerja.  Menurut Shannon, Tesla menawarkan beberapa karyawan satu minggu pesangon. Dia menambahkan, sedang mempersiapkan mosi darurat dengan pengadilan untuk menghalangi Tesla melakukan hal tersebut. Gugatan itu diajukan di Pengadilan Distrik AS, Distrik Barat Texas.

Mantan Karyawan Gugat Tesla Atas Tindakan PHK Masal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Mufida-komisi-IX-DPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mendesak agar pemerintah sadar dan jangan menambah berat beban buruh lagi. Salah satunya dengan cara ssecepat mungkin untuk menghentikan selamanya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Tenaga Kerja.  "Di Hari Buruh Internasional,1 Mei 2020 kali ini, harusnya pemerintah bisa melakukan itu. Apalagi karena pandemi Korona kondisi ekonomi yang sangat berat," ujar Mufida kepada wartawan, Jumat (1/5).  "Pemerintah harusnya sadar dan bertindak, para buruh justru dihadapkan pada ancaman PHK, ada juga THR yang tidak terbayar, pengurangan gaji dan sederet kabar buruk lainnya," ujar Mufida kepada wartawan, Jumat (1/5).  Karena itu, Mufida pun mengingatkan pemerintah agar jangan lagi menambah beban buruh dengan tetap memaksakan pembahasan RUU Cipta Tenaga Kerja. Merujuk pada program Kartu Prakerja yang kontroversial tersebut, diperkirakan ada 5,6 juta pekerja yang terdampak.  Dari data yang ia peroleh seperti di ibu kota saja, Pemprov DKI Jakarta per hari ini merilis data ada 3.921 perusahaan dengan 1.057.952 pekerja yang terdampak. Di luar negeri, para Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga mengalami hal serupa, contohnya di Malaysia yang sudah berteriak meminta bantuan.  "Jadi, kalau pemerintah tetap ngotot membahas RUU Omnibus Law jelas bukan tindakan bijak," katanya.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, sikap Fraksi PKS tetap pada pendirian tidak akan terlibat di Panitia Kerja RUU Cipta Kerja selama dibahas di masa pandemi.  "Ada prioritas lain yang harus dilakukan pemerintah dan DPR selama masa pandemi ini. Bukan dengan mencari kesempatan demi lolosnya RUU Cipta Kerja yang ditentang teman-teman buruh," tegasnya.  Refleksi Hari Buruh, lanjut Mufida, mendudukkan buruh sebagai komponen yang sejajar dengan pemerintah dan pengusaha dalam mengambil kebijakan.  "Ingat, Buruh bukan subordinat," ungkapnya.  Mufida menyebut langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sebagai hal baik. Namun, menurut Mufida hal itu belum cukup.  "Karena RUU Cipta Kerja ini kompleks, saling terhubung dengan banyak UU dan pembahasannya harus komprehensif. Jika Pak Jokowi tulus mendengarkan suara teman-teman buruh, bukan hanya klaster ketenagakerjaan yang dihentikan pembahasannya tapi semua," pungkasnya.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jyUbcSjL3MI  https://www.youtube.com/watch?v=dDCfX6vfNbA  https://www.youtube.com/watch?v=t2OKbXOKC6Y

PKS: Setop RUU Cipta Kerja, Buruh Bukan Subordinat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/hasto-ini-bukan-serangan-pribadi-itu-adalah-fakta_m_.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai apa yang diucapkan Jokowi di debat kedua kemarin adalah fakta bukan serangan pribadi." width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai apa yang diucapkan Jokowi di debat kedua kemarin adalah fakta bukan serangan pribadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi wabah virus Korona berimbas pada konidisi perekonomian semua lapisan. Tidak sedikit perusahaan yang tumbang dan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya.  Tak terkecuali para pekerja di sektor informal juga harus merasakan dampak buruknya. Mereka kini hanya bisa bertahan tanpa ada penghasilan.  Merespons hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, ketua umum partainya Megawati Soekarnoputri sudah memerintahkan kepada seluruh kader, khususnya yang menjadi kepala daerah dan pimpinan dewan, untuk menyiapkan langkah menghadapi ancaman gelombang PHK besar-besaran akibat Covid-19.  "Ibu Mega memerintahkan seluruh kader Partai, para kepala daerah, dan para pimpinan dewan dari Partai untuk menaruh perhatian ekstra pada upaya mengatasi PHK, yakni dengan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat," kata Hasto, melalui pernyataan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (16/4).  Selain hal itu, Hasto mengatakan, para kepala daerah dari PDIP harus bisa merelokasi anggaran dan mendorong program padat karya namun dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.  “Dalam teleconference kelima yang dipimpin Ibu Megawati, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, telah melaporkan realokasi anggaran sebesar Rp 110 miliar. Demikian juga Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas telah melakukan realokasi anggaran sehingga tersedia sekitar Rp 300 miliar untuk penanggulangan dampak Covid-19, termasuk program cipta kerja," ujar Hasto.  Ancaman gelombang PHK akibat Covid-19 harus diantisipasi. Karena Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, memperkirakan 1,25 miliar orang pekerja di dunia terdampak parah Covid-19 dan dibayangi ancaman PHK.  "Kami berharap krisis Covid-19 ini tidak meluas. Tapi kami antisipasi jika sampai terjadi gelombang PHK," kata Hasto.  Hasto juga mengapresiasi langkah-langkah kader PDIP di daerah yang aktif menyosialisasikan pencegahan penyebaran virus, menyediakan alat pendukung kesehatan gratis, mempekerjakan korban PHK membuat masker untuk rakyat, hingga mendirikan dapur umum dan membagikan makanan gratis.  Bahkan kader PDIP yang menjabat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengubah rumah dinasnya menjadi ruang isolasi untuk mengatasi Korona.  "Sesuai perintah Ibu Megawati untuk mengutamakan kepentingan rakyat, kepala daerah yang kami usung menyediakan jaring pengaman untuk rakyat yang penghasilannya berkurang akibat wabah ini," ungkap Hasto.  Berdasarkan analisa IMF serta Bank Dunia, krisis Covid-19 ini adalah pukulan telak untuk pertumbuhan ekonomi dunia.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sudah menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini tidak akan tercapai karena dilanda Covid-19.  "Sejarah mencatat kita bisa melalui banyak ujian berat. Dan, ujian kali ini bisa kita lalui dengan gotong royong, semangat berdikari, saling membantu rakyat yang kesulitan," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WFZ_ZPuhv3Y  https://www.youtube.com/watch?v=ZBeEqa3UsYA  https://www.youtube.com/watch?v=-KUmCZK1C2s

Antisipasi PHK Masal Akibat Korona, PDIP Dorong Program Padat Karya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/pemkotdepok-1.jpg" alt="Balai Kota Depok. Feru Lantara/Antara" width="100%">
<figcaption>Balai Kota Depok. Feru Lantara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok siap mengawal kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) masal di pusat perbelanjaan Ramayana, Kota Depok, Jawa Barat. Disnaker berharap kedua belah pihak mencari solusi terbaik penyelesaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.  Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Manto seperti dilansir dari Antara pada Jumat (10/4) menyatakan, akan meminta pihak manajemen dan perwakilan karyawan Ramayana Depok bisa bertemu. Pertemuan itu dijadwalkan pada Senin (13/4). Pemanggilan manajemen dan perwakilan karyawan itu guna mengetahui secara pasti alasan PHK. Termasuk tindak lanjut dari perusahaan terkait nasib para karyawan.  Menurut dia berdasar informasi dari unsur manajemen, kondisi perusahaan makin menurun sehingga diprediksi tidak mampu membiayai operasional dan gaji karyawan. ”Namun untuk pastinya, kami akan mendengarkan keterangan secara langsung dari yang bersangkutan pekan depan,” ujar Manto pada Jumat (10/4).  Untuk sementara karyawan yang terkena dampak PHK akan mendapatkan hak-haknya, sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pihak manajemen. ”Pak Wali Kota langsung menginstruksi agar mengawal kasus di Ramayana ini, sesuai aturan yang berlaku. Mudah-mudahan nanti mendapatkan solusi terbaik dan tidak merugikan siapapun,” kata Manto.  Sebelumnya, Ramayana City Plaza Depok, Jawa Barat, sudah menutup operasional sejak Senin (6/4). Itu mengakibatkan semua karyawan di gerai tersebut yang berjumlah 87 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).  Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan, hingga 5 April tercatat ada 5.047 buruh terkena PHK karena perusahaan atau tempat mereka bekerja terdampak akibat wabah Covid-19.  ”Jumlah perusahaan atau industri terdampak Covid-19 sebanyak 1.476 perusahaan/industri. Dan jumlah pekerja/buruh terdampak COVLD-19 sebanyak 53.465 orang kemudian 5.047 buruh terkena PHK,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar M. Ade Afriandi.  Ade mengatakan, pihaknya telah menyampaikan verifikasi data perusahaan dan buruh yang terdampak Covid-19 di Provinsi Jabar kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja.Dalam laporkan tersebut dinyatakan bahwa jumlah pekerja/buruh di Jabar yang diliburkan karena terdampak korona sebanyak 34.365 orang dan jumlah pekerja/buruh yang dirumahkan sebanyak 14.053 orang.  ”Untuk yang dirumahkan berarti perusahaan sudah terdampak ada kekurangan finansial. Kami dorong tidak ada PHK. Dirumahkan itu artinya ada tanggung jawab perusahaan memberikan upah, tetapi besarannya hasil kesepakatan perundingan perusahaan dan serikat pekerja,” kata Ade.  Dia menambahkan, salah satu antisipasi awal menyikapi dampak Covid-19 terhadap buruh terdampak yakni dengan menyediakan program jaminan sosial dari Pemprov Jabar sebesar Rp 500.000 per bulan. ”Kemudian ada pula program kartu prakerja dari pemerintah pusat. Jadi, instruksi gubernur, kami jalankan selain melakukan pendataan dan pengawasan,” ujar Ade.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=bwNMJB0JeXM  https://www.youtube.com/watch?v=WsCM7a0RdlE  https://www.youtube.com/watch?v=KZe8fyhvdHQ &nbsp;  &nbsp;

Disnaker Depok Kawal Kasus PHK Karyawan Ramayana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/merasa-tidak-salah-tapi-di-phk-pekerja-pt-smelting-wadul-dewan_m_107918.jpeg" alt="ASPIRASI: Pekerja PT Smelting berunjuk rasa Senin (6/2) di depan DPRD Gresik." width="100%">
<figcaption>ASPIRASI: Pekerja PT Smelting berunjuk rasa Senin (6/2) di depan DPRD Gresik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Konflik antara pekerja dan perusahaan seakan tidak ada habisnya. Yang terbaru terjadi di PT Smelting. Senin (6/2) para karyawan-pekerja perusahaan tersebut menggelar aksi unjuk rasa. Aksi tersebut merupakan buntut PHK masal yang dilakukan perusahaan. Aksi demo dimulai dengan mendatangi kantor DPRD Gresik. Aksi itu berlanjut di depan perusahaan. Kasus tersebut akhirnya mendapat atensi dari dewan. Mereka memutuskan segera memanggil direksi perusahaan peleburan tembaga dan logam itu. Dalam pertemuan tersebut, pekerja ditemui Wakil Ketua DPRD Gresik Sholihuddin dan Ketua Komisi D Muntarifi. Aksi demo dilakukan sebagai dampak kebijakan PHK masal terhadap 309 karyawan oleh PT Smelting.  Versi para pekerja, masalah tersebut berawal dari pembahasan perjanjian kerja bersama (PKB) 2017 pada November lalu. Hingga awal tahun ini, belum ada penyelesaian soal PKB tersebut. Perundingan itu buntu karena tidak adanya kesepakatan antara direksi dan pekerja. Ada sejumlah poin-poin perjanjian yang diprotes pekerja. Mulai tudingan adanya diskriminasi gaji/tunjangan antar pekerja-karyawan hingga rencana pengurangan penghasilan. Dari situlah, serikat pekerja mengajukan surat resmi untuk menggelar aksi mogok masal pada 19 Januari. Namun, ternyata aksi itu dianggap perusahaan tidak sah. PT Smelting lantas mengirimkan surat peringatan hingga tiga kali berturut-turut. &rsquo;&rsquo;Setelah itu, turun surat PHK.Padahal, kami merasa tidak bersalah,&rsquo;&rsquo; kata Ruston Efendi, salah seorang buruh. Dia berharap perusahaan menarik kembali keputusannya. &rsquo;&rsquo;Kami tidak bisa menerimanya. Aksi mogok itu ada alasannya,&rsquo;&rsquo; lanjutnya.  Kepada anggota dewan, para pekerja meminta kasus itu bisa diselesaikan. Sebab, mereka mengklaim bahwa aksi buruh sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait dengan permintaan karyawan-pekerja, Wakil Ketua DPRD Sholihuddin memastikan segera mengundang direksi PT Smelting. &rdquo;Kita akan undang dua belah pihak. Dari situ, nanti bisa diketahui secara detail duduk persoalannya,&rdquo; tuturnya.  Jika mengacu pada UU Ketenagakerjaan, ada sejumlah prosedur yang harus dilalui dalam memutuskan pemberhentian pekerja/karyawan. &rdquo;Nanti bisa dilihat, apakah PHK itu sesuai atau tidak. Baru bisa diambil langkah,&rdquo; jelas politikus PKB itu. Ketua Komisi D Muntarifi berpendapat senada. Dia memilih untuk menunggu hasil pertemuan semua pihak. &rdquo;Kita harapkan nanti bisa ada win-win solution,&rdquo; katanya.  Sementara itu, PT Smelting belum memberikan pernyataan resmi soal aksi tersebut. &rdquo;Saat ini sedang dicarikan solusi,&rdquo; ujar Budi Setyawan, perwakilan PT Smelting, saat dikonfirmasi awal pekan itu. (ris/hen/c7/ai/sep/JPG)

Merasa Tidak Salah tapi Di-PHK, Pekerja PT Smelting Wadul Dewan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#phk masal

Berita Terkini