<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-3-1646851948.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan-perusahaan sawit terancam mengalami bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ancaman bisa jadi kenyataan jika sanksi administratif dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang perubahan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang kehutanan diterapkan.&nbsp; Kekhawatiran itu diungkap Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia Sadino. Dia menilai skema denda administratif dalam PP 45/2025 memiliki kelemahan mendasar, baik secara filosofi hukum maupun dampak ekonomi. &nbsp; Menurut dia, regulasi tersebut menyimpang dari semangat Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) karena disusun dengan minim partisipasi publik, khususnya pelaku usaha sawit dan pemangku kepentingan terkait.&nbsp; &ldquo;Rumusan denda administratif dalam PP ini berpotensi langsung mematikan entitas bisnis sawit. Padahal banyak pelaku usaha telah beroperasi puluhan tahun dan menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku,&rdquo; kata Sadino kepada wartawan pada Senin ( 12/1).&nbsp; Untuk diketahui, sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan total denda administratif yang akan ditagih kepada perusahaan sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan pada 2026 mencapai Rp 142,23 triliun. &ldquo;Potensi denda administratif dari sawit sebesar Rp 109,6 triliun. Potensi administratif tambang sebesar Rp32,63 triliun,&rdquo; kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu (24/12). Adapun total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 4 juta hektare.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017043032/strategis-bagi-perekonomian-indonesia-sawit-harus-dikelola-beradab-dan-berkelanjutan">Strategis Bagi Perekonomian Indonesia, Sawit Harus Dikelola Beradab dan Berkelanjutan</a> Lebih lanjut Sadino, menyoroti penerapan asas hukum yang bersifat retroaktif. Denda administratif dikenakan terhadap aktivitas masa lalu, bahkan pada lahan yang telah lama dikelola dan memiliki dasar legal. &ldquo;Dalam rezim PNBP sendiri dikenal masa kedaluwarsa penagihan 10 tahun. Namun PP 45/2025 justru menabrak prinsip itu,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Apalagi PP 45/2025 menerapkan mekanisme pengambilalihan lahan terlebih dahulu sebelum pengenaan denda. Dengan luasan kebun ribuan hektare dan masa usaha puluhan tahun, akumulasi denda dapat mencapai triliunan rupiah. &ldquo;Ada yang berkebun sejak tahun 1990-an, lalu pada 2025 tiba-tiba diambil alih dan didenda. Ini jelas tidak adil dan menghancurkan keberlangsungan usaha,&rdquo; tegas Sadino. Sadino menilai besaran denda tersebut tidak sebanding dengan nilai aset maupun keuntungan usaha sawit. Nilai kebun sawit per hektare, berkisar Rp 50&ndash;100 juta tergantung kondisi. Sementara denda Rp 25 juta per hektare per tahun dapat melampaui nilai aset itu sendiri. &nbsp; &ldquo;Bisnis sawit berbeda dengan tambang. Sawit membutuhkan perawatan intensif dan biaya tinggi untuk menjaga produktivitas. Kalau rasio ini tidak dihitung, maka denda justru menjadi instrumen pemusnah usaha,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017049651/penerimaan-kepabeanan-dan-cukai-tembus-rp-3003-triliun-sawit-dan-tembaga-jadi-penyelamat">Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tembus Rp 300,3 Triliun, Sawit dan Tembaga Jadi Penyelamat</a> <h3 class="pf0">Iklim Investasi Tertekan</h3> Kebijakan ini juga dinilai memperburuk iklim investasi sektor sawit. Menurut Sadino, ekspansi kebun sawit sudah stagnan karena minimnya minat investor baru. Ketidakpastian hukum semakin memperburuk situasi.&nbsp; &ldquo;Hak atas tanah dan perizinan investasi yang telah diterbitkan negara bisa sewaktu-waktu tidak dihormati. Ini membuat investor ragu, termasuk perbankan yang kini enggan menyalurkan kredit ke sektor perkebunan sawit,&rdquo; jelasnya. Dan kondisi ini berpotensi memicu kredit macet karena agunan berupa Hak Guna Bangunan (HGU) yang sebelumnya sah kini ikut terdampak kebijakan penertiban kawasan hutan.&nbsp; Sadino juga mengkritisi pengenaan denda terhadap lahan yang telah memiliki HGU, termasuk lahan plasma masyarakat. Menurutnya, HGU merupakan hak atas tanah yang sah dan sudah menjadi objek PNBP di Kementerian ATR/BPN. &ldquo;Ini berpotensi terjadi pungutan ganda. Apalagi HGU itu dalam norma hukum kehutanan bukan kategori "kawasan hutan"," jelasnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017045208/sawit-indonesia-kuasai-pasar-global-dari-cpo-hingga-oleokimia">Sawit Indonesia Kuasai Pasar Global, dari CPO hingga Oleokimia</a> Menurut dia, kawasan hutan negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap di luar hak atas tanah. "Kan HGU adalah hak atas tanah. HGU juga produk penetapan pemerintah sesuai Pasal 34 UU Pokok Agraria," jelasnya.&nbsp; Jika ratusan hingga ribuan perusahaan terdampak, efek berantai terhadap tenaga kerja dinilai tidak terhindarkan. Sadino memperkirakan lebih dari 2.000 subjek hukum usaha sawit, termasuk perusahaan kecil, koperasi, dan kelompok tani, berisiko terdampak karena PP 45/2025 tidak memberikan pengecualian. &ldquo;Perusahaan kecil dengan luas 1.500 hektare bisa didenda hampir Rp300 miliar. Itu pasti kolaps dan berujung PHK massal,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menurut Sadino, negara memang berpotensi memperoleh PNBP besar dalam jangka pendek. Namun dalam jangka menengah dan panjang, penerimaan negara justru bisa tergerus karena perusahaan merugi dan tidak lagi membayar pajak. &ldquo;Denda masuk sebagai biaya, perusahaan rugi, pajak hilang. Negara kehilangan basis penerimaan berkelanjutan,&rdquo; katanya.&nbsp; Sadino berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah korektif. Menurutnya, penertiban kawasan hutan tetap penting, namun tidak boleh mematikan industri strategis yang menyerap jutaan tenaga kerja. &ldquo;Denda administratif harus dikembalikan pada koridor UU PNBP, memperhatikan masa daluwarsa, serta diberikan skema pembayaran bertahap. Jangan sampai kebijakan ini justru memicu PHK massal di tengah tingginya pengangguran,&rdquo; tandasnya. (*)

Perusahaan-perusahaan sawit terancam mengalami bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perusahaan Sawit Terancam Lakukan PHK Karyawan, Cek Pemicunya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/VjQUjxwpO7BvjPOJJeZSAWMyxdWIbmG0ynfPOMwA-1098362171.jpg" alt="Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjamin seluruh karyawan di Smelter Tembaga Freeport di Kawasan Java Integrated and Industrial Estate Pulau Jawa (JIIPE) Gresik, Jawa Timur, tetap bekerja. Meskipun operasional secara penuh dan pengiriman konsentrat baru akan dilakukan pada Kuartal I-2026.&nbsp; Tony menyebut, saat ini Smelter Manyar di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE belum beroperasi. Dia memastikan selama pasokan konsentrat belum masuk ke Smelter Manyar, seluruh karyawannya akan fokus pada pemeliharaan rutin. &rdquo;Tidak ada PHK. Karyawan tetap bekerja, namun jadwal kami sesuaikan,&rdquo; kata Tony Wenas di Smelter Manyar, Gresik, Jawa Timur, seperti dikutip dari Padek Jawa Pos Grup, Rabu (10/12).&nbsp; Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa operasional Smelter Tembaga yang berhenti disebabkan oleh berhentinya suplai konsentrat dari tambang bawah tanah Grasberg Block Cave di Tembagapura, Papua.&nbsp; Imbasnya, kata Tony, produksi Freeport mendadak turun menjadi sekitar 30 persen atau setara 65 hingga 70 ribu ton per hari. Angka tersebut jauh lebih rendah dari biasanya yang mencapai 200 ribu ton per hari.&nbsp; "Kita mengutamakan PT Smelting dulu. Volume konsentrat masih terbatas karena operasi di Tembagapura belum normal," jelasnya.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia (PTFI), yang longsor pada awal September 2025, mulai beroperasi secara terbatas pada April 2026.&nbsp; "Di titik yang bermasalah, yang bencana itu, tim kami lagi evaluasi. Kami targetkan mungkin bulan 3, bulan 4 tahun depan beroperasi," ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/11).&nbsp; Fokus pemerintah saat ini adalah mencari tahu penyebab longsor lumpur bijih basah di GBC Freeport, melakukan audit tambang bersama tim ahli, menyusun rekomendasi, dan melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan.&nbsp; Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM tidak ingin evaluasi tambang Freeport berlangsung dengan tergesa-gesa, sebab keamanan situs pertambangan tersebut menyangkut keselamatan pekerja. Ia tak menginginkan ada korban jiwa yang diakibatkan oleh kesalahan atau evaluasi yang kurang mendalam.&nbsp; "Nanti, siapa yang bertanggung jawab? Ini nyawa orang, bukan persoalan bisnis, nyawa orang," kata dia.

Presiden Direktur Freeport Indonesia menjamin karyawan di Smelter Tembaga tetap bekerja meski ada penurunan produksi.

Pastikan Tak Ada PHK Karyawan di Smelter Tembaga Gresik, Bos Freeport Bilang Hanya Penyesuaian Jadwal 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/Pva4B19h8IGjbrXpk1b1x6MTFEA5G2twZ2jvTf0A-2206711680.jpg" alt="Foto yang dinarasikan sebagai perpisahan karyawan Shell di SPBU Gading Serpong, Tangerang Selatan. (Instagram: @awreceh.id)" width="100%">
<figcaption>Foto yang dinarasikan sebagai perpisahan karyawan Shell di SPBU Gading Serpong, Tangerang Selatan. (Instagram: @awreceh.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beredar konten di media sosial yang menarasikan adanya PHK pada SPBU Shell di Kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan akibat kelangkaan BBM yang berujung pada kebijakan impor BBM. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @awreceh.id. Akun tersebut menyertakan foto yang diklaim sebagai foto terakhir karyawan SPBU Shell melakukan pekerjaannya. Tampak para karyawan berswafoto yang ditandakan sebagai kenangan terakhir berseragam Shell. Hal Serupa juga diunggah oleh akun @infotangerang.id, narasinya pun sama yakni menandakan momen-momen terakhir karyawan Shell sebelum akhirnya di-PHK.&nbsp; Kolom komentar pun dipenuhi rasa iba terhadap karyawan Shell, salah satunya diutarakan oleh @yuliasari_permata****. Dia mengatakan bahwa PHK ini merupakan dampak dari salah memilih pemimpin.&nbsp; &ldquo;Ini contoh dampak dari kita salah memilih pemimpin, bukannya memudahkan, mensejahterakan rakyat, tapi membuat rakyat susah,&rdquo; ungkapnya. Menanggapi hal ini, juru bicara Shell Indonesia membantah keras informasi yang beredar di media sosial. &ldquo;Menanggapi konten media sosial tersebut, Shell Indonesia mengklarifikasi bahwa informasi yang disampaikan adalah tidak benar,&rdquo; kata Shell Indonesia dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Minggu (28/9). Shell Indonesia menjelaskan, kondisi yang sebenarnya terjadi pada video tersebut yakni kegiatan pengarahan yang sudah dilakukan secara rutin, sekaligus perpisahan salah satu karyawan Shell. &ldquo;Kegiatan pengarahan rutin sekaligus perpisahan salah satu anggota tim untuk perpindahan lokasi kerja ke SPBU Shell yang lain. Kami mengajak seluruh pihak untuk tetap lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi,&rdquo; jelasnya. &nbsp;

Shell Indonesia membantah isu PHK karyawan terkait kelangkaan BBM di SPBU Gading Serpong, menyebut kegiatan tersebut adalah perpisahan rutin

Pasca Viral di Media Sosial, Shell Indonesia Bantah Narasi PHK Karyawan di SPBU Gading Serpong Jakarta

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/NISSAN-20-3415724169.jpg" alt="Foto: Nissan. (motorauthority.com)" width="100%">
<figcaption>Foto: Nissan. (motorauthority.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Perusahaan otomotif global Nissan dikabarkan bakal kembali melakukan PHK besar-besaran. Media Jepang melaporkan bahwa 10 ribu pekerja dari jaringan global Nissan bakal dipecat. Hal tersebut seiring rumor bahwa perusahaan tersebut bakal melaporkan kerugian senilai USD 5 miliar. Kantor berita NHK melaporkan, rencana tersebut bertambah dibanding pengumuman dari Nissan pada November tahun lalu. Saat itu, Nissan menyatakan rencana PHK 9 ribu pekerja. Jumlah itu berarti jumlah pengurangan bakal mencapai 15 persen dari total angkatan kerja yang saat ini ada di operasi global Nissan. Perusahaan yang masih berada di 10 perusahaan otomotif terbesar itu sedang terlilit utang. Alhasil, mereka harus melakukan restrukturisasi besar-besaran. Rencana Nissan untuk melakukan merger dengan Honda pun batal awal tahun ini. Seperti perusahaan otomotif lainnya, Nissan kesulitan menghadang pertumbuhan produsen mobil listrik dari Tiongkok. Ditambah lagi, margin profit otomotif sekarang terancam tergerus oleh rencana tarif AS. Bulan lalu, Nissan menyatakan bahwa kerugian bersih pada tahun finansial 2024-2025 mencapai 700-750 miliar yen (USD 4,8 miliar &ndash; 5,1 miliar). Hal itu bisa mengalahkan rekor kerugian perusahaan pada 1999-2000 senilai 684 miliar yen. Saat itu, mereka mengalami kerugian karena bermitra dengan Renault. Semenjak itu, jalan Nissan terus bergejolak. Termasuk penangkapan mantan bos Nissan Carlos Ghosn pada 2018. Insiden tersebut menjadi besar karena Ghosn berhasil kabur dari Jepang dan menjadi buron. (bil)

Nissan akan memangkas 10 ribu pekerja di seluruh dunia. Langkah PHK itu seiring dengan laporan kerugian besar dan utang yang melilit.

Terlilit Utang dan Alami Kerugian USD 5 Miliar, Nissan Bakal PHK 10 Ribu Karyawan secara Global

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/Presiden-Partai-Buruh-Said-Iqbal-Dery-Ridwansah-1JPG-1845003707.jpg" alt="Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Panasonic Holdings mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.000 karyawan secara global. Selain dilakukan di Jepang, PHK itu juga menyasar tenaga kerja Panasonic di luar negeri, tak menutup kemungkinan di Indonesia. Meskipun belum ada pengumuman resmi di Indonesia, Presiden Partai Buruh Said Iqbal khawatir terhadap potensi dan dampak kebijakan global Panasonic terhadap pekerja di Indonesia. &ldquo;Sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi mengenai PHK di Indonesia. Namun, kita tidak bisa menutup kemungkinan akan adanya PHK, terutama bagi pekerja kontrak dan sebagian kecil pekerja tetap,&rdquo; ujar Said Iqbal&nbsp;Senin (12/5). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu&nbsp;menyebut, saat ini terdapat sekitar 7.000 hingga 8.000 pekerja Panasonic di Indonesia yang tersebar di tujuh pabrik. Yaitu, dua di DKI Jakarta, dua di Bekasi, satu di Bogor, satu di Pasuruan, dan satu di Batam. Jenis industri yang dijalankan meliputi pabrik baterai, alat kesehatan, peralatan rumah tangga, hingga distribusi elektronik bermerek Panasonic. Buruh Panasonic di Indonesia saat ini diliputi kekhawatiran.&nbsp;"Jangan sampai kebijakan PHK global dijadikan alasan untuk melakukan PHK massal di Indonesia, apalagi terhadap pekerja yang statusnya kontrak atau outsourcing," kata dia. KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah di lokasi pabrik untuk segera melakukan langkah antisipasi. Termasuk membuka dialog dengan manajemen Panasonic dan serikat pekerja untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak buruh.&nbsp;"Pemerintah harus segera bertindak, jangan menunggu gejolak,&rdquo; tegasnya. KSPI dan Partai Buruh juga menekankan pentingnya transparansi dan pelibatan serikat pekerja dalam setiap proses restrukturisasi atau efisiensi. Hal itu guna mencegah PHK sepihak yang merugikan buruh. "Kita minta ada audit dan pengawasan ketat, serta jaminan bahwa buruh tidak menjadi korban dari keputusan bisnis global," pungkasnya.

Panasonic Holdings rencanakan PHK 10.000 karyawan secara global, termasuk potensi di Indonesia. KSPI desak pemerintah segera ambil langkah.

Partai Buruh Minta Pemerintah Lakukan Antisipasi PHK 10 Ribu Karyawan Panasonic secara Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/JKT_USIA-PENSIUN-PEKERJA-BERTAMBAH_HANUNG-HAMBARA_08012025-11-1-2013389497.jpg" alt="Sejumlah pekerja berjalan di sekitaran Bundaran HI, Jakarta, Rabu (08/01/2025). Pemerintah resmi menaikkan usia pensiun pekerja swasta dari 56 tahun menjadi 59 tahun lewat Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja berjalan di sekitaran Bundaran HI, Jakarta, Rabu (08/01/2025). Pemerintah resmi menaikkan usia pensiun pekerja swasta dari 56 tahun menjadi 59 tahun lewat Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantui pekerja di Jawa Timur (Jatim). Sepanjang 2024, sebanyak 8.394 pekerja di Jatim kehilangan mata pencaharian. "Sesuai yang tertulis di data. Kami mencatat ada 8.394 orang yang terkena PHK selama 2024. Ini terjadi di 21 daerah dari 38 kabupaten/kota di Jatim," tutur Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Sigit Priyanto saat dikonfirmasi JawaPos.com pada Jumat (17/1). Lebih lanjut Sigit menuturkan, ribuan orang yang terkena PHK ini berasal dari berbagai sektor. Di antaranya sektor perdagangan, jasa dan investasi, keuangan, pertambangan, pertanian, dan perikanan. Kemudian sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi; aneka sektor industri dan industri dasar kimia; pendidikan; dan lain-lain. "Sektor aneka industri dan industri kimia paling dominan, 6.001 pekerja di-PHK," imbuhnya. Disusul sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang melakukan PHK terhadap 1.421 orang. Kemudian 112 pekerja di sektor pertambangan terkena PHK, dan 47 pekerja PHK dari sektor pertanian/perikanan. "Lalu di sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi tercatat 40 pekerja terkena PHK. Sisanya 661 pekerja itu gabungan dari selain enam sektor di atas," imbuh Kepala Disnakertrans Jatim tersebut. Sementara berdasarkan daerah, Kabupaten Nganjuk menjadi daerah dengan angka PHK tertinggi di Jawa Timur, yakni 1.851 orang. Disusul Kabupaten Pasuruan dengan 1.338 orang dan Kabupaten Gresik, 1.206 orang. "PHK ini kebanyakan terjadi di daerah-daerah industri. Di Nganjuk saja, ada 1.696 orang yang kehilangan pekerjaan dari sektor yang didominasi sektor industri dan kimia," tutur Sigit Priyanto. Selain PHK, Disnakertrans Jatim mencatat ada 79 karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan. Lebih detailnya, 73 orang dirumahkan terjadi di Banyuwangi, diikuti Kota Kediri sebanyak 5 orang, dan Tuban sebanyak 1 orang. "Kami berupaya aktif untuk memberikan solusi untuk korban PHK. Salah satunya melatih mereka sesuai kemampuan dan jenis pekerjaan yang sebelumnya ditekuni di Balai Latihan Kerja," tutur Sigit. Selain pelatihan, kegiatan job fair juga rutin digelar untuk mempertemukan perusahaan dengan calon pekerja. Disnakertrans juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui program kehilangan kerja untuk membantu korban PHK. "Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan para korban PHK tetap memiliki harapan. Kami akan menjalin kerja sama dengan perusahaan agar bisa kembali terserap di dunia kerja," tandasnya. (*)

Gelombang PHK masih menghantui pekerja di Jawa Timur (Jatim). Sepanjang 2024, sebanyak 8.394 pekerja di Jatim kehilangan mata pencaharian.

8.394 Pekerja di Jawa Timur Kena PHK Selama 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/20190727-maik-klbpssi-01-1.jpg" alt="&nbsp;Ilustrasi PSSI. Michael Siahaan/Antara" width="100%">
<figcaption>&nbsp;Ilustrasi PSSI. Michael Siahaan/Antara</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) membenarkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 43 karyawannya. Meski begitu, PSSI menjamin bahwa pemecatan itu tidak akan mengganggu persiapan timnas Indonesia dalam mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Khususnya saat menjamu Australia 10 September mendatang. Anggota komite eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga menegaskan bahwa PHK massal tersebut tidak akan mengganggu persiapan penyelenggaraan pertandingan kontra Australia. "Untuk persiapan kita lawan Australia, kita sih enggak akan terganggu. Mudah-mudahan enggak akan terganggu karena kami melakukan perubahan secara profesional," kata Arya dalam keterangan resmi kepada PSSI Pers, Senin (2/9). Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di putaran ketiga dengan memainkan dua pertandingan pembuka. Pertama melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Kamis (5/9) waktu setenpat atau Jumat (6/9) dini hari. Setelah melawan Arab Saudi, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bakal langsung kembali ke Jakarta. Mereka bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 10 September mendatang. Nah, yang terkena PHK itu kabarnya semua anggota divisi media dan teknik PSSI. Hal itu diungkapkan oleh Eko Rahmawanto, head of media PSSI yang juga terdampak. Pemecatan itu dikhawatirkan bakal mengganggu persiapan PSSI dalam menyelenggarakan laga kandang melawan Australia. Pasalnya, divisi media PSSI memiliki tugas dan peranan penting dalam penyelenggaraan karena mesti mengakomodasi semua hal yang berhubungan dengan media. Terutama terkait peliputan berbagai agenda federasi, termasuk Timnas Indonesia. Sementara, divisi teknik berperan mengatur semua keperluan teknis Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Arya sinulingga menyatakan, PHK massal yang dilakukan oleh PSSI saat ini merupakan bagian dari upaya transformasi sepak bola Indonesia. "Transformasi itu tak bisa hanya di luar, mau nggak mau juga di organisasinya PSSI. Karena kalau PSSI mau transformasi, harus melakukan juga di tubuhnya sendiri," ungkap Arya.&nbsp; Pihaknya sudah menggandeng konsultan untuk melakukan transformasi. "Mereka memberikan kriteria-kriteria karena kita mau melangkah ke depan ke 2045 soal organisasi kita ini harus bagaimana dan seluruhnya. Maka, dibutuhkan yang namanya perubahan di organisasi," jelas Arya.

PSSI menjamin isu PHK karyawan tidak akan mengganggu persiapan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

PSSI Jamin Isu PHK Karyawan Tak Akan Ganggu Persiapan Timnas Indonesia vs Australia di GBK Jakarta   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/13/tw-952702163.jpg" alt="Ilustrasi: Platform streaming Twitch. (Wix)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Platform streaming Twitch. (Wix).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Twitch, sama seperti perusahaan teknologi lainnya di dunia saat ini, sedang bergulat dengan kenyataan pahit di industri teknologi karena industri tersebut mengalami pengurangan staf secara signifikan. Dan Clancy, CEO Twitch, secara terbuka membahas tantangan perusahaan saat ini dan arah masa depan sebagai tanggapan terhadap pengumuman baru-baru ini mengenai pengurangan lebih dari 500 anggota staf.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah ini menyusul PHK besar-besaran terhadap sekitar 400 karyawan tahun lalu.</div> <div dir="auto">Pada akhir 2023, meskipun terdapat langkah-langkah pemotongan biaya yang agresif, Twitch mendapati dirinya jauh lebih besar dari yang diperlukan untuk skala bisnisnya saat ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembengkakan yang berlebihan ini, menurut Clancy, didasarkan pada proyeksi masa depan yang terlalu optimis dan bukan berdasarkan kenyataan saat ini. Dilansir dari IGN, pembayaran Twitch kepada streamer saat ini melebihi USD 1 miliar pada tahun lalu, namun perusahaan tersebut tetap tidak menghasilkan keuntungan dan sangat bergantung pada dukungan perusahaan induknya, Amazon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013726894/perkiraan-cuaca-surabaya-dan-sidoarjo-sabtu-13-januari-2024">Perkiraan Cuaca Surabaya dan Sidoarjo Sabtu 13 Januari 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seperti banyak perusahaan lain di bidang teknologi, kami kini mengukur organisasi kami berdasarkan skala bisnis kami saat ini dan prediksi konservatif mengenai perkiraan pertumbuhan kami di masa depan," kata Clancy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Industri teknologi, khususnya segmen live streaming, sangat kompetitif. Platform saingan seperti Kick secara agresif merayu streamer top dengan kesepakatan yang menguntungkan, sehingga meningkatkan tekanan pada Twitch.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khususnya, streamer populer xQC, juga dikenal sebagai F&eacute;lix Lengyel, menandatangani kesepakatan dengan Kick yang dilaporkan bernilai sekitar USD 100 juta. Twitch telah menghindari kontrak berbiaya tinggi, dan Clancy menekankan ketidakberlanjutan pendekatan ini dalam hal pendapatan versus pengeluaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun ada PHK dan perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, Clancy meyakinkan bahwa Amazon tetap berkomitmen pada Twitch. Dia menepis anggapan bahwa Amazon akan menghentikan Twitch, dengan alasan investasi besar dan sikap bullish dari perusahaan induknya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013726843/usai-kerusuhan-mematikan-papua-nugini-tetapkan-status-darurat">Usai Kerusuhan Mematikan, Papua Nugini Tetapkan Status Darurat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya akan berterus terang: kami tidak mendapatkan keuntungan pada saat ini. Amazon sangat mendukung Twitch. Hal penting dalam menjaga keberlanjutan dari waktu ke waktu adalah memastikan kita tidak kehilangan uang. Itu adalah bagian besar dari pekerjaan saya karena itulah yang memastikan kami bisa berada di sini untuk jangka panjang," lanjut Clancy.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, perjuangan Twitch bukanlah hal yang unik dalam lanskap teknologi saat ini. Pemain besar lainnya seperti Discord dan Unity juga telah mengumumkan PHK secara signifikan, yang mencerminkan tren kalibrasi ulang industri yang lebih luas sebagai respons terhadap tekanan ekonomi dan perubahan dinamika pasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat Twitch berupaya memperkecil ukuran kantor pusatnya yang mahal di San Francisco, jelas bahwa platform tersebut, seperti banyak orang di dunia teknologi, sedang menjalani masa transisi yang signifikan. Tantangan bagi Twitch adalah menemukan jalur ke depan yang berkelanjutan, menyeimbangkan efisiensi biaya dengan perannya sebagai pemain utama di arena streaming langsung.</div>

Dan Clancy, CEO Twitch, secara terbuka membahas tantangan perusahaan saat ini dan pengumuman PHK 500 karyawan.

Twitch Lakukan PHK Massal Hingga 500 Karyawan Lebih, Bosnya Bilang Bisnisnya Lagi Nggak Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/spotify-655758292.jpg" alt="Logo Spotify." width="100%">
<figcaption>Logo Spotify.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Platform musik daring, Spotify, mengumumkan bakal melakukan pemangkasan karyawan dengan jumlah besar. Diperkirakan 17 persen atau 1.500 karyawan Spotify mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dilansir dari laman Spotify, CEO Spotify Daniel Ek telah mengirimkan surat kepada semua karyawan yang akan di-PHK pada Senin (4/12). Surat itu berisikan soal pemangkasan karyawan sebanyak 17 persen. &ldquo;Dengan berat hati, saya harus mengambil keputusan ini untuk memastikan keadaan Spotify untuk masa mendatang,&rdquo; tulis Ek dalam surat tersebut yang dilansir dari laman Spotify, Selasa (5/12). Mengutip Reuters, perusahaan asal Stockholm, Swedia, itu harus mengeluarkan biaya sekitar EUR 130 Juta hingga EUR 145 Juta atau sekitar Rp 2,1 triliun hingga Rp 2,4 triliun dengan nilai kurs Rp 16.798 per 1 EUR. Biaya itu dipergunakan sebagai kompensasi bagi karyawan yang terkena PHK. Bukan PHK Pertama Dilansir dari The Verge, sebelumnya Spotify sudah pernah melakukan PHK massal. Pertama pada Januari 2023. Ketika itu Spotify merumahkan 6 persen dari total karyawan atau sekitar 600 karyawan. Kemudian, pada Juni 2023 sebanyak 200 karyawan Spotify pada divisi Podcast diberhentikan. Amazon dan LinkedIn Lebih Dahulu Lakukan PHK Selama tiga bulan terakhir beberapa perusahaan teknologi terkemuka dunia juga sudah umumkan PHK masal untuk karyawannya. Yaitu, Amazon dan LinkedIn. Pada November lalu, Amazon memberhentikan beberapa karyawan yang bekerja pada divisi voice assistant, Alexa. Dilansir dari Reuters, alasan pemangkasan itu karena Amazon ingin fokus pada pengembangan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI). Selain Amazon, perusahaan aplikasi job-seeker, LinkedIn, juga melakukan hal serupa pada Oktober lalu. LinkedIn mem-PHK dari 600 karyawan. Mengutip The Guardian, alasan LinkedIn melakukan PHK untuk merestrukturisasi perusahaan.

Platform musik daring, Spotify, mengumumkan bakal melakukan pemangkasan karyawan dengan jumlah besar. Diperkirakan 1.500 karyawan.

Sebelum Spotify, Amazon dan LinkedIn Lebih Dulu PHK Karyawan secara Massal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1651141234085.jpg" alt="Ilustrasi buruh pabrik. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh pabrik. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Resesi ekonomi global pada awal 2023 berdampak pada kelangsung dunia usaha. Sejumlah pabrik di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terpaksa tidak melanjutkan kontrak kerja para buruhnya. Hingga akhir 2022 jumlahnya mencapai 20 ribu pekerja. Pada awal 2023 diperkirakan terus bertambah.  Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi Sudarno mengatakan, pengurangan karyawan pada awal 2023 masih terus berjalan. Berdasarkan data DPK APINDO Kabupaten Sukabumi, sampai akhir Desember 2022 tercatat 20.000 buruh pabrik sektor padat karya yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK). Umumnya buruh itu berstatuskan kontrak atau PKWT. Lantas kontraknya tidak diperpanjang.  “20 ribu buruh itu berasal dari 25 perusahaan sektor padat karya di wilayah Kabupaten Sukabumi yang melaporkan kepada kita (Apindo)," ujar Sudarno seperti dilansir Radar Sukabumi, Rabu (15/2).  Sudarno menyadari jumlah 20 ribu pekerja yang terkena PHK adalah angka yang cukup besar untuk tingkat Jawa Barat.  Akan tetapi, situasi itu tidak dapat dihindari. Menurut dia, industri padat karya masih belum stabil. Kondisi itu merupakan rentetan dampak dari pandemi Covid-19. Kala itu banyak industri, terutama sektor padat karya terkena dampak.  Industri itu memiliki mitra bisnis di luar negeri, bahan bakunya impor. Pasar produknya juga di luar negeri. Sementara ketika pandemi covid-19 banyak negara yang melakukan lockdown. Akibatnya proses order produksi dan operasional produksi jadi terhambat.  Adapun pekerja yang terkena PHK itu para buruh yang bekerja di pabrik garmen, mainan anak, elektronik, dan sepatu.  Setelah pandemi berakhir, negara pembeli melakukan pending order dan order buyer. Akibatnya pabrik-pabrik itu mengalami penurunan produksi hingga 50 persen. Produksi yang berkurang berimbas pada pengurangan karyawan.  “Nah, pasca pandemi mulai pulih, ada imbas lagi resesi ekonomi global, akibat perang Uraina dan Rusia,” imbuhnya.  Masih kata Sudarno, resesi ekonomi global telah berdampak buruk terhadap keberlangsungan perusahaan industri padat karya. Karena, penurunan order pekerjan atau produksi atau kapasitas produksi mencapai 30 persen sampai 70 persen, di setiap perusahaan industri padat karya di Kabupaten Sukabumi.  Sementara, tujuan negara ekspor sektor padat karya di Kabupaten Sukabumi mayoritas berada di Eropa dan Amerika yang jumlahnya mencapai 80 persen. Sisanya ekspor ke Asia.  Berdasar data Apindo Kabupaten Sukabumi, jumlah perusahaan tercatat mencapai 72 perusahaan. Namun, yang melaporkan pengurangan karyawan hanya 25 perusahaan.

20 Ribu Buruh Di-PHK, Alasannya Kontrak Tidak Diperpanjang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#phk karyawan

Berita Terkini