<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/WhatsApp-Image-2024-09-26-at-113826-2849810938.jpeg" alt="Siti Napsiyah Ariefuzzaman. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Siti Napsiyah Ariefuzzaman. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> Oleh: Siti Napsiyah Ariefuzzaman 20 SEPTEMBER 2024, warga Indonesia dan Selandia Baru akhirnya bersyukur dan lega atas berhasil dibebaskannya Pilot Susi Air Philip Mehrtens dari sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Kelompok ini telah menyandera sang pilot sejak 7 Februari 2023 silam. Kelompok KKB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menyandera Kapten Phillip ini dipimpin oleh Egianus Kogoya. Pembebasan kapten Phillip menjadi peristiwa yang melegakan bagi Pemerintah Indonesia, warga masyarakat, dan terkhusus bagi keluarga besar sang pilot. Penyanderaan dalam kurun waktu 1 tahun enam bulan (hampir dua tahun) kita tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh penyandera (KKB Papua) kepada pihak yang disandera (Kapten Philip). Dalam hal penyanderaan, semua setuju ini adalah salah satu bagian dari bentuk terorisme. Apalagi ini melibatkan aktivitas pekerjaan warga sipil yang tidak ada kaitannya dengan politik. Menurut Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) penyanderaan yang dialami Kapten Phillip telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan. Bahkan juga menciptakan rasa ketakutan di tengah masyarakat. Apalagi dari adanya banyak laporan media bahwa kelompok ini telah melakukan kekerasan dan penindasan, terkhusus kepada kelompok penjaga keamaan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI). Aksi mereka menciptakan teror dan horor di tengah masyarakat. Masalah politik, disinyalir sebagai latar belakang kelompok bersenjata. Meskipun itu mengatasnamakan warga Papua. Padahal ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Biar jelas, mari kita bahas apa itu penyanderaan. Adalah istilah umum dan merujuk pada penahanan seseorang, di luar keinginannya dan tanpa wewenang hukum, untuk motif tertentu. Jadi, Kapten Phillips dapat disebut sebagai sandera. Yaitu seseorang yang ditawan seseorang hingga keinginannya dituruti. Penyekapan dan penyanderaan yang dilakukan oleh KKB Papua ini memiliki ciri bahwa ia merupakan kelompok yang sangat terlatih dan terorganisir dengan baik. Tentu, mereka memiliki alasan dan perhitungan serta mengantisipasi kemungkinan apa yang terjadi jika menyandera seorang pilot warga negara asing. Kita bisa menebak, diantaranya adalah mereka berharap seiring dengan disanderanya kapten Philip, maka pesan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia dapat dipahami, didengar, dan dikabulkan oleh pemerintah Indonesia, dan dunia pada umumnya. Menurut Sunardi (2017) kejahatan penyanderaan adalah bentuk-bentuk aktivitas umum lainnya dari teroris. Teroris menculik, mengancam, membunuh, atau melukai warga yang tidak berdosa untuk menekan pihak ketiga, dalam hal ini negara, organisasi pemerintah, organisasi internasional, seseorang, atau kelompok orang. Tujuannya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sebagai suatu syarat eksplisit atau implisit untuk pembebasan sandera. Selain itu, menurut Pape RA. (2004, dalam Alexander &amp; Klein, 2009) Penyanderaan warga negara asing telah menjadi modus operandi yang sangat popular bagi teroris (yang cenderung terorganisasi dengan baik dan selektif dalam memilih &ldquo;sandera&rdquo; mereka). Stop Terorisme Terorisme apa pun bentuknya harus diakhiri di bumi Indonesia tercinta. Sebagain masyarakat bisa jadi menganggap aksi terorisme hanya sebatas atau identik dengan pengeboman. Padahal jelas, penyanderaan terhadap seseorang yang sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan pemerintahan, dari warga sipil. Kita tidak bisa membayangkan jika kasus Kapten Philip menimpa kita, atau anggota keluarga kita. Lamanya waktu penyanderaan, yaitu hampir dua tahun, pasti sangat menyiksa bagi sang pilot. Dampak penyanderaan ini jangan sampe menjadi jera dan ketakutan tersendiri bagi siapapun warga sipil, baik dari bangsa Indonesia sendiri maupun bagi calon pekerja komersial dari negara lain. Berdasarkan uraian itu jelas bahwa cara-cara yang dilakukan oleh KKB Papua diidentik dengan aksi terorisme. Jaringan teroris yang beraksi di Indonesia saat ini menggunakan stategi menebar rasa takut sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Selain itu, terdapat motif politik dan idiologi yang memenuhi unsur pidana dalam pengertian tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018. Oleh karena itu, penanganan aksi terorisme memerlukan upaya yang sistematis, terukur, dan terkoordinasi agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini karena, terorisme bukanlah bentuk kekerasan paling mematikan di dunia. Namun, terorisme menimbulkan dampak emosional dan psikologis yang jauh lebih besar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015114835/pilot-susi-air-philip-mark-mehrtens-berhasil-dibebaskan-tanpa-operasi-militer">Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens Berhasil Dibebaskan tanpa Operasi Militer</a> Global Terrorism Index (GTI, 2024) melaporkan bahwa terorisme membunuh lebih sedikit orang daripada bentuk kekerasan lainnya. Konflik bersenjata membunuh sembilan kali lebih banyak orang daripada terorisme, dan membunuh lebih dari 45 kali lebih banyak orang. Terorisme bersifat unik, karena peristiwanya tidak dapat diprediksi. Unik karena juga jumlah korban yang tinggi menyebabkan dampak emosional dan psikologis yang signifikan yang gilirannya dapat menyebabkan dampak sosial dan geopolitik yang signifikan (Institute for Economics &amp; Peace, 2024).&nbsp; Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 6 UU tersebut menyebutkan bahwa &ldquo;Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat berhak mendapat bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.&nbsp; Hal ini karena, korban penyanderaan akan mengalami reaksi psikis dan sosial yang cukup serius. Seperti menurunnya daya ingat dan konsentrasi, disorientasi dan kebingungan, ketakutan mendalam terhadap kejadian serupa, kemarahan, depresi,&nbsp; mudah tersinggung, cepat sedih, melamun, dan gejala psikologis emosional lainnya. Jadi, Pemerintah Indonesia harus mampu menjadikan pembebasan Kapten Phillip dari aksi penyanderaan yang termasuk sebagai aksi kejahatan terorisme sebagai momentum untuk mengakhiri segala bentuk terorisme di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus dibantu oleh aparat terkait, masyarakat setempat dan semua unsur warga bangsa untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang aman. (*) *) Siti Napsiyah Ariefuzzaman,&nbsp;Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Warga Indonesia dan Selandia Baru akhirnya bersyukur dan lega atas berhasil dibebaskannya Pilot Susi Air Philip Mehrtens dari sandera KKB.

Pembebasan Philip Mehrtens, Hentikan Terorisme di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/60_beras-2592408819.jpg" alt="SETELAH 19 BULAN: Edison Gwijangge (kiri) saat menjemput Philip Mehrtens di Kampung Yuguru, Nduga (21/9). (Dok. Edison Gwijangge)" width="100%">
<figcaption>SETELAH 19 BULAN: Edison Gwijangge (kiri) saat menjemput Philip Mehrtens di Kampung Yuguru, Nduga (21/9). (Dok. Edison Gwijangge)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Philip Mehrtens menjalani dua kali pembebasan secara simbolis sebelum benar-benar dibebaskan. Butuh berbulan-bulan agar tim negosiasi bisa diterima Egianus Kogoya dan kelompoknya yang menyandera pilot asal Selandia Baru tersebut. Di Honai sempit di sebuah kampung di sudut Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, itu, Edison Gwijangge untuk kali pertama bertemu langsung Philip Mehrtens. Beberapa anak buah Egianus Kogoya, kelompok yang menyandera pilot asal Selandia Baru, itu ikut mendampingi. &rsquo;&rsquo;Kepada saya Philip bilang dia sehat dan orang-orang di Kampung Yuguru telah menjaganya dengan baik,&rdquo; kata Edison, mantan penjabat bupati Nduga itu, tentang pertemuan pada 17 September tersebut. Pilot Susi Air yang disandera kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya, salah satu faksi dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), sejak 7 Februari tahun lalu itu juga meminta pemerintah menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan. &rsquo;&rsquo;Dia juga berharap pemerintah Indonesia menyiapkan makanan agar warga di kampung tersebut bisa makan,&rdquo; lanjut Edison yang menjabat ketua tim pendampingan masyarakat dan pilot dalam upaya pembebasan Mehrtens kepada Cenderawasih Pos pada Minggu (22/9). Permintaan Mehrtens itu direspons kedua pemerintahan. Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan, Polda Papua langsung mengirim permintaan bahan makanan ke Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Nduga. Edison menyebut bahan makanan yang dikirim adalah beras dan ayam beku. &rsquo;&rsquo;Jumlahnya cukup setidaknya sampai musim yang sedang tidak menentu sekarang ini berakhir,&rdquo; katanya. Di kampung itulah Mehrtens dibebaskan pada Sabtu (21/9) pekan lalu. Dia dijemput tim kecil dengan Edison ada di dalamnya. Tim tersebut bertolak dari Bandara Mozes Kilangin, Timika, menggunakan helikopter carteran milik Asian One PK-LTY pukul 08.15 WIT. Begitu bertemu Mehrtens, tim langsung membawanya dengan helikopter yang sama menuju Mako Brimob Batalyon B/Timika. Rombongan mendarat pukul 12.04 WIT di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika. Pembebasan Mehrtens sebuah proses panjang. Edison bertugas sejak awal penyanderaan berdasar surat tugas yang dikeluarkan mantan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egianus Kogoya. &rsquo;&rsquo;Saya bertindak sebagai ketua tim di tingkat keluarga dengan merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga, tugas kami keluar masuk melakukan pendekatan ke kecamatan-kecamatan (distrik) di mana pilot itu ditahan,&rdquo; ungkapnya. Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egianus dan kelompoknya. Maklum, di kalangan TPNPB-OPM, Egianus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup lengkap. Sebelum akhirnya Mehrtens diserahkan, ujar Edison, telah dilakukan dua pembebasan secara simbolis pada Agustus. Yang pertama pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Nduga. Saat itu, Egianus selaku pimpinan Kodap (Komando Daerah Pertahanan) III TPNPB mengumumkan demi kemanusiaan, dia membebaskan Mehrtens. &rsquo;&rsquo;Saat itu yang hadir adalah jajaran Kodap III dan warga yang berada di tujuh desa di Distrik Kuyawage,&rdquo; bebernya. Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah dua pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mehrtens untuk mengecek kondisinya. "TNI-Polri turut andil dalam pembebasan pilot Philip dan Kapolres Mimika AKBP I Komang Budiartha adalah eksekutor dalam pembebasan ini. Sebab, saat tim keluar masuk melakukan negosiasi, beliau yang memfasilitasi pembiayaan ketemu pilot, termasuk memberikan bahan makanan ke masyarakat,&rdquo; ungkapnya. Layaknya Tamu Selama di Yuguru, Edison menyebut Mehrtens dihormati layaknya tamu. Karena itu pula, sebelum dia dibebaskan, masyarakat setempat menggelar prosesi bakar batu. Begitu pula ketika Mehrtens akan dibawa dari Kuyawage ke Yuguru, lanjut Edison, warga setempat juga melakukan prosesi serupa. Bakar batu punya berbagai nama di berbagai sudut Papua. Di Wamena, misalnya, disebut kit oba isogoa. Sedangkan di Nduga namanya kerep kan. "Prosesi bakar batu punya nilai sosial yang kompleks. Salah satunya untuk penghormatan kepada tamu yang akan pulang,&rdquo; jelas Edison. (kar/jim/jo/fia/mww/ade/c17/ttg)

Philip Mehrtens menjalani dua kali pembebasan secara simbolis sebelum benar-benar dibebaskan. Butuh berbulan-bulan agar tim negosiasi bisa.

Di Balik Akhir Penyanderaan Panjang Pilot Susi Air Philip Mehrtens

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/pilot-dan-kst-2538846746.jpg" alt="BELUM ADA KABAR: Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera KST sejak Februari lalu." width="100%">
<figcaption>BELUM ADA KABAR: Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera KST sejak Februari lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setahun berlalu, pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru Kapten Philip Mark Mehrtens masih menjadi sandera kelompok separatis teroris (KST) di Papua. Berbagai upaya untuk membebaskannya tak kunjung membuahkan hasil. Meski begitu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan bahwa Philip Mehrtens segera dibebaskan. "Pilot itu akan dibebaskan demi melindungi kemanusiaan dan menjaga hak asasi manusia," ujar Kepala Staf Umum TPNPB Terianus Satto, seperti dikutip The Guardian. Namun, dia tidak menjelaskan kapan tepatnya Philip Mehrtens akan dibebaskan. Pun, bagaimana prosesnya. Kabar tersebut muncul setelah pemerintah Selandia Baru mengajukan permohonan pembebasan Philip. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters pada Senin (5/2) waktu setempat mengatakan bahwa penahanan Mehrtens yang berkelanjutan tidak menguntungkan siapa pun. "Kami mendesak mereka yang menahan Philip untuk segera melepaskannya dan tanpa cedera," ujar Peters. Sementara itu, untuk mengetahui perkembangan upaya pembebasan Philip yang diculik KST pada 7 Februari 2023 itu, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Jeffery Burnet bertolak ke Timika, Papua Tengah, guna menemui Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon. Berdasar keterangan yang diterima Jawa Pos kemarin (7/2), pertemuan itu berlangsung pada Selasa (6/2). Kepada Kogabwilhan III, Kevin menyampaikan bahwa pihaknya berharap pembebasan Philip mengedepankan pendekatan soft approach. Pemerintah Selandia Baru secara penuh menyerahkan kasus tersebut kepada pemerintah Indonesia. Dalam kesempatan itu, Richard menyatakan bahwa prioritasnya adalah memastikan Philip sehat dan selamat. &rdquo;Kami meyakini hingga saat ini sandera pilot masih dalam kondisi sehat meskipun ada kesulitan dalam pasokan logistik dan akses terhadap kesehatan,&rdquo; ungkap Richard. Terpisah, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menuturkan, penyanderaan pilot Susi Air bukan target utama. &rdquo;Melainkan jaminan karena pemerintah Indonesia mengizinkan penerbangan sipil di wilayah konflik,&rdquo; bebernya kemarin. (idr/syn/sha/c7/c18/fal)

Setahun berlalu, pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru Kapten Philip Mark Mehrtens masih menjadi sandera KST di Papua.

Tentara KKB Segera Bebaskan Pilot Susi Air, TNI Prioritaskan Keselamatan Philip Mehrtens

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/pilot-dan-kst-2538846746.jpg" alt="BELUM ADA KABAR: Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera KST sejak Februari lalu." width="100%">
<figcaption>BELUM ADA KABAR: Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera KST sejak Februari lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perdana Menteri Selandia Baru, Chris Hipkins mendesak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua&nbsp;segera membebaskan pilot Susi Air,&nbsp;Philip Mehrtens yang merupakan warga negara tersebut. Hal ini karena penyanderaan sang pilot sudah memasuki waktu enam bulan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012445439/8-bumn-kolaborasi-lakukan-pengelolaan-sampah-di-mandalika-melalui-bank-sampah-putri-nyale">8 BUMN Kolaborasi Lakukan Pengelolaan Sampah di Mandalika Melalui Bank Sampah Putri Nyale</a> Seperti yang diketahui, Pilot Susi Air tersebut sedang menjalankan tugas penerbangan di Nduga, Papua pada bulan Februari lalu. Namun nasib tidak mengenakkan terjadi lantaran ia&nbsp;diculik oleh KKB&nbsp;pada saat di bandara. "Philip adalah ayah, suami, saudara laki-laki dan anak yang sangat dicintai. Saya ingin mendesak, sekali lagi mereka yang menahan Philip untuk segera membebaskannya. Sama sekali tidak ada pembenaran untuk menyandera," kata Hipkins dikutip dari Asia Pasific Reports pada Rabu (9/8) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012445433/putra-aktor-spanyol-rodolfo-sancho-aguirre-mutilasi-kekasih-sesama-jenis-tubuh-korban-dibuang-ke-tujuh-lokasi">Putra Aktor Spanyol Rodolfo Sancho Aguirre Mutilasi Kekasih Sesama Jenis, Tubuh Korban Dibuang ke Tujuh Lokasi</a> "Semakin lama Philip ditahan, semakin besar resiko terhadap kesejahteraannya dan semakin sulit bagi dia dan keluarganya" tambahnya. Chris Hipkins mengatakan Kementerian Luar Negeri Selandia Baru terus bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia untuk membebaskan Philip dengan tetap memprioritaskan keamanan dan keselamatannya. Sang Perdana Menteri juga mengatakan dia telah berbicara dengan keluarga Mehrtens minggu ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012445422/selain-tahan-mayor-dedi-hasibuan-puspom-tni-juga-periksa-kolonel-m-irham-djannatung">Selain Tahan Mayor Dedi Hasibuan, Puspom TNI Juga Periksa Kolonel M. Irham Djannatung</a>&nbsp; "Saya mengakui ini adalah waktu yang sangat menantang bagi mereka," tambah Hipkins dikutip dari AFP. "Keselamatan dan kesejahteraan Philip tetap menjadi prioritas utama kami," tutupnya.

Chris Hipkins mendesak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua segera membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mehrtens.

Perdana Menteri Selandia Baru Desak KKB Segera Bebaskan Pilotnya Setelah 6 Bulan Disandera

Philip Mehrtens

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Philip Mehrtens

Berita Terkini

Pembebasan Philip Mehrtens, Hentikan Terorisme di Indonesia

Di Balik Akhir Penyanderaan Panjang Pilot Susi Air Philip Mehrtens

Tentara KKB Segera Bebaskan Pilot Susi Air, TNI Prioritaskan Keselamatan Philip Mehrtens

Perdana Menteri Selandia Baru Desak KKB Segera Bebaskan Pilotnya Setelah 6 Bulan Disandera

Download Aplikasi JawaPos.com