<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/WhatsApp-Image-2025-02-23-at-160945-652189097.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) telah resmi menerima Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengumuman disampaikan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PHDI ke-66 di Mangrove Tanjung Pasir, Tangerang, pada 23 Februari. Bersamaan dengan ini Panitia Nasional Perayaan Nyepi Saka 1947 melaksanakan penanaman 1.500 pohon mangrove dengan penanggung jawab acara adalah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. &rdquo;Kegiatan ini sebuah kolaborasi yang sangat apik antara Majelis dengan organisasi kemasyarakatan Hindu,&rdquo; terang Wisnu. Acara tersebut dihadiri 2 Wakil Menteri yaitu Ni Luh Puspa, Wamen Pariwisata; dan Isyana Bagoes Oka, Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat menyampaikan berita bahagia untuk seluruh umat Hindu di Indonesia, karena SK AHU untuk PHDI telah terbit. &rdquo;Terima kasih kepada Mahkamah Agung yang sudah memutus perkara sesuai fakta-fakta persidangan dan AD ART PHDI. Serta terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum yang sudah menerbitkan SK AHU pasca putusan MA yang sudah bersifat incracht atau final dan mengikat,&rdquo; terang Wisnu Bawa Tenaya setelah memotong tumpeng HUT dan launching logo HUT 66 tahun. Ketua Umum PH PHDI Pusat berharap dengan keluarnya SK AHU, PHDI seluruh Indonesia tidak lagi mengalami hambatan operasional. &rdquo;Keluarnya SK AHU ini sekaligus hadiah yang sangat indah untuk umat Hindu Indonesia yang bertepatan dengan bulan perayaan ulang tahun ke-66 PHDI. Kami mengajak seluruh umat untuk berdoa mengucap syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pada kesempatan ini kami juga menghimbau semua pihak agar menghormati putusan peradilan yang kini juga sudah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SK AHU oleh pemerintah,&rdquo; ungkap Wisnu.

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) telah resmi menerima Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU) dari Kementerian Hukum

PHDI Sudah Menerima SK AHU dari Kementerian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/WhatsApp-Image-2024-11-13-at-063656-3719046876.jpeg" alt="PHDI Pusat melaksanakan upacara Parisudha Agung Paripurna Candi Prambanan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PHDI Pusat melaksanakan upacara Parisudha Agung Paripurna Candi Prambanan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Untuk kali pertama, PHDI Pusat melaksanakan upacara Parisudha Agung Paripurna Candi Prambanan tahun ini. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 2023 di Denpasar. Parisudha Agung Paripurna adalah Pujawali atau Piodalan Candi Prambanan dengan mengambil waktu sesuai perhitungan sasih. &nbsp;Untuk menemukan dan menyepakati waktu pelaksanaan upacara Parisudha Agung Paripurna, PHDI Pusat telah melakukan berbagai kajian. Salah satunya, focus group discussion (FGD). FGD digelar pada Oktober 2023 di Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa. Menghadirkan Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia Prof Arismunandar dan pakar wariga Universitas Hindu Negeri IBG Sugriwa Dr Gede Sutarya. Melalui kajian-kajian tersebut, diketahui Abhiseka Candi Prambanan dilakukan untuk pertama kalinya pada Ekadasi Suklapaksa Margasira, 12 November 856 Masehi. Sejak 2019, upacara Abhiseka sudah dilaksanakan rutin. Tahun ini, adalah pelaksanaan upacara Abhiseka ke-6. Bila upacara Abhiseka mengacu pada penanggalan tahun Masehi (12 Oktober), PHDI, sesuai mandat Pesamuhan Agung, mengacu pada penanggalan Sasih. Kemudian, berdasarkan kajian para pakar,&nbsp; Ekadasi Suklapaksa Margasira adalah Ekadasi Purnama Sasih kelima atau 4 hari sebelum Purnama Sasih Kelima. Itu adalah keistimewaan yang luar biasa. Sebab, secara kebetulan, pada tahun ini, 4 hari sebelum Purnama Sasih kelima jatuh pada 12 November. Sehingga, upacara Abhiseka dan Parisudha Agung Paripurna dilaksanakan bersamaan. Upacara gabungan Abhiseka dan Parisudha Agung Paripurna sendiri berjalan lancar dihadiri 7 pendeta. Yaitu, Ida Rsi Agung Putra Nata Siliwangi Manuaba yang juga adalah Sekretaris Sabha Pandita PHDI Pusat, Ida Pandita Mpu Jaya Brahmananda, Romo Wiku Satya Dharma Telabah, Ratu Bhagawan Dalem Acarya Mahakerti Wira Jagadmanik, Ida Pedanda Gede Nyoman Puja Manuaba, dan Romo Rsi Asto Dharmo Eka Telabah. Acara itu juga dijadiri Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Gede Narayana, Ketua Umum Panitia Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 I Gusti Ngurah Putra, Ketua Panitia Abhiseka ke-6 I Nyoman Ariawan Atmaja, Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Candi Prambanan I Wayan Dharmawan, Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI I Gede Eka Sudarwitha, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, dan Nyoman Warta, ketua PHDI DI Jogjakarta. Ketua Umum PH PHDI Pusat Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyampaikan, Prambanan sebagai simbol toleransi. Peradaban Hindu dalam perjalanan sejarah yang panjang di Nusantara telah memberikan sumbangsih yang signifikan bagi bangsa Indonesia. &rdquo;Salah satunya melalui spirit Bhinneka Tunggal Ika. Wisnu Bawa juga mengingatkan ajaran Panca Satya sebagai basis moral untuk membangun umat yang rukun, kuat, dan berintegritas,&rdquo; ujar Wisnu. Pesan toleransi dan persatuan yang disampaikan Ketua Umum PH PHDI tersebut sejalan dengan peristiwa penting dan istimewa pada 2024. Tahun ini, Abhiseka dan Parisudha Agung Paripurna jatuh tepat di hari yang sama. Sebuah peristiwa langka yang terjadi puluhan tahun sekali. &rdquo;Semoga ini merupakan pertanda dan sinyal dari semesta. Bahwa umat Hindu akan semakin kuat dalam ikatan persatuan. Sebagaimana yang nampak hari ini, 12 November 2024, di pelataran Candi Prambanan, warisan kejayaan leluhur Hindu di Nusantara kini dijadikan sebagai tempat ibadah umat Hindu Indonesia dan dunia,&rdquo; tandas Wisnu.

PHDI Pusat laksanakan upacara Parisudha Agung Paripurna Candi Prambanan tahun ini dengan mengambil waktu sesuai perhitungan sasih

PHDI Pusat Gelar Upacara Parisudha Agung Paripurna Candi Prambanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/FotoJet-2024-05-22T095538263-2584542927-888485970.jpg" alt="Advokat dan Politikus Pasek Suardika ikut berkomentar terkait pembubaran diskusi PWF di Bali oleh sekelompok ormas." width="100%">
<figcaption>Advokat dan Politikus Pasek Suardika ikut berkomentar terkait pembubaran diskusi PWF di Bali oleh sekelompok ormas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Acara yang digelar People&rsquo;s Water Forum (PWF) masih dilarang. Lokasi acara di Hotel Oranjje, Denpasar, Bali, dijaga sejumlah orang yang bertopi dan bermasker. Jawa Pos Radar Bali melaporkan, kemarin di lokasi dijaga pula orang berpakaian seperti pecalang. Lagi-lagi mereka melarang sejumlah orang masuk. Salah satunya calon peserta diskusi I Nyoman Mardika yang bersemangat datang ke forum tersebut kemarin (22/5) pagi. Itu setelah dia membaca di media pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menjadi ketua panitia acara WWF (World Water Forum) ke-10 tidak melarang diskusi yang dilakukan People&rsquo;s Water Forum (PWF). Namun, nyatanya masih ada pelarangan. Bahkan, ada yang melarang mengatasnamakan dari PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) bernama Iwan Pranajaya. Ketua PHDI Bali I Nyoman Kenak yang dikonfirmasi menyatakan, dari institusi yang dia pimpin, tidak ada yang melarang acara PWF dan tidak ada yang meminta untuk membubarkan. &rdquo;Melarang-larang itu tidak ada,&rdquo; ucapnya. Sehari sebelumnya (21/5), ormas yang menamakan diri Patriot Garuda Nusantara mengusir sejumlah narasumber yang akan menghadiri PWF, ajang yang dihelat sebagai tandingan WWF di Bali. Salah satunya pelapor khusus PBB untuk hak atas air dan sanitasi Pedro Arrojo Agudo. Agudo datang atas undangan Pro Demokrasi Bali. Menurut lembaga tersebut, ada lima narasumber yang dilarang masuk ke lokasi acara. Termasuk mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dewa Palguna. Sementara itu, saat dikonfirmasi, Pj Gubernur Bali Sang Mase Mahendra Jaya justru tidak mengenal organisasi yang melarang PWF. &rdquo;Saya tidak pernah membuat, baik tulisan larangan, tulisan untuk melarang kegiatan berekspresi. Saya berpikir WWF dan PWF itu pada dasarnya tujuannya sama. Bagaimana kita menjaga kesediaan air untuk berlangsung kehidupan tujuannya sama,&rdquo; jelas Mahendra Jaya kemarin. Adanya petugas Satpol PP Provinsi Bali di Hotel Oranjje, lanjut Mahendra Jaya, untuk mengamankan lokasi tersebut. Sebab, ada informasi keributan. (feb/idr/c17/ttg)

Acara yang digelar People’s Water Forum (PWF) masih dilarang. Lokasi acara di Hotel Oranjje, Denpasar, Bali, dijaga sejumlah orang.

Dijaga Orang Berpakaian seperti Pecalang, Peserta Tidak Boleh Masuk ke Acara People’s Water Forum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/ketapang-2.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan siap-siap melanjutkan perjalanan setelah menyeberang lewat penyeberangan Gilimanuk-Ketapang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan siap-siap melanjutkan perjalanan setelah menyeberang lewat penyeberangan Gilimanuk-Ketapang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di kawasan Bromo, Jawa Timur, pawai ogoh-ogoh menjadi penanda Tahun Baru Saka 1945. Warga suku Tengger di Pasuruan kemarin memperingatinya dengan sukacita.  Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak turut hadir. Dia juga dinobatkan menjadi warga kehormatan suku Tengger. Itu ditandai dengan pemasangan udeng khas Tengger ke kepala Emil.  Emil datang didampingi beberapa pejabat Pemprov Jatim serta Pemkab Pasuruan. Begitu tiba, dia langsung disambut oleh beberapa dukun dan tokoh Tengger Brangkulon.  Emil merasa takjub dan kagum atas keberagaman budaya dan kerukunan umat beragama yang ada di Tosari. Menurut dia, hal itu harus tetap dijaga. Dengan apa yang dilakukan warga Tosari, lanjut Emil, sangat wajar kalau daerah tersebut dianugerahi sebagai Kecamatan Bhinneka Tunggal Ika. "Ini harus terus dijaga. Budayanya, ramah warganya, serta keindahan alamnya," katanya.  Ogoh-ogoh adalah ritual sehari sebelum Hari Raya Nyepi yang jatuh pada hari ini. Selama Nyepi, kawasan tersebut ditutup untuk umum kecuali untuk kedaruratan.  Sejatinya, mulai kemarin sore penutupan dilakukan. Warga yang tidak memiliki kepentingan tidak diperkenankan masuk ke kawasan Tosari. Mereka diminta turun kembali.  Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Kecamatan Tosari Parji mengatakan, ritual Nyepi akan dilakukan warga Hindu Tengger mulai hari ini pukul 04.00. Mereka tidak boleh menghidupkan api, tidak boleh bepergian, tidak boleh makan-minum, dan tidak boleh keluar rumah.  Meski baru dilakukan pagi hari, kawasan Tosari harus sudah steril. Tak ada lagi warga luar yang tak berkepentingan masuk. Itu dilakukan demi kekhusyukan ritual umat Hindu Tengger. <h3>Suasana Penyeberangan</h3> Dari penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, tercatat lonjakan jumlah kendaraan yang menyeberang dari Bali ke Jawa kemarin (21/3). Jumlahnya nyaris tiga kali lipat dibanding jumlah kendaraan yang menyeberang dari arah sebaliknya.  Jawa Pos Radar Banyuwangi melaporkan, data penyeberangan 24 jam terakhir hingga Selasa (21/3) pagi, total kendaraan menuju Banyuwangi mencapai 8.559 unit. Sementara jumlah kendaraan menuju Bali sebanyak 3.583 unit.  Kendaraan yang menyeberang dari Bali didominasi sepeda motor sebanyak 3.341 unit, disusul roda empat pribadi sebanyak 1.779 unit. Dari arah sebaliknya, kendaraan roda dua tercatat 982 unit dan roda empat pribadi 875 unit.  ”Kalau dilihat dari tingkat keterisian kapal dan armada yang kami operasikan, sebenarnya sama seperti biasanya. Setiap hari kita siagakan 48 kapal dengan 28 kapal beroperasi,” ujar General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang–Gilimanuk M. Yasin.  Alasan warga yang menyeberang pun beragam. Mayoritas mereka adalah perantau yang memanfaatkan momen libur Nyepi untuk bisa pulang kampung. Apalagi, Nyepi berdekatan dengan awal Ramadan. ”Saya pulang ke Sidoarjo, sekalian ziarah kubur ke orang tua. Mumpung libur Nyepi, sekalian pulang,” ujar Ningsih, 34, salah seorang penumpang kapal.

Nyepi, Pawai Ogoh-Ogoh, dan Penyeberangan Ketapang-Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20190305-WA0001_1.jpg" alt="Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (tiga dari kiri) di Jakarta. Agus Salim/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (tiga dari kiri) di Jakarta. Agus Salim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang dosen perguruan tinggi swasta di Jakarta, Made Darmawati, menyampaikan permintaan maaf kepada umat Hindu. Dia diduga lakukan pelecehan agama yang disampaikan lewat ceramah.  ”Setelah memperhatikan masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya mengakui dan menyadari bahwa pernyataan saya telah melukai masyarakat atau umat Hindu dan pemuka Hindu serta kehidupan umat beragama yang harmoni di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf kepada segenap masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu serta segenap masyarakat Indonesia,” ujar Made siaran pers di Jakarta.  Klarifikasi dan pernyataan maaf Made Darmawati disampaikan dalam pertemuan khusus di kompleks Pura Mustika Dharma, Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (17/4) malam, yang disaksikan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama (Kemenag) Tri Handoko Seto, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya, Rektor Uhamka Gunawan Suryoputro, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).  Video ceramah Made Darmawati di berbagai platform media sosial menceritakan pengalamannya saat menganut agama Hindu, beberapa tahun lalu. Meski tidak memicu polemik, dosen kewirausahaan tersebut mengaku tak bermaksud menistakan atau merendahkan ajaran Hindu.  ”Saya tidak bermaksud dan memiliki niat untuk menistakan dan mengolok-olok agama Hindu dan masyarakat atau umat Hindu. Hal ini disebabkan semata-mata karena kelemahan dan kelalaian saya,” katanya.  Made Darmawati menyatakan siap bertanggung jawab, termasuk konsekuensi hukum. Namun, dia berharap agar masyarakat dapat menerima permohonan maafnya serta menyelesaikan persoalan itu secara kekeluargaan.  “Permintaan maaf ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan kejadian ini telah menyadarkan saya untuk tidak mengulangi lagi dan jadi pembelajaran,” tutur Made Darmawati.  Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya mengatakan, menerima dengan sepenuh hati atas permohonan maaf dari Made Darmawati. ”Mari kita juga saling menghormati. Kita juga berkomitmen jika masalah keumatan, maka akan kita segera selesaikan dengan cara yang baik,” ujar Wisnu.  Dirjen Bimas Hindu Kemenag Tri Handoko Seto menyambut baik langkah Made Darmawati yang bersedia meminta maaf kepada pemuka dan seluruh umat Hindu atas isi ceramahnya yang dinilai mengandung penistaan. Dia juga berharap kepada umat Hindu untuk menyelesaikan masalah ini secara hati-hati sekaligus dengan cara yang bermartabat.  ”Saya sungguh berharap tentu saja kita semua memiliki kewajiban untuk saling memaafkan. Terlebih dalam hubungan antar umat beragama, kita harus menjaga harmoni supaya ini tidak kemudian ke depan berlarut-larut, mengganggu kegiatan kita, menyita banyak resource yang kita miliki, dan lebih buruknya menimbulkan perpecahan antar umat beragama,” ujar Tri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sLOaCkeCAos

Dosen di Jakarta Minta Maaf kepada Umat Hindu atas Dugaan Pelecehan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ragam-budaya-nusantara-dalam-tawur-agung-kesanga_m_.jpg" alt="Umat Hindu berjalan mengitari Candi Prambanan, Sleman kemarin (6/3). Ritual itu bagian dari prosesi Tawur Agung Kesanga, sehari sebelum Nyepi." width="100%">
<figcaption>Umat Hindu berjalan mengitari Candi Prambanan, Sleman kemarin (6/3). Ritual itu bagian dari prosesi Tawur Agung Kesanga, sehari sebelum Nyepi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberagaman budaya begitu menonjol dalam Tawur Agung Kesanga 1941 Saka di pelataran Candi Prambanan, Jogjakarta, kemarin (6/3). Ribuan umat Hindu mengikuti prosesi yang merupakan rangkaian perayaan Nyepi. Umat yang datang tidak hanya mengenakan udeng, tapi juga belangkon dengan baju batik lurik khas Jawa. Alunan musik dari gamelan Jawa dan Bali beriringan. Tarian yang ditampilkan pun beragam. Ada tarian dari Bali, Jawa, Dayak, dan Papua. Upacara dimulai pukul 06.00 dengan pradaksina. Dalam ritual itu, seluruh umat Hindu yang berasal dari Jogjakarta, Jawa Tengah, dan beberapa kota besar di sekitarnya mengelilingi Candi Brahmana, Syiwa, dan Wisnu dengan dipimpin resi dan wasi. Dilanjutkan sembahyang bersama hingga pukul 12.00. Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat Mayjen (pur) Wisnu Bawa Tenaya menjelaskan, Tawur Agung Kesanga bertujuan untuk menyelaraskan berbagai unsur alam. "Unsur tersebut diharmoniskan demi tercapainya kebahagiaan alam semesta dan semua makhluk," katanya. Tema Melalui Catur Brata Penyepian Kita Sukseskan Pemilu 2019 memiliki harapan agar para pemimpin mampu menjadi contoh untuk masyarakat. Dia mengibaratkan lokomotif yang menarik kereta di rel. Selain itu, dia mengajak generasi milenial untuk memiliki cita-cita yang baik dalam berbangsa. "Namun, cita-cita perorangan dan organisasi itu tidak terlepas dari cita-cita berbangsa dan bernegara," katanya. Upacara Tawur Agung Kesanga dilanjutkan dengan mengarak ogoh-ogoh atau pangerupukan di pura masing-masing. Selanjutnya, ogoh-ogoh tersebut dibakar. Ogoh-ogoh merupakan simbol hal-hal negatif yang bisa mengganggu umat Hindu. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan apresiasi kepada panitia acara tersebut. Lukman menilai panitia mampu melihat momen pemilihan umum. "Kontestasi politik ini membuat adanya pilihan-pilihan. Kalau tidak disikapi dengan arif, kita akan terpecah belah," ujarnya saat ditemui di sela acara tersebut. Lukman juga mengingatkan bahwa momen itu menjadi titik awal untuk kehidupan yang berkualitas. Dia berharap kehidupan pribadi maupun masyarakat bisa lebih baik. "Berkualitas juga dalam pengabdian terhadap Tuhan," ujarnya. Sementara itu, pemerintah mengumumkan akan menutup sementara jalan tol Bali-Mandara yang menghubungkan Nusa Dua, Benoa, dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai selama Hari Raya Nyepi. Rencananya, penutupan berlangsung selama 32 jam. Mulai Rabu (6/3) pukul 23.00 Wita dan dibuka kembali pada Jumat (8/3) pukul 07.00 Wita. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengungkapkan, penutupan operasional jalan tol tersebut dilaksanakan berdasar Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 5 Maret 2019 perihal izin penutupan jalan tol dalam rangka Hari Raya Nyepi. Penutupan sementara dilaksanakan dengan ketentuan bahwa jalan tol tetap bisa digunakan untuk keadaan darurat seperti operasional mobil ambulans, pemadam kebakaran, dan lainnya. "Nanti penggunaan jalan tol dalam kondisi darurat tersebut tetap mendapatkan pendampingan dari pecalang (petugas pengamanan adat, Red)," jelas Endra.&nbsp;

Ragam Budaya Nusantara dalam Tawur Agung Kesanga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/parisada-hindu-usulan-nu-hapus-penggunaan-istilah-kafir-menyejukkan_m_.jpg" alt="Ketua PHDI Wisnu Bawa Tanaya usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/3)." width="100%">
<figcaption>Ketua PHDI Wisnu Bawa Tanaya usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mendukung usulan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menghindari sebutan kafir bagi pemeluk agama selain Islam. Usulan tersebut dinilai menyejukkan kehidupan berbangsa. "Sejuk, sangat sejuk," kata Ketua PHDI Wisnu Bawa Tanaya usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/3). Wisnu meminta, usulan NU bisa dihormati oleh semua elemen masyarakat. Sebab, memiliki orientasi kebangsaan. "Kami melihat secara kebangsaan. Sebagai anak bangsa kami ingin menghormati satu sama lain," imbuhnya. Dia menambahkan, dalam ajaran Hindu, sikap saling menghormati antaragama sangat ditekankan. Para pemeluknya diminta mampu menjaga hubungan dengan yang lainnya. Baik dalam tindakan maupun lisan. "Ini harus terkendali agar kita bisa saling menghormati satu dengan yg lain. Agama hindu memuja satu tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa. Darma negara, pancasila yang kita implementasikan," tandasnya. Seperti diketahui sebelumnya, dalam Munas Alim Ulama NU di Kota Banjar, NU merekomendasikan untuk tidak menyebut pemeluk agama selain Islam dengan sebutan kafir. NU menilai, sebutan tersebut memiliki unsur kekerasan teologis.

Parisada Hindu: Usulan NU Hapus Penggunaan Istilah Kafir Menyejukkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bukan-soal-dukungan-parisada-hindu-sowan-jokowi-bahas-hal-ini_m_.jpg" alt="Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3)" width="100%">
<figcaption>Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3). Ketua PHDI Wisnu Bawa Tanaya menegaskan, tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuan tersebut. "Kami tidak bicara soal dukungan, kami bicara soal Nyepi," kata Wisnu ditemui usai pertemuan. Wisnu menjelaskan, dalam pertemuan itu, pihaknya menjelaskan sejumlah rangkaian kegiatan Nyepi. Di antaranya pelaksanaan ritual di Candi Prambanan yang digelar Rabu (6/3). "Kami juga akan melaksanakan dharma Santi-nya, nanti kami akan lakukan di Bali. Tanggal waktunya dari Bapak Presiden, kapan beliau ada waktu untuk lakukan," imbuhnya. Dalam kesempatan itu, kata Wisnu, Presiden juga sempat memberikan pesan. "Pesan Pak Jokowi laksanakan kegiatan ini dengan tertib, aman," tuturnya. Terkait adanya agenda Pilpres bulan April mendatang, secara lembaga PHDI tidak memberikan dukungan pada calon manapun. Hanya saja, pihaknya mengimbau masyarakat untuk aktif menggunakan hak pilihnya. "Kami berharap semuanya bisa hadir dan datang ke TPS," pungkasnya.

Bukan soal Dukungan, Parisada Hindu Sowan Jokowi Bahas Hal Ini

phdi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#phdi

Berita Terkini