<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/uDixi91857GMfNxDeMsvirlDsFxzNdYz4intXjVz-1-1565572563.jpg" alt="Ketua PGRI Kota Surabaya, Agnes Warsiati menyebut pelaksanaan MPLS harus mencerminkan Kota Ramah Anak. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua PGRI Kota Surabaya, Agnes Warsiati menyebut pelaksanaan MPLS harus mencerminkan Kota Ramah Anak. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Surabaya, Agnes Warsiati turut menanggapi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026 yang sedang berlangsung. "Kita sudah rapat bersama dengan Dewan Pendidikan, para pengampu di sekolah, dan pengawa. Kita sepakat agar MPLS mencerminkan Surabaya ramah anak," tutur Agnes kepada JawaPos.com, Kamis (17/7). Sebagai informasi, MPLS tahun ajaran 2025/2026 untuk jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA di Kota Surabaya sudah dimulai sejak Senin (14/7) dan akan berakhir pada Jumat (18/7). MPLS tahun ini mengusung tema "Sekolahku Rumahku, Guruku Orang Tuaku", sejalan dengan visi Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA) dan menekankan pentingnya peran keluarga dalam pendidikan anak. "Surabaya harus bergotong royong dalam mendidik anak. Begitu pula MPLS, harus menyenangkan, sehingga anak berpikir ini loh rumahku, ini loh guruku sebagai pengganti orang tua ku di luar rumah," imbuhnya. Agnes menegaskan, MPLS harus menyenangkan agar anak merasa nyaman. Surabaya sebagai Kota Ramah Anak wajib memastikan setiap siswa merasa diterima dan gembira sejak hari pertama sekolah. "Jadi jangan sampai mereka (anak-anak) tidak senang saat MPLS, karena bagaimanapun Surabaya ini kota ramah anak. Masa pengenalan lingkungan sekolah harus benar-benar membuat anak-anak gembira," seru Agnes. Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh jenjang pendidikan untuk menciptakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang gembira, ramah, dan bebas dari bullying.&nbsp; "Karakter anak-anak ini akan dimulai dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sehingga suasana yang gembira dan nyaman akan membuat siswa betah di sekolah," tutur Eri di Surabaya, Selasa (15/7). &nbsp; Sedangkan pengalaman buruk saat MPLS bisa memicu kurangnya kepercayaan diri siswa. Oleh karena itu, sekolah harus menciptakan suasana penuh kasih, kegembiraan, dan nilai-nilai religius sejak awal. (*)

MPLS 2025/2026 di Surabaya mengusung tema ramah anak, pentingnya peran keluarga dalam pendidikan, dan bebas bullying.

PGRI Surabaya: MPLS Harus Jadi Cermin Kota Ramah Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/2ysW9ApolEJiedo6MENygttmhLNGq0c7AExyBKD9-967114179.jpg" alt="Pelantikan pengurus PGRI Kota Surabaya masa bakti 2025 - 2030. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pelantikan pengurus PGRI Kota Surabaya masa bakti 2025 - 2030. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Agnes Warsiati kembali menjabat Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Surabaya masa bakti 2025 - 2030, setelah dilantik langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Prosesi pelantikan kepengurusan PGRI Kota Surabaya, berlangsung penuh khidmat di Gedung Sawunggaling kawasan Balai Kota Surabaya, serta dihadiri oleh ratusan tenaga pendidik. Agnes menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada Wali Kota Eri Cahyadi, atas komitmennya yang terus mendukung peran dan perjuangan hak tenaga pendidik di Kota Surabaya. &ldquo;Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Walikota Surabaya yang selalu memberikan dukungan, dan terima kasih kepada Ibu Rini yang menerima penganugerahan Ibunda Guru Surabaya,&rdquo; ujar Agnes, Sabtu (12/7). Dalam kesempatan ini, Agnes mengajak seluruh guru di Surabaya untuk terus menjaga integritas dan solidaritas. Pada periode keduanya ini, Agnes akan fokus memperjuangkan undang-undang perlindungan guru. Regulasi ini sudah dalam tahap usulan ke kementerian. &ldquo;Supaya seluruh guru terlindungi saat menjalankan tugas. Apalagi Surabaya ini kan Kota Ramah Anak. Kami akan berjuang untuk guru dan anak-anak,&rdquo; imbuhnya. Bagi Agnes, keberadaan undang-undang perlindungan guru sangat penting. Ia menilai aturan itu dibutuhkan mengingat belakangan, kasus kriminalisasi terhadap guru masih kerap terjadi. &ldquo;Supaya Ibu Bapak Guru kita, ketika dia mengajar, ketika menjalankan tugas itu tidak was-was. Sebab, peran guru dalam mencerdaskan generasi muda sangat vital,&rdquo; seru Agnes. Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi mengapresiasi kerja keras Agnes selama periode pertama. Ia mengaku puas karena selama lima tahun ke belakang, guru-guru di Surabaya kompak untuk menjadikan pendidikan lebih baik. &ldquo;Matur nuwun dengan semangatnya PGRI Surabaya, para guru bisa bersatu dan menjadi luar luar biasa. Bu Agnes terpilih kembali, saya ucapkan selamat, berkah untuk Kota Surabaya," tutur Eri. Ia kemudian menginstruksikan Kepala Dispendik Yusuf Masruh untuk rutin mengadakan pertemuan guru-guru dua bulan sekali. Baik itu perwakilan guru di jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA di Surabaya. Pertemuan ini menjadi wadah diskusi bersama antara guru dan Pemkot dalam membuat program pendidikan. "Yang saya harapkan pada 2026, guru-guru bisa semakin sejahtera, karena guru ini tanpa tanda jasa," tukas Eri. Berikut Kepengurusan PGRI Kota Surabaya masa bakti 2025 - 2030: - Ketua : Agnes Warsiati - Wakil Ketua I : Akhmat Suharto - Wakil Ketua II : Matrai Faridhin - Wakil Ketua III: Sutrisno - Sekretaris : Sutrisno - Wakil Sekretaris : Eko Julistiono - Bendahara : Sutiana - Wakil Bendahara : Denok Ribut. (*)

Agnes Warsiati dilantik kembali sebagai Ketua PGRI Kota Surabaya, berkomitmen untuk perlindungan dan kesejahteraan guru.

Agnes Warsiati Kembali Pimpin PGRI Surabaya, Fokus Perjuangkan UU Perlindungan Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/ppdb-surabaya-700474581-792145733.jpg" alt="Ilustrasi PPDB jalur Zonasi di Kota Surabaya. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPDB jalur Zonasi di Kota Surabaya. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persentase jalur prestasi dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) Surabaya tahun 2025 meningkat. Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Surabaya. Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati menuturkan, usulan peningkatan jalur prestasi ini telah diajukan sejak dua tahun lalu ke Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya bersama Dewan Pendidikan dan PGRI. Tujuannya untuk mengurangi porsi jalur zonasi. "Dua tahun lalu, Dispendik memang berencana mengurangi jalur zonasi. Namun, usulan tersebut belum disetujui," ungkap Agnes. Barulah tahun ini, kebijakan tersebut akhirnya diterapkan, sembari menunggu diberlakukannya tes TKA (Tes Kompetensi Akademik). Tahun ini, di jenjang SMP prosentase jalur prestasi mencapai 35 persen. "Lebih tinggi dari tahun lalu," tambahnya. Agnes menambahkan, peningkatan jalur prestasi diharapkan mampu mendorong peningkatan kompetensi siswa. "Dengan penambahan jalur prestasi, diharapkan kompetensi siswa akan berkembang dengan baik," jelasnya. Disamping itu, juga akan meningkatkan semangat para guru dalam berkompetisi dan meningkatkan kualitas pendidikan. "PGRI Surabaya optimistis kebijakan ini akan berdampak positif bagi mutu pendidikan di Surabaya." Dari informasi yang diperoleh, jalur prestasi di SMP terbagi menjadi penilaian menggunakan nilai rapor sekolah, prestasi lomba akademik, dan non akademik, serta penghafal kitab suci.

PGRI Surabaya mendukung kebijakan peningkatan jalur prestasi dalam penerimaan murid baru untuk tahun 2025.

PGRI Optimistis Peningkatan Jalur Prestasi di SPMB 2025 Dapat Tingkatkan Kompetensi Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/sekolah-SD.jpg" alt="PENGATURAN JADWAL PULANG SEKOLAH: Sejumlah siswa SDN Ketintang 1, Surabaya, memberi salam kepada kepala sekolah dan guru sebelum mereka pulang, Jumat (7/10). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENGATURAN JADWAL PULANG SEKOLAH: Sejumlah siswa SDN Ketintang 1, Surabaya, memberi salam kepada kepala sekolah dan guru sebelum mereka pulang, Jumat (7/10). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebutuhan pegawai, baik berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), cukup banyak. Pemkot pun menyiapkan perekrutan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu yang paling banyak adalah guru.  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya mencatat Surabaya membutuhkan 1.256 guru. Banyak posisi yang bakal kosong karena sudah pensiun. Jika tidak segera diisi, itu bakal menyulitkan banyak pihak.  Salah satunya, guru kelebihan beban kerja. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, saat ini aturan perekrutan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya sudah keluar. Dia menyebut segala persiapan sedang dilakukan.  Tinggal tunggu waktu dan penyelarasan aturan agar rekrutmen bisa segera berjalan. ”Soal jumlahnya banyak ya. Yang pasti, guru nanti yang dibutuhkan paling besar,’’ ujarnya.  Di sisi lain, Eri memastikan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan menghapus tenaga kontrak untuk ke depannya. Menurut dia, tenaga kontrak membantu kinerja pemkot. Jika mengandalkan ASN, jumlahnya tidak cukup. Tentu jika tidak ada tenaga kontrak, pelayanan publik tak bisa berjalan maksimal.  Dia menambahkan, yang ada nanti adalah penyesuaian pekerjaan yang dikecilkan ruang lingkupnya sesuai kebutuhan Pemkot Surabaya. Saat ini mekanismenya masih dirembukkan bersama Universitas Airlangga. Termasuk besaran gaji ideal yang bakal dibayarkan.  ”Kalau tidak ada tenaga kontrak, keter awak dewe. Kedua, tenaga kontrak tidak ada, tambah wakeh lakan wong Suroboyo nganggur. Jadi, insya Allah tenaga kontrak nggak dihapus, rek,” katanya.  Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati mengatakan bahwa kondisi Surabaya yang masih membutuhkan guru benar adanya. Faktornya banyak. Ada yang sudah purnatugas, meninggal, atau sakit. Masalah lainnya yang dihadapi adalah aturan yang melarang perekrutan guru honorer mulai tahun depan. Praktis perekrutan tenaga pendidik itu harus melalui mekanisme PPPK.  ”Sekarang sudah banyak guru yang mengeluhkan kelebihan beban kerja. Yang biasanya hanya meng-handle satu kelas kini harus memegang dua kelas,’’ ujarnya.  Jika jangka pendek, Agnes menyebut hal itu bukan masalah besar. Karena guru juga manusia, dia mengkhawatirkan guru bakal mencapai batas maksimal jika masalah itu berlarut-larut. Akibatnya, pembelajaran yang disampaikan kepada murid tidak maksimal.  ”Kami sudah bahas dan duduk bersama dengan BKPSDM. Prinsipnya, kami mendorong agar PPPK ini benar-benar untuk pemenuhan kebutuhan guru. Jika program 1 juta guru bisa terpenuhi, saya kira kebutuhan guru di Surabaya akan cukup,’’ katanya.  Agnes menambahkan, saat ini melalui PGRI pihaknya akan terus mendorong agar proses tersebut bisa dipercepat. Data kebutuhan guru pun sudah disodorkan.  KEKURANGAN PEGAWAI JANGAN GANGGU LAYANAN  - Pada 2022, total ada 12.253 pegawai.  - Menurun 2.227 orang dari 2018 yang mencapai 14.480 orang.  - Rata-rata per tahun ada 700–800 orang yang purnatugas.  - Salah satu penyebab kurangnya ASN adalah moratorium CPNS 2020.  - Tenaga kontrak tetap dipertahankan dengan perubahan mekanisme sesuai objek pekerjaan.

Surabaya Butuh Banyak Guru, Pemkot Siapkan Pendaftaran CPNS dan PPPK

PGRI Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PGRI Surabaya

Berita Terkini

PGRI Surabaya: MPLS Harus Jadi Cermin Kota Ramah Anak

Agnes Warsiati Kembali Pimpin PGRI Surabaya, Fokus Perjuangkan UU Perlindungan Guru

PGRI Optimistis Peningkatan Jalur Prestasi di SPMB 2025 Dapat Tingkatkan Kompetensi Siswa

Surabaya Butuh Banyak Guru, Pemkot Siapkan Pendaftaran CPNS dan PPPK

Download Aplikasi JawaPos.com