<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/WhatsApp-Image-2025-08-18-at-214358-1677728435.jpg" alt="PGRI sesalkan pernyataan Menteri Keuangan yang menyatakan profesi guru sebagai beban negara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PGRI sesalkan pernyataan Menteri Keuangan yang menyatakan profesi guru sebagai beban negara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kualitas pendidikan Indonesia menjadi salah satu yang dipersoalkan. Jawaban negara nyaris selalu sama, ganti kurikulum sebagai solusi. Padahal, persoalan mendasar pendidikan bukan terletak pada dokumen kurikulum, melainkan pada kekacauan tata kelola guru. Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya menyatakan, Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan Indonesia kekurangan lebih dari 1,3 juta guru, terutama akibat gelombang pensiun yang tidak diimbangi rekrutmen cepat dan terencana karena moratorium pengangkatan Guru. &rdquo;Kekosongan guru di sekolah-sekolah negeri kerap dibiarkan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Seolah absennya guru bukan masalah serius bagi hak belajar murid untuk mendapatkan pengalaman belajar. Ironisnya, negara seolah terbiasa dengan situasi darurat ini,&rdquo; papar Wijaya. <h3>Guru Diurus Banyak Lembaga, tapi Tak Ada yang Bertanggung Jawab Penuh</h3> Menurut dia, urusan guru tercecer di banyak tangan. Ada kementerian, lembaga teknis, pemerintah daerah, hingga badan kepegawaian. Dia menjelaskan, di tingkat pusat, pengelolaan guru hanya ditangani setingkat direktorat jenderal GTK. Di daerah, keputusan sering tersandera keterbatasan fiskal dan tarik-menarik birokrasi. &rdquo;Akibatnya, tidak ada satu pun institusi yang benar-benar bertanggung jawab penuh atas nasib guru nasional dari hulu ke hilir yang memang perlu untuk dibenahi,&rdquo; terang Wijaya. &rdquo;Kita bisa melihat dampaknya sangat nyata, guru pensiun tidak segera diganti. Sekolah menambal kekosongan dengan guru honorer bergaji minim, karir guru tidak pasti dan kerap diskriminatif, perlindungan hukum guru lemah, kriminalisasi mudah terjadi,&rdquo; imbuh dia. Wijaya mengatakan, kebijakan guru tumpang tindih dan kontradiktif. Mulai dari masalah seragam terjadi tumpang tindih antara Kemendagri dan BKN perihal waktu penggunaan batik Korpri. &rdquo;Dalam kondisi seperti ini, wajar jika profesi guru makin tidak menarik bagi generasi muda. Negara membutuhkan guru berkualitas, tetapi justru gagal menciptakan sistem yang memuliakan, mensejahterakan dan melindungi profesi guru,&rdquo; tandas Wijaya. <h3>Mengapa Badan Guru Nasional Mendesak Dibentuk</h3> Usul Pengurus Besar PGRI tentang pembentukan Badan Khusus Guru, menurut dia, sesungguhnya bukan tuntutan berlebihan. Melainkan jawaban rasional atas kegagalan sistemik yang sudah berlangsung lama. Selama ini, lanjut Wijaya, negara terlalu percaya bahwa persoalan guru bisa diselesaikan dengan regulasi parsial dan kebijakan sektoral. Fakta di lapangan membuktikan sebaliknya. &rdquo;Oleh karena itu, badan diperlukan karena kebijakan guru terlalu terfragmentasi dan membutuhkan satu komando nasional. Data guru tidak terintegrasi antar K/L, membuat perencanaan selalu meleset dari kebutuhan riil,&rdquo; jelas Wijaya. Padahal dia menambahkan, ada data pokok pendidikan (DAPODIK) yang memiliki basis data lengkap tentang guru (tempat tugas, kualifikasi akademik, kualifikasi sertifikat pendidik, dll). Perlindungan profesi guru nyaris tidak sistematis. Sehingga guru bekerja dalam rasa cemas. &rdquo;Hadirnya Permendikdasmen No. 4 tahun 2026 selalu menyisakan kehampaan implementasi di lapangan. Belum lagi pengelolaan karier dan distribusi guru tidak adil, terutama bagi honorer dan daerah 3T. Tanpa lembaga khusus setingkat nasional yang kuat, reformasi pendidikan hanya akan berputar-putar di permukaan,&rdquo; ungkap Wijaya. <h3>Kurikulum Boleh Berubah, tapi Guru Tidak Bisa Diabaikan</h3> Wijaya menegaskan, negara perlu jujur mengakui, sebanyak apa pun kurikulum diubah, hasilnya tidak akan signifikan jika gurunya kelelahan, tidak aman, dan tidak dihargai. Pendidikan adalah kerja manusia, bukan sekadar sistem administrasi. Guru sebuah profesi, menurut dia, bukan cukup dengan label pahlawan tanpa tanda jasa yang dibalut dengan narasi pengabdian. Guru harus bermartabat, sejahtera dengan adanya pendapatan minimal dan terlindungi. &rdquo;Bonus demografi yang sering dibanggakan justru bisa berubah menjadi bencana jika negara gagal memastikan ketersediaan guru yang profesional, sejahtera dan terlindungi. Tanpa guru, ruang kelas hanyalah bangunan kosong; tanpa guru yang bermartabat, sekolah kehilangan ruhnya,&rdquo; ucap Wijaya. Ujian Keberpihakan Negara Dia menyatakan, badan khusus guru adalah ujian keberanian politik negara. Apakah negara benar-benar berpihak pada guru sebagai subjek utama pendidikan, atau terus menjadikan guru sebagai objek kebijakan yang berubah-ubah? Dan acapkali disajikan dengan kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah sebenarnya. &rdquo;Selama ini guru diagungkan dalam pidato peringatan hari Guru, tetapi diabaikan dalam kebijakan. PGRI telah membuka jalan dengan usulan konkret dan rasional. Kini, giliran negara menjawab: berani membenahi akar masalah, atau terus mengulang kesalahan lama dengan wajah kebijakan baru?&rdquo; tandas Wijaya. Jika pendidikan ingin maju, generasi emas 2045 hadir, lanjut dia, guru harus dimuliakan, disejahterakan dan dilindungi dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Bila guru ingin dimuliakan, negara wajib menghadirkan sistem dan lembaga yang melindungi serta memberdayakan mereka. &rdquo;Badan khusus Guru menjadi pilihannya,&rdquo; ucap Wijaya.

PB PGRI usulkan pembentukan Badan Khusus Guru sebagai jawaban rasional atas kegagalan sistemik pendidikan yang sudah berlangsung lama

Wakil Sekjen PGRI: Darurat Guru Nasional, Saatnya Negara Menghadirkan Badan Guru Nasional!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/IMG-20251230-WA0039-3717307279.jpg" alt="Ribuan guru yang tergabung dalam PGRI Kabupaten Ponorogo menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Ponorogo&ndash;Magetan, Selasa (30/12). (Prastyo/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ribuan guru yang tergabung dalam PGRI Kabupaten Ponorogo menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Ponorogo&ndash;Magetan, Selasa (30/12). (Prastyo/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Ponorogo mengadakan aksi solidaritas. Aksi di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur itu menolak kebijakan mutasi kepala sekolah. Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas somasi yang sebelumnya dilayangkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kabupaten Ponorogo kepada Gubernur Jawa Timur pada 2 Desember 2025. Ketua LKBH PGRI Ponorogo Thohari mengatakan, aksi digelar sebagai bentuk penegasan tuntutan agar gubernur meninjau kembali kebijakan mutasi kepala SMK Negeri 1 Ponorogo, Katenan. Mereka menilai mutasi itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. &rdquo;Aksi ini merupakan tindak lanjut dari somasi yang kami sampaikan sebelumnya. Kami menuntut pemenuhan tuntutan tersebut,&rdquo; kata Thohari seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, mutasi terhadap Katenan dinilai melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur masa jabatan kepala sekolah minimal 2 tahun sebelum dapat dipindahtugaskan. &rdquo;Yang bersangkutan baru menjabat sekitar lima bulan lebih. Ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga kami meminta agar jabatan tersebut dikembalikan,&rdquo; tandas Thohari. Dalam aksi tersebut, PGRI Ponorogo juga menyerahkan somasi kedua kepada Gubernur Jawa Timur dengan tenggat waktu 14 hari sejak tanggal aksi. &rdquo;Apabila dalam batas waktu tersebut tidak ada respons, kami akan menempuh langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,&rdquo; beber Thohari. Selain itu, PGRI Ponorogo juga berencana melaporkan dugaan pelanggaran aturan tersebut kepada kementerian terkait apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti. Sebelum menggelar aksi, ribuan guru melakukan long march dari Lapangan Batalyon Kodim 0802/Ponorogo menuju Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Ponorogo&ndash;Magetan.

Ribuan guru yang tergabung dalam PGRI Kabupaten Ponorogo mengadakan aksi solidaritas menolak kebijakan mutasi kepala sekolah

Ribuan Guru Ponorogo Tolak Mutasi Kepala Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/07/tvE2loXAuGv3ZNzV8IId0YPcmG9nd5JnnNiRut93-1-2755298969.jpg" alt="Ketua PGRI Kabupaten Gresik Beri Avita Prasetya memberangkatkan 750 guru jalan sehat di SMPN 20 Gresik Sabtu (6/12). (GALIH WICAKSONO/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua PGRI Kabupaten Gresik Beri Avita Prasetya memberangkatkan 750 guru jalan sehat di SMPN 20 Gresik Sabtu (6/12). (GALIH WICAKSONO/ JAWA POS)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Kebomas mengajak para guru menjaga kesehatan untuk menunjang pendidikan. Sabtu (6/12), para pengajar jenjang SD, SMP hingga SMA se-Kecamatan Kebomas jalan sehat bersama dalam peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80. Kegiatan itu diawali senam bersama di halaman SMPN 20 Gresik. Setelah senam 750 guru itu kemudian memulai jalan sehat sejauh 5 kilometer. Selain menjaga kebugaran tubuh, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat silaturahmi dan solidaritas antarpendidik di wilayah Kebomas. Rangkaian acara semakin meriah dengan sejumlah penampilan dan agenda sosial, di antaranya drumband, tari kolosal, paduan suara, dan atraksi pasus paskibraka dari siswa yang menampilkan kedisiplinan dan kekompakan. Tidak hanya hiburan, kegiatan ini juga diisi dengan santunan anak yatim. Selain itu juga diberikan Anugerah Guru Prima kepada guru-guru berprestasi dan berdedikasi untuk memajukan pendidikan di Kota Pudak. Ketua PGRI cabang Kebomas Djoemadi menyampaikan bahwa jalan sehat dan rangkaian kegiatan lainnya merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi para pendidik sekaligus sarana menumbuhkan kebersamaan. &ldquo;Guru adalah garda terdepan pendidikan. Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan kebersamaan, semangat hidup sehat, dan kegembiraan bagi seluruh pendidik,&rdquo; ujarnya. Ketua PGRI Kabupaten Gresik Beri Avita Prasetya mengatakan bahwa kekompakan guru menjadi modal penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik. &ldquo;PGRI menjadi rumah besar bagi guru. Kebersamaan seperti ini akan memperkuat profesionalisme dan semangat berinovasi guna mewujudkan pendidikan yang unggul,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/016917784/target-masuk-3-besar-dengan-minimal-80-emas-di-sea-games-2025-realistis-atau-angan-angan-semata">Target Masuk 3 Besar dengan Minimal 80 Emas di SEA Games 2025, Realistis atau Angan-angan Semata?</a>&nbsp; Mengusung tema &ldquo;Guru Hebat, Indonesia Kuat&rdquo;, PGRI Cabang Kebomas berharap peringatan tahun ini menjadi pendorong bagi seluruh pendidik untuk terus meningkatkan kualitas, memperkuat kolaborasi, dan berkontribusi mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.&nbsp;

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Kebomas mengajak para guru menjaga kesehatan untuk menunjang pendidikan.

Peringati HUT PGRI dengan Jalan Sehat di Gresik, Ketua PGRI Kebomas: Guru adalah Garda Terdepan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/04f49cff-04b7-4d87-8c51-54a6609638bb-356247284.jpg" alt="Ni Ketut Suparmi, guru kesenian di SMP Negeri 1 Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ni Ketut Suparmi, guru kesenian di SMP Negeri 1 Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mengajar di daerah yang dikenal sebagai 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) bukan halangan untuk berprestasi. Hal ini dibuktikan Ni Ketut Suparmi, seorang guru kesenian di SMP Negeri 1 Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berhasil meraih juara dua Guru Berdedikasi di Daerah 3T Tingkat SMP yang diselenggarakan PGRI Pusat. Kemenangan ini bukan diraih secara instan, melainkan berkat portofolio dan dedikasi mengajar yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Guru seni budaya ini berhasil membimbing murid-muridnya meraih sederet prestasi membanggakan. <h3>Kunci Kemenangan: Portofolio Prestasi Seni dan Ilmiah</h3> Ni Ketut Suparmi, yang akrab disapa Parmi, menjelaskan bahwa persiapan yang dia lakukan tergolong singkat. Namun, kunci kemenangannya adalah kelengkapan dokumen dan karya-karya terbaik yang sudah dimiliki. Kompetisi ini menuntut portofolio yang matang. &rdquo;Yang kemarin itu kita ikut guru berdedikasi di daerah 3T gitu. Itu dari PGRI yang adakan dari PGRI Pusat. Dan kita dipilih juara II,&rdquo; jelas Bu Parmi. Portofolio yang diajukan mencakup berbagai aspek, mulai dari prestasi siswa hingga karya ilmiah pribadi. Salah satu kekuatan utama Bu Parmi adalah konsistensinya dalam membawa siswa meraih gelar juara. &rdquo;Nah kebetulan kita kalau di SMP itu kemarin di Lombok Utara setiap ada Lombok Festival Seni itu selalu dapat juara satu gitu untuk mewakili Lombok Utara ke Provinsi,&rdquo; terang Bu Parmi. Selain itu, dia juga memiliki rekam jejak yang solid dalam pengembangan diri dan karya ilmiah. &rdquo;Sama dengan karya ilmiah yang sesuai dengan diminta itu. Kita sebagai guru dulu kan diwajibkan untuk membuat karya ilmiah,&rdquo; kata Bu Parmi. <h3>Terapkan Strategi Mengajar: Tes Diagnostik di Awal, Baru Tentukan Metode Mengajar</h3> Sebagai guru seni budaya, Parmi menerapkan pendekatan mengajar yang sangat fleksibel. Dia menyadari bahwa tidak semua siswa dapat memahami materi dengan satu metode saja. Inovasi metode menjadi kunci agar pembelajaran seni selalu menarik dan mendalam. &rdquo;Jadi setiap menghafal itu punya trik tersendiri untuk pendekatan terhadap anak-anak. Tadi kita kalau dengan pendekatan yang satu anak-anaknya belum mampu untuk di pertemuan berikutnya kita ganti lagi gitu,&rdquo; ungkap Bu Parmi. Pendekatan ini dikenal sebagai tes diagnostik awal, yang bertujuan menyesuaikan materi dengan karakteristik siswa. &rdquo;Jadi harus pintar-pintar memilih metode gitu ya. Benar harus tetap belajar. Jadi intinya belajar dan belajar gitu,&rdquo; tutur Bu Parmi. Dia mencoba berbagai media, dari video hingga praktik langsung, dan menggabungkannya saat dibutuhkan. &rdquo;Nah kemudian kita coba dulu dengan video. Nah dengan video itu anak-anak lebih senang tapi ada juga yang main-main. Kita coba lagi dengan yang buku. Ternyata yang buku itu anak-anak banyak yang agak susah baca gitu. Jadi lebih kesulitan lagi. Ya kita padukan akhirnya,&rdquo; ucap Bu Parmi. <h3>Harapan di Hari Guru: Perlindungan dan Keterlibatan Keluarga</h3> Di tengah perayaan Hari Guru, Parmi menyoroti tantangan yang masih dihadapi para pendidik di Indonesia, termasuk perlunya dukungan dan perlindungan yang lebih kuat dari pemerintah. Dia menekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya guru. &rdquo;Ke depannya kita harapkan semua unsur yang ikut terlibat dalam pendidikan ini. Terutama dalam pendidikan keluarga. Itu yang menjadi mentor utama keberhasilan pendidikan,&rdquo; tandas Parmi. Selain itu, Parmi berharap pemerintah dapat lebih mengayomi guru, terutama dengan adanya payung hukum yang melindungi mereka dari perlakuan tidak adil. <h3>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/016875883/perjuangan-guru-lewat-parlemen-kawal-ruu-sisdiknas">Perjuangan Guru lewat Parlemen, Kawal RUU Sisdiknas</a></h3> &rdquo;Saat ini ada UU Perlindungan Anak. Jadi ada juga dong undang-undang yang melindungi guru. Jadi kita tidak merasa waswas,&rdquo; ucap Parmi. <h3>Daftar pemenang guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berdedikasi di daerah 3T memperingati HUT ke-80 PGRI dan HGN 2025</h3> Pemenang Guru Berdedikasi di Daerah 3T Tingkat SD/MI Arini Wahyuni S.Pd TK tunas harapan Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Sumsel Pemenang Guru Berdedikasi di Daerah 3T Tingkat SD/MI 1 Fia Afriani, M.Pd.Gr. SDN 18 Simalegi Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat 2 Rusna 083168428975 SD Negeri 26 Krui Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Pemenang Guru Berdedikasi di Daerah 3T Tingkat SMP/MTs 1 Providentia Hulu, S.Pd. SMP Negeri 2 Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara 2 Ni Ketut Suparmi, S.Pd, M.Pd. SMP Negeri 1 Tanjung Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat 3 Martina Fuatsani Zebua SMP Negeri 5 Gido Kabupaten Nias, Sumatera Utara Pemenang Guru Berdedikasi di Daerah 3T Tingkat SMA/MA/SMK/SMAK 1 Sufryio Simatupang, S.Pd.,Gr. SMA Negeri 1 Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara&nbsp; 2 Juwita Lumban Raja, S.Pd. SMK N 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara 3 Obed Lepa Saba Kulla, S.Pi., M.Pi. SMK Negeri 1 Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur Pemenang Guru Berdedikasi di Daerah 3T Tingkat SLB 1 Kela Restiar Parassari SLB Negeri Pesisir Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung &nbsp;Pemenang Kepala Sekolah Berdedikasi di Daerah 3T 1 Torine Rambu Baba Ama, S.Pd., Gr. SMP Negeri 3 Mamboro Sumba Tengah, NTT 2 Mazhar, M.Pd. SD Negeri 4 Sambik Bangkol Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat 3 Nofik Afriko, S.PdI., M.M SMAN 2 Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Pemenang Pengawas Sekolah Berdedikasi di Daerah 3T 1 Aprida, M.Pd. Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 2 Albertina Natara, S.Pd. Dinas Pendidikan Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

Mengajar di daerah yang dikenal sebagai 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) bukan halangan untuk berprestasi.

Kisah Inspiratif Ni Ketut Suparmi Sabet Juara Nasional, Guru Berdedikasi di daerah 3T Lombok Utara NTB

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/4d2279bb-ac3c-49fd-8a0d-1c433f688c7e-2097379864.jpg" alt="Guru memberikan materi tentang literasi digital kepada siswa. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi tentang literasi digital kepada siswa. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Setiap 25 November, bangsa Indonesia diajak merenungi perjalanan panjang, atas dedikasi guru membentuk masa depan tanpa pernah meminta balasan. Momentum Hari Guru Nasional bukan hanya sekadar peringatan, melainkan pengingat bahwa kemajuan bangsa bertumpu pada sosok yang kerap disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief menegaskan komitmennya terhadap perjuangan peningkatan martabat guru. Profesi guru bukan sekadar objek kebijakan, melainkan pengalaman hidup. Sebab, dirinya tumbuh dalam dunia pendidikan. &rdquo;Sebagai seseorang yang mengabdikan diri dalam dunia pendidikan, saya memahami secara langsung betapa beratnya perjuangan guru. Perjuangan itu tidak boleh dibalas dengan penghargaan yang seadanya,&rdquo; kata Habib Syarief dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional, Selasa (25/11). Sebagai bagian dari Panitia Kerja RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Habib Syarief terjun langsung dalam upaya merumuskan satu payung hukum pendidikan yang lebih kokoh dan terintegrasi. RUU ini disiapkan dalam menyempurnakan tiga undang-undang penting, di antaranya UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi. Targetnya bukan sekadar merapikan aturan, tetapi menciptakan sistem pendidikan yang lebih progresif dan menjawab tantangan zaman. Legislator Fraksi PKB itu menyoroti frasa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dalam draf RUU yang dinilai memiliki potensi melemahkan penghargaan negara terhadap profesi guru. Jika standar kesejahteraan guru hanya ditempatkan di atas kebutuhan minimum, itu seolah-olah negara hanya wajib memastikan guru tidak hidup miskin. &rdquo;Ini sangat tidak layak untuk profesi yang membentuk karakter dan intelektualitas bangsa,&rdquo; tegas Habib Syarief. Dia menilai frasa tersebut harus diubah menjadi penghasilan yang layak di atas kebutuhan minimum. Dia menekankan, penambahan kata layak merupakan penegasan filosofis dan yuridis bahwa bangsa Indonesia wajib menghargai guru secara bermartabat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar Selain isu kesejahteraan, Habib Syarief juga menyoroti rumusan pasal tentang tugas tambahan guru yang dinilai sangat berisiko. &rdquo;Tanpa batasan yang jelas, tugas tambahan bisa menjadi celah untuk membebani guru dengan tugas non pedagogis yang menggerus esensi profesi mereka,&rdquo; tandas Habib Syarief. Menurut dia, frasa tersebut harus dipertegas agar tidak berdampak pada hilangnya fokus guru dalam pembelajaran dan minimnya kesempatan mereka melakukan pengembangan profesional. Pada momentum Hari Guru, Habib Syarief mengajak seluruh masyarakat untuk menundukkan kepala dan memberikan penghormatan kepada seluruh guru di pelosok Nusantara. &rdquo;Mereka adalah pelita yang tidak pernah padam. Tanpa guru, tidak ada masa depan bangsa,&rdquo; tutur Habib Syarief. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa perjuangan memperbaiki nasib guru bukan sekadar agenda politik, tetapi amanah moral setiap anak bangsa. &rdquo;Saya berjanji, perjuangan untuk menempatkan guru pada posisi paling terhormat akan terus saya emban dengan seluruh jiwa dan raga. Masa depan Indonesia tidak akan gemilang tanpa guru yang sejahtera, dihormati, dan diberdayakan secara penuh,&rdquo; imbuh Habib Syarief. Sementara itu, pengamat pendidikan Dharmaningtyas mengingatkan pembentukan RUU Sisdiknas harus disusun secara komprehensif. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi mereka yang berprofesi sebagai guru dan tenaga pendidik. Sebab, draf revisi undang-undang Sisdiknas masih menyimpan banyak ketidakjelasan, mulai dari tata kelola pendidikan, peran kementerian, hingga jaminan perlindungan bagi tenaga pendidik. &rdquo;Sejak 2010 saya sudah mendorong revisi UU Sisdiknas karena ada pasal-pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Namun hingga kini masih banyak masalah yang belum tersentuh, termasuk hubungan pendidikan dengan kebudayaan dan posisi pesantren,&rdquo; ujar Dharmaningtyas. Upaya mengkodifikasi beberapa undang-undang menjadi satu regulasi besar dalam UU Sisdiknas justru berisiko mengabaikan aspek fundamental. Dharmaningtyas mengingatkan bahwa sejumlah regulasi terkait pendidikan memiliki karakter khusus dan tidak dapat disederhanakan begitu saja. Misalnya Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, hingga Undang-Undang Kebudayaan. Dia tak memungkiri, guru masih merasa khawatir hadirnya RUU Sisdiknas. Mereka cemas hak dan tunjangan profesi yang selama ini dilindungi oleh undang-undang dapat melemah apabila kelak hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). &rdquo;Kalau hak guru hanya diatur lewat PP, kekuatan hukumnya tentu tidak sekuat undang-undang,&rdquo; tegas Dharmaningtyas. Selain persoalan hak guru, Dharmaningtyas juga menyoroti kerumitan tata kelola pendidikan nasional yang melibatkan banyak kementerian. Dia menilai, keberadaan berbagai kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Sosial kerap membuat regulasi tumpang tindih. &rdquo;Semakin banyak kementerian ikut mengatur, pendidikan kita makin sulit maju,&rdquo; papar Dharmaningtyas.

Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief menegaskan komitmennya terhadap perjuangan peningkatan martabat guru

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Guru jadi Motor Penggerak Masa Depan Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/4fa9528d-6365-4b98-825f-288aa1c6c5f5-396055405.jpg" alt="Guru saat memberikan materi di ruang kelas. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Guru saat memberikan materi di ruang kelas. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perumusan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) 2025 masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). LKBH Nasional PB PGRI menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses tersebut PGRI tetap berkeinginan agar RUU Sisdiknas sebagai UU omnibus law yang menyatukan berbagai aturan sebelumnya. PGRI meminta agar hak-hak guru dan dosen, khususnya terkait tunjangan profesi, tetap dipertahankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dia menjelaskan, tunjangan prestasi terlalu rumit. Barometernya sulit ditentukan, nilainya bisa berbeda-beda, dan itu akan menyulitkan. Sedangkan tunjangan profesi jelas. Sebab, kesejahteraan guru harus menjadi pijakan utama. &rdquo;Tapi yang terpenting, hak guru dan dosen tetap dihargai negara melalui tunjangan profesi sebesar minimal satu kali gaji pokok setiap bulannya,&rdquo; ujar Ketua LKBH Nasional PB PGRI Abdul Waseh Hasas. Dia menyatakan, PGRI menolak wacana perubahan tunjangan profesi menjadi tunjangan berdasar prestasi. Menurut dia, sistem tunjangan berbasis prestasi justru berpotensi menimbulkan kerumitan dan ketidakpastian besaran tunjangan bagi guru dan dosen. Menurut dia, pembangunan pendidikan tidak hanya bicara soal kurikulum atau metodologi, tetapi harus menyentuh aspek sumber daya manusia. Terutama kesejahteraan tenaga pendidik. &rdquo;Tidak mungkin sistem pendidikan bisa berjalan maksimal tanpa memperhatikan kesejahteraan guru,&rdquo; tandas Abdul Waseh Hasas. Dengan sikap tegas ini, lanjut dia, PGRI berharap suara guru dan dosen di seluruh Indonesia benar-benar didengar dalam proses legislasi. Sehingga kesejahteraan dan martabat profesi pendidik tetap terjamin dalam UU Sisdiknas 2025. Hal senada disampaikan Wasekjen PB PGRI Wijaya. Narasi keberpihakan kepada guru jangan selalu indah dipidatokan tetapi tidak ada keberpihakan di kebijakan dan implementasi di lapangan. Sebagai Guru yang telah menjalankan profesinya genap 20 tahun, Wijaya berharap RUU Sisdiknas yang masuk Prolegnas bisa menjadi bukti bahwa guru merupakan profesi yang menjadi pilar penyangga negara. &rdquo;Karena guru bermartabat, profesional, terlindungi, dan sejahtera, tidak bisa ditawar lagi,&rdquo; ucap Wijaya.

PGRI komitmen mengawal RUU Sisdiknas, berkeinginan agar sebagai UU omnibus law yang menyatukan berbagai aturan sebelumnya

Perjuangan Guru lewat Parlemen, Kawal RUU Sisdiknas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/WhatsApp-Image-2025-11-25-at-075815-3054708023.jpg" alt="Sejumlah siswa SDN Ketintang 1, Surabaya, memberi salam kepada guru. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa SDN Ketintang 1, Surabaya, memberi salam kepada guru. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;HUT ke-80 PGRI dan HGN 2025 bukan sekadar perayaan simbolik dan seremonial tahunan. Ini adalah panggilan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan komitmen dalam memperkuat profesi guru dengan perlindungan hukum, status kerja yang adil, dan kesejahteraan yang nyata mewujudkan amanah UUD Dasar 1945 dan UU Guru dan Dosen. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya, memartabatkan, melindungi, dan menyejahterakan guru, bukan semata kewajiban moral. Tapi investasi strategis dan kewajiban negara hadir bagi kualitas pendidikan. Sebab, lanjut dia, guru yang sejahtera lebih mampu fokus pada pengajaran, inovasi pembelajaran, dan pembinaan karakter murid. Beberapa masalah prioritas di lapangan yang harus diperhatikan, distribusi guru masih banyak daerah terutama 3T yang kekurangan guru, sementara kota besar sudah relatif padat. Ketimpangan ini menurut Wijaya, menghambat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Beban administratif, banyak guru harus menghabiskan waktu untuk urusan administratif, laporan, dan aplikasi digital, yang mengurangi waktu dan energi untuk mengajar. &rdquo;Pelatihan dan sertifikasi, transformasi PPG (Pendidikan Profesi Guru) terus dilakukan, tetapi penyerapan lulusan dan penyebaran sertifikasi pendidik belum merata. Komunikasi sekolah dengan orang tua, diperlukan kode etik dan prosedur untuk menangani konflik, terutama dalam era digital di mana segala isu bisa cepat viral tanpa melihat fakta dan kondisi penyebab di lapangan,&rdquo; terang Wijaya. <h3>Negara Harus Hadir dengan Komitmen Nyata Bukan Sekadar Gimik</h3> Mengingat momen HUT ke-80 PGRI dan HGN 2025, menurut Wijaya, beberapa langkah strategis sangat penting. Di antaranya, DPR dan pemerintah pusat mendorong pembahasan, memasukan ke dalam Prolegnas dan pengesahan UU Perlindungan Guru. &rdquo;Ini bukan sekadar perlindungan administratif, melainkan jaminan profesional dan hukum. Pemerintah Daerah, tingkatkan kuota PPPK guru, khususnya di wilayah yang masih kekurangan. Pastikan SK terbit tepat waktu dan penempatan guru sesuai kebutuhan wilayah,&rdquo; tandas Wijaya. Sekolah dan dinas pendidikan di daerah, lanjut dia, membentuk mekanisme internal untuk perlindungan guru dari penyelesaian konflik dengan murid/orang tua, hingga perlindungan terhadap pelecehan digital. Masyarakat dan orang tua harus menjadikan guru sebagai mitra, bukan lawan. &rdquo;Hargai kontribusi guru dan pahami bahwa beban mengajar di zaman modern semakin kompleks. PGRI sendiri selalu berkomitmen memperkuat advokasi untuk guru, dampingi kasus, dan dorong kode etik profesi dengan standar nasional dilandasi semangat solidaritas,&rdquo; ucap Wijaya. Mari Rayakan HUT ke-80 PGRI dan HGN 2025 dengan Tindakan Nyata Guru adalah jantung sistem pendidikan. Jika ingin pendidikan Indonesia maju, semua pihak harus memastikan guru merasa aman, dihargai, dimartabatkan, disejahterakan dan dilindungi. Ketika guru kuat, sekolah bisa jadi tempat transformasi bertumbuh dan berkembang murid yang berdimensi 8 profil lulusan. Dari tangan Guru dan proses pendidikan kolaboratif lahirlah generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman di 2045. &rdquo;Mari buktikan bahwa perayaan HUT ke-80 PGRI adalah awal dari reformasi guru yang berani, sistemik, transformatif dan berkelanjutan dengan semangat tema HUT ke-80 PGRI, Guru bermutu Indonesia maju bersama PGRI wujudkan Indonesia emas,&rdquo; tutur Wijaya.

profesi guru butuh perlindungan hukum, status kerja yang adil, dan kesejahteraan yang nyata mewujudkan amanah UUD Dasar 1945 dan UU Guru

Pemajuan Pendidikan: Menguatkan Peran Guru di Garis Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/WhatsApp-Image-2025-11-25-at-074930-3141959939.jpg" alt="Guru memberikan materi literasi digital kepada siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi literasi digital kepada siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&ndash;25 November 2025, Guru Indonesia tepat merayakan HUT ke-80 PGRI sekaligus Hari Guru Nasional (HGN) 2025. Menjadi waktu yang tepat untuk menegaskan kembali betapa pentingnya keberpihakan negara kepada sektor pendidikan dan guru. Meski telah banyak kemajuan, kenyataan menunjukkan bahwa perlindungan, kesejahteraan, dan keamanan kerja guru masih jauh dari ideal. Belum lagi sang pahlawan tanpa tanda jasa ini acap kali menjadi pihak yang berhadapan dengan hukum ketika menjalankan tugas keprofesiannya. Semisal kasus Rasnal danAbdul Muis yang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang di-PTDH, meskipun berakhir indah melalui rehabilitasi oleh Presiden Prabowo melalui pelbagai upaya baik hukum dan non hukum. Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya mengatakan, berdasar data Kemendikbudristek untuk tahun ajaran 2024/2025, jumlah guru aktif mencapai sekitar 4,21 juta orang. Angka ini naik dari sekitar 4,08 juta pada periode sebelumnya. Tapi tantangan distribusi guru tetap besar. &rdquo;Sekitar 1,84 juta guru mengajar di jenjang SD hampir 44 persen dari total guru nasional. Sementara itu, kekurangan guru tetap menjadi persoalan serius. Penyelesaiannya perlu melalui sentralisasi tata kelola guru untuk penyelesaian pelbagai ketimpangan, di antaranya terkait rekruitmen, pemerataan dan efektivitas distribusi guru,&rdquo; papar Wijaya. Berdasar data Dapodik, lanjut dia, disebutkan bahwa pada 2024 terdapat kekurangan 374.000 guru di berbagai satuan pendidikan negeri. Sementara di sisi lain, terdapat 62.764 guru ASN dan 166.618 guru non ASN yang berlebih pada bidang tertentu. &rdquo;Jadi hal ini bukan persoalan kekurangan guru an-sich, akan tetapi soal pemetaan, pemerataan, dan linearitas kualifikasi akademis dan kualifikasi sertifikat pendidik. Sehingga terjadi penumpukan di jenjang dan mata pelajaran tertentu. Persoalan ini diperparah dengan tidakjelasan proses rekrutmen tenaga guru honorer sebelum moratorium,&rdquo; ungkap guru SMP itu. <h3>Kesejahteraan Guru: Ada Peningkatan, Tapi Masih Ada PR dan Jauh dari Harapan</h3> Salah satu kabar positif di 2025 adalah distribusi Tunjangan Profesi Guru (TPG). Hingga semester I, 1.853.487 guru telah menerima TPG.&nbsp; Dari jumlah tersebut, Wijaya menjelaskan, sekitar 1,46 juta adalah ASN PNS dan PPPK. Sisanya guru non-ASN yang sudah bersertifikat mendapatkan kenaikan sebesar Rp 500.000 dari sebelumnya. Pemerintah mencatat bahwa proses penyaluran TPG lebih cepat berkat digitalisasi data melalui Dapodik dan Info GTK, walaupun belum konsisten dan menyisakan persoalan baru, hal itu terlihat pada proses pencairan TW 3 (Juli-September 2025) dan masih banyak Guru yang belum valid info GTK. Di lain sisi, menurut Wijaya, masih terdapat 496.174 guru non-ASN (guru negeri non-ASN) yang bekerja di sekolah negeri per data Kemendikbudristek. &rdquo;Ini menegaskan bahwa meski ada perbaikan status dan tunjangan, masih banyak guru yang statusnya belum sepenuhnya mapan dari sisi kesejahteraan,&rdquo; tandas Wijaya. &nbsp; <h3>Pengangkatan PPPK: Keputusan Strategis, Tapi Belum Menutup Semua Kebutuhan dan Melahirkan Persoalan Baru</h3> Pada Januari 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa 176.049 guru honorer akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu berdasarkan hasil seleksi PPPK 2024. Di sisi lain, kebutuhan formasi PPPK guru menurut Kemendikdasmen jauh lebih besar, yakni sekitar 419 ribu guru. Artinya, meski pemerintah bergerak, masih ada jurang antara kebutuhan dan realisasi kebijakan pengangkatan, kembali persoalan awal rekrutmen ketika honorer menjadi soal. Sejak 2021 sampai 2023, Kemendikbudristek mencatat 774.999 guru diangkat menjadi ASN PPPK, sebuah kenaikan yang signifikan dalam profesi guru. Namun, pengangkatan yang lambat atau formasi yang kurang mencukupi di beberapa daerah memperlihatkan bahwa masalah distribusi dan status guru belum tuntas, perlu perbaikan secara komprehensif dari hulu ke hilir melalui sistem manajemen satu pintu tata kelola Guru. Bisa dibentuk Badan Guru Nasional untuk mempercepat proses tata kelola Guru. <h3>Perlindungan Guru: Urgensi Undang-Undang Perlindungan Guru dan Mendesak</h3> Meski kesejahteraan meningkat lewat TPG dan alih status dari honorer menjadi ASN PPPK, aspek perlindungan hukum dan profesi guru masih lemah, ditandai dengan pelbagai persoalan Guru yang melibatkan Guru ketika menjalankan tugas keprofesiannya. Belum ada undang-undang khusus yang menjamin hak dan keamanan profesi guru dalam konteks sengketa, ancaman sosial, atau kriminalisasi. Keseriusan perlindungan sangat dibutuhkan, mengingat aktivitas mendidik bisa disalahartikan sebagai tindakan disiplin oleh sebagian orang tua atau pihak lain. Guru menghadapi tekanan digital di era viralitas konten, komentar negatif, rekaman, doxing tanpa mekanisme hukum yang jelas dari sekolah atau negara, penanganan kasus disiplin guru seringkali tidak memiliki prosedur transparan dan adil karena dihadapkan dengan UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu UU Perlindungan Guru dapat menjadi payung hukum untuk menyasar persoalan ini. Dengan undang-undang, negara bisa menetapkan mekanisme penanganan sengketa antara guru, murid, dan orang tua. Selain itu, standar perlindungan hukum untuk guru dalam menjalankan tugas mendidik, distribusi beban kerja yang adil dan etika profesional guru. Peran organisasi profesi dalam hal ini PGRI dalam advokasi dan pembinaan profesional sudah pada upaya maksimal melalui MoU PB PGRI dengan Polri terkait Perlindungan Hukum Guru dan ikhtiar memperjuangkan lahirnya UU Perlindungan Guru yang masih terus berlangsung.

Hari Guru Nasional (HGN) 2025, waktu yang tepat untuk menegaskan kembali pentingnya keberpihakan negara kepada sektor pendidikan dan guru

Hari Guru Nasional, Lindungi dan Sejahterakan Guru Kunci Memajukan Pendidikan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/b7a4f34c-3352-48cb-aa2d-53c1454ed251-1628860691.jpg" alt="Kompetisi Nasional Tes Kemampuan Akademik (KENAL TKA) 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kompetisi Nasional Tes Kemampuan Akademik (KENAL TKA) 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk tingkat SMA/MA dan SMK/MAK menjadi momentum untuk menguji integritas para guru dan sekolah. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong seluruh sekolah dan guru untuk memperkuat strategi pembelajaran sekaligus menjaga integritas dalam pelaksanaan asesmen.&nbsp; Sekretaris Jenderal PGRI Dudung Abdul Qodir menegaskan, TKA merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlandaskan pada nilai integritas dan kejujuran. Maka, asesmen TKA menjadi uji integritas sekolah dan guru.&nbsp; &ldquo;PGRI sebagai mitra strategis pemerintah mendukung penuh program yang telah disiapkan oleh Kemendikdasmen. Tata kelola dan pelaksanaannya juga sudah disosialisasikan kepada para guru,&rdquo; ujar Dudung kepada wartawan pada Jumat (24/10).&nbsp; Dudung menyebut, sekolah dan para guru telah melakukan berbagai persiapan menghadapi pelaksanaan TKA dijadwal November mendatang. &ldquo;Setiap proses pembelajaran adalah asesmen. Namun dengan adanya TKA ini dibutuhkan penguatan agar tujuan asesmen tercapai yakni menilai kemampuan individu siswa secara terukur dan menjadi standar untuk jenjang pendidikan berikutnya,&rdquo; jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016732641/jaga-integritas-dpr-ingatkan-pemilihan-calon-dekan-universitas-indonesia-harus-bebas-intervensi">Jaga Integritas, DPR Ingatkan Pemilihan Calon Dekan Universitas Indonesia Harus Bebas Intervensi</a> PGIR pun mendorong siswa untuk belajar dan berlatih soal TKA secara gratis melalui platform RuangMurid yang disediakan Kemendikdasmen. Sementara itu, guru-guru terus mendapatkan pelatihan dan workshop mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi pembelajaran. &nbsp; "Hanya saja, tahun ini ada tambahan pesan penting, yakni pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik sebagai dasar penilaian kualitas siswa di akhir pendidikan. Ini akan memotivasi peningkatan mutu pembelajaran sekaligus hasilnya,&rdquo; ujar Dudung.&nbsp; Dukungan Pemerintah Daerah Dudung menegaskan keberhasilan TKA bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah (pemda), sekolah, dan masyarakat juga perlu terlibat aktif agar asesmen berjalan lancar dan jujur. &nbsp; &ldquo;Pendidikan itu bukan hanya urusan pusat. Pemerintah daerah juga harus mendukung agar kegiatan ini sukses, berjalan murni, dengan kejujuran tinggi dan evaluasi yang baik,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan PGRI di setiap tingkatan provinsi, kabupaten, dan kota terus dilakukan untuk menyukseskan pelaksanaan TKA di sekolah-sekolah. Untuk tingkat SMA, sebagian besar sekolah disebut sudah siap melaksanakan TKA pada November, meskipun di beberapa daerah masih terdapat keterbatasan sarana.&nbsp; "Biasanya sekolah berkoordinasi dengan sekolah lain yang berdekatan atau dengan guru yang memiliki fasilitas teknologi informasi. Polanya sama seperti asesmen sebelumnya,&rdquo; jelas Dudung. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016669401/pengurus-pusat-akpi-resmi-dilantik-wamenko-otto-hasibuan-ingatkan-pentingnya-integritas">Pengurus Pusat AKPI Resmi Dilantik, Wamenko Otto Hasibuan Ingatkan Pentingnya Integritas</a> Dia menekankan pentingnya sosialisasi kepada orang tua siswa. Kebijakan pelaksanaan TKA yang sudah menjadi keputusan resmi Kemendikdasmen perlu dikawal bersama agar seluruh pihak memahami tujuannya.&nbsp; "Tugas sekolah bukan hanya menyiapkan siswa, tapi juga mensosialisasikan kebijakan ini kepada orang tua. Kepala sekolah harus memastikan guru dan orang tua memahami bahwa TKA adalah bagian dari potret kualitas siswa di akhir pendidikan, sekaligus penentu untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Ia berharap pelaksanaan TKA November nanti dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.&nbsp; &ldquo;InsyaAllah mudah-mudahan tidak ada kendala. Proses sudah dilalui, nanti kita evaluasi apa yang perlu diperbaiki. Tujuannya jelas: meningkatkan integritas dan kejujuran, serta kualitas layanan pendidikan melalui proses dan hasil yang lebih baik,&rdquo; katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/016710104/pgri-sebut-kasus-di-sman-1-cimarga-selesai-usai-laporan-dicabut-pemulihan-menjadi-tugas-semua">PGRI Sebut Kasus di SMAN 1 Cimarga Selesai usai Laporan Dicabut, Pemulihan Menjadi Tugas Semua</a> PGRI berharap Kemendikdasmen terus berkolaborasi membangun sistem asesmen yang adil, nyaman bagi guru, dan tidak menimbulkan ketakutan seperti saat Ujian Nasional di masa lalu.&nbsp; "Ini bukan ujian menakutkan, tapi asesmen biasa yang perlu diikuti dengan keseriusan. Orang tua juga diharapkan ikut membimbing anak-anak agar siap secara mental. Tidak perlu takut, yang penting persiapan dan kejujuran,&rdquo; tutup Dudung.&nbsp; Sebagai informasi proses pendaftaran TKA 2025 telah resmi ditutup pada 5 Oktober 2025 dengan partisipasi yang sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, tercatat sebanyak 3,52 juta calon peserta dari 43.918 satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah mendaftar. &nbsp; Jenjang SMA menjadi penyumbang peserta terbesar dengan 1,75 juta calon peserta, diikuti oleh SMK sebanyak 1,59 juta peserta, dan MA sebanyak 506 ribu peserta. Beberapa satuan pendidikan keagamaan dan sekolah khusus seperti SMTK, SMAK, SMAgK, serta SLB juga berpartisipasi aktif. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016580566/pgri-kawal-ruu-sisdiknas-2025-pertahankan-tunjangan-profesi-guru-dan-dosen-sesuai-uu-nomor-14-tahun-2005">PGRI Kawal RUU Sisdiknas 2025: Pertahankan Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005</a> Dari sisi moda pelaksanaan, sebagian besar satuan pendidikan telah siap menyelenggarakan TKA secara digital. Sebanyak 73,15 persen sekolah akan melaksanakan TKA secara daring, 12,3 persen secara semi-daring, sementara 0,01 persen masih dalam tahap finalisasi moda pelaksanaan. Adapun pelaksanaan TKA akan berlangsung dalam tiga gelombang utama: gelombang pertama pada 3&ndash;4 November, gelombang kedua pada 5&ndash;6 November, dan gelombang khusus pada 8&ndash;9 November. Setelah itu, sinkronisasi TKA susulan dijadwalkan pada 14&ndash;16 November 2025.

Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk tingkat SMA/MA dan SMK/MAK menjadi momentum untuk menguji integritas para guru dan sekolah.

TKA SMA/MA dan SMK/MAK Jadi Momentum Uji Integritas Sekolah dan Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/WhatsApp-Image-2025-10-16-at-150209-1757330003.jpg" alt="Pertemuan mediasi, musyawarah menyelesaikan kasus di SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan mediasi, musyawarah menyelesaikan kasus di SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sejumlah pihak menghadiri pertemuan mediasi, musyawarah dalam menyelesaikan kasus di SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penyelesaian masalah dilakukan melalui jalur hukum non litigasi, restorative justice dalam bentuk pencabutan laporan dan damai antara kedua pihak terkait Ketua LKBH Nasional Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PB PGRI) Abdul Waseh Hasas menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Banten, Bupati Lebak, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Musa Weliansyah anggota DPRD Banten Fraksi PPP dari dapil Lebak. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Kepolisian Resort Lebak, Orang tua Siswa dan kuasa hukum orang tua siswa, ketua PGRI Kabupaten Lebak beserta jajaran yang hadir, KPAI Pusat, dan stakeholder lainnya yang hadir dalam pertemuan mediasi tersebut. Ketua LKBH PB PGRI Abdul Waseh Hasas berharap dengan telah diambilnya kesepakatan dalam musyawarah itu, semua pihak dapat mengambil hikmah yang terjadi pada dunia pendidikan. Semua harus sepakat bahwa dunia pendidikan harus dilindungi, siswa harus dilindungi, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, warga sekolah, dan masyarakat pendidikan harus terlindungi, dalam menjalankan tugas keprofesiannya. &rdquo;Perlindungan yang baik di negara hukum kita tercinta, tentunya harus dilindungi secara hukum, untuk itu dengan kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan kita selama ini, sudah seharusnya dan segera negara hadir melindungi segenap bangsanya, dengan menghadirkan Undang-Undang Perlindungan Guru atau Undang-undang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan,&rdquo; papar Abdul Waseh Hasas. Dia meminta semua pihak terus merajut kebersamaan, untuk terus menciptakan kondusivitas, rasa aman dan nyaman di lembaga pendidikan untuk seluruh warga dan masyarakat. PB PGRI melalui LKBH PB PGRI, LKBH PGRI Provinsi dan Kabupaten, akan senantiasa terus membela dan memberikan bantuan hukum kepada anggota dan guru yang memerlukan pendampingan, perlindungan hukum berbasis data dan asas praduga tidak bersalah. &rdquo;Semoga kita semua selalu dapat merawat dan menjaga kearifan bangsa ini demi menyongsong generasi emas 2045 yang kuat, cerdas, berkarakter, tanpa kekerasan, ramah anak dan ramah guru,&rdquo; ucap Abdul Waseh Hasas.

Sejumlah pihak menghadiri pertemuan mediasi, musyawarah dalam menyelesaikan kasus di SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pgri

Berita Terkini