<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/JKT-1-Pelantikan-anggota-KPPS-DKI-JAKARTA-FED-6JPG-2314665343.jpg" alt="Sejumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kota Jakarta Utara mengikuti pelantikan di Jakarta, Kamis (25/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kota Jakarta Utara mengikuti pelantikan di Jakarta, Kamis (25/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan insiden gugurnya 800 petugas TPS pada Pemilu 2019 sebagai pelajaran besar. Pada Pemilu 2024 ini, KPU memperketat syarat untuk menjadi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, berkaca dari kasus pada 2019, ada lebih dari 800 petugas TPS yang gugur akibat menggelar pemilihan serentak lima surat suara untuk kali pertama. Hasyim menegaskan bahwa hal tersebut sudah dievaluasi. Kebijakan yang diambil adalah memperketat syarat rekrutmen petugas. Dari sisi usia, KPU membatasi maksimal 55 tahun. Kemudian, dari sisi kesehatan, wajib terbebas dari diabetes, kolesterol, dan darah tinggi. &rdquo;Karena hampir semua yang meninggal mengidap komorbid atau ada penyakit bawaan,&rdquo; tutur Hasyim. Sebagaimana diketahui, KPU melantik secara serentak 5.741.127 petugas KPPS yang bertugas di TPS. Pelantikan dipimpin KPU pusat secara seremonial di Jakarta. Para KPPS hadir di 71.000 lokasi pelantikan di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Petugas TPS yang dilantik telah melewati tes kesehatan tersebut. Kriteria itu sesuai dengan rekomendasi otoritas kesehatan. Hasyim memastikan ada jaminan sosial bagi para petugas KPPS. Itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hasyim mengatakan, setelah dilantik, para KPPS akan langsung menjalani bimbingan teknis hingga 27 Januari. Dalam bimtek, ada sejumlah hal yang ditekankan. Pertama, para anggota KPPS dalam menyelenggara kan pemungutan dan penghitungan suara harus bekerja berdasar peraturan perundang-undangan. &rdquo;Demikian juga segenap peraturan KPU, terutama yang mengatur kegiatan pemungutan dan penghitungan suara,&rdquo; ujarnya di Hotel Merlyn Jakarta. Pemahaman terhadap aturan sangat krusial. Sebab, itulah yang harus menjadi pedoman dalam melayani pemilih. Selain itu, Hasyim menekankan aspek integritas petugas. &rdquo;Karena itu juga terikat pada kode etik penyelenggara pemilu,&rdquo; imbuhnya. Di luar dua aspek tersebut, Hasyim meminta para KPPS untuk tidak segan berkonsultasi dengan jajaran penyelenggara di atasnya. Khususnya jika terjadi situasisituasi yang problematik.

KPU menjadikan insiden gugurnya 800 petugas TPS pada Pemilu 2019 sebagai pelajaran besar. Pada Pemilu 2024 ini diperketat.

Bertugas di TPS, Anggota KPPS Harus Bebas dari Diabetes dan Kolesterol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/JKT2_KPU-DAN-KEMENTRIAN-PPN-SOSIALISAIKAN-RPJMN-Teknokratik-2025-2029-dan-RPJPN-2025-2045_MIFTAHUL-HAYAT-01-637783733.jpeg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah tahapan pendaftaran capres dan cawapres yang berjalan, KPU secara bersamaan juga menjalankan tahapan lain. Yakni, pengadaan logistik. Saat ini produksi barang yang akan digunakan di tempat pemungutan suara (TPS) tengah berlangsung. Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, pengadaan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup kebutuhan umum seperti kotak suara, bilik suara, tinta, hingga segel. "Ini kan sudah ada penandatanganan kontrak oleh LKPP. Jadi, prosesnya sedang berjalan," ujar Hasyim. Untuk tahap kedua, KPU masih menunggu hasil penetapan. Baik untuk pilpres maupun pileg yang calonnya masih dalam tahap administrasi. Sebab, logistik seperti surat suara atau formulir membutuhkan nama calon. &rsquo;&rsquo;Kami optimis logistik, alat perlengkapan pemungutan, dan alat perhitungan suara akan siap pada waktunya,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Selain logistik, yang tengah disiapkan adalah sumber daya manusia untuk pelaksanaan coblosan. Terlebih, rencana pembagian dua panel untuk mempercepat penghitungan batal dilakukan. Sebagai kebijakan alternatif, Hasyim akan memaksimalkan bimbingan teknis. Misalnya, menyangkut kerja-kerja saat hari H hingga pasca penghitungan. "Supaya teman-teman mengenali kerjanya, tugasnya. Jadi, pada hari H katakanlah beban stres berkurang," tuturnya. Pelatihan juga diharapkan bisa menyiapkan mental jika ada kondisi di luar dugaan. "Misalnya, begitu dihitung, surat suaranya kurang lembar. Itu juga bisa grogi," imbuhnya. (far/c18/oni)

KPU menjalankan tahapan lain untuk Pemilu. Yakni, pengadaan logistik. Saat ini produksi barang yang akan digunakan di TPS tengah berlangsung

Cegah Stres Petugas TPS, KPU Siapkan Bimtek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menggodok mekanisme baru penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Terobosan itu dilakukan untuk mengantisipasi berulangnya tragedi meninggalnya 894 petugas TPS karena kelelahan pada pemilu sebelumnya. Komisioner KPU Bidang Teknis Idham Holik menjelaskan, terobosan yang dimaksud adalah membuat dua panel dalam penghitungan suara. Nanti petugas TPS yang berjumlah tujuh orang dibagi menjadi dua kelompok saat penghitungan suara. Kelompok pertama dibebankan menghitung suara pilpres dan DPD. Sementara, kelompok kedua bertugas menghitung perolehan suara untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. &rdquo;Saat perolehan suara pilpres dihitung, pada saat bersamaan suara DPR dihitung,&rdquo; ujarnya. KPU sudah melakukan simulasi desain tersebut. Setidaknya simulasi sudah tiga kali dilakukan. Masing-masing di Tangerang Selatan, Bogor, dan Palembang. Dari hasil simulasi, lanjut dia, pembuatan dua panel berjalan cukup efektif. Penghitungan bisa diselesaikan lebih cepat. &rdquo;Karena penghitungannya simultan,&rdquo; katanya. Namun, untuk kepastian penerapannya pada 2024, Idham mengungkapkan bahwa ada sejumlah simulasi tambahan yang akan dilakukan. Termasuk meminta pendapat para ahli serta berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Idham menyatakan, rencana tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya meringankan tugas TPS. Dengan begitu, tragedi pada 2019 tidak berulang. Selain perubahan mekanisme, sejumlah kebijakan lainnya juga diambil. Misalnya, membatasi usia petugas maksimal 55 tahun sesuai dengan rekomendasi otoritas kesehatan. (far/c14/ttg)

Komisioner KPU Bidang Teknis Idham Holik menjelaskan, terobosan yang dimaksud adalah membuat dua panel dalam penghitungan suara.

KPU Bagi Dua Panel saat Penghitungan Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/diduga-petugas-tps-dukung-jokowi-kpu-jika-terbukti-bisa-dipecat_m_.jpg" alt="Screenshoot diduga petugas TPS nyatakan dukungan terbukan untuk Capres Jokowi, yang viral di Makassar, Jumat (29/3)." width="100%">
<figcaption>Screenshoot diduga petugas TPS nyatakan dukungan terbukan untuk Capres Jokowi, yang viral di Makassar, Jumat (29/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah video&nbsp;dukungan terbuka untuk pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin viral di media sosial. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, pun bergerak cepat merespon laporan tersebut. Hal yang menjadi pusat perhatian KPU, karena orang-orang yang ada di dalam video menyebut dengan terang lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang. "Sudah kami telaah. Siang ini kami panggil PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suaranya), dan semua yang terlibat. Langsung di sidang etik-kan," ungkap Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar, Jumat (29/3). Pemanggilan terhadap orang-orang yang ada di dalam video itu untuk memberikan klarifikasi. Sekaligus untuk mengetahui pasti apakah mereka merupakan petugas resmi TPS atau bukan. Gunawan menyatakan, keputusan sidang etik nantinya akan diumumkan secara resmi, petang nanti. "Jika benar dan terbukti, kami akan mengambil kepitusan tegas. Jika terbukti, kelompok PPS yang terlibat, dan PPS bersangkutan akan diberi sanksi pemecatan," tegas Gunawan. Video berdurasi 1 menit 44 detik itu, sempat menghebohkan masyarakat. Di dalam video, terlihat tujuh orang perempuan dan seorang lelaki mengenakan pakaian adat Bugis-Makassar. Sebelum menyatakan dukungan terbuka untuk petahana, mereka lebih dulu menyebut berasal dari TPS 20, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Makassar. Mereka&nbsp;menyatakan&nbsp;siap mendukung Jokowi. Tak berhenti di situ, dukungan ditegaskan melalui nyanyian serentak dengan menyebut angkat satu jari di penghujung lagu. "Makassar dukung Jokowi. Makassar calon Jokowi. Makassar kawal Jokowi. Makassar pilih Jokowi," kata mereka serentak. Semua bersatu menangkan Jokowi. Nyanyian di akhiri dengan kalimat, Jokowi lagi sebanyak tiga kali dan ditutup dengan penegasan Amin.

Diduga Petugas TPS Dukung Jokowi, KPU: Jika Terbukti Bisa Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kawal-tps-di-pilgub-dki-ini-jumlah-petugas-yang-disiapkan_m_101554.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 117.207 petugas penyelenggara pemilu siap mengawal 13.023 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Rinciannya, masing-masing TPS akan dijaga tujuh orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) plus dua petugas keamanan. Komisioner Bidang Pemutahiran Data dan Rekrutmen Panitia Ad hoc KPU DKI Sidik Sabri mengatakan, rekrutmen KPPS dilakukan sejak 15 November sampai 14 Januari 2017. "Kami sudah mengumumkan melalui media, kita sampaikan kepada masyarakat bagi yang berminat menjadi anggota KPPS harus mengajukan syarat," ucap Sidik di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (11/1). Dilanjutkannya, persyaratan pelamar KPPS harus menyertakan surat keterangan kesehatan dari puskesmas. persyaratan terpenting adalah sang calon KPPS bukan anggota partai ataupun tim sukses kandidat cagub-cawagub. "Tidak pernah dipidana, tidak pernah mendapat hukuman KPU atau DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu)," tukasnya. Selain itu, kata dia, syarat lainnya yang harus dipenuhi calon KPPS adalah dia belum dua kali menjadi petugas penyelenggara pemilu. Artinya, apabila sudah dua periode menjadi petugas KPPS, mereka tidak bisa diikutsertakan dalam Pilgub tahun ini. "Mudah-mudahan KPPS netral dan profesional. Kita berharap pemungutan suara 15 Februari nanti (KPPS) bisa dipercaya masyarakat Jakarta," tutupnya. (uya/JPG)

Kawal TPS di  Pilgub DKI, Ini Jumlah Petugas Yang Disiapkan

petugas tps

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#petugas tps

Berita Terkini

Bertugas di TPS, Anggota KPPS Harus Bebas dari Diabetes dan Kolesterol

Cegah Stres Petugas TPS, KPU Siapkan Bimtek

KPU Bagi Dua Panel saat Penghitungan Suara

Diduga Petugas TPS Dukung Jokowi, KPU: Jika Terbukti Bisa Dipecat

Kawal TPS di Pilgub DKI, Ini Jumlah Petugas Yang Disiapkan

Download Aplikasi JawaPos.com