<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/10009481521-3840117589.jpg" alt="Tangkapan layar kecelakaan kereta api di Pasuruan." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar kecelakaan kereta api di Pasuruan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus kecelakaan di jalur kereta terutama di perlintasan sebidang masih terjadi. Di wilayah daerah operasional (daops) 6 PT KAI Jogjakarta, perlintasan sebidang dijaga oleh petugas KAI dan Dishub daerah.&nbsp; &nbsp; Humas KAI Daops 6 Jogjakarta Feni Novida Saragih menuturkan bahwa perlintasan kereta api sebidang itu ada yang dijaga KAI dan ada yang dijaga Dishub. "Untuk lokasi kejadian hari ini itu perlintasannya dijaga oleh Dishub Pemda Sukoharjo," papar Feni Novida Saragih.&nbsp; Saat ditanya apakah perlintasan kereta sebidang ini memiliki palang pintu atau tidak, Feni menuturkan bahwa semua itu kewenangan dari Dishub Pemda Sukoharjo. "Jadi kami tidak berwenang memberikan pernyataan untuk yang bukan wilayah penjagaan kami," jawabnya kepada Jawa Pos.&nbsp; Bagian lain, Pengamat Transportasi Djoko Setijawarno menuturkan bahwa berdasarkan informasi kepolisian ada dugaan penjaga palang pintu terlambat menutup. Hingga akhirnya terjadi kecelakaan tersebut. "Kemungkinan mengantuk penjaganya," paparnya.&nbsp; Yang pasti, petugas harus waspada dalam bekerja menjaga pintu perlintasan. Sebab, ancamannya nyawa bila sampai tidak tertutup di waktu yang tepat. "Semua harus bekerja sesuai tupoksi," ujarnya.&nbsp; Menurut dia, untuk menjadi Petugas Jaga Lintasan (PJL) harus memenuhi persyaratan kesehatan, mengikuti pelatihan, dan mendapatkan sertifikasi. Syarat sehat jasmani dan rohani, menjaga berat badan ideal, menjaga kesehatan mata. Serta, harus mengikuti pelatihan, yakni mengikuti pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai dengan bidang tugasnya dan mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh instansi yang ditunjuk. "Di samping itu, harus memiliki sertifikat lulus sebagai PJL. PJL akan mendapatkan sertifikasi dari balai pengujian perkeretaapian setelah peserta lulus diklat. Dan mendapatkan perpanjangan masa berlakunya Sertifikat Kecakapan setelah lulus uji kompetensi," terangnya. Kendati kencelakaan tersebut terjadi di perlintasan sebidang dengan penjaga dan palang pintu, namun kecelakaan paling tinggi terjadi di perlintasan yang tidak dijaga. "Kecelakaan di perlintasan sebidang sebanyak 81 persen terjadi di perlintasan yang tidak dijaga. Bahkan, rata-rata ada 24 orang menjadi korban dalam satu bulan,"&nbsp; Merujuk data dari PT KAI pada 2025, total 3.896 perlintasan sebidang atau Jalur Perlintasan Langsung (JPL) terdiri dari 2.803 JPL resmi dan 1.093 JPL liar. Sebanyak 1.879 JPL terjaga yang terdiri 971 JPL resmi tidak terjaga dan 908 JPL liar tidak terjaga. "Sementara 2.017 JPL terjaga, yang dikelola swasta sebanyak 40 JPL, swadya masyarakat 460 JPL, Pemda (Dinas Perhubungan) 538 JPL dan PT KAI 979 JPL," ujarnya.&nbsp; Menurut dia, biasanya yang menjadi korban kecelakaan adalah pelintas yang belum pernah lewat jalur itu. Sedangkan sekarang kecepatan KA sudah mencapai 120 km per jam, sebelumnya hanya 90 km per jam. "Pengguna moda KA senang, karena waktu tempuh perjalanan lebih cepat rata-rata 1 jam. Namun ada risiko tinggi yang harus dihadapi," jelasnya.&nbsp; Karena itu, Pemerintah pusat dan daerah idealnya menutup pelintasan sebidang yang rawan kecelakaan. Namun, pemerintah juga bisa menyediakan jalan layang atau underpass agar pengendara tidak melintasi jalur itu lagi. "Ini idealnya ya," terangnya. (idr)

Kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang menyoroti pentingnya pengawasan dan pelatihan penjaga pintu.

Kecelakaan di Perlintasan Kereta Dominan Terjadi di Lintasan Tidak Dijaga secara Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kapolsek-diduga-aniaya-petugas-piket-polrestabes-medan_m_225800.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolsek Delitua Kompol Bernard L Malau diduga melakukan penganiayaan terhadap petugas piket Polrestabes Medan yakni Bripda AP. Peristiwa penganiayaan tersebut dikabarkan terjadi pada Jumat (6/7). Informasi yang didapatkan, saat kejadian personel Sat Sabhara Polrestabes Medan itu sedang menjaga gerbang. Polrestabes Medan memang tengah memperketat penjagaan pascarentetan tragedi bom beberapa waktu lalu. Setiap orang yang mau masuk pasti diperiksa. Saat kejadian, personel Polrestabes Medan juga tengah menggelar apel. Sesaat kemudian sebuah mobil Avanza Silver BB 813 F masuk ke arah gerbang. Ternyata pengemudinya adalah Bernard. Dia tidak membuka kaca mobil, sehingga petugas tidak membuka portal. Merasa dihalangi, Bernard lalu turun dari mobil. Dia langsung mendatangi Bripda AP dan membawanya ke gedung Reskrim. Sang Kapolsek langsung memukul dada dan mencekek leher Bripda AP. Saat itu Bripda AP tidak melakukan perlawanan karena dia tahu yang dihapannya adalah perwira. Usai kejadian itu BL Malau meninggalkan korban dan masuk ke gedung utama Polrestabes Medan. Sementara itu, Bernard tidak membantah adanya kejadian itu. Namun dia tidak mengatakan kalau itu adalah penganiayaan. "Kalau saya bilang gak ada itu munafik. Tapi kalo dikatakan penganiayaan, bukan. Kesalahan saya hanya karena memang pegang mulutnya (Bripda AP)," ujarnya. Malau juga beralasan, dia tidak menurunkan kaca karena rusak. "Bukan karena sombong saya tidak turunkan kaca. Tapi sedang rusak, kalau saya turunkan susah naiknya ini kan musim hujan. Lagian pintu saya buka," terangnya. Tidak lama dari kejadian itu Bernard juga langsung meminta maaf. Tapi tidak langsung ke Bripda AP, melainkan lewat pimpinan Bripda AP di Sat Sabhara. "Yah kalo dikatakan bermasalah saya tidak tau, tapi saya sudah minta maaf ke Kasat nya. Saya bilang Bang saya minta maaf. Gak usahlah dibesarkan lagi," ucapnya. Terpisah, Kasi Propam Polrestabes Medan Kompol M Arifin mengaku sudah mengetahui insiden ini. Namun menurutntya kasus ini tidak dilaporkan ke Propam. "Sudah berdamai. Tadi pak Waka (Polrestabes Medan) yang memediasi. Dia pun (Kapolsek) sudah minta maaf," ucapnya singkat.

Kapolsek Diduga Aniaya Petugas Piket Polrestabes Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/tahanan-bareskrim-kabur-petugas-jaga-diminta-tanggung-jawab_m_105147.jpeg" alt="Ilistrasi" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah petugas yang berjaga di tahanan Direktorat Narkoba Bareskrim Polri tengah menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Pasalnya, mereka diduga lalai terkait kaburnya tujuh tahanan narkoba beberapa waktu lalu. "Kami akan mintai pertanggungjawaban," kata Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto di kompleks STIK- PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/1). Menurut Ari, selain diduga karena ada kelalaian anggota, Ari juga menyebut kaburnya tahanan disebabkan konstruksi bangunan rutan Dit Tipid Narkoba Bareskrim Polri sudah cukup tua, sehingga mudah dijebol. "Memang kalau dilihat dari bangunan, sudah cukup tua," ucap Ari. Diketahui, tahanan Bareskrim untuk kasus narkoba itu berada di gedung lama yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur. Kasus kaburnya tahanan ini juga bukan kali pertama terjadi. (elf/JPG)

Tahanan Bareskrim Kabur, Petugas Jaga Diminta Tanggung Jawab

petugas jaga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#petugas jaga

Berita Terkini

Kecelakaan di Perlintasan Kereta Dominan Terjadi di Lintasan Tidak Dijaga secara Resmi

Kapolsek Diduga Aniaya Petugas Piket Polrestabes Medan

Tahanan Bareskrim Kabur, Petugas Jaga Diminta Tanggung Jawab

Download Aplikasi JawaPos.com