<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/f3CfRhuTXROQp0NmVwkbH3yMyN6vCV2bPcV0YHaV-2099539654.jpg" alt="Petrus Reinhard Golose terpilih sebagai Ketua Umum IPL pada Kongres di Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Petrus Reinhard Golose terpilih sebagai Ketua Umum IPL pada Kongres di Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi (Purn) Prof Dr Petrus Reinhard Golose terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Indonesia Pingpong League (IPL) untuk masa bakti 2025-2029 pada Kongres IPL di Panti Perwira, Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (14/8) malam.&nbsp; Terpilihnya Petrus Reinhard Golose juga disaksikan Sekretaris Jenderal International Table Tennis Federation (ITTF) Raul Calin yang mengikuti proses pemilihan melalui zoom. Pemilihan yang berlangsung demokratis itu diikuti 22 dari 25 klub anggota IPL.&nbsp; Ikut terpilih juga secara aklamasi Imam Hendrawan sebagai Wakil Ketua Umum IPL. Sebelum pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Umum IPL dilangsung pemilihan Komite Eksekutif yang diikuti 7 calon.&nbsp; Akhirnya melalui pemugutan suara terpilih lima orang suara terbanyak yaitu Brigjen TNI Deki Santoso Pattinaya, Brigjen TNI Putra Widyawinaya, Dian Kurnia Hendratmanto, Guntar Somawijaya, dan Sandra Islama Putra. Petrus menuturkan, amanah ini menjadi tanggung jawab bersama Wakil Ketua Umum dan Komite Eksekutif yang terpilih bagiamana menjaga hubungan yang baik. "Biarlah kami berkompetisi dalam memajukan atlet, bukan dalam hal-hal yang lain,&rdquo; kata Petrus.&nbsp; Dengan jumlah penduduk hampir 280 juta jiwa, dirinya optimistis bisa kembali mencetak juara. Terlebih menurutnya ada sekitar 10 persen dari jumlah penduduk di Indonesia yang bermain tenis meja mulai dari kampung hingga kota. "Ini merupakan potensi besar dan saya yakin dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, tenis meja Indonesia akan bangkit kembali,&rdquo; ujar Petrus.&nbsp; Lebih lanjut, Petrus mengatakan, dalam kepemimpinannya, IPL akan menghadirkan pertandingan-pertandingan yang dikelola secara profesional seperti apa yang sudah dilakukan IPL dalam dua musim ini. Pertandingan sebagai wujud dari kompetisi ini menjadi salah satu kunci untuk mendukung prestasi pemain. Sementara itu Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari yang membuka Kangres IPL 2025 menegaskan lega dan gembira jika Indonesia kembali bisa berkompetisi tenis meja di ajang internasional.&nbsp; Menurut Okto, hadirnya IPL menjadi pintu pembuka Indonesia dapat kembali berkompetisi tenis meja di kancah internasional, baik single event dan multi event. "Dan saya yakin Indonesia kembali akan mencetak juara untuk mengharumkan bangsa dan negara. Kumandangkan sebanyak mungkin lagu kebangsaan Indonesia Raya," ucap Okto. Sementara itu pendiri dan perintis pelaksanaan IPL, Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa menuturkan, setelah IPL diakui ITTF maka diamantkan untuk melaksanakan Kongres pemilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Komite Eksekutif dan pengesahan statuta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.&nbsp; &ldquo;Jadi saat ini saya sebagai Ketua Liga IPL belum diakui oleh ITTF. Nanti ketua yang terpilih yang diakui ITTF. Jadi ini dilakukan semata-mata bagaimana semangat kita melahirkan kembali semangat tenis meja ini untuk bisa mengharum nama bangsa dan negara di event-event internasional," ucap Muhammad Saleh Mustafa. Sebelum terpilih ketuanya sesuai amanat ITTF, tim Arwana di Thailand meraih juara. Padahal tim Indonesia sudah lama tidak ikut kompetisi internasional. "Ternyata kami bisa menang mengalahkan Vietnam,&rdquo; kata Saleh. Penampilan tim Indonesia membuat kaget semua peserta dan menjadi yang diperhitungkan. Jadi di SEA Games Thailand nanti, atlet Indonesia sudah diperhitungkan. &ldquo;Makanya kita dalam kompetisi IPL yang lalu menghadirkan pemain luar negeri. Ini sebagai barometer mengukur kemampuan kita,&rdquo; ucap Saleh.

Petrus Reinhard Golose terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Indonesia Pingpong League (IPL) masa bakti 2025-2029

Petrus Golose Terpilih Aklamasi Memimpin IPL 2025-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Kepala-BNN-Komjen-Pol.-Petrus-Reinhard-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos,com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose kembali menegaskan tidak ada wacana membahas legalisasi ganja untuk kebutuhan medis atau rekreasi di Indonesia. Hal ini meskipun beberapa negara mulai melegalkan tanaman candu tersebut.  “Tidak ada sampai saat ini pembahasan untuk legalisasi ganja. Di tempat lain ada, tetapi di Indonesia tidak ada,” kata Petrus Golose pada sela-sela acara peringatan Hari Antinarkotika Internasional (HANI) 2022 di Badung, Bali, Minggu (19/6) dikutip dari Antara.  Ia menyampaikan meskipun beberapa negara mulai melegalkan ganja, dari segi jumlah masih lebih banyak negara yang menetapkan tanaman candu itu ilegal.  Ia mencontohkan kebijakan legalisasi ganja di Amerika Serikat pun tidak merata, hanya di negara-negara bagian, bukan secara terpusat atau di tingkat federal.  Sementara itu, di Asia Tenggara, hanya Thailand yang telah melegalkan budidaya dan penggunaan ganja untuk kepentingan medis/pengobatan.  “Akan tetapi, itu biar di negara lain. Saya tetap konsisten untuk tidak (membahas wacana) melegalisasi ganja,” kata Petrus Golose di sela turnamen tenis meja internasional yang merupakan rangkaian HANI 2022 di Bali.  Kratom  Kemudian, terkait tanaman kratom yang sempat menarik perhatian publik karena dianggap punya efek candu, Golose menyampaikan pihaknya masih mendalami itu.  “Kratom masih dalam proses, kami melihat bagaimana sampai sekarang itu masih menunggu. Ada aturan-aturan yang harus kami laksanakan. Akan tetapi, kami dari BNN mengusulkan itu jadi salah satu bahan dalam perubahan Undang-Undang (Narkotika-red),” kata Kepala BNN.  BNN tahun lalu menyampaikan rencananya mengusulkan, agar kratom (Mitragyna speciosa) masuk dalam narkotika golongan I, sehingga tanaman itu tidak dapat digunakan untuk pengobatan.  Rencana itu kemudian menuai polemik, karena beberapa kelompok masyarakat menggunakan kratom sebagai bahan obat-obatan tradisional/herbal.  Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat, pada bulan ini, menyampaikan tanaman kratom punya potensi jadi pendorong perekonomian masyarakat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ia menambahkan kratom saat ini menjadi salah satu tanaman asli Kapuas Hulu yang masih dibudidaya oleh beberapa masyarakat.  Akan tetapi, BNN meyakini kratom memiliki efek samping yang lebih kuat daripada morfin, zat yang saat ini masuk narkotika golongan II di Indonesia.

Kepala BNN Tegaskan Tidak ada Wacana Legalisasi Ganja di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74979_94311_polisi-topi.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah melantik Kapolda Bali Irjen Petrus R Golose. Sebagai kepala kepolisian yang baru, Irjen Petrus akan melakukan sejumlah terobosan untuk mengamankan Bali. Menurut dia, salah satu fokus utama yang dilakukan adalah menangani disentralisasi transnasional crime. &quot;Di samping kejahatan (biasa), tapi fokus transnasional crime, karena kita tahu wisatawan yang masuk (per tahun) tujuh juta (orang) ke Bali,&quot; kata dia di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/1). Dia lantas menjabarkan, salah satu cara penanganannya adalah membuat paspor khusus untuk lingkup polda. &quot;Meski ini transnasional crime, tapi saya akan bentuk tim khusus untuk jaga Bali,&quot; imbuh dia. Transnasional crime kata dia termasuk teroris, narkotika, trafficking inperson, ekonomi crime dan cyber crime. Diketahui, Irjen Petrus R Golose memiliki pengalamanan yang banyak soal terorisme. Dia sejak 2010 telah ditugaskan di Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Sempat menjabat sebagai Direktur Penindakan, Petrus juga pernah menjadi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional. (elf/JPG)

Transnasional Crime Menjadi Fokus Utama Kapolda Bali Baru

petrus golose

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#petrus golose

Berita Terkini

Petrus Golose Terpilih Aklamasi Memimpin IPL 2025-2029

Kepala BNN Tegaskan Tidak ada Wacana Legalisasi Ganja di Indonesia

Transnasional Crime Menjadi Fokus Utama Kapolda Bali Baru

Download Aplikasi JawaPos.com