<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/ZTYV24x4QAEvlXPYySRJ8jVWpmbir3dtEtZrr7rg-1001807130.jpg" alt="Petinggi PT Petro Energy (PE) saat menjalani sidang atas penyalahgunaan dana kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 2015&ndash;2019. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Petinggi PT Petro Energy (PE) saat menjalani sidang atas penyalahgunaan dana kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 2015&ndash;2019. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemilik PT Petro Energy (PE), Jimmy Masrin, divonis pidana penjara selama 8 tahun serta denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan dalam perkara korupsi pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Selasa (16/12). Majelis hakim menyatakan tiga permohonan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) yang diajukan PT Petro Energy telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang nilainya mendekati Rp1 triliun. Selain pidana badan, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Jimmy Masrin sebesar USD 32.691.551,88 atau setara Rp 547,5 miliar dengan asumsi kurs Rp16.750 per dolar AS. Uang pengganti tersebut wajib dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Apabila terpidana tidak melunasi uang pengganti tersebut, jaksa berwenang menyita dan melelang harta bendanya untuk menutup kewajiban tersebut. Jika nilai harta tidak mencukupi, Jimmy Masrin akan menjalani pidana penjara pengganti selama 4 tahun. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menyampaikan apresiasi atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam perkara tindak pidana korupsi pembiayaan LPEI dengan debitur PT Petro Energy. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan tiga terdakwa, yakni Newin Nugroho selaku Presiden Direktur PT Petro Energy, Susy Mira Dewi Sugiarta selaku Direktur PT Petro Energy, serta Jimmy Masrin selaku Komisaris Utama sekaligus penerima manfaat PT Petro Energy, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Ketiganya dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp 958,5 miliar. "Terungkap adanya kesepakatan sejak awal untuk mempermudah proses pemberian kredit LPEI kepada PT Petro Energy sebagai debitur. Kesepakatan tersebut mencakup pemberian kickback sebesar 1 persen dari plafon pinjaman kepada pihak-pihak tertentu di lingkungan LPEI," kata Budi kepada wartawan, Rabu (17/12). LPEI tetap mengucurkan kredit kepada PT Petro Energy meskipun perusahaan tersebut dinilai tidak layak menerima pembiayaan. Pemberian kredit dilakukan tanpa pengawasan yang memadai terhadap penggunaan dana, sementara PT Petro Energy menggunakan kontrak fiktif dengan memalsukan dokumen purchase order dan invoice sebagai dasar pencairan fasilitas kredit.&nbsp; "Selain itu, perusahaan juga melakukan praktik window dressing terhadap laporan keuangannya," ucapnya. Dana pembiayaan dari LPEI juga tidak digunakan sesuai peruntukan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit. "Pembiayaan tersebut justru dipakai untuk membayar utang, melakukan transfer ke bank lain, membayar cicilan KMKE tahap pertama, serta sebagai bridging finance atau bridging loan kepada sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan PT Petro Energy, melalui penempatan saham serta kedudukan dan jabatan Jimmy Masrin pada perusahaan-perusahaan afiliasi tersebut," pungkasnya.

Pemilik PT Petro Energy (PE), Jimmy Masrin, divonis pidana penjara selama 8 tahun serta denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan

KPK Apresiasi Putusan Hakim yang Vonis 8 Tahun Penjara Bos Petro Energy 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/eks-dirut-keuangan-sebut-bpk-pernah-audit-pertamina_m_.jpg" alt="Ilustrasi sidang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisaris Utama (Komut) PT Petro Energy Jimmy Masrin dituntut 11 tahun penjara. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menuntut denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Penasihat hukum Jimmy Masrin, Waldus Situmorang, menilai tuntutan tersebut memiliki kekeliruan konstruksi hukum yang berpotensi menyesatkan. JPU menafsirkan pembayaran kewajiban Petro Energy kepada LPEI sebagai pengembalian uang hasil korupsi. Padahal, keduanya berbeda dalam terminologi hukum. &ldquo;Dalam hukum, pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU Tipikor hanya terjadi bila seseorang telah dinyatakan menerima uang hasil tindak pidana, lalu mengembalikannya ke rekening negara. Tetapi yang terjadi dalam perkara ini adalah pembayaran kewajiban kontraktual, bukan pengembalian uang korupsi,&rdquo; kata Waldus dalam keterangan tertulis, Senin (24/11). Waldus menjelaskan, pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan USD 10 juta telah dilakukan sejak 2021&ndash;2022. Kini tinggal tersisa sekitar USD 500 ribu, seluruh bunga dibayar tanpa tunggakan. Sementara untuk fasilitas USD 50 juta, pembayaran dimulai 2024 dan sudah dilakukan tujuh kali (jatuh tempo hingga 2028). &ldquo;Kalau ini dianggap pengembalian, seolah-olah uang tersebut adalah milik negara dan harus masuk ke rekening negara. Padahal yang terjadi adalah pembayaran utang kepada LPEI sesuai perjanjian,&rdquo; tegas Waldus. Waldus membantah tegas penilaian soal kliennya yang dinilai berbelit dalam proses persidangan. Dia menyatakan Jimmy tidak terlibat dalam pengelolaan operasional perusahaan karena fungsi itu berada di tangan direksi. &ldquo;Penilaian bahwa terdakwa berbelit-belit tidak berdasar. Beliau jarang bicara justru karena tidak menjalankan fungsi operasional,&rdquo; jelas Waldus. Karena itu, dia memastikaakan menyampaikan pembelaan menyeluruh tehradap kliennya. Waldus menekankan, seluruh pembayaran masih berlangsung sesuai perjanjian kontraktual antara Petro Energy dan LPEI. &ldquo;Pertama, uang sudah dibayar secara termin sesuai perjanjian. Ini hubungan perdata yang sah dan mengikat kedua pihak, pacta sunt servanda, sebagaimana Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata,&rdquo; tutur Waldus. Dia mempersoalkan alasan hukum pidana ikut masuk ketika mekanisme restrukturisasi masih berjalan normal tanpa wanprestasi. &ldquo;Pembelaan kami sederhana, ini adalah pembayaran utang yang sah, bukan tindak pidana,&rdquo; tegas Waldus. Sebagaimana diketahui, Jaksa KPK menuntut tiga terdakwa kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ketiga terdakwa yakni, Newin Nugroho, Presiden Direktur PT Petro Energy dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta, subsider 4 bulan kurungan. Kemudian, Susy Mira Dewi Sugiarta, Direktur PT Petro Energy dituntut 8 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp 250 juta, subsider 4 bulan kurungan.&nbsp; Sementara, Jimmy Marsin selaku Komisaris Utama PT Petro Energy sekaligus penerima manfaat (beneficial owner) dituntut 11 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti USD 32.691.551,88. Jika tidak membayar uang pengganti, Jimmy harus menjalani 5 tahun penjara tambahan. Perbuatan para terdakwa disebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 958,5 miliar, sebagai bagian dari keseluruhan kasus kredit bermasalah yang merugikan negara hingga Rp 11,7 triliun. Mereka dituntut melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jimmy Masrin, Komisaris Utama PT Petro Energy, dituntut 11 tahun penjara dalam kasus korupsi LPEI, kuasa hukum ungkap kekeliruan hukum

Komut Petro Energy Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus LPEI, Kuasa Hukum Sebut Tindak Pidana Jangan Kangkangi Proses Perdata

petro energy

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#petro energy

Berita Terkini

KPK Apresiasi Putusan Hakim yang Vonis 8 Tahun Penjara Bos Petro Energy

Komut Petro Energy Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus LPEI, Kuasa Hukum Sebut Tindak Pidana Jangan Kangkangi Proses Perdata

Download Aplikasi JawaPos.com