<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/Ketua-KPK-Setyo-Budiyanto-Dery-Ridwansah-1JPG-209433552-1827213012.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyerahkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang oleh PT Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) kepada KPK. Pelimpahan dilakukan karena perkara yang ditangani kedua lembaga ternyata memiliki substansi yang sama. &ldquo;Kejaksaan juga diketahui melakukan kegiatan penyidikan yang serupa. Namun setelah mengetahui bahwa KPK sudah lebih dahulu menerbitkan surat perintah penyidikan dan melakukan pemeriksaan, maka penanganannya dilimpahkan kepada KPK,&rdquo; kata Setyo Budiyanto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11). Setyo memastikan, koordinasi antara KPK dan Kejagung tetap berjalan. Namun, KPK masih enggan mengungkap identitas tersangka maupun konstruksi perkara, karena masih berada dalam tahap penyidikan awal. &ldquo;Koordinasi tetap dilakukan. Informasi mengenai tersangka akan disampaikan setelah waktunya. Untuk saat ini sprindik masih bersifat umum. Ada kegiatan yang berada di luar negeri, sehingga penyidik membutuhkan dokumen yang lengkap dan harus dicocokkan dengan dokumen dari berbagai sumber,&rdquo; ujarnya. Ia tak memungkiri, kerugian negara dalam kasus ini bernilai besar, meski belum dapat menyampaikan angka pastinya. &ldquo;Detail angkanya saya lupa, tetapi nilainya sangat besar,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, KPK mengumumkan bahwa lembaga tersebut telah memulai penyidikan terhadap dugaan korupsi pengadaan minyak oleh Petral, yang diduga menimbulkan kerugian negara.&nbsp; Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidikan ini merupakan pengembangan dari dua kasus sebelumnya. Pertama, perkara suap pengadaan katalis di PT Pertamina tahun 2012&ndash;2014, yang menjerat Chrisna Damayanto, Komisaris Petral sekaligus Direktur Pengolahan Pertamina periode tersebut. Kedua, dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang periode 2012&ndash;2014 dengan tersangka Bambang Irianto selaku Direktur Petral. KPK pun telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk memperluas penanganan kasus. Petral sendiri diketahui telah resmi dibubarkan pada 2015. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016846241/dugaan-korupsi-whoosh-kpk-usut-jumlah-tanah-negara-yang-dijual-kembali-ke-negara">Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Usut Jumlah Tanah Negara yang Dijual kembali ke Negara</a>&nbsp; Sementara, pada 10 November lalu, Kejagung juga menyatakan sedang melakukan penyelidikan terkait Petral dan memastikan akan terus berkoordinasi dengan KPK dalam prosesnya. (*)

KPK menerima pelimpahan penyidikan dugaan korupsi pengadaan minyak Petral dari Kejagung, kerugian negara dinyatakan besar.

KPK Terima Pelimpahan Penyidikan Dugaan Korupsi Minyak Petral dari Kejagung, Kerugian Dipastikan Besar!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/bamir-ridwan.jpg" alt="Mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto didampingi kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/11). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto didampingi kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/11). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto selesai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/11) sore. Bambang diperiksa perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) selaku subsidiary company PT Pertamina (Persero) atau mafia migas.  Usai menjalani pemeriksaan, Bambang masih menghirup udara bebas. Tim penyidik KPK belum memutuskan untuk menahan Bambang.  Kepada awak media, Bambang berjanji akan kooperatif menjalani proses hukum yang dihadapinya. Bambang percaya dengan penyidikan yang dilakukan KPK.  "Kami ikuti prosesnya. Sebagai warga negara yang baik saya percaya dengan lembaga ini. Saya akan ikuti semua proses hukum," kata Bambang usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/11).  Bambang mengatakan, dalam pemeriksaan tadi ia belum dicecar tim penyidik mengenai uang USD 2,9 juta yang diduga diterimanya dari Kernel Oil Ltd selama periode 2010-2013. Bambang mengatakan, tim penyidik hanya mengonfirmasi mengenai tugas pokok dan fungsinya sebagai Vice President Marketing dan Managing Director PES saat itu.  "Masih belum. Masih tupoksi. Di dalam tupoksi saya saja sebagai VP dan Managing Director semua. Belum sampai ke sana (dugaan penerimaan uang)," jelas Bambang.  Sebelumnya, Bambang diduga menerima suap sebesar USD 2,9 juta atau setara dengan Rp 40,7 miliar dari Kernel Oil Ltd selama periode 2010-2013. Diduga, suap tersebut terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES.  Bambang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Mantan Bos Petral Bambang Irianto Janji Kooperatif Ikuti Proses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Aksi KPK - Dery Ridwansah (1)" width="100%">
<figcaption>Aksi KPK - Dery Ridwansah (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberantasan korupsi bukan hanya perkara operasi tangkap tangan dan memiskinkan para tikus yang dalam perspektif lain berarti mengembalikan kekayaan negara yang dicolong. Lebih dari itu, ada dampak berganda dari pemberantasan korupsi, mulai dari kepercayaan orang berinvestasi hingga terjaganya alokasi anggaran negara guna mencapai tujuan pembangunan.  Tak heran, bukan hanya pegiat antikorupsi yang berteriak ketika garda terdepan pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diusik lewat revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK). Akademisi, ekonom, perguruan tinggi, dan masyarakat umumpun turut gerah.  Kini, revisi UU KPK baru saja disahkan lewat proses yang penuh tanda tanya. Mengapa mesti ada pasal-pasal perubahan, itu tidak terjawab dalam naskah akademik. Apakah ada kelemahan dari mekanisme yang dilakukan KPK selama ini, sehingga butuh pasal-pasal perubahan, pun nihil argumentasi.  Dampak seperti yang disebut di atas mungkin tidak akan terlihat dalam waktu satu-dua bulan. Namun, kita patut khawatir. Sebab, satu problem utama yang menjadi keluhan investor ialah ketidakpastian regulasi dan berbelitnya perizinan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT-1-UGM-TOLAK-RUU-KPK-DAN-CAPIM-FED-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua KPK Agus Rahardjo bergabung dan menerima dukungan dari Dema Justicia FH UGM Tolak Revisi UU KPK dan Capim bermasalah usai menghadiri Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Rabu (11/9/19). Para mahasiswa mendukung sikap kpk saat ini menolak revisi RUU KPK dan capim bermasalah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS  Peneliti senior INDEF, Enny Sri Hartarti menyampaikan, konkretnya ketidakpastian regulasi ini berarti tidak adanya penegakan hukum (law enforcement). Selalu ada ruang basah yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antara pengambil kebijakan dan pengusaha.  Sehingga menurut Enny, bukan soal Indonesia tidak menarik sebagai ladang investasi. Buktinya, Indonesia mengantongi predikat sebagai negara layak investasi (investment grade). Di samping itu, komitmen investasi yang tercatat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga terus meningkat.  "Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Bukan Indonesia tidak diminati investor, tapi investor yang datang sangat sulit merealisasikan investasinya," katanya dalam sebuah diskusi digelar Publish What You Pay (PWYP), Rabu (18/9).  Sebut saja seperti masalah kepastian berapa lama pengurusan perizinan selesai. Atau, tidak adanya kepastian mendapatkan lahan. Tidak adanya kepastian inilah yang menyulitkan investor untuk mengkalkulasi usahanya.  Maka dari itu, penegakan hukum seperti yang dilakukan KPK bisa memberikan shock therapy luar biasa. "Orang akan mikir berkali-kali lipat untuk melakukan tindakan yang mengakali kewenangan (abuse of power). Itu dampak makro investasinya," imbuh Enny.  Kemudian dampaknya terhadap keuangan negara, Enny mencatat, mayoritas kasus korupsi yang menjerat pejabat legislatif dan eksekutif terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Modusnya pun berkembang. Jika dulu lebih banyak 'mengambil langsung' dari APBN, maka kini bermain-main di ranah perizinan.  "Misal (izin) impor komoditas bawang, gula, garam. Semuanya terindikasi dan tercium KPK, di sana ada praktik hengki-pengki," ujar Enny.  Pertanyaan selanjutnya, sambung Enny, jika semua penyidikan dan penyadapan harus seizin pihak yang selama ini menjadi 'objek' atau sasaran KPK, maka bagaimana mungkin lembaga antirasuah menghasilkan penegakan hukum yang benar-benar independen?  Sebagaimana diketahui, Pasal 12B Ayat (1) UU KPK hasil revisi berbunyi, penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/09/2019/begini-aturan-penyadapan-usai-revisi-uu-kpk-disahkan/">Dewan Pengawas</a>. Kemudian pada Ayat (2) disebutkan bahwa pimpinan KPK harus mengajukan permintaan tertulis kepada Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan.  Atas dasar itu, Enny berpendapat, revisi UU KPK akan berdampak negatif bukan hanya terhadap investasi tetapi juga efisiensi belanja APBN dan APBD untuk stimulus fiskal.  "Jadi, menurut saya ini bukan perkara sederhana. Bukan soal pelemahan atau penguatan KPK. Tapi, multiplier effect ini terhadap perekonomian, impact-nya direct baik dari potensi untuk orang berminat investasi di Indonesia, maupun dalam menjaga keuangan negara yang benar-benar harusnya prudent, menghasilkan alokasi anggaran yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/diskusi-PWYP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> (ki-ka) Peneliti senior INDEF Enny Sri Hartati, Ekonom UI Berly Martawardaya, Direktur PWYP Indonesia Maryati Abdullah, dan Dosen FEB UGM Fahmy Radhi dalam diskusi 'Urgensi Pemberantasan Korupsi bagi Perekonomian, Investasi, dan Perbaikan Fiskal', Jakarta, Rabu (18/9). (Estu Suryowati/JawaPos.com)  Berjalan Lambat  Kinerja pemberantasan korupsi diperkirakan berjalan lambat menyusul disahkannya revisi UU KPK. Dosen FEB Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga mantan anggota Tim Reformasi Migas, Fahmy Radhi, mencontohkan penetapan tersangka eks Presiden Direktur (Presdir) Pertamina Energy Trading Limited (Petral) <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/09/2019/kpk-tetapkan-eks-presdir-petral-bambang-irianto-sebagai-tersangka/">Bambang Irianto</a>.  "KPK yang belum dilemahkan saja untuk menetapkan satu tersangka di sektor migas butuh empat tahun. Apalagi kalau harus minta izin Dewan Pengawas, bisa 10 tahun," kata Fahmy.  Lebih lanjut Fahmi menjelaskan, lamanya mengurai kasus korupsi di sektor migas dikarenakan rumitnya industri migas dan celah-celah untuk bermain di dalamnya. Kasus mafia migas, kata dia, melibatkan korporasi internasional, mutasi korupsinya ada di luar negeri yang biasanya menggunakan perusahaan cangkang, kegiatannya ada di luar teritorial KPK.  "Sehingga memang sangat berbelit," imbuhnya.  Fahmy pun membeberkan sedikit soal hasil kajian timnya dulu sebelum pembubaran Petral. Kesimpulannya, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) itu digunakan untuk perburuan rente. Mafia migas selalu akan masuk dengan memanfaatkan kelemahan tata kelola dan kelemahan integritas dari pengambil keputusan.  Usai penetapan tersangka mantan bos Petral, Fahmy menyebut pekerjaan rumah KPK selanjutnya yakni menemukan pentolan mafia migas sesungguhnya. Selain itu, aliran dana mafia migas yang istilah Fahmy 'mengalir sampai jauh' juga harus dilacak.

Dampak Revisi UU KPK terhadap Investasi dan Keuangan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pengeboran-minyak1.jpg" alt="Pengeboran minyak lepas pantai. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengeboran minyak lepas pantai. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Bambang Irianto sebagai tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES). PES merupakan subsidiary company atau anak usaha dari PT Pertamina (Persero).  Bambang diduga menerima suap sekitar USD 2,9 juta dari Kernel Oil selama periode 2010-2013. Suap itu ditampung Bambang di perusahaan yang didirikannya di British Virgin Island bernama SIAM Group Holding Ltd.  Dalam melancarkan aksinya, Bambang bersama-sama petinggi PES lainnya diduga menggunakan perusahaan minyak nasional Uni Emirates Arab, Emirates National Oil Company (ENOC) sebagai kamuflase untuk memuluskan perdagangan minyak mentah antara PES dengan Kernel Oil.  "Diduga perusahaan ENOC diundang sebagai kamuflase agar seolah-olah PES bekerja sama dengan National Oil Company (NOC) agar memenuhi syarat pengadaan. Padahal minyak berasal dari Kernel Oil," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).  Laode menjelaskan, kasus ini bermula pada 2008 dari perkenalan Bambang yang saat itu masih bekerja di kantor pusat Pertamina dengan perwakilan Kernel Oil Pte. Ltd. Perusahaan Kernel Oil merupakan salah satu rekanan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES.  Bambang kemudian diangkat sebagai Vice President (VP) Marketing PES pada 6 Mei 2009 yang salah satu tugasnya melaksanakan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan Pertamina yang dapat diikuti oleh perusahaan minyak nasional, perusahaan kilang minyak, maupun trader.  "Tersangka BTO selaku VP Marketing PES membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang. Sebagai imbalannya diduga Bambang Irianto menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri," ucap Laode.  Pada 2012, sesuai arahan Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Pertamina diminta meningkatkan efisiensi dalam perdagangan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dengan mengutamakan pembelian langsung ke sumber-sumber utama.  Atas arahan tersebut, dalam melakukan pengadaan dan perdagangan, PES seharusnya mengacu pada pedoman yang menyebutkan penetapan penjual atau pembeli yang akan diundang untuk ikut dalam competitive bidding atau direct negotiation mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Pertamina.  Dengan demikian, perusahaan yang dapat menjadi rekanan PES adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) PES. Namun, pada kenyataannya tidak semua perusahaan yang terdaftar pada DMUT PES diundang mengikuti tender di PES. Bambang bersama sejumlah pejabat PES menentukan rekanan yang akan diundang mengikuti tender.  Salah satu NOC yang sering diundang untuk mengikuti tender dan akhirnya menjadi pihak yang mengirimkan kargo untuk PES/Pertamina adalah Emirates National Oil Company (ENOC). Nama ENOC merupakan kamuflase yang digunakan Kernel Oil.  "Tersangka BTO diduga mengarahkan untuk tetap mengundang NOC tersebut meskipun mengetahui bahwa NOC itu bukanlah pihak yang mengirim kargo ke PES atau Pertamina," jelas Laode.  Atas perbuatannya, Bambang Irianto pun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tipu-tipu ala Eks Bos Petral, Pakai Perusahaan UEA sebagai Kamuflase

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di empat lokasi dalam kasus yang menyeret mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bambang sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES).  "Untuk kepentingan penyidikan, KPK menggeledah lima lokasi pada 5 dan 6 September 2019," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).  Laode menjelaskan, kelima lokasi yang digeledah terdiri dari sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramukasari 3, Jakarta, rumah yang beralamat di Komplek Ligamas, Pancoran, Jakarta, serta apartemen yang beralamat di Salemba Residence, Jakarta. Kemudian, rumah yang beralamat di Cempaka Putih Timur, Jakarta, dan rumah yang beralamat di Jl. Cisanggiri II Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta.  Dari penggeledahan tersebut, lanjut Laode, KPK menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan dan data aset terkait dugaan kasus yang melilit Bambang Irianto. "Dikarenakan dugaan penerimaan suap cukup signifikan maka KPK akan terus berupaya melakukan penelusuran dan asset recovery," ucap Laode.  KPK telah menetapkan status tersangka terhadap mantan Dirut Petral, Bambang Irianto dalam kasus penerimaan suap terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES selaku anak usaha Pertamina.  Penerimaan tersebut dilakukan Bambang dalam rentang waktu 2010 hingga 2013 melalui rekening perusahaan Siam Group Holding yang berkedudukan hukum di British Virgin Island. Total penerimaan disinyalir mencapai USD 2,9 juta.  "(Penerimaan) terkait dengan kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES/PT Pertamina (Persero) di Singapura dan pengiriman kargo," jelas Laode.  Oleh karena itu, untuk lebih mendukung upaya pencegahan korupsi dan menghindari terjadinya praktek kotor dalam pengelolaan BUMN, mak KPK mengimbau pejabat BUMN dan anak usaha yang memiliki kerja sama atau kontrak pengadaaan barang dan jasa dengan perusahaan dari luar negeri agar tidak menerima suap atau gratifikasi.  "Demikian juga pada korporasi asing yang memiliki bisnis di Indonesia juga diminta agar tidak memberikan suap atau gratifikasi kepada pejabat BUMN," tegas Laode.  Atas perbuatannya, Bambang disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Geledah Lima Lokasi Terkait Kasus Mantan Bos Petral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Bambang Irianto sebagai tersangka. Bambang diduga menerima suap jutaan dolar AS terkait upaya pengaturan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) selaku anak usaha PT Pertamina (Persero).  PES merupakan anak usaha Pertamina, sama seperti Petral yang telah dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Mei 2015. "KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni BTO (Bambang Irianto)," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).  KPK menduga, Bambang mengarahkan perusahaan tertentu untuk memenangkan tender. Bambang Irianto diduga menerima suap sebesar USD 2,9 juta atas bantuan yang diberikannya ke pihak Kernel Oil.  KPK menduga praktik mafia migas sebetulnya dilakukan PES. Sedangkan Petral diposisikan sebagai 'paper company'.  Atas perbuatannya, Bambang Irianto pun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Tetapkan Eks Presdir Petral Bambang Irianto sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Koalisi-Kawal-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka terkait mafia minyak dan gas (migas). Hal ini telah dibenarkan oleh KPK.  Namun Juru Bicara KPK Febri Diansyah masih enggan membeberkan dugaan tindak pidana korupsi maupun pihak yang telah menyandang status tersangka. Menurutnya, lembaga antirasuah akan menyampaikan seorang yang ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (10/9) siang ini.  "Informasi tentang perkara tersebut akan kami sampaikan pada publik siang ini, Selasa 10 September 2019 di Gedung KPK," kata Febri melalui pesan singkat, Selasa (10/9).  Febri menjelaskan, perkara tersebut diduga berkaitan dengan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) yang dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Mei 2015 lalu. Setelah peristiwa itu, KPK mulai menyelidiki fakta-fakta hukum terkait praktik mafia migas hingga meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan.  "Setelah Presiden Jokowi membubarkan Petral pada bulan Mei 2015 sebagai bagian dari perang Pemerintah terhadap Mafia Migas, KPK melakukan penyelidikan mendalam untuk menelusuri fakta-fakta hukum praktik mafia di sektor migas. Hingga saat ini KPK telah memulai proses Penyidikan terkait hal tersebut," jelas Febri.  Untuk diketahui, sejak 2015 KPK telah memulai penyelidikan berdasarkan hasil audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dalam pengadaan minyak pada 2012-2014.  Menurut temuan lembaga auditor Kordha Mentha yang mengaudit Petral, jaringan mafia migas telah menguasai kontrak suplai minyak senilai USD 18 miliar selama tiga tahun. Sebab diduga terdapat pihak ketiga di luar bagian manajemen Petral dan Pertamina yang ikut campur dalam proses pengadaan dan jual beli minyak mentah maupun produk bahan bakar minyak (BBM), mulai dari mengatur tender dengan harga perhitungan sendiri, menggunakan instrumen karyawan dan manajemen Petral saat melancarkan aksi.  Akibatnya, Petral dan Pertamina tidak memperoleh harga yang optimal dan terbaik ketika melakukan pengadaan. Pihak ketiga tersebut sangat berpengaruh dalam perdagangan minyak mentah dan BBM serta membuat pelaku usaha dalam bidang tersebut mengikuti permainan yang tidak transparan.  Petral sendiri sudah dibubarkan sejak 13 Mei 2015 dan tugas Petral digantikan PT Pertamina Integrated Supply Chain (ISC Pertamina), sehingga diskon yang sebelumnya disandera pihak ketiga sudah kembali ke pemerintah dan perdagangan lebih transparan dan bebas.  Mafia tersebut diduga menguasai kontrak USD 6 miliar per tahun atau sekitar 15 persen dari rata-rata impor minyak tahunan senilai USD 40 miliar.

KPK Tingkatkan Perkara Mafia Migas ke Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/soal-audit-kordamentha-elite-hanura-tak-percaya-sudirman-said_m_.jpg" alt="Sudirman Said sat bersama Capres Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Sudirman Said sat bersama Capres Prabowo Subianto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Juru Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang juga mantan Meteri ESDM Sudirman Said menyebut bahwa ada seseorang yang meminta dirinya untuk tidak melaporkan hasil audit forensik Kordamentha, kepada KPK atas permintaan Presiden&lrm; Joko Widodo (Jokowi) saat itu. Menanggapi hal itu, Tim Kampanye Nasional Joowi-Ma'ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir mengatakan, pernyataan Sudirman Said penuh dengan intrik politik sesat. "Dia menduga itu sengaja disusun oleh Prabowo Subianto dalam kontestasi pilpres 2019 untuk merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai," ujar Inas saat dihubungi, Sabtu (23/2). Padahal yang terjadi sebenarnya adalah, KPK berkirim surat kepada Pertamina pada tanggal 13 November 2015 lalu meminta hasil audit forensik Kordamentha. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2015, Pertamina mengirim laporan audit forensik Kordamentha kepada KPK. "Sedangkan pada saat itu Sudirman Said sedang sibuk dengan dirinya sendiri yang berupaya mencuci tangan akibat menyebarluaskan rekaman papa minta saham di mana kemudian di melapor ke MKD pada tanggal 16 November 2015," katanya. Sehingga Ketua DPP Partai Hanura ini mengaku tidak percaya apabila Sudirman Said mengatakan bahwa ada seorang staf Istana yang melarang dia untuk melaporkan hasil audit forensik Kordamentha kepada KPK. Pasalnya KPK sendirilah yang secara aktif meminta laporan hasil audit forensik Kordamentha tersebut, selain itu adalah tidak mungkin Presiden Jokowi mau mengambil risiko hukum maupun politik yang akan terjadi dengan cara meminta Sudirman Said menolak permintaan KPK. "Sehingga yang meminta Pertamina untuk menyerahkan bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam laporan audit forensik Kordamentha," ungkapnya. Inas mengaku saat dirinya masih di Komisi VII DPR dan Sudirman Said masih Mentri ESDM, dia memang sering sekali berkeluh kesah baik secara pribadi kepada saya maupun pada saat rapat kerja.

Soal Audit Kordamentha, Elite Hanura Tak Percaya Sudirman Said

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11806_29528_KPK-lagi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat setelah beberapa waktu lalu menerima hasil audit forensik atas Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Dengan data itu, KPK langsung melakukan penyelidikan untuk menyisir dugaan korupsi di anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura itu. Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengungkapkan, saat ini pihaknya tidak hanya mendalami hasil audit forensik Petral. Sebab, KPK juga mulai mengumpulkan barang bukti. Karenanya, KPK juga sudah mulai mengumpulkan sejumlah keterangan. &quot;Atau sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan,&quot; kata Indriyanto melalui pesan singkat, Kamis (26/11)&lrm;. Namun, saat ditanya lebih lanjut tentang sejauh mana perkembangan penyelidikan kasus itu, Indriyanto masih belum mau membeberkannya. Yang pasti kasus dugaan korupsi di Petral itu sudah masuk tahap penyelidikan. &quot;Sudah lidik, belum bisa disampaikan. Kan risikonya akan jadi besar pada tahap ini,&quot; pungkasnya. Sebelumnya, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto menyatakan bahwa perusahaan yang dipimpinnya telah menyerahkan hasil audit forensik terhadap Petral ke KPK pada 13 November&nbsp;lalu.&nbsp; Hal tersebut dilakukan untuk menelusuri adanya potensi pelanggaran hukum di dalam pengadaan minyak mentah dan bahan bakar impor yang dilakukan Petral.(put/JPG)

KPK Langsung Buru Bukti Korupsi di Petral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10831_28467_KPK-baru.jpg" alt="Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said." width="100%">
<figcaption>Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi hasil audit forensik atas PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Kini, KPK langsung mengkaji dugaan korupsi dalam pengadaan minyak untuk pasar dalam negeri melalui anak usaha Pertamina yang berbasis di Singapura itu. Menurut pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, lembaga antirasuah itu sudah menerima hasil audit forensik atas Petral pada Senin (16/11). &quot;KPK sudah menerima laporan soal Petral. Jadi sudah diberikan dan sekarang sedang ditelaah,&quot; katanya&nbsp; saat ditemui di kantornya, Selasa (17/11). Menurut Yuyuk, KPK tidak hanya menelaah hasil audit forensik independen yang dilakukan lembag auditor asal Australia, Kordamentha itu. Sebab, KPK juga punya pegangan lain, yakni temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). &quot;Jadi posisinya ada audit dari auditor Australia dan ada juga audit BPK. Kita sedang pelajari keduanya,&quot;&nbsp; terangnya. Yuyuk menambahkan, KPK segera menelaah hasil audit tersebut berikut potensi kerugian negaranya. &quot;Ketika bicara fraud (tindak pidana, red) berarti apa kesalahan yang terjadi dalam proses itu dan siapa pejabatnya. Siapa yang dapat keuntungan dari itu,&quot; kata dia.(put/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#petral

Berita Terkini