<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/1653020552723.jpg" alt="Ilustrasi perselingkuhan. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perselingkuhan. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kasus dugaan perselingkuhan anggota TNI di Bali, Lettu Agam dengan seorang perempuan berinisial BA yang merupakan anak petinggi Polri memasuki&nbsp;babak baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Istri Lettu Agam,&nbsp;Anandira Puspita, mulanya sempat ditahan karena menyebarkan dugaan perselingkuhan sang suami di media sosial.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, sosok&nbsp;Anandira Puspita kini telah dibebaskan dengan alasan kemanusiaan dan kembali bersama keluarganya di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Anandira Puspita (34), ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Denpasar atas dugaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan pelapor atas nama Ahmad Ramzy Ba'abud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia bersama pemilik akun media sosial Instagram @ayoberanilaporkan6 bernama Hari Soeslistya Adi (38) ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap mencemarkan nama baik BA, seorang anak pejabat Polri melalui postingan di media sosial.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun Anandira kini telah dibebaskan, namun Hari Soeslistya Adi (HS) hingga kini masih ditahan. Polda Bali pun menjelaskan apa saja peran Hari dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">HS merupakan pemilik akun media sosial Instagram @ayoberanilaporkan6 yang memposting dugaan perselingkuhan anggota TNI dari satuan Kesdam IX/Udayana Lettu CKM drg. Malik Hanro Agam (Lettu Agam) dengan seorang perempuan berinisial BA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memposting di akun Instagram @ayoberanilaporkan6 dengan memuat foto-foto milik BA dan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara BA dengan Anindira.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tersangka (HS) menambahkan dan menempelkan kata-kata serta narasi dengan mengatakan bahwa korban BA adalah selingkuhan dari Lettu MNA yang merupakan suami dari tersangka AP," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Jansen Avitus Panjaitan seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">HS memposting foto-foto korban BA di media sosial tersebut atas permintaan Anandira dengan tujuan untuk menyebarluaskan dugaan perzinahan dan asusila Lettu Agam dan BA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan foto-foto yang disebarkan HS melalui istri Lettu Agam diambil dari akun media sosial milik BA dan tanpa seijin maupun sepengetahuan korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah menerima foto dan juga tangkapan layar percakapan WhatsApp, HS kemudian mengedit percakapan tersebut dengan menambahkan beberapa kata-kata dan mempostingnya di akun @ayoberanilaporkan6.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Polresta Denpasar kemudian melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari pelapor atas nama Ahmad Ramzy Ba'abud terkait penyebarluasan dugaan perselingkuhan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari hasil penyelidikan, penyidik menemukan unsur-unsur pidana yang dilakukan HS, dan setelah melalui gelar perkara, perkara tersebut dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan pada tanggal 25 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">HS pun ditetapkan sebagai tersangka dan pada 26 Januari 2024 ditahan di Rumah Tahanan Polresta Denpasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak Polresta Denpasar juga menjelaskan modus operandi para tersangka dalam kasus ini adalah menyusun informasi berdasarkan data-data elektronik yang diperoleh dari foto pribadi dan keluarga korban tanpa seizin pemiliknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim penyidik juga sudah meminta keterangan dari enam orang saksi baik saksi pelapor, saksi korban, saksi ahli ITE dan ahli pidana, termasuk keterangan dari para tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasal yang digunakan untuk menjerat para tersangka adalah Pasal 48 ayat (1) Juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Istri Lettu Agam, Anandira Puspita, kini telah dibebaskan usai ditahan karena menyebarkan dugaan perselingkuhan sang suami di media sosial.

Istri Anggota TNI yang Bongkar Dugaan Perselingkuhan Sang Suami Dibebaskan, Tersangka Lain Masih Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Konpres-Menkopolhukam-Mahfud-MD-Terkait-Korupsi-Lukas-Enembe-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator politik hukum dan keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD angkat suara terkait beredarnya diagram pemerasan pengungkapan kasus penipuan jam tangan mewah Richard Mille. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Polri untuk menindaklanjutinya.<br /> <br /> "Itu biar diurus oleh polisi," ujar Mahfud di Jakarta, Sabtu (5/11).<br /> <br /> Kendati demikian, Mahfud MD tak berkata lebih jauh terkait diagram yang menyeret sejumlah petinggi Polri itu. Dia menyerahkan kepada Polri untuk mengusutnya.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, dalam alur diagram tersebut terdapat beberapa nama petinggi Polri. Menurut diagram itu Divisi Propam Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).<br /> <br /> Disebutkan pula bahwa Kompol A sudah divonis Sidang Etik dan dikenai demosi selama 10 tahun. Kompol A diduga menerima dana dari Tony Sutrisno sebesar Rp 3,7 miliar. Kemudian, Kompol A setor ke Kombes Rizal Irawan sebesar Rp 2,6 miliar.<br /> <br /> “Kok bisa Kombes Rizal Irawan disunat hukumannya jadi 1 Tahun demosi dan atas atensi Wakapolri. Sedangkan anak buahnya didemosi 10 tahun, apakah itu adil? Oh, iya. Keterlibatan Brigjen Andi Rian dan Komjen Agus Andrianto kok nggak diselidiki,” tulis diagram tersebut.<br /> <br /> Merespons ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha bernama Tony Sutrisno merupakan kasus lama. Bahkan, Bareskrim Polri menyatakan tidak menemukan unsur pidana terkait dugaan pemerasan senilai Rp 4 miliar.<br /> <br /> “Itu kejadian lama dan sudah dijelaskan,” ucap Irjen Pol Dedi.<br /> <br /> <strong>Ombudsman Bakal Selidiki</strong><br /> <br /> Sementara itu, Komisioner Ombudsman RI, Yohanes Widiantoro menyebut, pihaknya akan menelusuri kabar pemerasan dalam laporan penipuan jam tangan mewah Richard Mille yang menimpa pengusaha Tony Sutrisno. Dalam diagram yang beredar, turut menyeret nama besar Polri seperti Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto hingga mantan Dirtipidum Bareskrim Polri Irjen Pol Andi Rian Djajadi.<br /> <br /> Menurut Yohannes, jika isu yang beredar itu benar, maka hukum harus ditegakkan meski pun jabatan pelaku adalah perwira tinggi. Namun, seluruhnya harus diungkap secara terang benderang.<br /> <br /> “Dugaan pemerasan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana sekalipun adalah pelanggaran hukum dan juga kode etik profesi. Maka kebenarannya harus segera dibuktikan untuk dapat ditindaklanjuti, sekalipun hal itu menyangkut Pati Polri,” kata Yohannes saat dihubungi, Selasa (1/11).<br /> <br /> Yohannes mengatakan, Polri harus memasuki era revolusi memperbaiki citranya. Terlebih setelah terjadinya kasus-kasus besar seperti pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, kerusuhan Kanjuruhan, hingga penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa.<br /> <br /> “Momentum bersih-bersih di tubuh Polri harus di-support semua pihak, termasuk anggota masyarakat,” kata Yohanes.<br /> <br /> Selain akan memantau kasus dugaan pemerasan tersebut, Yohannes juga meminta agar Tony Sutrisno memberanikan diri melapor ke Ombudsman. Ia berjanji kasus pemerasan yang menimpa Tony dapat secepatnya diproses dengan tujuan agar publik bisa mengetahui sejauh mana kasus ini diselesaikan dengan baik dan profesional.<br /> <br /> “Berbasis laporan tersebut, ORI akan menggunakan kewenangan yg dimiliki dan menindaklanjutinya. Jika sudah ada cukup bukti, kita juga mendorong internal Polri (Irwasum) untuk menginvestigasi dan mengungkap kasus ini ke publik. Kita semua menunggu kesungguhan Polri dalam memperbaiki kinerja dan profesionalitasnya sebagai APH,” tegas Yohanes.

Respons Mahfud MD soal Dugaan Pemerasaan Terkait Kasus Richard Mille

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Presiden-Jokowi-Kunker-di-Kota-Bandung.jpg" alt="Presiden Jokowi Kunker di Kota Bandung  Sumber foto: YT Sekretariat Presiden" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi Kunker di Kota Bandung  Sumber foto: YT Sekretariat Presiden</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengumpulkan petinggi polisi Mabes, kapolda dan kapolres di Istana Negara hari ini, Jumat (14/10). Pertemuan itu diduga terkait tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur.<br /> <br /> Seperti diberitakan <em>PojokSatu (Jawa Pos Group)</em>, Presiden Jokowi akan memberi arahan pada petinggi Mabes Polri, kapolda dan kapolres di Istana Negara bersamaan waktu dengan laporan Mahfud MD soal TGIPF tragedi Kanjuruan Malang. Pejabat utama Polri dari jenderal, kombes hingga AKBP dari semua daerah dikumpulkan mendengar arahan Jokowi.<br /> <br /> Pertemuan Jokowi dengan perwira tinggi hingga perwira menengah ini akan digelar di Istana Negara, Jumat (14/10) sekitar pukul 14.00 WIB. Namun Jokowi enggan membeberkan isi pertemuan yang akan digelar dengan pimpinan Polri ini.<br /> <br /> Jokowi menyebut Polri masih bekerja keras membantu dan melayani masyarakat. Kepemimpinan di Polri juga masih jelas. “Kapolrinya masih Pak Listyo Sigit Prabowo,” tegas Jokowi di Bandung, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (14/10).<br /> <br /> Pada sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD akan menyerahkan laporan hasil investigasi TGIPF tragedi Kanjuruhan ke Presiden Jokowi pada hari ini, Jumat (14/10).<br /> <br /> “Besok (hari ini) saya akan melapor ke presiden soal temuan TGIPF,” kata Mahfud dalam diskusi ‘Reformasi Sistem Hukum Nasional’ yang digelar PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (13/10/2022).<br /> <br /> Mahfud yang juga Ketua TGIPF mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan dokumen laporan yang akan diserahkan ke Presiden Jokowi.<br /> <br /> Dengan diserahkannya laporan investigasi tersebut, Mahfud menjelaskan, maka tugas TGIPF telah rampung sejak Kamis (13/10/2022) kemarin. “Kamis (13/10/22) sore, TGIPF Tragedi Sepakbola Kanjuruhan sudah merampungkan tugasnya sesuai dengan Kepres No. 19 Tahun 2022,” kata Mahfud melalui akun twitter resmi miliknya @mohmahfudmd.<br /> <br /> “Temuan TGIPF takkan diumumkan sebelum diserahkan ke Presiden, sebab TGIPF dibentuk dengan Kepres untuk keperluan Presiden,” pungkasnya.

Hari Ini Jokowi Kumpulkan Petinggi Polri, Bahas Tragedi Kanjuruhan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231457.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu didakwa menerima sua" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu didakwa menerima sua</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte meminta uang senilai Rp 7 miliar kepada Djoko Tjandra untuk petinggi Polri. Hal itu terungkap dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.<br /> <br /> Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait permintaan uang Rp 7 miliar tersebut tidak pernah ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Napoleon. Mantan Div Hubinter Polri itu tidak pernah mengakui meminta uang Rp 7 miliar sebagai mahar kepada petinggi Polri.<br /> <br /> "Apa yang disampaikan saudara tersangka NB di pengadilan kemarin itu sudah saya konfirmasi kepada penyidik tidak ada di dalam BAP," kata Awi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11).<br /> <br /> Awi menyebut, jaksa memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang tersangka sebelum disidangkan. Sehingga berpotensi memunculkan fakta baru dalam persidangan.<br /> <br /> "Kalau di dalam proses penyidikan yang bersangkutan itu di BAP bunyi pasti kan penyidik akan mengejar keterkaitan, kesaksian dari saksi-saksi yang lain maupun jawaban-jawab dari terdangka sendiri.pasti akan dikejar itu," ucapnya.<br /> <br /> "Tapi faktanya bawasannya yang bersangkutan sewaktu diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik tidak ada, kalimat itu tidak ada, jawaban itu tidak ada," imbuhnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Irjen Pol Napoleon Bonaparte didakwa menerima suap sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu atau setara Rp 6,1 miliar dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Irjen Napoleon mematok harga Rp 7 miliar untuk menghapus nama Djoko Tjandra dalam red notice Interpol Polri.<br /> <br /> Penghapusan red notice dilakukan agar Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia untuk bisa mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Saat itu, Djoko Tjandra sedang kabur ke luar negeri menghindari hukuman 2 tahun penjara terkait kasus hak tagih Bank Bali.<br /> <br /> Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), Djoko Tjandra meminta rekannya yang merupakan seorang pengusaha, Tommy Sumardi untuk mencari tahu statusnya di NCB Interpol Indonesia yang berada di bawah pimpinan Irjen Napoleon Bonaparte. Sebab, dia mendapat informasi bahwa Red Notice terhadap dirinya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Prancis.

Irjen Napoleon Minta Rp 7 M Untuk 'Petinggi', Polri: Tidak Ada di BAP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/banyak-jenderal-polisi-terjun-ke-politik-nih-tanggapan-mabes-polri_m_149155.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Petinggi Polri mulai diterpa isu terjun ke politik. Mulai dari Kapolri hingga para perwira tinggi (pati). Ada yang disebut bakal menjadi calon wakil presiden hingga menjadi kepala daerah.</p><br /> <p>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, para jenderal yang sesumbar untuk ikut Pilkada 2018 harus melalui mekanisme, yakni pengunduruan diri.</p><br /> <p>"Ya kalau ikut pilkada, pada saatnya nanti akan mengajukan pengunduran diri dari dinas kepolisian," kata dia kepada JawaPos.com, Minggu (6/8).</p><br /> <p>Namun, dia memastikan, hingga detik ini belum ada pati yang memang bersungguh-sungguh ingin menjadi kepala daerah dan mengundurkan diri dari kepolisian. "Yang mengajukan pengunduran diri belum ada," tegas dia.</p><br /> <p>Sebelumnya Polri memang digoyang dengan isu politisasi sejumlah pejabatnya. Selain Kapolri Jenderal Tito Karnavian disebut-sebut bakal ikut meramaikan pencapresan 2019, sejumlah anak buahnya di level perwira tinggi (pati) pun demikian. Hanya saja mereka lebih membidik level kepala daerah di Pilkada 2018.</p><br /> <p>Adapun sejumlah pati yang disebut-sebut terjun ke Pilkada 2018 yakni, Dankorbrimob Irjen Murad Ismail, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpau.</p><br /> <p>Murad Ismail rencananya maju sebagai calon gubernur Maluku. Anton Charliyan dikabarkan maju sebagai calon gubernur di daerah sendiri, Jawa Barat. Sedangkan Paulus Waterpau juga akan bersaing menjadi calon gubernur Papua, daerah asalnya.</p><br /> <p>Dankorbrimob Irjen Murad Ismail mengakui memang memiliki rencana untuk maju sebagai calon kepala daerah di Maluku. "Maluku ini perlu diperbaiki," ujarnya. Sedangkan pati lainnya belum memerikan komentar resminya kepada publik.</p><br /> <p></p>

Banyak Jenderal Polisi Terjun ke Politik, Nih Tanggapan Mabes Polri

petinggi polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#petinggi polri

Berita Terkini

Istri Anggota TNI yang Bongkar Dugaan Perselingkuhan Sang Suami Dibebaskan, Tersangka Lain Masih Ditahan

Respons Mahfud MD soal Dugaan Pemerasaan Terkait Kasus Richard Mille

Hari Ini Jokowi Kumpulkan Petinggi Polri, Bahas Tragedi Kanjuruhan?

Irjen Napoleon Minta Rp 7 M Untuk 'Petinggi', Polri: Tidak Ada di BAP

Banyak Jenderal Polisi Terjun ke Politik, Nih Tanggapan Mabes Polri

Download Aplikasi JawaPos.com