<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/sp3-diperpanjang-penertiban-peternakan-babi-ditunda_m_112532.jpeg" alt="Keberadaan peternakan babi di kawasan Dam Duriangkang membuat pelanggan air bersih di Batam jadi waspada tercemar." width="100%">
<figcaption>Keberadaan peternakan babi di kawasan Dam Duriangkang membuat pelanggan air bersih di Batam jadi waspada tercemar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Minat investor untuk membangun peternakan babi di wilayah Kabupaten Jepara tidak mengusik keteguhan Bupati Witiarso Utomo atau lebih akrab disapa Wiwit. Dia tegas menyatakan tidak akan mengeluarkan izin peternakan babi bila bertentangan dengan fatwa ulama dan nilai religius masyarakat di wilayah yang dia pimpin.&nbsp; Wiwit menegaskan hal itu saat hadir dalam acara Sosialisasi Hasil Bahtsul Masa&rsquo;il di Gedung PCNU Jepara pada Senin (4/8). Sikap tegas Wiwit disampaikan menyusul reaksi dari sejumlah kalangan keagamaan di Jepara usai kabar minat investor peternakan babi di Jepara menyeruak ke publik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) sudah buka suara terkait minat investor tersebut.&nbsp; &rdquo;Setiap kebijakan, termasuk investasi, harus sejalan dengan dawuh kiai dan fatwa dari MUI. Jika tidak ada persetujuan dari MUI, NU, dan tokoh agama lain, kami tidak akan keluarkan izin,&rdquo; kata Wiwit sebagaimana dikutip dari pemberitaan Radar Kudus pada Rabu (6/8).&nbsp; Ketegasan Wiwit selaras dengan hasil Bahtsul Masa&rsquo;il yang dilakukan PCNU Jepara pada Minggu (3/8). Lewat Surat Keputusan Nomor 36/PC.01/A.II.01.03/1416/08/2025, PCNU Jepara menegaskan penolakan mereka terhadap rencana pembangunan peternakan babi di wilayah Jepara. Penolakan tersebut dituangkan dalam 3 rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah.&nbsp; Pertama, tidak memberikan izin pendirian peternakan babi atau usaha lain yang bertentangan dengan kultur religius masyarakat. Kedua mendorong kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ketiga menggali potensi ekonomi dari sumber-sumber yang halal dan legal. Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh beberapa ulama.&nbsp;Di antara para ulama yang menandatangani surat keputusan itu ada nama Rais Syuriah KH Khayatun Abdullah Hadziq, Katib Syuriah KH M. Nasrullah Huda, Ketua Tanfidziyah KH Charis Rohman, dan Sekretaris KH Ahmad Sahil. Surat keputusan tersebut juga ditembuskan sampai ke PBNU dan PWNU Jateng. Wiwit menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya telah menetapkan syarat ketat kepada calon investor. &rdquo;Investornya menyampaikan rencana impor indukan babi dengan kapasitas produksi 2&ndash;3 juta ekor per tahun. Retribusi yang masuk ke pemkab Rp 300 ribu per ekor, ditambah CSR Rp 50&ndash;100 miliar,&rdquo; kata dia.&nbsp; Meski potensi retribusi dan CSR yang dijanjikan investor mencapai ratusan miliar per tahun adalah nilai yang cukup besar bagi Pemkab Jepara, Wiwit menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan. Dia menyampaikan bahwa sejak awal pihaknya telah menetapkan syarat ketat kepada calon investor. &rdquo;Jepara adalah daerah religius. Kami lebih memilih mendengarkan petuah dan fatwa kiai agar setiap kebijakan tidak melukai nilai-nilai keagamaan masyarakat,&rdquo; tegas Wiwit.&nbsp;

Bupati Jepara Witiarso Utomo menolak izin peternakan babi demi menjaga nilai religius masyarakat, meski ada tawaran investasi besar

Bupati Jepara Witiarso Utomo Tegaskan Tolak Izin Peternakan Babi, Fatwa MUI Jadi Pegangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Ilustrasi-Virus-CNN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok memiliki peternakan babi di sebuah gedung pencakar langit dengan 26 lantai. Dari dalam gedung itu, ancaman virus zoonosis dari babi yang dapat melompat ke manusia mulai dikhawatirkan peneliti.  Ahli epidemiologi Australia memperingatkan peternakan babi di gedung pencakar langit Tiongkok dapat menciptakan virus penyebar super baru. Hal itu terjadi saat penduduk Tiongkok saat ini tengah memberontak atau memprotes kebijakan Nol-Covid dari Presiden Xi Jinping.  "Menjadi wabah tak tertahankan dari virus baru dari peternakan babi gedung pencakar langit di Tiongkok," katanya.  Peternakan babi industri 26 lantai yang menyerupai blok apartemen biasa baru-baru ini selesai dibangun di provinsi Hubei dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 1,2 juta hewan per tahun. Bangunan lain di kompleks ini akan segera selesai berupa fasilitas gabungan seluas 800 ribu meter persegi menampung hingga 650.000 babi pada waktu tertentu, menurut perusahaan di belakang peternakan, akun WeChat resmi Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Farming.  Bangunan tersebut merupakan bagian dari upaya baru pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan industri pertaniannya dan membangun beberapa fasilitas pembibitan di seluruh negeri.  Mengapa bisa menularkan virus dari dalam gedung?  Pola bangunan seperti itu menimbulkan kekhawatiran besar akan virus zoologi lain yang tak terbendung dan muncul di Tiongkon. Ketua Epidemiologi Universitas Deakin, Catherine Bennett, mengatakan babi memiliki kemampuan unik untuk menyimpan virus influenza.  Burung dan manusia membuat mutasi virus lebih mungkin jika terjadi koinfeksi. Profesor Bennett mengeluarkan prediksi suram tentang peternakan babi tersebut. Ia memperingatkan lebih banyak virus dapat menyebar dengan cepat dan tidak terduga dari area tersebut.  “Babi tampaknya tidak rentan terhadap SARS-CoV-2, tetapi mereka memiliki virus Korona babi sendiri sehingga masih menimbulkan risiko peristiwa rekombinasi lain, yang menggabungkan RNA virus Korona babi dengan SARS-CoV-2 atau RNA virus Korona manusia lainnya, yang menciptakan novel Coronavirus lain yang mampu menginfeksi manusia,” kata Profesor Bennett kepada SkyNews.com.au.  Peternakan intensitas tinggi semacam ini dapat meningkatkan kemungkinan kejadian rekombinasi dengan cepat di antara sejumlah besar babi dan manusia yang menanganinya. Apalagi peternakan pencakar langit baru telah bermunculan di seluruh negeri untuk memenuhi permintaan yang sangat besar.  Menyusul keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok pada tahun 2019 yang mengizinkan pembangunan peternakan bertingkat tinggi, lebih dari 60 bangunan semacam itu telah direncanakan di provinsi Sichuan saja.  Lonjakan produksi daging babi lokal terjadi menyusul wabah Demam Babi Afrika pada akhir 2021 yang telah membunuh 200 juta babi tahun ini.

Virus Baru dari Peternakan Babi di Tiongkok Bisa jadi Penyebar Super

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Screenshot_20200306_172055-1.jpg" alt="Peternakan babi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Peternakan NTT/Antara" width="100%">
<figcaption>Peternakan babi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Peternakan NTT/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur melarang pasokan ternak babi dari luar daerah masuk ke wilayahnya. Hal itu untuk mencegah penularan virus African Swine fever (ASF) yang dinyatakan positif menyerang ternak babi di wilayah Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.  ”Virus ASF sudah masuk di daratan Timor. Kami di Flores Timur siaga satu untuk mengantisipasinya,” kata Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli seperti dilansir dari Antara pada Jumat (6/3).  Agustinus menjelaskan, virus ASF merupakan endemik dan belum ada obat atau vaksinnya. Jika ternak babi tertular akan mati dan menular ke ternak lain dengan cepat. Untuk itu, pihaknya melarang agar pasokan dari luar daerah masuk ke Flores Timur. Termasuk olahan makanan yang berbahan dasar babi. ”Misalkan hasil olahan daging babi sei. Daging olahan ini kalau mengandung kuman virus ASF, virusnya bisa bertahan hidup hingga 30 hari. Bisa menjangkiti ternak babi lain,” kata Agustinus.  Menurut dia, pasokan ternak babi dari luar daerah sangat berpotensi merugikan peternak di Flores Timur. Sehingga, perlu upaya pencegahan secara serius. Agustinus mengaku telah memerintahkan sekretaris daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengantisipasi dan melarang ternak babi dalam kondisi hidup maupun daging olahan masuk wilayahnya.  ”Surat perintah sudah dikirim ke para camat, kepala desa serta lurah, dan pemangku kepentingan lain agar melakukan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat terkait larangan ini," kata Agustinus.  Pemkab terus menjaga pintu masuk transportasi seperti jalur laut dari wilayah Pulau Timor yang masuk di Pelabuhan Feri Waibalun, Pelabuhan Feri Deri, jalur laut dari Kabupaten Lembata dan dari Kabupaten Sikka, serta di Bandara Gewayantana, Larantuka.  Agustinus mengingatkan bahwa serangan virus ASF sangat serius dan berbahaya bagi ternak babi. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi perekonomian petani dan peternak di Kabupaten Flores Timur.

Pemkab Flores Timur Larang Pasokan Babi dari Luar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/peternakan-babi-yang-meresahkan-cemari-sumber-air-bersih-masuk-bandara_m_109767.jpeg" alt="Keberadaan peternakan babi di kawasan Dam Duriangkang membuat pelanggan air bersih di Batam jadi waspada tercemar." width="100%">
<figcaption>Keberadaan peternakan babi di kawasan Dam Duriangkang membuat pelanggan air bersih di Batam jadi waspada tercemar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah didesak akhirnya Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan penertiban tahap awal terhadap peternakan babi liar di kawasan Dam Duriangkang, Batam. "Ditertibkan karena berada di kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sekitar bandara Hang Nadim," ungkap Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (15/2). Sementara itu, bagi peternakan babi yang berada di sekitar Dam Duriangkang, kata Purnomo Andiantono, pihaknya memberikan tenggat waktu hingga&nbsp; 27 Februari. Bila peternak tak juga memindahkan usahanya, maka BP Batam melakukan penertiban tanpa adanya ganti rugi. Khusus untuk penertiban di Bandara Hang Nadim, Senin (13/2) bersifat urgent dan khusus, karena babi liar masuk ke kawasan bandara. "Namun, dalam penertiban Senin kemarin, sifatnya khusus. Karena KKOP sekitar bandara adalah area penting dan terlarang. Jadi tanpa diperingati sekalipun memang harus ditertibkan," katanya. Daerah KKOP sekitar bandara memang sangat penting karena merupakan areal yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. "Bagaimana nanti jika ada babi liar yang masuk kesana, nanti pasti akan mengganggu penerbangan disana," ungkapnya. (leo/iil/JPG)

Peternakan Babi yang Meresahkan, Cemari Sumber Air Bersih, Masuk Bandara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/akhirnya-bp-batam-pastikan-musnahkan-bangunan-liar-dan-peternakan-babi_m_108596.jpeg" alt="Babi yang diternak warga di Dam Duriangkang yang diduga mencemari air Dam Duriangkang." width="100%">
<figcaption>Babi yang diternak warga di Dam Duriangkang yang diduga mencemari air Dam Duriangkang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah lama didesak agar peternakan babi yang berada di sekitar Dam Duriangkang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) untuk dimusnahkan, akhirnya Badan Pengusahaan (BP) Batam mengambil tindakan tegas. Tidak hanya hanya peternakan babi, BP Batam juga akan menertibkan aktivitas ilegal&nbsp; di sekeliling Dam Duriangkang. Mulai dari 200 rumah liar (ruli), 20 titik keramba apung, 20 titik kolam darat, dan 500 hektare perkebunan. "Kemarin banyak masukan juga di beberapa tempat lain ada juga kegiatan ilegal seperti ini, namun kami terlebih dahulu fokus mensterilkan kawasan Dam Duriangkang," kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Andi Antono seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Jumat (10/2). Andi menjelaskan, tanah di sekitar dam selama ini digali dan diisi air untuk budidaya ternak lele. Begitu juga dengan pohon-pohoon besar ditebangi oleh oknum masyarakat untuk ditanami dengan berbagai pohon-pohon yang menghasilkan seperti pisang dan nangka. "Ditebangnya pohon besar, mengurangi daya serap air, serta menyebabkan erosi juga. Debit air jadinya berkurang," sambungnya. Dia mengungkapkan, alasan fokus BP Batam dalam penanganan aktivitas ilegal di sekitaran Dam Duriangkang yakni tak ingin kejadian Dam Baloi terulang. "Lihat Dam Baloi, sekitarnya penuh ruli dan aktivitas lainnya. Sehingga merusak kualitas air dan debitnya. Kami tak ingin hal ini terjadi juga di Dam Duriangkang," tuturnya. Penertiban kegiatan ilegal ini dapat mengembalikan kapasitas desain awal Dam Duriangkang. "Sehingga nantinya pasokan air bagi masyarakat di Batam lancar," tuturnya. Saat ini Dam Duriangkang bisa mengahasilkan sebanyak 3 ribu liter air perdetiknya. Bila normalisasi ini berhasil, Dam Duriangkang bisa mengahasilkan air 4 ribu liter air perdetiknya. "Maunya kita begitu," ucapnya. Untuk penertiban ini, Direktur Ditpam BP Batam Budi Santoso mengatakan saat ini sedang dalam proses. "Ada tahapannya," ucapnya. (ska/iil/JPG)

Akhirnya BP Batam Pastikan Musnahkan Bangunan Liar dan Peternakan Babi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/langkah-bp-batam-antisipasi-peternakan-babi-kembali-ke-dam-duriangkang_m_108054.jpeg" alt="Keberadaan peternakan babi di kawasan Dam Duriangkang membuat pelanggan air bersih di Batam jadi waspada tercemar." width="100%">
<figcaption>Keberadaan peternakan babi di kawasan Dam Duriangkang membuat pelanggan air bersih di Batam jadi waspada tercemar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan setelah relokasi peternanakan babi dilakukan, kawasan Dam Duriangkang tidak bakal diserbu lagi oleh peternakan tersebut. Direktur Pengamanan BP Batam, Budi Santoso menyebutkan, pada pihaknya memang telah melakukan penertiban terhadpa ternak babi, ruli, keramba, peternakan ayam di dalam kawasan Dam Duriangkang. Kini dia memastikan tidak ada lagi penertiban di masa mendatang alias kawasan memang tidak bakal akan dimasuki lagi oleh pelaku peternankan. Terutama peternakan babi. Langkahnya, ke depan BP Batam akan membangun lima pos baru. "Nantinya juga akan ditambahkan empat unit kendaraan roda empat dan 10 unit motor trail untuk melakukan patroli ke kawasan Dam Duriangkang," sebut Budi Santoso seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (8/2). Selain itu, Ditpam BP Batam akan mengoptimalkan portal-portal yang ada. Serta membangun portal baru, dan juga membuat parit besar. Sehingga memutus akses masuk. "Paling penting itu, kami sudah membuat laporan resmi ke Polresta Barelang, dengan melaporkan para peternak babi ini. Dan sudah dalam proses penyidikan, bisa ditanyakan ke Kapolres," tuturnya. Dengan adanya laporan resmi ini, dia berharap bisa menjadi efek jera bagi oknum masyarakat yang mencoba menganggu stabilitas di sekitaran Dam Duriangkang. Deputi IV BP Batam, Robert Purba Sianipar mengatakan Dam Duriangkang merupakan waduk andalan di Batam. Sebab dalam satu detik saja, waduk ini memproduksi sebanyak 3 ribu liter air. "Tak hanya peternakan, tapi limbah-limbah dan hal lainnya yang mencemari air di dam akan kami tertibkan juga," tuturnya. Dia mengatakan kinerja waduk kurang optimal, disebabkan oleh aktivitas ilegal tersebut. "Kami sedang dalam proses menormalisasi, karena kami tak mengharapkan dapat menimbulkan krisis air juga," ujarnya. (ska/iil/JPG)

Langkah BP Batam Antisipasi Peternakan Babi Kembali ke Dam Duriangkang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ancaman-keras-bp-batam-terhadap-peternak-babi-di-sekitar-dam-duriangkang_m_108053.jpeg" alt="Keberadaan peternakan babi di kawasan Dam Duriangkang membuat pelanggan air bersih di Batam jadi waspada tercemar." width="100%">
<figcaption>Keberadaan peternakan babi di kawasan Dam Duriangkang membuat pelanggan air bersih di Batam jadi waspada tercemar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tercemarnya sumber air bersih masyarakat Batam di Dam Duriangkang akibat keberadaan peternakan babi, membuat Badan Pengusahaan (BP) Batam akan melakukan relokasi paksa. Relokasi dengan pemusnahan tersebut tidak akan disertai dengan biaya ganti rugi, jika pada batas waktu ditentukan para peternak tidak memindahkan babi ke tempat yang jauh. "Kita berikan mereka waktu untuk menjual ternak mereka. Kalau tidak, kita akan gali lobang, kita bakar dan kita kubur," ujar Direktur Pengamanan BP Batam, Budi Santoso, seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (8/2). Budi mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh peternak dan masyarakat yang berada dalam kawasan Dam Duriangkang. Pihak Ditpam telah memberikan surat peringatan satu dan dua Saat ini jumlah peternak babi di sekitaran Dam Duriangkang bertambah dari waktu ke waktu. "Sebelumnya kami survei 26, sekarang sudah menjadi 33 peternak," sambungnya. Bila peternakan itu dibiarkan terus, dalam beberapa waktu ke depan jumlah ini akan terus meningkat. "Nanti mereka bawa saudaranya, atau kerabatnya. Makin banyak dan sangat menganggu. Hal ini sudah dirapatkan. Tunggu saja," ungkapnya. Budi menegaskan, relokasi yang dilakukan pihaknya berdasarkan peraturan daerah Pemko Batam menyebutkan bahwa di Pulau Batam tak dibolehkan untuk peternakan babi. "Disarankan ternaknya dijual saja dalam waktu dekat," tuturnya. Dia menyebutkan, akibat keberadaan peternakan babi ini beberapa pihak menyambangi Ditpam BP Batam. Salah satunya wakil ketua MUI Batam. "Mereka (MUI) datang. Mereka meragukan juga, apa sah mereka berwudhu dengan air dari kotoran babi," tuturnya. Dia mengatakan dari sepengatahuannya, tak hanya kotoran babi saja yang mengalir ke Dam Duriangkang. Tapi ia mendapat kabar pemotongan babi juga dilakukan di sekitar peternakan. "Dibersihakan disana, darahnya dibuang disekitar itu, lalu juga isi perutnya," ucapnya. (ska/iil/JPG)

Ancaman Keras BP Batam Terhadap Peternak Babi di Sekitar Dam Duriangkang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/cemari-dam-duriangkang-peternakan-babi-bakal-digusur_m_104034.jpeg" alt="Keberadaan peternakan babi di kawasan Dam Duriangkang membuat pelanggan air bersih di Batam jadi waspada tercemar." width="100%">
<figcaption>Keberadaan peternakan babi di kawasan Dam Duriangkang membuat pelanggan air bersih di Batam jadi waspada tercemar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dianggap sangat mencemari sumber air baku masyarakat Kota Batam di Dam Duriangkang, Pemko Batam bakal melakukan penggusuran terhadap peternakan babi di sekitar lokasi tersebut. "Kami juga bersedia membantu jika diminta. Kami juga menunggu surat permintaan dari BP Batam," ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Minggu (22/1). Muhammad Rudi mengatakan, permasalahan peternakan babi di Batam tidak hanya menjadi urusan urusan pemko, tapi juga dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Menurut Rudi, berharap pihaknya juga diajak BP Batam untuk menyelesaikan urusan peternakan babi tersebut. Dalam upaya penggusuran ini, katanya, Pemko Batam juga mempunyai pasukan yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pasukan itu siap dikerahkan kapan saja. "Pasukan kami banyak. Ada Satpol PP, dan mereka (BP Batam,red) punya Ditpam. Semua bisa terselesaikan," katanya. Rudi mengaku enggan mencampuri terlalu dalam urusan BP Batam terhadap keberadaan peternakan babi di Dam Duriangkang tersebut karena itu sepenuhnya wewenang BP Batam. Beberapa waktu lalu, pejabat BP Batam mengatakan penertiban peternakan babi liar. "Kita tunggu saja lah, saya tidak mau mencampuri kebijakan mereka. Yang jelas peternakan babi itu tidak boleh," ujarnya. Namun menurutnya, jika permasalahan ini menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, pihaknya berencana memanggil pihak BP Batam untuk mencari solusi. "Secara lisan sudah saya panggil, tapi belum ada yang datang," katanya. (cr19/cr13/iil/JPG)

Cemari Dam Duriangkang, Peternakan Babi Bakal Digusur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peternakan babi

Berita Terkini