<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/KEMENTERIAN-PERTANIAN-3237984849.jpg" alt="SIDAK: Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda (kanan) memeriksa stok daging di Depok. (HUMAS KEMENTAN)" width="100%">
<figcaption>SIDAK: Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda (kanan) memeriksa stok daging di Depok. (HUMAS KEMENTAN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Pertanian (Kementan) kembali mengumumkan penghentian kegiatan impor karkas dan daging domba di Jakarta kemarin (2/12). Kebijakan itu diambil untuk melindungi peternak lokal dari persaingan harga yang tidak sehat. Jika impor terus dibiarkan, harga daging domba lokal bakal jatuh. Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Mentan Andi Amran Sulaiman. Dia menegaskan, upaya penghentian impor itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Khususnya di tengah maraknya daging impor murah. &rdquo;Kami stop sementara pengeluaran rekomendasi impornya. Agar harga daging domba impor tidak menekan peternak,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Keputusan itu diperkuat dengan sejumlah langkah konkret. Misalnya, pada 18 November lalu, mereka menggelar audiensi dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI). Tiga hari kemudian, mereka menggelar Rembuk Nasional di Boyolali. Acara tersebut menjadi ajang untuk menyerap aspirasi peternak. Tidak hanya itu, inspeksi mendadak juga dilakukan pada 24 November ke 13 gudang importir. Tujuannya, memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.&nbsp; Pada pertemuan dengan importir daging (26/11) lalu, Kementan mewajibkan importir menandatangani surat pernyataan bermeterai. Isinya kewajiban melaporkan realisasi impor dan stok secara berkala. Kemudian, larangan mendistribusikan daging impor kepada pelaku UMKM. Sebelumnya, inspeksi gudang importir daging domba dipimpin oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda. Gudang yang ditinjau berada di kawasan Depok, Jawa Barat. Inspeksi itu dilakukan untuk memastikan pengawasan berjalan dengan baik. Agung menjelaskan, sidak itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pasar daging domestik tetap kondusif dan tidak merugikan peternak lokal. &rdquo;Kami tidak ingin surplus daging impor menekan harga daging domba dan kambing lokal,&rsquo;&rsquo; jelasnya. (wan/c6/bas)

Kementan kembali mengumumkan penghentian kegiatan impor karkas dan daging domba. Hentikan impor itu untuk melindungi peternak lokal.

Lindungi Peternak Lokal, Kementan Stop Impor Karkas dan Daging Domba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/vaksin-pmk.jpg" alt="SESUAI KLASTER: Petugas vaksinasi DKPP drh Rizal Maulana menyuntikkan vaksin di peternakan sapi perah Jalan Bendul Merisi Gang Besar Selatan, Sabtu. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SESUAI KLASTER: Petugas vaksinasi DKPP drh Rizal Maulana menyuntikkan vaksin di peternakan sapi perah Jalan Bendul Merisi Gang Besar Selatan, Sabtu. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pertanian (Kementan) mewajibkan semua industri pengolahan menyerap susu segar dalam negeri (SSDN). Hal itu disambut baik oleh para peternak dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Mereka juga meminta agar segera menyosialisasikan standar kualitas yang dipersyaratkan sehingga peternak bisa segera berbenah. Menperin menjelaskan, produksi SSDN saat ini baru memenuhi kebutuhan industri pengolahan susu sebesar 20 persen atau sekitar 750 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 530 ribu ton dipasok oleh Gabungan Koperasi Susu Indonesia yang terdiri atas 59 koperasi dan 44 ribu peternak dengan kualitas susu yang memenuhi standar. "Sedangkan, 80 persen sisanya masih harus dipenuhi dari impor,&rdquo; ujar Agus di Jakarta kemarin (12/11). Agus membeberkan, Kemenperin mendukung komoditas susu masuk dalam barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting) serta segera masuk dalam neraca komoditas. Tujuannya, menjaga supply-demand komoditas susu nasional serta sebagai platform seluruh stakeholder terkait bekerja bersama dalam melakukan pembinaan dan penjaminan ketersediaan SSDN. &rdquo;Sinergi dan kerja sama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, produktivitas dan kualitas susu dalam negeri dapat meningkat dan memenuhi kebutuhan nasional,&rdquo; ucapnya. Banyaknya Impor Bukan karena Faktor Harga Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendhi menanggapi keputusan pemerintah yang mewajibkan industri menyerap susu dari peternak lokal. &rdquo;Sudah kewajiban kami, jadi tidak ada masalah,&rdquo; ujarnya. Menurut Sonny, penyebab utama IPS tidak semuanya menyerap produk susu peternak lokal adalah faktor kualitas. Selain itu, susu tidak boleh ditambahi atau dikontaminasi dengan air, minyak goreng, sugar syrup, karbonat, hidrogen peroksida, atau yang lainnya. &rdquo;Kami wajib menjaga karena standarnya BPOM. Tidak boleh ada ingredient-ingredient itu,&rdquo; tegas Sonny. Dia menegaskan bahwa alasan industri banyak mendatangkan dari luar negeri bukan karena harga. Sebab, perbandingan dari dalam dan luar negeri nilainya hampir sama. &rdquo;Jadi, isu utama adalah kualitas,&rdquo; tuturnya. Hilirisasi di Koperasi Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Timur Sulistyanto menyebutkan, peternak rakyat dan koperasi susu merasa lebih terlindungi. Dengan kebijakan itu, dia optimistis swasembada susu akan terwujud karena menempatkan susu produk dalam negeri sebagai prioritas. Meski demikian, dia mengakui produksi susu lokal sejauh ini memang belum bisa mencukupi kebutuhan nasional. Tapi, pemerintah bisa menerapkan hilirisasi di koperasi yang sejak dulu hanya sebagai penyaji bahan baku. &rdquo;Koperasi perlu didorong untuk memproduksi olahan susu sehingga produknya lebih tahan lama dan minim risiko kerusakan ketika melalui pengiriman yang butuh waktu,&rdquo; katanya yang dilansir Jawa Pos Radar Bromo. Salah seorang peternak sapi perah asal Desa Winong, Boyolali, Jateng, Purwadi mengaku senang dengan kebijakan yang dibuat Kementan. Dia mengaku siap untuk memperbaiki kualitas yang dipersyaratkan industri. (agf/rgl/tom/c6/dio)

penyebab utama industri pengolahan susu (IPS) tidak semuanya menyerap produk susu peternak lokal adalah faktor kualitas.

Walau Siap Serap Bahan Baku Susu dari Peternak Lokal, Asosiasi Industri Pengolahan Ungkap Alasan Ambil dari Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/JKT_-Mentan-mediasi-peternak-sapi-perah-dan-industri-pengolahan-susu_MIFTAHUL-HAYAT07-3386612987.jpeg" alt="Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kedua kiri) bersma Mensesneg Prasetyo Hadi (ketiga kanan) dan Wakil Mentri Pertanian Sudaryono (kedua kanan) mempertemukan peternak sapi perah, pengepul, dan industri pengolahan susu di Gedung Kementrian Per" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kedua kiri) bersma Mensesneg Prasetyo Hadi (ketiga kanan) dan Wakil Mentri Pertanian Sudaryono (kedua kanan) mempertemukan peternak sapi perah, pengepul, dan industri pengolahan susu di Gedung Kementrian Per</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyebab aksi protes peternak sapi perah dituntaskan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dalam rapat yang digelar di Kementerian Pertanian (Kementan) kemarin (11/11), Mentan memutuskan industri pengolahan susu (IPS) wajib menyerap susu peternak lokal. Sekaligus, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas susu lokal. &rdquo;Sebagai langkah konkret, Kementan akan mengubah regulasi untuk mewajibkan industri susu menyerap susu dari peternak lokal,&rdquo; tegas Mentan Amran Sulaiman. Seluruh industri wajib menyerap susu peternak. Hal tersebut sudah disepakati, ditandatangani, dan dikirim surat ke dinas peternakan provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti. &rdquo;Dengan adanya kebijakan ini, industri pengolahan susu nasional harus bisa menyerap semua susu peternak, kecuali susu mengalami kerusakan,&rdquo; ujarnya. Amran menegaskan, Kementan akan melakukan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk sementara, lima perusahaan pengolahan susu ditahan izin impornya. Hal itu memastikan mereka memenuhi kewajiban menyerap produksi peternak. &rdquo;Saya yakin industri akan mematuhi kebijakan dari kami. Tapi jika mereka menolak, kami akan cabut izin impor mereka selamanya. Ini ketegasan kami dari pemerintah untuk melindungi peternak,&rdquo; jelasnya. Pemerintah juga akan berkolaborasi dengan IPS dan peternak untuk meningkatkan kualitas susu lokal sehingga setara secara kualitas dengan yang impor. &rdquo;Nanti dibuat road map agar meningkatkan daya tawar susu lokal,&rdquo; ujarnya. Salah seorang perwakilan peternak sapi perah Bayu Aji Handayanto menyatakan berterima kasih kepada pemerintah yang telah memediasi peternak dan IPS. "Semua berjalan lancar. Kami seperti mendapat sosok bapak baru, aspirasi kami kini didengar oleh Bapak Menteri Pertanian, Mensesneg, dan Wamentan yang telah merespons cepat," terangnya. Mensesneg Prasetyo Hadi, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasinya kepada Kementan yang sigap mencari solusi. &rdquo;Inilah yang menurut saya harus kita galakkan. Meskipun ada permasalahan, kita mencari solusi bersama-sama, tumbuh bersama teman-teman industri dan peternak susu,&rdquo; jelasnya. Aksi Mandi Susu di Boyolali <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/mandi-susu-938646457.jpg" alt="PROTES KEBIJAKAN: Aksi mandi susu segar di kawasan Monumen Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah (9/11). (ARIEF BUDIMAN/JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>PROTES KEBIJAKAN: Aksi mandi susu segar di kawasan Monumen Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah (9/11). (ARIEF BUDIMAN/JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> Sebelumnya, protes petani peternak sapi perah dan loper susu segar di Boyolali, Jateng, berlangsung dua hari, Jumat (8/11) dan Sabtu (9/11). Pada hari pertama, mereka membuang ratusan ton susu. Kemudian, giliran susu segar dipakai mandi di kawasan Monumen Susu Tumpah Boyolali. Dalam aksinya, peserta membawa sejumlah mobil pikap yang mengangkut puluhan ken atau ketel besi wadah susu. Plus satu mobil tangki besar berisi ribuan liter susu. Total susu yang dibawa hampir 50 ton. &rdquo;Monggo susu gratis. Ambil gratis. Boleh juga untuk mandi. Pemerintah perbanyak impor susu. Boyolali Kota Susu ora isoh adol (tidak bisa jualan) susu,&rdquo; seru pengurus KUD Kecamatan Mojosongo Sriyono dalam orasinya yang dilansir Jawa Pos Radar Solo. &rdquo;Bagaimana tidak rugi banyak. Kami butuh pakan sapi. Modalnya tidak sedikit. Lalu, kami dengar kabar pemerintah mau impor dan buka peternakan di Kalimantan. Lalu, bagaimana nasib kami di Boyolali? Tolong dipikirkan,&rdquo; koarnya. Selaraskan Standar Keamanan Pangan Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) mengungkap alasan di balik minimnya penyerapan susu segar dari peternak lokal. Yakni, berkaitan dengan standar yang belum memenuhi kebutuhan industri. Direktur Eksekutif AIPS Sonny Effendhi mengatakan, pengusaha olahan susu kebanyakan impor susu dari negara lain. &rdquo;Penyebab ditolak karena kualitas tidak memenuhi standar keamanan pangan,&rdquo; katanya kemarin. Dia pun membantah isu bahwa pengusaha lebih memilih impor. Meskipun demikian, Sonny mengakui bahwa 80 persen mendatangkan dari luar negeri. Karena itu, AIPS mendorong pemerintah, industri, dan peternak untuk menyelaraskan standar keamanan pangan, khususnya bagi produk susu segar guna mengoptimalkan produksi dalam negeri. (idr/mia/tom/rgl/c6/dio)

Tingkatkan kualitas susu lokal, Mentan Amran Sulaiman memutuskan industri pengolahan susu (IPS) wajib menyerap susu peternak lokal.

Menteri Pertanian Wajibkan Industri Pengolahan Serap Susu Peternak Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tegas-dewan-susu-desak-industri-serap-produksi-peternak-lokal_m_152792.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Dewan Persusuan Nasional meminta industri pengolahan susu menyerap produksi sekaligus mendorong peningkatan kualitas susu sapi perah lokal. Langkah ini diperlukan agar kuantitas sapi perah di dalam negeri tidak terus berkurang. Dewan juga meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden untuk memperkuat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyediaan dan Peredaran Susu dan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Industri Susu yang sedang disusun. Ketua Dewan Persusuan Nasional, Teguh Boediyana menjelaskan kendati masih harus diperkuat dengan aturan yang lebih tinggi, Peraturan Menteri Pertanian tersebut mewajibkan industri pengolahan bermitra dengan peternak untuk menyerap susu segar dalam negeri. Hal ini dipercaya akan mampu mendorong bisnis persusuan domestik untuk lebih bergairah. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 terbit pada 17 Juli 2017. Pasal 23 Peraturan ini secara tegas mewajibkan pelaku usaha melakukan kemitraan dengan peternak melalui pemanfaatan susu segar dalam negeri dan atau promosi secara saling menguntungkan. Teguh menjelaskan saat ini produksi susu dari peternak lokal hanya sebesar 18 persen dari total kebutuhan nasional 4,45 juta ton per tahun. "Sekitar 82 persen kebutuhan susu dipenuhi dengan impor," kata Teguh di Jakarta, Rabu (23/8). Tidak adanya kewajiban menyerap produksi susu lokal menjadi salah satu penyebab kemunduran sektor peternakan sapi perah di Indonesia. Kewajiban ini dicabut pada 1998 menyusul penandatanganan Letter of Intent Dana Moneter Internasional (IMF). Padahal, sampai tahun 1985 pemerintah Indonesia mewajibkan industri pengolahan susu menyerap produksi peternak sapi perah lokal. Kewajiban inilah yang membuat bisnis persusuan di Indonesia kala itu bergairah. Bahkan, sampai era 1990-an, produksi peternak sapi lokal mampu memenuhi hingga 50 persen kebutuhan susu nasional. Menurut Teguh, kewajiban industri menyerap susu lokal dan upaya meningkatkan kualitasnya akan menciptakan persamaan hak dan kewajiban di antara semua pihak. Selama ini, industri pengolahan susu terbagi menjadi dua jenis yaitu mereka yang menyerap susu peternak lokal dan mereka yang hanya mengemas ulang susu impor. Kewajiban ini akan membuat seluruh industri pengolahan susu memiliki posisi yang setara. Aturan tersebut juga akan meminimalkan jumlah industri pengolahan yang hanya mengemas susu impor. "Kalau dilakukan perbaikan peternak sapi perah akan terjadi," kata Teguh. Data Gabungan Koperasi Susu Seluruh Indonesia (GKSI) mencatat dalam empat tahun terakhir jumlah populasi sapi perah di Indonesia terus turun. Sampai 2016, jumlah populasi sapi tercatat 291.183 ekor, jauh berkurang dibandingka 2013 sebanyak 438.745 ekor. Angka ini juga sejalan dengan penurunan jumlah peternak di Indonesia. Pada 2016, jumlah peternak yang tergabung dalam koperasi mencapai 96.355 orang, turun dibandingkan 2013 sebanyak 102.726 orang. Dedi Setiadi, Ketua GKSI menegaskan kemitraan dengan industri pengolahan susu akan sangat membantu kelangsungan hidup para peternak sapi perah lokal. Selama ini, para peternak sapi memasok susu untuk berbagai kebutuhan olahan seperti yogurt, susu kental manis, es krim, mentega, keju, dan lain-lain. Abdul Kadir, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan pemerintah mendorong pelaku usaha lokal meningkatkan produksi susu. "Besarnya kebutuhan susu menjadi peluang bagi produsen susu yang tergabung di dalam koperasi," kata Abdul. Ia berharap, minimal produksi setiap koperasi sebesar 30 ton per hari, sehingga mampu mencapai target pemenuhan susu dari produksi dalam negeri sebesar 30 persen pada 2019.

Tegas! Dewan Susu Desak Industri Serap Produksi Peternak Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/jurus-jitu-kementan-genjot-produksi-daging-sapi-lokal_m_145531.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) &nbsp;konsisten memprioritaskan pengembangan &nbsp;usaha peternakan rakyat serta ternak lokal sebagai bagian dari upaya &nbsp;pemenuhan daging sapi dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong swasembada daging dan memperbaiki usaha pendapatan peternak. Langkah itu &nbsp;tertuang dalam Road Map Swasembada Pangan. Isinya, upaya pemerintah melakukan transformasi yang terstruktur, dan dilaksanakan secara bertahap dan jangka waktu panjang.&nbsp; "Tahun 2016-2026 merupakan fase awal menuju lumbung pangan dunia, Indonesia akan menjadi negara yang sukses dalam penyiapkan kemandirian ketersediaan sapi lokal," kata Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita dalam keterangan tertulis, Kamis (20/7). Kementan telah menyusun berbagai program strategis untuk meningkatkan pasokan daging sapi di dalam negeri. Pertama, mempercepat peningkatan populasi sapi di tingkat peternak, dengan melakukan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) dengan target 4 juta ekor akseptor dan 3 juta ekor sapi bunting pada tahun 2017.&nbsp; Kedua, memperkuat aspek perbenihan dan perbibitan untuk menghasilkan benih dan bibit unggul berkualitas. Ketiga, penambahan indukan impor. Keempat, pengembangan HPT (Hijauan Pakan Ternak). Kelima, penanganan gangguan reproduksi. Keenam, penyelamatan sapi betina produktif. Ketujuh, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan. &ldquo;Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan potensi usaha peternakan dalam negeri. Pemenuhan daging di dalam negeri tidak lagi dari impor, tetapi dipenuhi sendiri yaitu peternak lokal," tegas Ketut.&nbsp; Catatan Kementan, ketersediaan produksi daging sapi lokal tahun 2017 belum mencukupi kebutuhan nasional. Berdasarkan prognosa produksi daging sapi di dalam negeri tahun 2017 sebesar 354.770 ton, sedangkan perkiraan kebutuhan daging sapi di dalam negeri tahun 2017 sebesar 604.968 ton.&nbsp; Dengan program yang dijalankan pemerintah, diharapkan akan terdapat peningkatan dalam produktivitas sapi lokal. Berdasarkan analisis Ditjen Peternakan, pada tahun 2017 kemampuan penyediaan lokal menjadi 93 persen atau naik dari 68 persen dari tahun sebelumnya. Impor juga diperkirakan akan sangat menurun menjadi 7 persen saja atau setara 29.329 ton dari total kebutuhan. &nbsp; Dari aspek kelembagaan usaha ternak pun akan terjadi perkembangan positif. Kelembagaan ternak kecil dianalisis akan meningkat sebanyak 40 persen. Untuk mencapai hal tersebut, akan ada rencana aksi untuk mendongkrak kinerja populasi sapi lokal dari 14,8 juta ekor menjadi 33,9 juta ekor atau peningkatan sebanyak 1,9 juta ton per tahun. Peningkatan ini juga bisa disetarakan dengan peningkatan kemampuan produksi daging sapi lokal 442,2 ribu ton menjadi 792,175 ribu ton. Dengan demikian ada kenaikan produksi daging.&nbsp;

Jurus Jitu Kementan Genjot Produksi  Daging Sapi Lokal

peternak lokal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peternak lokal

Berita Terkini

Lindungi Peternak Lokal, Kementan Stop Impor Karkas dan Daging Domba

Walau Siap Serap Bahan Baku Susu dari Peternak Lokal, Asosiasi Industri Pengolahan Ungkap Alasan Ambil dari Luar Negeri

Menteri Pertanian Wajibkan Industri Pengolahan Serap Susu Peternak Lokal

Tegas! Dewan Susu Desak Industri Serap Produksi Peternak Lokal

Jurus Jitu Kementan Genjot Produksi Daging Sapi Lokal

Download Aplikasi JawaPos.com