<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/peternak-menjerit-tingginya-harga-pakan-surplus-jagung-dipertanyakan_m_.jpg" alt="Ilustrasi peternak ayam tengah mengumpulkan produksi telur peternakannya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peternak ayam tengah mengumpulkan produksi telur peternakannya</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang memastikan bahwa anggaran Rp 20 triliun yang akan dikucurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bukan untuk membangun peternakan sendiri. Melainkan, kata dia, untuk membiayai para peternak ayam pedaging dan petelur di seluruh Indonesia.&nbsp; &ldquo;Jadi, anggaran sebesar Rp 20 triliun itu untuk membiayai para peternak, bukan Danantara yang membangun peternakan sendiri,&rdquo; kata Nanik di Jakarta, Senin (17/11).&nbsp; Dia menjelaskan, proyek tersebut dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di hulu dan peternakan kecil di hilir. Adapun tujuannya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga telur dan ayam.&nbsp; Menurut Nanik, Danantara akan membiayai para peternak ayam petelur dan pedaging untuk memastikan agar kebutuhan telur dan daging ayam untuk program MBG bisa terpenuhi.&nbsp; "Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat mencegah terjadi lonjakan harga yang menyebabkan inflasi," jelasnya.&nbsp; Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) buka suara soal rencananya untuk mengucurkan dana pembangunan peternakan ayam senilai Rp 20 triliun sebagai bentuk dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG).&nbsp; Terkait rencana itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa pihaknya masih harus melakukan kajian lebih lanjut. Namun begitu, kata dia, kedepan akan ada Surat Keputusan Bersama (SKB) sejumlah menteri terkait penugasan pembangunan peternakan ayam itu kepada Danantara.&nbsp; "Ini juga akan dikaji nanti tentu kan ada juga SKB yang akan dikeluarkan oleh Menteri untuk penugasan bagaimana kemudian kita membangun, ini kan terutama sekali untuk ketahanan pangan ya," kata Dony Oskaria di Jakarta, dikutip Rabu (12/11).&nbsp; Di sisi lain, ia juga mengakui bahwa kebutuhan protein untuk program MBG sangatlah melonjak. Itu sebabnya, pemerintah kedepan akan juga mendorong adanya swasembada pangan untuk kebutuhan protein tersebut.&nbsp; "Dan apalagi dengan MBG, kita membutuhkan banyak protein, dan karena itu pemerintah juga berupaya untuk bagaimana kita swasembada dengan protein-protein ini," tukas Dony.&nbsp;

Pemerintah melalui Danantara siapkan anggaran Rp 20 triliun untuk dukung peternak ayam di Indonesia, stabilitas harga dan pasokan dijaga.

BGN Pastikan Anggaran Rp 20 Triliun dari Danantara Bukan Untuk Bikin Peternakan, Tapi Biayai Peternak Ayam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/FotoJet-11-2132357703.jpg" alt="Capres RI nomor Urut 3 Ganjar Pranowo. (tangkapan layar instagram @ganjar_pranowo)" width="100%">
<figcaption>Capres RI nomor Urut 3 Ganjar Pranowo. (tangkapan layar instagram @ganjar_pranowo)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD ingin menghadirkan kesejahteraan bagi petani, peternak, dan nelayan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam visi misi yang mengangkat tema 'Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam visi misinya, Ganjar-Mahfud bertekad meningkatkan nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan kesejahteraan peternak. Tentunya disertai dengan kebijakan perdagangan yang pro produksi dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peningkatan kesejahteraan itu, tentunya dengan menghentikan alih guna lahan untuk memastikan lahan subur dan lahan produktif diberikan kepada petani kecil dan buruh tani, serta memperkuat&nbsp; pengelolaan tata ruang yang adil dan berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyatakan, modal kerja bagi para petani harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan peternak. Sehingga pemerintahan ke depan perlu secara masif menggaungkan modal bagi para petani, nelayan dan peternak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013303644/artis-dan-influencer-ngeluh-soal-kontrak-kerja-hingga-royalti-ganjar-bilang-begini">Artis dan Influencer Ngeluh soal Kontrak Kerja hingga Royalti, Ganjar Bilang Begini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Modal usaha dengan syarat mudah dan bunga rendah dari pemerintah itu sangat penting sekali," kata Khudori dikonfirmasi, Senin (20/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khudori menekankan, sangat diperlukan infrastruktur&nbsp; pertanian, nelayan dan peternak untuk menghasilkan pangan dalam negeri yang berkualitas. Sehingga pemerintahan ke depan harus benar-benar memperhatikan persoalan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013302903/ganjar-soroti-pentingnya-koperasi-unit-desa-untuk-kesejahteraan-petani">Ganjar Soroti Pentingnya Koperasi Unit Desa untuk Kesejahteraan Petani</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau infrastruktur itu tidak ada, maka proses budidaya tidak bisa dilakukan," ucap Khudori.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khudori pun menyarankan, pemerintah untuk menambah lahan pertanian. Sebab selama lima tahun terakhir ini, lahan pertanian terus menyusut yang berdampak pada menurunnya produksi pertanian, tetapi kebutuhan pangan terus meningkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lahan sawah kita itu hanya 7,4 juta hektare. Belum lagi ada alih fungsi. Karena itu, mau tidak mau selain meningkatkan produktivitas, pemerintah juga harus menambah lahan pertaniannya," ujar Khudori.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, capres Ganjar Pranowo pun menyoroti pentingnya merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) untuk menangani berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan petani. Fokusnya termasuk penyelesaian permasalahan seperti ketersediaan pupuk dan upaya meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Ganjar saat menjadi narasumber dalam acara sarasehan nasional yang diadakan oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dibanyak tempat pupuk sulit, harga beras mahal, yang saya bayangkan, kenapa kita enggak hidupkan lagi KUD lagi," ucap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menekankan pentingnya pelatihan dan pembinaan bagi para pengelola koperasi agar dapat menjadi pendamping yang profesional. Menurutnya, KUD perlu beroperasi secara efektif agar dapat mendorong munculnya inisiatif kewirausahaan baru bagi para petani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menyoroti perlunya upaya untuk mempermudah proses pendirian koperasi. Tujuannya agar masyarakat di berbagai daerah dapat lebih mudah mendirikan koperasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, upaya ini diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui KUD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira perlu direvitalisasi kekuatannya. Dan ini kalau bisa kita lakukan, maka petani-petani kita akan punya banyak sekali kenyamanan, keamanan, bahkan membangun entrepreneur di antara mereka untuk bisa saling berkolaborasi dan melengkapi," pungkas Ganjar.</div>

Ganjar-Mahfud bertekad meningkatkan nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan kesejahteraan peternak yang pro produksi dalam negeri.

Ingin Petani Hingga Nelayan Sejahtera, Ganjar-Mahfud Perkuat Pangan Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/antarafoto-permintaan-telur-meningkat-di-tingkat-peternak-07042023-yudi-4_1-3014215171.jpg" alt="Ilustrasi peternakan ayam di Sumatera Utara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peternakan ayam di Sumatera Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan menyebutkan, hingga saat ini, nyaris tidak ada lagi peternak ayam mandiri di Sumatera Utara. &rdquo;Untuk peternak mandiri, hampir 100 persen hilang dari Sumut. Kami hampir tidak menemukan lagi peternak mandiri di sini,&rdquo; ujar Kepala KPPU Kanwil I Medan Ridho Pamungkas seperti dilansir dari Antara.&nbsp; Menurut Ridho, salah satu yang membuat profesi peternak ayam mandiri itu tidak lagi diminati adalah tidak ada jaminan untuk mereka. Peternak tersebut tidak memiliki jaminan akan adanya pembeli dan harga. &rdquo;Kalau tidak ada jaminan, hilang juga,&rdquo; tutur Ridho. Oleh karena itu, sebagai solusi, KPPU meminta pemerintah daerah agar peternak mandiri dapat bermitra dengan hotel, restoran, atau kafe. Sehingga, mereka memiliki kepastian soal pasar dan pembeli. Saat ini, lanjut Ridho, keberadaan peternak ayam mandiri yang nyaris habis digantikan peternak mitra. Peternak ayam itu merupakan mitra dari perusahaan besar. &rdquo;Perusahaan memberikan peternak itu jaminan pembeli, pasokan, dan harga,&rdquo; terang Ridho Pamungkas. Akan tetapi, dia menambahkan, peternak mitra bukan tanpa masalah. Kini, KPPU melihat adanya kecenderungan peternak mitra menggunakan metode kandang tertutup (close house) yang lebih produktif dibandingkan kandang terbuka (open house). Nah, kandang tertutup itu berbiaya mahal, dengan modal bisa mencapai Rp 1,4 miliar. Tidak semua peternak mitra dapat memenuhi hal ini. &rdquo;Kami mengkhawatirkan hilangnya peternak-peternak mitra kecil jika semua beralih ke close house. Okelah close house itu meningkatkan produktivitas, tapi kalau kita bicara kesejahteraan? Ada peluang UMKM mati,&rdquo; tutur Ridho. Dia mengingatkan, ketiadaan peternak ayam mandiri dan peluang lenyapnya peternak mitra kecil mengurangi jumlah pemain di sektor peternakan ayam. Dengan demikian, peternakan ayam hanya dikuasai pemain-pemain besar dan ini berbahaya. &rdquo;Kalau jumlah pemainnya sedikit, mereka bisa mengatur harga dan itu berpotensi kartel,&rdquo; ujar Ridho.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan menyebutkan, nyaris tidak ada lagi peternak ayam mandiri di Sumut

KPPU Sebut Nyaris Tak Ada Lagi Peternak Ayam Mandiri di Sumut

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ratusan-ayam-dilepas-di-depan-kantor-jokowi_m_.jpg" alt="Aksi unjuk rasa yang dilakukan para peternak ayam di Monas" width="100%">
<figcaption>Aksi unjuk rasa yang dilakukan para peternak ayam di Monas</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan menemukan potensi kartel di bisnis ayam Sumatera Utara (Sumut) dan karenanya tengah menyelidiki hal tersebut. "Kami sedang menyelidiki soal kartel pakan ternaknya (ayam-red)," ujar Kepala KPPU Kanwil I Medan Ridho Pamungkas di Medan, Selasa, (11/4). Menurut Ridho, salah satu indikasi peluang kartel adalah tingginya harga pakan ayam ternak, bahkan ketika harga jagung turun. Lalu ketika harga naik, KPPU menyebut ada dugaan kenaikan itu nyaris bersamaan lantaran produsen menyurati para penyuplai dan distributor tentang adanya penambahan harga. "Itu terjadi serentak. Jangan-jangan itu kesepakatan," kata Ridho. Dia melanjutkan, di Sumatera Utara, ada dua pemain besar di sektor pakan dan budidaya ayam. Karena hanya dua, maka KPPU menilai peluang untuk mengatur harga lebih besar. KPPU Kanwil I pun memanggil pihak-pihak yang diyakini terkait untuk meminta keterangan mereka mengenai peluang kartel tersebut. "Kami sudah mengundang produsen, peternak inti, peternak mitra dan berikutnya kami menjadwalkan pertemuan dengan pihak bakul atau agen. Kami ingin mengetahui apakah agen ini diatur oleh perusahaan," kata&nbsp;Ridho. KPPU lalu mengingatkan bahwa praktik kartel kemungkinan besar terjadi saat wilayah dalam keadaan inflasi. Para spekulan memanfaatkan tingginya permintaan, daya beli dan berkurangnya pasokan produksi. "Nantinya, kalau harga tinggi, kami akan mengecek apakah masalahnya ada di produsen, transportasi atau bermasalah di pedagang besarnya," ujar Ridho. Indikasi kartel, dia menambahkan, tampak di perbedaan harga antara produsen dan konsumen. "Kalau perbedaan harga itu menjauh rentangnya, maka bisa jadi untung semakin besar dan ada permainan di situ. Sementara kondisi kompetitif terlihat dengan kecilnya disparitas harga di produsen dan konsumen," kata Ridho.

KPPU lalu mengingatkan bahwa praktik kartel kemungkinan besar terjadi saat wilayah dalam keadaan inflasi.

Harga Pakan Melonjak, Kartel Ayam Kuasai Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/ayamub-8.jpg" alt="Start up agriculture yang diinisiasi tiga mahasiswa Universitas Brawijaya bagi peternak ayam binaan Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha (BIIW) Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Start up agriculture yang diinisiasi tiga mahasiswa Universitas Brawijaya bagi peternak ayam binaan Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha (BIIW) Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) mendesak pemerintah untuk memberi perlindungan kepada para peternak di tengah murahnya harga ayam hidup (livebird) yang dibanderol di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).  Ketua KPUN Alvino Antonio mengungkapkan hampir lima bulan harga ayam hidup di kandang hanya dibanderol sebesar Rp 19.500-Rp 20.000 per kilogram. Harga tersebut menurutnya lebih murah dari Harga Acuan Pemerintah (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp 21.00-Rp 23.000 per kilogram.  "Jadi, harga ayam hidup keluar jalur HAP. Hingga sampai saat ini tidak ada perlindungan dari pemerintah secara regulasi," kata Alvino kepada awak media di Jakarta, Selasa (13/12).  Ia menjelaskan, penurunan harga ayam hidup peternak yang murah disebabkan naiknya harga ayam karkas mencapai Rp 40.000 per kilogram. Padahal kata dia, sudah 12 tahun peternak rakyat berdarah-darah mengalami kerugian dan tidak ada perlindungan pasti dari pemerintah.  Perlindungan dinilai tidak pasti, sebab menurut Alvino dari aturan yang sudah dibuat, proses pelaksanaan dan pengawasannya masih belum berjalan efektif. Salah satunya seperti Peraturan Menteri Pertanian 32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.  Alvino menyebut, dalam Pasal 16 sudah ditegaskan pembagian porsi Day Old Chicken Final Stock (DOC FS) paling rendah 50 persen dikuasai oleh pelaku usaha peternak mandiri, koperasi dan peternak. Sedangkan 50 persen lainnya dikuasai oleh industri.  Faktanya, lanjut Alvino peternak rakyat, mandiri/koperasi hanya memegang peranan 20 persen dari total yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar 50 persen. "Karena itu, kami menuntut kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengevaluasi aturan yang dibuat oleh Dirjen PKH Kementan," jelas Alvino.  Lebih lanjut, ia juga meminta kepada KPPU untuk melakukan investigasi terkait dugaan adanya potensi kartelisasi dan monopoli dibidang perunggasan. "Kalau memang tidak ada kartelisasi/monopoli kenapa industri semakin menguntungkan, sedangkan peternak rakyat semakin buntung," imbuhnya.  Meskipun Permentan sudah ada, bagi KPUN fakta harga ayam hidup di level peternak masih terombang-ambing sedangkan di level industri masih tenang dan sangat menguntungkan. Artinya ada potensi permainan monopoli bisnis yang sangat kuat oleh industri.  Oleh sebab itu, KPUN mendesak kepada KPPU dan Ombudsman untuk bersama-sama melakukan investigasi atas kekacuan bisnis yang ada di Industri Perunggasan. Kepada Ombudsman RI, KPUN meminta segera melakukan investigasi potensi adanya pelanggaran maladministrasi carut marut bisnis perunggasan.  Terutama membuka atau transparansi data penguasaan bisnis GPS, PS, dan FS. Karena pemerintah masih memberikan komando afkir dini bersama-sama dengan industri melalui aturan yang dibuat yakni Surat Edaran (SE) Dirjen yang berjilid-jilid.  "Karena Afkir dini menurut kami cenderung mengelabui peternak. Faktanya harga DOC bukan semakin murah, tetapi semakin mahal. Pun dengan harga pakan cenderung meningkat. Jadi ini ada anomali di bisnis perunggasan," tandasnya.

Harga Ayam Hidup Dijual Murah, Peternak Minta Perlindungan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Bagi-bagi-ayam-gratis-di-Malang.jpg" alt="Peternak ayam broiler yang tergabung dalam Peternak Unggas Nasional (KPUN) melakukan aksi bagi-bagi ayam hidup gratis di Malang, Jawa Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peternak ayam broiler yang tergabung dalam Peternak Unggas Nasional (KPUN) melakukan aksi bagi-bagi ayam hidup gratis di Malang, Jawa Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peternak ayam broiler yang tergabung dalam Peternak Unggas Nasional (KPUN) melakukan aksi bagi-bagi ayam hidup gratis di Malang, Jawa Timur. Aksi tersebut dilakukan setelah harga ayam di tingkat peternak dibanderol murah Rp 13.000 per kg.  Ketua KPUN, Alvino Antonio, mengatakan peternak merasa kecewa karena harga jual ayam di kandang anjlok. Sementara, harga ayam di tingkat konsumen tinggi.  "Karena emosi harga ayam dikandang murah sekali Rp 13.000 per kg, tapi rakyat Indonesia masih membeli dengan harga tinggi," kata Alvino kepada JawaPos.com, Kamis (29/9).  Ia mengaku kecewa, karena rendahnya harga ayam hidup telah terjadi berulang kali. Pihaknya menilai kondisi tersebut jadi bukti kegagalan pemerintah. "Ini kegagalan pemerintah yang tidak pernah mau melindungi rakyat yang kecil," ungkapnya.  Sebelumnya, pada awal September, Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) meminta pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Perlindungan Peternak. Hal itu disampaikan melalui aksi demo yang disampaikan di Jakarta pada Rabu (7/9).  Melalui PP itu para peternak berharap bisa mendapat kontrol dari pemerintah terkait harga input atau sarana produksi ternak (sapronak). Menurutnya, harga sapronak yang mahal membuat peternak selalu rugi. Sebab, harga jual ayam hidup selalu di bawah standar.  Ia juga menjelaskan, selama pandemi Covid-19 peternak unggas mandiri tidak pernah mendapat insentif dalam bentuk apapun dari pemerintah meskipun merugi. Akibatnya, populasi peternak pun semakin berkurang.  Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya akan terus berupaya melakukan stabilisasi harga live bird atau ayam hidup. Ia menyebut, Harga Acuan Pembelian atau HAP daging ayam di tingkat petani yang telah disepakati adalah Rp 21.000 - Rp 23.000 per kg.  Arief mengungkapkan, penurunan harga daging ayam di level peternak disebabkan oleh kelebihan pasokan. Ketersediaan daging ayam ras di dalam negeri diproyeksikan mencapai sekitar 602.000 ton hingga akhir September 2022.  “Berdasarkan Prognosa Neraca Pangan Nasional, sampai dengan akhir September 2022, stok daging ayam ras kita surplus sekitar 602 ribu ton,” ujar Arief dalam keterangannya, Selasa (26/9).  Kendati demikian, ia menegaskan seharusnya dalam kondisi apapun, baik surplus maupun defisit, peternak mendapatkan HAP yang wajar dan stabil. Saat ini pihaknya berupaya fokus kepada para peternak mandiri mikro dan kecil yang mengalami kesulitan jual akibat harga jatuh.  "Untuk data lokasi peternak, kata dia, pihaknya telah bekerja sama dengan asosiasi Pinsar (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia) dan Gopan (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional)," tandasnya.  Menurut Arief, stabilitas harga ayam perlu dilakukan untuk mencegah peternak gulung tikar dan mengurangi pasokan ayam dalam negeri. Hal itu berpotensi menyebabkan krisis pangan di dalam negeri hingga mempengaruhi keberlangsungan usaha dan semangat para peternak unggas mandiri mikro dan kecil dalam menjalankan usaha peternakan.  Untuk itu, Badan Pangan Nasional telah memfasilitasi penyerapan 15.490 ekor ayam hidup dari peternak ke lima perusahaan unggas nasional. Selanjutnya, akan ada lima perusahaan unggas nasional lagi yang telah sepakat untuk mendukung program tersebut.  Berdasarkan data, 5 perusahaan yang telah melakukan aksi penyerapan adalah PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) sebanyak 7.840 ekor atau 12 ribu kg, PT Malindo Feedmill sebanyak 2.560 ekor atau 5 ribu kg, PT Super Unggas Jaya sebanyak 1.428 ekor atau 3 ribu kg, PT New Hope Indonesia sebanyak 1.742 ekor atau 3 ribu kg, dan PT Japfa Comfeed sebanyak 1.920 ekor atau 3 ribu kg.

Harga Ayam Dijual Rp 13.000 Per Kilo, Peternak Bagikan Ayam Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Peternakan-Ayam-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Peternak memberikan pakan pada ayam potong di kawasan Leuwinanggung Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/9/2021). Peternak mengelukan naiknya harga jagung sebagai campuran pakan melonjak dari harga Rp. 2.500 mencapai Rp. 5.500 perkilogram yang berimbas p" width="100%">
<figcaption>Peternak memberikan pakan pada ayam potong di kawasan Leuwinanggung Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/9/2021). Peternak mengelukan naiknya harga jagung sebagai campuran pakan melonjak dari harga Rp. 2.500 mencapai Rp. 5.500 perkilogram yang berimbas p</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ratusan peternak ayam dari Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) akan menggelar demo di tiga lokasi di Jakarta pada Rabu (6/9) besok. Yakni, di depan Istana Negara, Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Gedung KPK.  Ketua KPUN Alvino Antonio mengatakan demo yang dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB ini digelar untuk meminta pemerintah memperbaiki tata niaga ayam ras pedaging. Sebab saat ini, biaya produksi ayam ras pedaging sedang tinggi, sedangkan harga jual ayam hidupnya tidak sesuai.  "Sekarang harga ayam dikandang Rp 19.000 seharusnya minimal Rp 21.000. Sementara harga pakan masih mahal karena pabrik pakan belum turunkan harganya. Meskipun harga jagung sudah normal sejak 3 bulan lalu," kata Alvino dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Selasa (6/9).  Alvino menjelaskan, aksi tersebut juga dilakukan karena belum ada tindak lanjut konkret pemerintah untuk mendukung para peternak. ’’Salah satunya, rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memanggil perusahaan unggas besar terkait penyesuaian harga,’’ terang dia.  Alvino pun merinci tuntutan yang akan disuarakan peternak pada demo besok. "Bebaskan kuota GPS (Grand Parent Stock/pembibitan ayam indukan broiler), jangan dibatasi," kata dia tentang tuntutan mereka.  Kemudian, kembalikan budidaya ayam pedaging kepada peternak, turunkan harga pakan ternak, dan turun harga DOC atau Day Old Chicken. DOC adalah ayam dengan umur di bawah 10 hari dan paling lama 14 hari setelah ayam itu menetas. "Bentuk badan perlindungan untuk menyerap hasil ternak UMKM dengan harga sesuai acuan Badan Pangan Nasional," ungkapnya.  Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas bakal memanggil empat perusahaan unggas di tengah harga jual ayam hidup yang anjlok. Perusahaan yang akan dipanggil yakni PT Charoen Phokpand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Malindo Feedmil Tbk, serta PT Super Unggas Jaya.  Hal itu disampaikan Zulhas setelah mendengar keluh kesah dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN). Zulhas mengatakan, pemerintah akan menyampaikan kepada empat perusahaan itu agar dapat mengatur harga tidak terlalu rendah yang merugikan peternak ayam mandiri.  Dalam pertemuan itu, para peternak menyampaikan gejolak harga yang terjadi saat ini dianggap belum berpihak kepada peternak. Dia menuturkan ketika harga berada di atas harga acuan yang diatur dalam Permendag Nomor 07 Tahun 2020, peternak seringkali dimintai keterangan oleh satgas pangan Polri.  Sedangkan ketika harga di bawah harga acuan, peternak merasa belum pernah diberikan bantuan yang konkret oleh pemerintah. Selain itu, dia menjelaskan perlu adanya penyesuaian harga acuan karena sudah terjadi penyesuaian harga akibat kenaikan biaya logistik dan pakan. (*)

Harga Ayam Terlalu Murah, Para Peternak akan Demo di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/ayamub-8.jpg" alt="Start up agriculture yang diinisiasi tiga mahasiswa Universitas Brawijaya bagi peternak ayam binaan Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha (BIIW) Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Start up agriculture yang diinisiasi tiga mahasiswa Universitas Brawijaya bagi peternak ayam binaan Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha (BIIW) Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Start up agriculture bagi peternak ayam bernama Chickin yang digarap tiga mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) telah diunduh ribuan peternak di Indonesia. Selain itu juga masuk Forbes 30 under 30.  Melalui Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI) Chickin dapat meningkatkan produktivitas peternak hingga 25 persen lebih tinggi. ”Chickin Apps sangat membantu dalam pengelolaan/manajemen pemeliharaan,” kata salah seorang peternak Yudi seperti dilansir dari Antara di Malang, Jumat (18/3).  Menurut Yudi yang juga anggota komunitas peternak tersebut, apabila dilakukan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, sistem pemeliharaan akan efisien untuk pakan, mortalitas bisa ditekan dengan cara pencegahan dan pengobatan yang presisi.  Chickin Indonesia (Chickin) dikembangkan Ashab Alkahfi (Agroekoteknologi FP) sebagai President, Tubagus Syailendra (Hubungan Internasional FISIP) sebagai CEO, dan Ahmad Syaifullah (Sistem Informasi Filkom) sebagai Chief Technology Officer. Proyek pembuatan start up tersebut dimulai sejak mereka duduk di bangku kuliah pada semester dua.  ”Awal kami riset dan mengembangkannya di daerah Klaten, Jawa Tengah. Di sana kita jadi peternak, lalu membangun kandang dan mulai usaha ternak ayam sampai akhirnya ketemu banyak permasalahan yang dihadapi peternak lokal. Dari situ kita mencoba memecahkan kendala-kendala para peternak dengan menggunakan teknologi,” tutur Ashab.  Ashab menambahkan melalui Chickin, peternak tidak perlu melakukan pengontrolan iklim kandang ayam secara manual. Peternak ayam bisa melakukan kontrol iklim dari rumah. Dengan teknologi itu, peternak bisa memasukkan, data seperti sarana produksi peternak atau sapronak, data harian, dan data penjualan.  ”Sehingga, performa lebih terukur dan dapat meminimalisir risiko melalui tindakan preventif,” terang Ashab.  Beberapa fitur yang ada pada Chickin Apps, yaitu kelola kandang, kelola data kandang, dan konfigurasi IoT yang bisa disesuaikan dengan keadaan cuaca, suhu, dan kelembaban bahkan umur ayam. Saat ini, selain dengan 14 rumah potong, Chickin juga bermitra dengan 100 industri makanan sebagai penyuplai daging ayam.  Ashab berharap Chickin bisa memberikan dampak positif yang lebih banyak bagi peternak. Teknologi modernisasi peternakan yang kita kembangkan secara gratis tersebut merupakan binaan Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha (BIIW) Universitas Brawijaya.  Saat ini, Chickin mencatat pertumbuhan bisnis 22 kali dalam 10 bulan terakhir dan telah menutup putaran pendanaan permulaan sebesar Rp 35 miliar dengan 3 investor global. Mereka menargetkan peningkatan omzet Rp 500 miliar pada akhir 2022, dengan 10 juta ekor ayam yang diberdayakan setiap bulan.  Dua Founder Chickin Indonesia, Ashab Alkahfi dan Tubagus Syailendra saat ini menjadi bagian dari Forbes Indonesia 30 Under 30, yang baru saja diluncurkan. Chickin Indonesia berkomitmen memanfaatkan teknologi untuk meminimalisasi penggunaan antibiotik pada ayam organik, dengan mengendalikan suhu kandang, dan memberikan pembinaan pada peternak ayam, secara cuma-cuma, dengan tujuan memodernisasi peternak ayam Indonesia.  Hingga saat ini, aplikasi Chickin Indonesia telah digunakan seribu peternak se-Indonesia, dengan target 10 juta ayam yang dipelihara tiap bulan.

Start Up Mahasiswa Universitas Brawijaya Masuk Forbes 30 Under 30

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Telur-Ayam-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Pedagang saat merapihkan telur di warung di kawasan klender, Jakarta, Jumat (17/9/2021). Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per 15 Agustus 2021, harga terkini telur ayam ras nasional senilai Rp24.300 per kg dengan harga anjlok terparah di wilayah Pr" width="100%">
<figcaption>Pedagang saat merapihkan telur di warung di kawasan klender, Jakarta, Jumat (17/9/2021). Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per 15 Agustus 2021, harga terkini telur ayam ras nasional senilai Rp24.300 per kg dengan harga anjlok terparah di wilayah Pr</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anjloknya harga telur sampai Rp 15.000 per kg berdampak pada peternak yang merugi hingga puluhan juta rupiah. Hal itu diakui Peternak Unggas Sejahtera (Putera) Blitar.  Ketua Putera Sukarman mengatakan, kondisi peternak mulai terganggu sejak Covid-19. Harga telur tidak stabil dan sering jatuh, sedangkan harga pakan melambung tinggi, baik konsentrat, pabrikan, maupun jagung.  ”Dengan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), akibatnya penyerapan telur kurang lancar. Padahal hasil produksi peternak stabil. Dengan harga telur yang sangat murah di bawah harga Permendag Rp 19.000 dan harga batas atasnya Rp 21.000, sedangkan harga telur akhir-akhir ini dikisaran Rp 13.500 sampai Rp 16.000,” tutur Sukarman, Senin (4/10).  Sukarman menjelaskan, peternak mengalami kerugian sangat besar. Harga pakan yang semula Rp 5.000 menjadi 6.500 per kg. Oleh sebab itu peternak mencari jalan keluar yaitu peternak akan meminta kepada pemerintah untuk pemulihan harga pakan terutama jagung dan meminta agar harga telur bisa naik.  Sukarman menambahkan, beberapa waktu lalu pihaknya diundang ke istana mewakili beberapa peternak menghadap Presiden Jokowi. Dalam pertemuan tersebut dia menyampaikan agar pemerintah menyediakan jagung dengan harga wajar yaitu Rp 4.500 per kg dan Presiden Jokowi menyanggupi usul tersebut.  ”Pemerintah melalui Mentan dan Mendag segera menyediakan jagung 30 ribu ton. Distribusi jagung diberikan untuk Blitar untuk tahap pertama 350 ton, selanjutnya 15 ribu ton,” ujar Sukarman.  Sementara itu, Kasi Pemasaran Hasil Paternakan Dinas Peternakan Provinsi Jatim Tri Yatmini mengatakan, penurunan harga telur karena peternakan sudah melimpah sedangkan pemasaran keluar provinsi sudah banyak yang tertutup dengan kondisi pandemi.  Produksi telur di Jawa Timur pada diprediksi 572 ribu ton sedangkan kebutuhan Jawa Timur sekitar 559 ribu ton. Dalam kodisi normal diperkirakan surplusnya 13.090 ton. Tapi pada saat ini karena penyerapan juga rendah otomatis surplusnya lebih besar yang tidak terserap pasar. Akibatnya harga makin anjlok.  Dia mengatakan, upaya konkret Pemprov Jatim adalah melalui BPBD melakukan pembagian telur kepada ponpes dan lembaga kesejahteraan sosial sebanyak 93 ton. Untuk harga mengacu pada Kemendag No. 7 Tahun 2020 yaitu Rp 21.000. Untuk realisasi sampai saat ini sudah 60 persen yang sudah terserap dari peternak.  ”Dinas Peternakan Jatim juga sudah melakukan edukasi dan sosialisasi untuk melakukan gemar minum susu dan protein hewani terutama telur yang diharapkan akan meningkatkan penyerapan telur. Langkah lain adalah PNS diimbau untuk melakukan pembelian telur, kemudian pada awal pandemi Jawa Timur ada lumbung pangan. Selanjutnya melakukan pemasaran secara online,” beber Tri.  Wakil Direktur II Sekolah Pasca Sarjana Unair Sri Pantja Madyawati mengatakan, polemik anjloknya harga telur di pasar karena tidak adanya keseimbangan antara produksi yang melimpah tetapi tidak diikuti dengan permintaan pasar karena faktor pandemi.  ”Solusi dari permasalahan ini adalah harus ada yang mengambil alih untuk membeli hasil produksi dari peternak kemudian dibuat untuk bahan olahan seperti nuget dan lain-lain. Semua masyarakat wajib membantu keterpurukan peternak untuk bisa mengangkat kembali dari sisi ekonomi agar tidak terlalu merugi,” papar Sri.

Harga Pakan Tinggi, Harga Telur Anjlok, Peternak Mengeluh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/1-demo.jpg" alt="Kapolres Blitar ikut mengatur arus lalu lintas saat aksi peternak di Blitar, Jawa Timur, Selasa (28/9). Polres Blitar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Blitar ikut mengatur arus lalu lintas saat aksi peternak di Blitar, Jawa Timur, Selasa (28/9). Polres Blitar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat Kepolisian Resor Blitar, Jawa Timur, membubarkan aksi peternak ayam yang membagikan telur di jalanan. Sebab, aksi itu dinilai memicu kerumunan massa dan membuat arus lalu lintas macet.  ”Tadi saya ambil kebijakan memanggil koordinator aksi akibat adanya kondisi ini. Kami minta kegiatan dibubarkan dan alhamdulillah hanya berlangsung sebentar,” kata Kepala Polres Blitar AKBP Adhitya Panji Anom seperti dilansir dari Antara di Blitar, Selasa (18/9).  Dia mengatakan, aksi itu dilakukan peternak ayam layer (ayam ras petelur) untuk membagikan telur gratis. Aksi tersebut memicu antusias warga di Kabupaten Blitar, yang terbukti masyarakat berkumpul dengan jumlah yang cukup banyak.  Kapolres menambahkan, aksi itu sudah mengajukan izin untuk menyampaikan aspirasi terkait tingginya harga pakan dan jagung, sedangkan harga telur ayam saat ini di bawah harga yang ditentukan pemerintah. ”Panitia sudah kami panggil dan langsung kooperatif. Ini di luar prediksi panitia dan mereka langsung membubarkan dan meminta seluruh anggotanya untuk kembali ke rumah,” tutur Adhitya Panji Anom.  Aksi tersebut dilakukan di sejumlah titik. Di Kota Blitar, pembagian telur dan ayam dilakukan di beberapa traffic light. Sedangkan di Kabupaten Blitar, di antaranya di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar, Pasar Kanigoro, dan depan kantor Pemkab Blitar.  Aksi itu diikuti para peternak dari Blitar Raya. Dalam aksinya, mereka membagikan telur ayam, ayam hidup, dan bazaar telur.  Akibat kerumunan masyarakat yang ingin mendapatkan telur gratis, arus lalu lintas sempat terkendala. Arus lalu lintas menjadi padat merayap sehingga anggota turun tangan meminta masyarakat tidak berkerumun.  Kapolres turun langsung menangani kerumunan tersebut dengan meminta warga membubarkan diri. Selain itu, mobil patroli terus melaju pelan sambil memberikan imbauan kepada warga agar menerapkan protokol kesehatan dan mengenakan masker karena hingga kini masih pandemi Covid-19.  Sementara itu, sejumlah warga mengaku nekat datang di aksi karena tertarik dengan kegiatan bagi-bagi telur gratis.  ”Tadi informasinya ada pembagian telur gratis, jadi ke sini. Tapi yang datang banyak sekali,” kata Nana, warga Blitar.  Dia pun urung ikut kerumunan dalam pembagian telur gratis tersebut karena melihat banyak orang berdatangan dan berkerumun sehingga lebih memilih pulang.

Aksi Peternak Ayam Bagikan Telur Dibubarkan Polisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peternak ayam

Berita Terkini