<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/petani-tembakau-1653291957.jpg" alt="Petani di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, melakukan perawatan tanaman tembakau di lahan miliknya. (ADITYA YUDA SETYA PUTRA/RADAR TULUNGAGUNG)" width="100%">
<figcaption>Petani di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, melakukan perawatan tanaman tembakau di lahan miliknya. (ADITYA YUDA SETYA PUTRA/RADAR TULUNGAGUNG)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Strategi pengendalian rokok selama ini sering berfokus pada satu hal: larangan dan kampanye berhenti total. Tapi, bagaimana jika sebagian perokok belum siap berhenti sepenuhnya?&nbsp; Sebuah laporan baru mengusulkan pendekatan berbeda, dan hasilnya bisa menyelamatkan ratusan ribu nyawa. Laporan berjudul &ldquo;Saving 600,000 Lives in Nigeria and Kenya: The Impact of Complementing Tobacco Control with Harm Reduction by 2060&rdquo; mengungkap bahwa strategi pengurangan bahaya tembakau atau Tobacco Harm Reduction (THR) bisa menjadi solusi pelengkap dalam pengendalian rokok. Fokusnya adalah menawarkan alternatif nikotin yang lebih rendah risiko bagi perokok dewasa yang belum bisa (atau belum siap) berhenti total. Studi ini dipimpin oleh Dr. Derek Yach, mantan pejabat WHO, dan menyoroti bahwa tanpa inovasi kebijakan, puluhan ribu orang di Nigeria dan Kenya akan terus meninggal setiap tahun akibat rokok. Padahal, dengan penerapan strategi THR secara optimal, lebih dari 600.000 nyawa bisa diselamatkan hingga tahun 2060. &ldquo;Beban penyakit akibat rokok masih akan terus meningkat&hellip; penggunaan rokok menjadi faktor utama penyebabnya,&rdquo; demikian kutipan dalam laporan yang dirilis Senin (14/7). Pendekatan THR ini bukan tanpa kontroversi. Produk seperti rokok elektronik (vape), produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin dinilai dapat mengurangi risiko penyakit karena tidak melibatkan proses pembakaran seperti rokok konvensional. dr. Tri Budhi Baskara, pemerhati kesehatan masyarakat, mengakui bahwa pendekatan ini punya dasar ilmiah. "Dalam kasus di mana penghentian total tidak dapat segera dicapai, produk alternatif dapat menjadi jembatan," ujarnya melalui keterangannya terpisah. Namun, tentu saja, produk ini bukan solusi instan. Menurut dr. Tri Budhi, masih dibutuhkan regulasi ketat, edukasi publik, dan pengawasan distribusi agar produk alternatif ini benar-benar digunakan oleh sasaran yang tepat, yakni perokok dewasa, bukan generasi muda atau non-perokok. Bagaimana dengan Indonesia? Di tengah lonjakan jumlah perokok dan tingginya angka penyakit terkait tembakau, Indonesia masih bertumpu pada pendekatan tradisional: larangan merokok di tempat umum, kampanye berhenti merokok, dan pencantuman peringatan kesehatan di bungkus rokok. Tapi efektivitasnya dipertanyakan. &ldquo;Banyak perokok ingin berhenti, tapi mengalami kekambuhan karena nikotin bersifat adiktif. Tanpa dukungan farmakologis atau alternatif nikotin yang lebih rendah risiko, mereka kembali ke rokok,&rdquo; jelas dr. Tri Budhi. Ia menyarankan agar Indonesia mulai melirik strategi pengurangan bahaya tembakau sebagai bagian dari solusi nasional, bukan hanya sebagai pendekatan pinggiran. Meski menjanjikan, pendekatan THR tetap mengundang kritik. Beberapa pihak khawatir produk alternatif bisa membuka celah bagi penyalahgunaan, terutama oleh anak muda. Selain itu, industri tembakau dituding memanfaatkan strategi ini untuk tetap bertahan, meski dengan bungkus yang lebih ramah kesehatan. Namun di sisi lain, pendekatan ini dianggap lebih realistis. Daripada menunggu seluruh populasi berhenti merokok secara tiba-tiba, lebih baik memberi mereka jembatan menuju risiko yang lebih rendah, sambil tetap membuka jalan untuk berhenti total.

Laporan baru menunjukkan bahwa strategi pengurangan bahaya tembakau dapat menyelamatkan nyawa ratusan ribu perokok dewasa.

Pengurangan Bahaya Tembakau Bisa Selamatkan 600 Ribu Nyawa, Indonesia Perlu Belajar?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/petani-tembakau.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &mdash; Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendorong pemerintah untuk terus mempercepat penyederhanaan regulasi dan memperkuat perlindungan terhadap industri padat karya guna meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT). Pernyataan ini disampaikan oleh Pengurus Pusat HKTI, Delima Hasri Azahari, menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait deregulasi kebijakan. Delima menyebut bahwa langkah deregulasi yang digencarkan pemerintah dapat membawa angin segar bagi sektor pertanian, termasuk petani tembakau. Dengan penyederhanaan birokrasi dan kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang berpihak terhadap para petani, kebijakan pemerintah dapat menjangkau petani dengan lebih cepat dan tepat, memberikan dampak positif yang signifikan. "Tujuannya agar setiap rantai kebijakan dari pemerintah bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga yang diuntungkan adalah para petani sebagai tulang punggung ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia," kata Delima, dikutip Kamis (22/5). Ia menambahkan bahwa penyederhanaan regulasi mampu meningkatkan hasil panen dan mengatasi persoalan distribusi pupuk, sehingga petani, termasuk petani tembakau, dapat merasakan dampak positifnya. Lebih lanjut, Delima menekankan pentingnya penguatan organisasi petani seperti Wanita Tani dan Pemuda Tani sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing petani di tengah tekanan pasar. "Karena sejatinya tugas pemerintah adalah melindungi sekaligus menyejahterakan petani. Tentu saja dengan adanya Wanita Tani dan Pemuda Tani, hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah cukup concern pada persoalan pertanian," tuturnya. Terkait keberlanjutan bahan baku tembakau untuk IHT, Delima menegaskan bahwa strategi harus melibatkan sinergi antara petani, pemerintah, dan pelaku industri. Ia mendorong penguatan riset untuk mengembangkan varietas tembakau yang tahan terhadap kondisi ekstrem dan memiliki produktivitas tinggi. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya membangun kemitraan yang kuat antara petani dan industri, terutama dalam hal akses pembiayaan dan perlindungan seperti asuransi pertanian.&nbsp;"Soal tata kelola dan regulasi yang mendukung, ini penting dan harus terus di-upgrade, karena regulasi dan tata kelola yang baik tentunya akan menjamin pasokan tembakau tetap diprioritaskan dan dilindungi," terangnya. Dalam pandangan Delima, sektor IHT memiliki peran besar sebagai industri padat karya yang berbasis pada pertanian. Ia mengingatkan bahwa jutaan orang bergantung pada sektor ini, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh linting, hingga pekerja distribusi dan sektor kreatif. Oleh karena itu, Delima mendorong perlunya strategi komprehensif yang ditopang dengan riset dan dialog lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan lapangan kerja di sektor ini. "Semua pihak terkait harus mau duduk satu meja dan berdialog secara konstruktif demi terciptanya harapan dari petani dan industrinya," tegas Delima. Delima berharap agar pemerintah terus menjamin perluasan pasar bagi petani dan pelaku IHT melalui kolaborasi kebijakan. Menurutnya, perlindungan terhadap petani dan pekerja di industri padat karya tidak hanya akan menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional secara menyeluruh. "Harapan saya, pemerintah, apa pun kondisinya, harus menjaga dan menjamin perluasan pasar petani dan IHT," tutupnya.

HKTI mendorong pemerintah untuk mempercepat deregulasi dan perlindungan industri hasil tembakau demi kesejahteraan petani.

HKTI Dorong Pemerintah Percepat Deregulasi untuk Kesejahteraan Petani Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/Penyaluran-BLT-Bagi-Pekerja-Rokok-Di-Kudus-240325-yn-4-373602209.jpg" alt="Pekerja pabrik memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Kudus, Jawa Tengah. (Yusuf Nugroho/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pekerja pabrik memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Kudus, Jawa Tengah. (Yusuf Nugroho/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan cukai rokok yang eksesif. Instrumen cukai sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya industri kretek nasional yang berefek domino terhadap petani tembakau dan cengkeh. &rdquo;Kebijakan cukai yang eksesif, negara bisa kehilangan penerimaan cukai sekitar 10 persen dari total APBN, yang sebenarnya bisa menjadi sumber pendanaan program pemerintah,&rdquo; ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTI Agus Parmuji seperti dilansir dari Antara. Saat ini, lanjut dia, tiga juta petani tembakau sangat menaruh harapan besar pada Presiden Prabowo yang bervisi menjaga kedaulatan nasional dengan manifestasi melindungi hak-hak kedaulatan ekonomi, sosial, budaya, petani tembakau dari agenda asing (proxy war). &rdquo;Kebijakan cukai yang eksesif, negara bisa kehilangan penerimaan cukai sekitar 10 persen dari total APBN, yang sebenarnya bisa menjadi sumber pendanaan program pemerintah,&rdquo; terang Agus Parmuji.&nbsp; Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan menambahkan, kebijakan eksesif atas tarif cukai rokok dalam beberapa tahun belakangan ini memberikan dampak berganda (multiplier effect) baik di sektor hulu dan hilir mata rantai tembakau. &rdquo;Pemerintah selama ini hanya memikirkan target penerimaan tanpa mempertimbangkan dampak kenaikan cukai rokok,&rdquo; kata Eric Hermawan. Dia menyatakan kebijakan cukai yang eksesif tersebut harus dibenahi. Cukai harus dibuat stabil sehingga pertumbuhan industri rokok pun akan meningkat. &rdquo;Kebijakan cukai hasil tembakau ini perlu dikaji ulang,&rdquo; kata Bendahara Umum Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama itu. Eric berpandangan, Industri Kecil Menengah (IKM) rokok harus bayar cukai, tetapi cukai rakyat. Sehingga IKM yang existing itu membayar cukai pada negara dengan biaya yang murah. Legislator Partai Golkar itu bilang, jalan tengah untuk meminimalisir konflik antar kepentingan yang diduga melibatkan institusi pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) adalah dengan membayar cukai. Pasalnya, tanpa membayar cukai yang dirugikan negara. &rdquo;Cukai rakyat, negara mendapat untung. Tinggal pembinaan. Berapa harga cukai yang bisa diserap para pelaku usaha rokok,&rdquo; terang papar Eric. Bupati Temanggung Agus Setyawan menyatakan, tembakau memiliki dampak ganda yang tinggi sekaligus masih menjadi tulang punggung bagi perekonomian daerah. Di tengah masalah regulasi terkait pertembakauan yang memicu turunnya daya beli masyarakat terhadap produk rokok, kondisi pabrikan rokok masih belum stabil lantaran cukai rokok yang kian tinggi. Menurut dia, naiknya cukai rokok menurunkan daya beli masyarakat terhadap produk hasil tembakau, sehingga serapan bahan baku oleh pabrikan di tingkat petani juga menurun. &rdquo;Posisi tawar tembakau kita masih belum baik-baik saja. Padahal bahan baku tembakau hanya bisa diserap oleh pabrikan rokok,&rdquo; tutur Agus Setyawan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak terus dinaikkan. Kenaikan cukai rokok justru mendorong maraknya peredaran rokok ilegal. &rdquo;Kebijakan menaikkan CHT setiap tahun tidak efektif untuk menekan konsumsi rokok. Sebab, masyarakat tetap membeli rokok meskipun harganya semakin mahal, bahkan mengorbankan kebutuhan lain seperti gizi keluarga,&rdquo; kata Dedi. Dedi berharap pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan kenaikan cukai rokok, karena tidak berdampak signifikan dalam mengurangi jumlah perokok. &rdquo;Ini penting ya, untuk itu saya meminta ke depan tidak ada lagi kenaikan cukai rokok. Tapi kalau kenaikan tunjangan bagi pegawai boleh,&rdquo; ucap Dedi Mulyadi.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan cukai rokok yang eksesif

APTI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Cukai Rokok yang Eksesif

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/petani-tembakau.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksaaan UU Kesehatan dinilai mengalami cacat proses. Dikemukakan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Jawa Timur, pembahasan PP tersebut tidak melibatkan pemangku kepentingan terdampak di industri hasil tembakau (IHT) dalam perumusannya. &ldquo;Artinya kan pembahasan aturan ini menjadi tidak transparan. Siapa pihak yang dilibatkan? Saya nggak tahu. Yang jelas kami tidak dilibatkan dan tentunya aspirasi kami tidak diakomodir,&rdquo; ungkap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APTI Pamekasan, Samukrah. Diungkapkan Samukrah, sebelumnya pihaknya telah mendesak pemerintah untuk melibatkan setiap pemangku kepentingan terkait dalam proses pembahasan perancangan aturan. Namun, hingga beleid itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi, desakan itu tak diindahkan oleh pemerintah. Terlebih, ketika melihat PP tersebut, tidak ada satupun aturan yang memiliki keberpihakan terhadap industri maupun petaniyang berkecimpung di industri tembakau. Hal ini tentu berimbas untuk para pekerja yang menggantungkan hidupnya di industri tersebut. Dimana para pekerja bisa mengalami kerugian atas banyaknya larangan yang muncul dalam PP Kesehatan tersebut. &ldquo;Aturan ini bisa membuat tembakau menjadi tidak laku. Kalau industri nanti tidak jalan, pasti akan berimbas pada petani tembakau juga. Nggak laku lah jadinya hasil panel daripetani tembakau. Sementara, saat ini belum ada komoditaslain yang nilai jualnya setara dengan tembakau,&rdquo; paparnya. PP tersebut pun bakal berdampak pada penerimaan negara. Menurut Samukrah, apabila produksi industri turun, maka pendapatan negara akan berkurang. Dengan angka produksi yang turun, maka pasokan bahan baku juga berkurang. Jika bahan baku berkurang, kemudian akanberimbas pada petani sebagai pemasok yang berdampak pada pendapatan petani. Padahal, ungkapnya, pemerintah seharusnya menjaminkesejahteraan rakyat dan punya tujuan pengentasankemiskinan. Hal ini bertentangan dengan muatan PP No. 28/2024 tersebut. &ldquo;Jadi, pengurangan kemiskinan yang katanya akan dientaskansupaya kita jadi negara adidaya, ya jadi bisa tidak terjadi,&rdquo; tegasnya. Samukrah menambahkan pihaknya masih mengkaji ulangmengenai langkah-langkah ke depan. Sampai saat ini, pihaknya belum mengambil sikap apakah akan melakukan uji materiil atau mengerahkan para petani tembakau. Sebabnya, ia beserta asosiasi pun terkejut dengan pengesahan aturanyang sangat merugikan petani ini, sehingga masih perludiskusi lebih lanjut. &ldquo;Kami akan diskusi internal dulu, tapi dalam waktu dekatkami akan putuskan sikap kami,&rdquo; tutupnya.

APTI Pamekasan Jawa Timur, mengungkap, pembahasan PP  No. 28/2024 tidak melibatkan pemangku kepentingan terdampak di IHT dalam perumusannya.

Tidak Mengakomodir Aspirasi Petani Tembakau, Pembahasan PP Kesehatan Dianggap Tak Transparan, Cacat Proses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/JKT-7_Rencana-Kenaikan-Cukai-Hasil-Tembakau_MIFTAHUL-HAYAT-02-226248200.jpeg" alt="Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal peredaran tembakau dan produk turunannya masih menjadi polemik di sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya dari petani tembakau. Regulasi soal tembakau yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi bahan acuan pertanyaan besar dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Bahkan DPN APTI menolak PP tersebut. Ketua Umum DPN APTI Agus Parmuji membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Agus Parmuji, kebijakan yang mengatur soal tembakau di PP Nomor 28 tahun 2024 terutama pada pasal 429 hingga 463 tidak hanya berdampak buruk bagi kelangsungan hidup petani tembakau, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. &ldquo;Khusus ruang lingkup Pengaturan Zat Adiktif (Pasal 429&ndash;463) isinya yang restriktif dan semakin mendekatkan kiamat bagi petani tembakau. Niat pemerintah yang ingin membunuh napas petani tembakau sebagai soko guru di negeri ini semakin nyata,&rdquo; tulis Agus Parmuji dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Kamis (15/8). Dia menyebut, dalam lima tahun terakhir petani tembakau telah merasakan dampak langsung dari kebijakan yang tidak berpihak. Mulai dari penurunan harga panen, keterlambatan penyerapan hasil panen, hingga kenaikan cukai yang terus membebani. Yaitu, tahun 2020 cukai naik 23 persen, tahun 2021 naik 12,5 persen, tahun 2022 naik 12 persen, tahun 2023, dan 2024 naik 10 persen. "Bagi petani tembakau, kenaikan cukai yang eksesif dalam lima tahun terakhir itu semakin mendekatkan mereka dalam jurang kematian,&rdquo; tegas Agus. Dia menyebut, 95 persen tembakau di Indonesia diserap oleh pabrikan rokok dalam negeri. Namun, kebijakan cukai yang memberatkan dan peraturan lainnya menyebabkan penurunan signifikan dalam pembelian tembakau oleh pabrik-pabrik. Pada akhirnya berdampak buruk pada para petani. Jika tren kitu terus berlanjut, tidak hanya petani yang akan merasakan dampaknya, tetapi juga pekerja yang terlibat dalam rantai industri tembakau. Lebih jauh Agus mengatakan, pihaknya khawatir akan ada penurunan penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari-Juni 2024 mencapai 32.064 orang. Angka itu meningkat 21,4 persen dari periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, proporsi pekerja informal di Indonesia saat ini tercatat 59,17 persen, naik dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 55,88 persen. Banyaknya pekerja informal menunjukkan besarnya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja formal. Sektor tembakau yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja besar di pedesaan, kini terancam semakin terpuruk. Hal itu berpotensi memperburuk kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Sebab, mengingat pekerja informal lebih rentan terhadap ketidakpastian penghasilan dan minimnya akses terhadap asuransi serta modal usaha. DPN APTI berharap pemerintah mendatang dapat merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada petani tembakau dan tenaga kerja di sektor terkait. Kebijakan itu tentunya melindungi dan mendukung keberlangsungan ekonomi petani tembakau serta mengamankan lapangan kerja bagi jutaan orang di Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal peredaran tembakau dan produk turunannya masih menjadi polemik di sejumlah pemangku kepentingan

Petani Tembakau Tunjukkan Sikap soal PP yang Mengatur tentang Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/APTTN-3671778142.jpg" alt="Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakaum Nusantara. (Sumber foto: Screenshot video instagram @fakta.ind)" width="100%">
<figcaption>Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakaum Nusantara. (Sumber foto: Screenshot video instagram @fakta.ind)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sejumplah petani dan pekerja tembakau sambangi 3 posko Capres-Cawapres di Jakarta. Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakau Nusantara (APPTN) yang berasal dari Pamekasan langsung datang ke posko sekretariat Capres di Jakarta.&nbsp; Alasan petani dan pekerja tembakau tersebut adalah untuk menyampaikan keluh kesah para petani dan pekerja tembakau. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014085681/asosiasi-petani-tembakau-sampaikan-aspirasi-kepada-para-capres-ini-harapan-mereka-terhadap-presiden-terpilih">Asosiasi Petani Tembakau Sampaikan Aspirasi Kepada Para Capres, Ini Harapan Mereka Terhadap Presiden Terpilih</a> Menurut Koordinator Nasional APPTN&nbsp;&nbsp;Samukrah, mereka ingin menyurati para Capres karena merasa termarjinalkan atau tersingkirkan dari kehidupan yang sejahtera karena regulasi yang tidak berpihak kepada para petani dan pekerja APPTN. "Harapan yang paling penting ada regulasi yang jelas yang melindungi ekosistem pertembakauan," ucap Samukrah. Samukrah mengatakan, seluruh petani maupun pekerja tembakau di Indonesia menginginkan adanya regulasi ke depan yang lebih melindungi ekosistem pertembakauan nasional serta kesejahteraan mereka. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013729404/curhat-kepada-ganjar-petani-tembakau-jombang-keluhkan-harga-cukai-hingga-masalah-impor">Curhat kepada Ganjar, Petani Tembakau Jombang Keluhkan Harga Cukai hingga Masalah Impor</a> "Jadi regulasi yang jelas yang nampak bisa dilihat kalau perlu bisa disampaikan melalui lisan pada publik, melalui tulisan tapi melalui media bahwa inilah regulasi yang akan kami tawarkan kepada para petani," tambahnya. "Kita berharap yang sifatnya regulasi, harus melibatkan pihak terkait dengan regulasi itu, karena mengatur banyak hal, misalnya di dunia pertembakauan ada unsur petani, ada unsur industri, apj kita duduk bersama membahas tidak saling menjelekkan," lanjutnya. Samukrah berharap, siapa saja nantinya yang terpilih sebagai Presiden dalam merumuskan kebijakan perlindungan pertembakauan dapat melibatkan pihak-pihak yang memang berkompetensi di ekosistem ini, antara lain petani serta pekerja. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013661717/peduli-petani-tembakau-ganjar-pranowo-bakal-jadikan-jawa-tengah-pusat-tembakau-di-indonesia">Peduli Petani Tembakau, Ganjar Pranowo Bakal Jadikan Jawa Tengah Pusat Tembakau di Indonesia</a> "Kami ingin ketiga capres cawapres membaca surat yang telah diberikan hasil aspirasi seluruh petani dan pekerja tembakau di Indonesia. Semoga ketiga capres cawapres dapat lebih memikirkan masa depan ekosistem tembakau agar mempunyai regulasi berkeadilan,&rdquo; papar Samukrah.

Alasan petani dan pekerja tembakau tersebut adalah untuk menyampaikan keluh kesah para petani dan pekerja tembakau.

Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakau Nusantara Sambangi 3 Posko Capres-Cawapres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/APPTN-Kirim-Surat-Aspirasi-pada-para-capres-1412255297.jpg" alt="Perwakilan Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakau Nusantara (APPTN) sedang menunjukkan surat aspirasi yang telah mereka serahkan ke tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. (Dokumentasi APPTN)" width="100%">
<figcaption>Perwakilan Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakau Nusantara (APPTN) sedang menunjukkan surat aspirasi yang telah mereka serahkan ke tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. (Dokumentasi APPTN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Beberapa orang yang merupakan perwakilan dari Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakau Nusantara (APPTN) menyerahkan surat aspirasi kepada tiga calon presiden dan calon wakil presiden di Jakarta pada hari Sabtu (3/2). Mereka berharap siapapun presiden dan wakil presiden terpilih nantinya dalam Pemilu 2024 dapat memberikan perlindungan kepada industri dan ekosistem bisnis tembakau di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Nasional APPTN Samukrah usai menyerahkan surat aspirasi kepada tiga paslon. &ldquo;Untuk kami, tembakau bukan hanya sekadar komoditas tetapi juga sumber penghidupan dan kebanggan budaya Indonesia yang sudah secara turun-temurun diwariskan. Maka penting bagi kami untuk menjaga pengetahuan bertanam ini agar tetap lestari,&rdquo; ujarnya seperti dilansir dari ANTARA. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013729404/curhat-kepada-ganjar-petani-tembakau-jombang-keluhkan-harga-cukai-hingga-masalah-impor">Curhat kepada Ganjar, Petani Tembakau Jombang Keluhkan Harga Cukai hingga Masalah Impor</a> Ia menyampaikan bahwa bagi mereka, tembakau lebih dari sekadar komoditas tetapi juga warisan kebudayaan yang wajib dilestarikan. Sehingga pihaknya berharap surat aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masing-masing capres dan cawapres. Menurutnya para petani dan pekerja tembakau akan terancam kehilangan sumber penghidupannya ketika saat ini ada rencana larangan total terhadap produk=produk tembakau seperti yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Dalam RPP Kesehatan itu petani dan pekerja tembakau dianjurkan untuk beralih atau diversifikasi ke komoditas selain tembakau. Pihaknya merasa hal tersebut sangat memberatkan bagi para petani dan pekerja tembakau yang hidupnya bergantung pada industri tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013661717/peduli-petani-tembakau-ganjar-pranowo-bakal-jadikan-jawa-tengah-pusat-tembakau-di-indonesia">Peduli Petani Tembakau, Ganjar Pranowo Bakal Jadikan Jawa Tengah Pusat Tembakau di Indonesia</a> &ldquo;Kami ingin menyampaikan bahwa berbagai aturan yang berlaku bagi ekosistem pertembakauan sampai saat ini sudah memberatkan para petani dan pekerja tembakau,&rdquo; kata dia. Ia menjelaskan dalam surat aspirasi tersebut pihak APPTN menyampaikan tiga harapan, harapan pertama adalah pemerintah harus membuat kebijakan yang adil dan berpihak pada keberlangsungan mata pencaharian petani dan pekerja tembakau di Indonesia. Harapan kedua yaitu mereka berharap pemimpin terpilih nantinya dapat menghapus pasal-pasal di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang dapat mengancam keberlangsungan mata pencaharian para petani dan pekerja tembakau di Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013329908/lindungi-petani-tembakau-kementan-kaji-serius-pasal-tembakau-di-rpp-kesehatan">Lindungi Petani Tembakau, Kementan Kaji Serius Pasal Tembakau di RPP Kesehatan</a> Harapan ketiga yaitu mereka meminta petani dan pekerja tembakau dilibatkan dalam penyusunan berbagai kebijakan termasuk pasal-pasal tembakau dalam RPP Kesehatan sehingga aturan tersebut dapat berimbang. APPTN yang saat ini berpusat di Pamekasan, Madura dan beranggotakan 1.500 orang petani dan pekerja tembakau berharap siapapun nantinya yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden dapat mendengarkan aspirasi mereka terhadap keberlangsungan industri pertembakauan.

Para Petani dan pekerja tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakau Nusantara (APPTN) menyampaikan surat aspirasi.

Asosiasi Petani Tembakau Sampaikan Aspirasi Kepada Para Capres, Ini Harapan Mereka Terhadap Presiden Terpilih

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/01/WhatsApp-Image-2023-12-31-at-221617-680148145.jpeg" alt="Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo bertemu dengan para petani di tengah persawahan di Kelurahan Cangkrep Kidul, Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo bertemu dengan para petani di tengah persawahan di Kelurahan Cangkrep Kidul, Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo berdialog dengan petani tembakau di Desa Bawangan, Jombang, Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, seorang petani tembakau bernama Winarno mengeluhkan kepada Ganjar mengenai kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan impor tembakau yang masih marak belakangan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini Pak Ganjar, saya mau curhat soal persoalan cukai tembakau, dan impor tembakau masih masif. Semoga hal ini bisa diatasi saat Bapak menjadi Presiden,&rdquo; kata Winarno, Sabtu (13/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendapatkan keluhan tersebut, Ganjar berbicara bahwa persoalan cukai memang menjadi masalah bagi petani tembakau setiap tahunnya. Permintaan petani tembakau sejatinya tidak ingin tinggi, sebab jika hal itu terjadi pastinya akan memberikan dampak bagi mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebenarnya ini sudah setiap tahun ya, permintaan para petani sebenarnya tidak tinggi, kalo peningkatan cukai tidak terlalu tinggi. Maka sebenarnya urutannya nanti soal produksi tembakau pupuknya obat-obatannya, kalo hasil panennya bagus harganya bagus, produksinya bagus maka kebutuhan industri lokal bisa terpenuhi,&rdquo; jelas Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar menyampaikan, jika harga cukai tidak tinggi dan sesuai dengan keinginan petani maka impor tembakau pun tidak terlalu dominan. Sebaliknya, bila harga cukai naik maka petani akan mengalami kerugian. Sehingga, impor tembakau pastinya akan merebak dan dominan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau itu bagus, harapannya impornya juga tidak banyak-banyak. Kalau itu bisa dilakukan maka petani akan mendapatkan untung yang baik seperti harga hari ini. Tapi kalau cukai naik, biasanya jatuh kepada petani,&rdquo; tutur Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eks Gubernur Jawa Tengah ini menyampaikan, persoalan tembakau memang akan menjadi perhatian khusus baginya bersama dengan Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;(Perlu) dilakukan penyeimbangan dan sebenarnya. Kalau konteks ini kita cukup sering berbicara dengan pemerintah pusat termasuk Menteri Keungan, kita akan ikuti harga dan perkembangan untuk mengikuti produksinya khususnya tembakau impor,&rdquo; pungkas Ganjar.</div>

"Pak Ganjar, saya mau curhat soal persoalan cukai tembakau, dan impor tembakau masih masif. Semoga hal ini bisa diatasi," ujarnya.

Curhat kepada Ganjar, Petani Tembakau Jombang Keluhkan Harga Cukai hingga Masalah Impor

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/viva-yoga-1398168597.jpeg" alt="Juru Bicara TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa tembakau bukan hanya merupakan persoalan kesehatan, melainkan hak hidup petani sebagai warga negara." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa tembakau bukan hanya merupakan persoalan kesehatan, melainkan hak hidup petani sebagai warga negara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga tim pemenangan dari calon presiden (Capres) dan calon wakil Presiden (Cawapres) yang akan berlaga di Pilpres 2024 mendatang sepakat untuk tetap memperhatikan nasib para petani tembakau di Indonesia. Hal itu terungkap dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk &ldquo;Menilik Visi Calon Presiden 2024 Tentang Keberlangsungan Lapangan Kerja pada Industri Hasil Tembakau, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11).&nbsp; Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah mengatakan, pasangan Capres Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) sejak awal sudah konsisten dalam persoalan petani tembakau karena menyangkut hajat hidup orang banyak.&nbsp; &ldquo;Saya kira posisi kami atau AMIN yang pertama melindungi petani tembakau. Itu merupakan satu hal yang tak bisa ditawar. Jadi petani memiliki hak konstitusional untuk dilindungi oleh negara mereka juga punya hak juga untuk mendapatkan jaminan bahwa kerja-kerjanya dilindungi. Baik itu produksinya atau pasca produksinya. Bahkan termasuk juga untuk perlindungan kesejahteraan keluarga petani tembakau. Ini menjadi sangat penting,&rdquo; kata Juru Bicara Timnas Amin ini. Selain itu, menurut dia, persoalan tembakau juga menyangkut tenaga kerja. Dimana banyak sekali industri hasil tembakau (IHT). Mulai dari pemetik, perajam kemudian sampai pelintingnya. Bahkan kemudian sampai kepada toko klontong. &ldquo;Kalau dulu saja lebih kurang sepuluh juta tenaga kerja yang berkaitan dengan Industro Hasil Tembakau. Maka kita perkirakan betapa besarnya serapan tenaga kerja di satu sisi. Kedua kontribusi pertembakauan bagi ekonomi nasional dan kalau itu kita semua pasti tak akan mengabaikan cukai rokok yang sangat besar, Rp 178 Triliun,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Juru Bicara TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa tembakau bukan hanya merupakan persoalan kesehatan, melainkan hak hidup petani sebagai warga negara, ekonomi rakyat kecil. Persoalan sosial dan juga industri.&nbsp; &ldquo;Jadi dari tembakau saja itu mempunyai spektrum yang lebih luas dari sekedar kesehatan,&rdquo; terangnya. Politikus PAN ini juga menegaskan, posisi Prabowo dan Gibran adalah pro petani tembakau. Bukan hanya petani tembakau, Prabowo dan Gibran juga membela petani varietas lain serta nelayan Indonesia.&nbsp; &ldquo;Mereka bukan hanya sekedar bekerja tapi dia menjadi way of life. Menjadi gaya hidupnya. Oleh karena itu menjadi petani sudah ada UU, pemberdayaan dan pelindung petani dan nelayan. UU tentang pangan dan beberapa UU yang berkaitan dengan petani. Jadi sekarang tinggal implementasi dari UU,&rdquo; terangnya. Perwakilan Tim Penenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Wisnu Brata menegaskan bahwa dari tiga capres dan cawapres yang ada saat ini, hanya Ganjar dan Mahfud yang paling menyatakan pembelaan terhadap petani, khususnya tembakau. &ldquo;Kenapa? Jadi pada saat 2013, saya dan teman-teman yang lain. Kami bertemu dengan beliau (Ganjar Pranowo) menyampaikan permasalahan petani tembakau, dan ternyata beliau menanggapi dengan baik. Sehingga setiap kami melakukan proses perjuangan petani tembakau, beliau berani statemen di beberapa media, bahkan sempat mengantar kami di TV untuk bertemu dengan Menkes saat itu,&rdquo; jelas Wisnu. Lebih jauh, Wisnu menyatakan bahwa kenaikan cukai tertinggi terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, harga rokok di era Jokowi paling termahal di dunia.&nbsp; &ldquo;Teman-teman petani tembakau tentu sangat kaget dengan kenaikan cukai yang bertubi-tubi. Bahkan pernah naik di 2020 naiknya 23 persen. Dan saat itu terjadilah gejolak. Karena semua variabel rokok, plastik tidak mungkin. Yang terjadi adalah menekan bahan baku. Cengkeh dan tembakau sehingga petani di 10 provinsi itu terutama 4 provinsi penghasil untuk industri menjerit seketika. harapan yang dulu kita melihat cahaya dan kemudian redup,&rdquo; terangnya.&nbsp; Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mendesak agar nantinya para capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 mendatang dapat mempertahankan keberadaan petani maupun industri hasil tembakau (IHT). &ldquo;Saya mengimbau dan meminta kepada seluruh capres dan cawapres agar di dalam rencana strategi visi dan misi tetap harus mempertahankan keberadaan daripada pertembakauan nasional kita. Inilah bentuk keseriusan dan kehadiran negara. Juga untuk melawan kaum anti tembakau yang mempunyai agenda terselubung,&rdquo; tandasnya. Di akhir diskusi, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok, Sahminudin, menjelaskan ada lebih dari enam juta orang tergabung dalam keanggotaan organisasinya secara nasional. Namun sepertinya tidak ada aturan dari pemerintah yang berpihak kepada petani tembakau. Padahal, menurut dia, tembakau merupakan salah satu komoditas strategis. Produk tanaman ini digunakan oleh industri yang banyak memberikan pendapatan negara, serta menyerap tenaga kerja yang amat besar. Sahminudin menilai menilai rancangan tersebut hanya mengakomodir kepentingan investor, bukan masyarakat. "Ini tentu tidak baik kan jika peraturannya terlalu berorientasi ke bisnis dan investasi yang begitu sempit, sementara industri dan petani yang ada di baliknya malah cenderung dirugikan," katanya. &nbsp;

Pasangan Capres Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) sejak awal sudah konsisten dalam persoalan petani tembakau.

Kompak, Tiga Tim Capres-Cawapres Sepakat Lindungi dan Perhatikan Nasib Petani Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/petani-tembakau.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan dinilai tidak memberikan ruang partisipasi bagi para petani tembakau. Ketua Umum Dewan Pimpinan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Pamudji menyatakan bahwa proses pembahasan RPP Kesehatan yang ada saat ini terkesan dipaksakan untuk diterima. "Pasal-pasal (tembakau) itu sepertinya terselubung. Pasal-pasal yang terkait dengan pertembakauan tidak disosialisasikan sebelum RPP itu ada. Semestinya sejak dari wacana, paling tidak melibatkan semua stakeholders yang terkait. Di situ kami petani tembakau tidak dilibatkan dari awal ketika pemerintah mengusulkan RPP Kesehatan," kata Agus dalam keterangan tertulisnya. Saat ini pemerintah, yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , sedang menyusun draf RPP Omnibus Kesehatan yang akan mengatur semua poin-poin aturan turunan yang ada dalam UU Kesehatan. Dalam draf RPP Kesehatan, pemerintah berupaya memperketat larangan distribusi produk tembakau, misalnya dengan tidak boleh menampilkan produk pada toko retail, dan tidak boleh beriklan secara daring. Agus mengaku pernah mengikuti rapat sosialisasi RPP Kesehatan, tetapi menurut pengamatannya, minim sekali partisipasi dari pihak ekosistem pertembakauan yang dilibatkan. Ia sangat menyayangkan hal itu, karena semestinya bila membahas tembakau dan kesehatan, pembahasannya harus lintas kementerian.&nbsp; Di sisi lain, Agus mengingatkan bahwa jumlah pelaku ekonomi di industri tembakau sangatlah besar. Untuk petani saja, jumlahnya sekitar 3,1 juta orang, belum termasuk buruh tani. Hal ini belum menghitung pekerja dari sektor pendukung lain seperti buruh angkut, sopir truk, dan lain-lain. Agus menggarisbawahi bahwa perputaran ekonomi dari sektor tembakau sangat besar di tingkat masyarakat bawah. "Kalau sebelum dibikin aturan-aturan yang mengebiri pertembakauan, ini (sektor tembakau) sangat signifikan, karena tembakau ketika panen bisa menunjang masa depan para petani tembakau, anak-anak untuk sekolah, dan ekonomi keluarga," kata Agus. Pada saat yang sama, industri tembakau saat ini sedang mengalami penurunan yang tajam selama 10 tahun ke belakang. Agus merasa bahwa kesejahteraan para petani yang menjual tanaman tembakau terus menurun. Hal ini juga linear dengan penurunan produksi legal dari produk rokok, yang juga diikuti oleh penurunan angka prevalensi perokok dewasa selama 5 tahun terakhir menurut data BPS. Untuk diketahui, penolakan RPP Kesehatan terjadi di berbagai tempat. Pada pekan lalu, sekelompok pekerja tembakau melakukan aksi membagikan lembaran aspirasi di beberapa kantor kementerian di Jakarta. Di Jogjakarta, Komunitas Kretek bersama anak-anak muda Sleman mengadakan konser sederhana mengkritik RPP Kesehatan. Agus sebagai bagian dari petani tembakau menanggapi hal ini sebagai bentuk perhatian masyarakat terhadap para pekerja dan petani tembakau. "Mereka buruh tembakau ketika RPP Kesehatan disahkan mereka juga terkena dampak negatif," kata Agus Agus berharap pemerintah berkenan untuk membongkar ulang pasal-pasal tembakau yang ada di RPP Kesehatan. Baginya, para petani mempunyai hak untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. "Petani tembakau masih warga negara Indonesia yang sah, maka negara jangan sampai melupakannya," tutup Agus.

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan dinilai tidak memberikan ruang partisipasi bagi para petani tembakau.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#petani tembakau

Berita Terkini