<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/kecelakaan-kereta-3841937046.jpg" alt="Anggota Polsek Duduksampeyan mengevakuasi korban kecelakaan kereta di Kota Pudak. (Ludry Argo Wisnu Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Polsek Duduksampeyan mengevakuasi korban kecelakaan kereta di Kota Pudak. (Ludry Argo Wisnu Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kecelakaan tragis yang melibatkan kereta api (KA) kembali terjadi di wilayah Kota Pudak. Pagi Rabu (9/4), seorang petambak meregang nyawa setelah tersambar KA Pandalungan. Kejadian tersebut kian menambah daftar panjang korban jiwa yang beraktifitas di sekitar jalur KA.&nbsp; Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 4.52 WIB, tepatnya di jalur rel KM 201+0/1 Kecamatan Duduksampeyan. Saat itu, KA dengan rangkaian 11 gerbong itu melaju dari arah barat menuju Surabaya. Di waktu bersamaan, korban Ahmad Muslik berjalan di tepian rel. "Dari informasi pihak keluarga, korban hendak beraktifitas di tambak miliknya," ungkap Kapolsek Duduksampeyan AKP Hendrawan. Laju kereta yang cepat tidak disadari pria 55 tahun itu. Hingga akhirnya tubuh warga Desa Petisbenem Kecamatan Duduksampeyan itu tersambar gerbong KA hingga jatuh terpelanting sekitar 10 meter. "Korban meninggal dunia di lokasi kejadian, akibat luka parah pada bagian kepala," ujarnya.&nbsp; Jasad korban sempat dievakuasi menuju RSUD Ibnu Sina untuk proses otopsi. Meski demikian, pihak keluarga telah bersepakat untuk segera melakukan proses pemakaman. "Menerima peristiwa tersebut sebagai musibah karena kelalaian korban," tandas Hendrawan.&nbsp; Peristiwa KA menyambar warga bukan kali pertama terjadi di Kota Pudak. Jawa Pos mencatat, selama 2024 telah terjadi peristiwa 4 peristiwa serupa. Khususnya disepanjang jalur KA wilayah Duduksampeyan, Cerme, dan Menganti. "Kami juga terus menyiagakan personil pads titik lintasan yang padat. Baik di wilayah Kecamatan Cerme maupun Duduksampeyan," ungkap Kanit Kamsel Satlantas Polres Gresik Ipda Andreas Dwi Anggoro. Selain itu, Korps Bhayangkara juga memasang spanduk dan banner sebagai upaya pencegahan. Agar para pengemudi kendaraan bermotor tidak menerobos lintasan saat hendak dilalui kereta api. "Sangat berbahaya karena bisa tergelincir. Bahkan bisa memicu kemacetan dan kecelakaan," tuturnya.&nbsp; Demikian halnya dengan aktifitas berkendara di jalan raya. Angka kecelakaan terbilang tinggi, khususnya melibatkan pengendara sepeda motor yang berusia di bawah umur. "Faktor kelalaian pengendara menjadi penyebab kecelakaan paling tinggi. Sehingga orang tua wajib membatasi aktifitas putra-putrinya," jelasnya. (yog)&nbsp; <h3>Peristiwa warga tersambar KA selama 2024</h3> <ul> <li>&nbsp;Lansia 58 tahun bernama M. Rofi tewas setelah tersambar kereta api (KA) Surabaya-Gambir pada 5 Juni. Tepatnya disekitar perlintasan Desa Cagakagung Kecamatan Cerme. Saat itu, korban berjalan di tepi perlintasan sembari mengendarai sepeda motor</li> <li>Perempuan paruh baya yang mengidap gangguan kejiwaan terserempet kereta di kawasan Kecamatan Menganti 12 Mei lalu. Korban mengalami patah tulang dan luka serius&nbsp;</li> <li>Dua petani mengalami luka berat saat tersambar kereta Commuter Line Arjonegoro 506 di Desa Sumari Kecamatan Duduksampeyan pada 12 Mei. Korban selamat namun mengalami patah tulang. Sepeda motor bernopol W 5889 DE rusak berat.&nbsp;</li> <li>Pada 6 Mei, seorang warga bernama Darmadi tersambar kereta di kilometer 208-200 Cerme-Duduksampeyan. Pria 55 tahun itu sengaja melewati tepian jalur kereta saat hendak pergi memancing.</li> </ul> Sumber: Reportase Jawa Pos

Seorang petambak tewas setelah tersambar kereta api di Kecamatan Duduksampeyan, menambah daftar panjang kecelakaan serupa di wilayah itu.

Pergi ke Tambak, Petambak Tewas Tersambar Kereta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/karimun-jawa-1718459792.jpeg" alt="Ilustrasi: Karimun Jawa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Karimun Jawa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Karimun Jawa sejatinya dipandang layak untuk dijadikan kawasan investasi terpadu, yakni untuk wisata, tambak rakyat, dan perikanan. Itulah sebabnya dalam menghadapi kisruh pengelolaan kawasan yang berujung pada penggusuran petambak dari Karimun Jawa sangat diperlukan solusi yang bisa mengedepankan kesetaraan antara kepentingan konservasi alam, hajat hidup para petambak, masyarakat sekitar lokasi tambak, bahkan sektor industri pariwisata. Model penanganan yang solutif serupa itu, menurut Hasanuddin Atjo selaku petambak yang merupakan mantan birokrat di sektor perikanan, dalam keterangan tertulis yang diterima&nbsp;menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Sehingga kelak, penanganan itu dapat menjadi role model untuk permasalahan sejenis di tanah air. Ketimbang melakukan penggusuran usaha rakyat dan menjadikan sejumlah pembudi daya udang sebagai pelanggar hukum, seperti sebagaimana yang kini terjadi di Karimun Jawa. &ldquo;Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk melakukan intervensi guna mengurai benang kusut yang menjerat usaha tambak udang di Karimun Jawa. Masalahnya sangat sederhana, asalkan ada niat baik untuk melindungi hajat hidup masyarakat dengan prinsip kesetaraan,&rdquo; ujar Atjo yang kini menekuni profesi sebagai pembudi daya udang di Sulawesi Selatan. Dijelaskan Atjo, masalah pokok petambak udang di Karimun Jawa bisa difokuskan dalam dua bagian. Pertama, masalah dampak buangan air limbah tambak ke kawasan perairan atau yang dikenal dengan IPAL. Kedua, masalah penarikan pipa yang melewati kawasan Balai Taman Nasional Karimun Jawa (BTN Kj). &ldquo;Dalam kaitannya dengan limbah, perlu diberikan penekanan bahwa sebutan limbah dalam konteks tambak adalah limbah organik, nonkimia. Itulah sebabnya, limbah dari aktivitas para petambak udang itu justru banyak dicari untuk dijadikan sebagai pupuk. Baik itu oleh petani rumput laut, maupun petani tanaman darat, seperti kelapa sawit,&rdquo; ujar dia. Terkait dampak buangan limbah tambak pula, Atjo menyebut perlunya keterlibatan pemerintah pusat untuk memberikan pembinaan sekaligus pembangunan fasilitas. Sehingga, sambung dia, para petambak memiliki IPAL Komunal yang terkoneksi dengan IPAL masing-masing petambak. Di mana kemudian, dalam konteks Karimun Jawa, air buangan dari IPAL Komunal itu bisa dialirkan ke zona pemanfataan BTN Kj. Kehadiran negara terkait pembangunan fasilitas IPAL Komunal memang sulit dielakkan, karena Atjo mengingatkan, besarnya biaya yang dibutuhkan. Hanya saja, kepentingan untuk menjadikan Karimun Jawa sebagai role model perpaduan berbagai sektor investasi, dipandang sebanding nilainya dengan anggaran yang harus disiapkan pemerintah. &ldquo;Ini layak dijadikan proyek nasional lintas sektoral, melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata. Harus dingat, solusi yang lahir di Karimun Jawa akan menjadi preseden yang prosesnya dipantau oleh seluruh masyarakat Indonesia,&rdquo; tandas Atjo. Lebih jauh, Atjo menekankan perlunya intervensi pemerintah pusat untuk menghentikan kriminalisasi terhadap para petambak udang Karimun Jawa. Sebab selain tidak diperlukan, langkah serupa itu juga kontraproduktif bagi pembangunan, khususnya pada aspek penguatan ekonomi kerakyatan berbasis perikanan tambak. Diketahui, pada 2017 saat momentum awal semiintensifikasi tambak, Karimun Jawa menjadi produsen tambak udang dengan kapasitas produksi 1.600 ton/tahun dengan nilai ekspor Rp130 miliar lebih. Ada sebanyak 300 pekerja yang berkenaan langsung dengan sektor itu dan 1.200 pekerja yang terserap secara tidak langsung. &ldquo;Bayangkan jika sektor tambak udang ini bisa disandingkan dengan sektor industri pariwisata yang kini sedang dikembangkan di Karimun Jawa. Baik dari aspek agro wisata, aspek kuliner, dan seterusnya. Tentunya itu akan menjadi pilar-pilar ekonomi yang layak diperhitungkan tak hanya bagi masyarakat, melainkan juga daerah atau bahkan nasional,&rdquo; ujar Atjo. Keinginan agar sektor industri tambak udang bisa hidup berdampingan dengan sektor usaha lain secara damai di Karimun Jawa agaknya masih jauh panggang dari api. Sebab faktanya, eksistensi para petambak udang yang sudah menggeluti profesi sejak 1990-an--jauh sebelum pemerintah memutuskan Laut Karimun Jawa sebagai kawasan konservasi--kini bagai tinggal menghitung hari. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Jepara menerbitkan peraturan rencana tata ruang wilayah (RTRW)--berlaku pada kurun September 2023 hingga 2041--yang tidak lagi mengakomodir keberadaan usaha tambak di Karimun Jawa. Menyusul pemberlakuan perda tersebut, secara bertahap pemerintah setempat mulai melakukan serangkaian langkah penutupan tambak. Tambak-tambak udang yang sudah selesai memasuki masa panen, dihentikan operasinya dengan cara dilakukan pemotongan pipa. Sedangkan tambak-tambak yang belum memasuki masa panen, ditunggu hingga masa panennya tiba, sebelum akhirnya dihentikan operasinya. Wakil Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia Budhy Fantigo menyebutkan, sebelum perda itu lahir, ada kecenderungan mempersulit pemberian izin operasional tambak yang diajukan para petambak. Hal itu berbuntut gugatan para petambak ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Proses hukum berlanjut hingga akhirnya Mahkamah Agung memenangkan gugatan petambak dan Pemkab Jepara diwajibkan menerbitkan izin usaha para petambak. Alih-alih memberikan izin, Pemkab Jepara bersama DPRD Jepara malah melahirkan Perda RTRW yang justru menghilangkan eksistensi petambak udang di Karimun Jawa. Sebelum Perda itu lahir, ujar Budhy, sempat pula dihembuskan isu pencemaran lingkungan perairan Karimun Jawa serta tuduhan kejahatan lingkungan yang berbuntut penangkapan empat petambak udang, disertai dengan penahanan terhadap riga di antara mereka. Balai Taman Nasional (BTN) Kj pun yang semula aktif membina petambak, pada 2022 menerbitkan hasil uji air laut yang mengindikasikan adanya pencemaran. &ldquo;Hasil uji air laut tahun 2022 itulah yang dijadikan dasar oleh Gakkum Kementerian LHK untuk melakukan penindakan dan penangkapan terhadap empat petambak yang dilakukan pada 2024,&rdquo; tandas Budhy. Budhy menambahkan, uji sampel air laut tandingan dari hasil pemeriksaan oleh Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Shrimp Club Indonesia (SCI), dan Forum Udang Indonesia (FUI), serta Puslabfor Polri, tidak menemukan adanya cemaran di atas baku mutu. Bahkan Budhy menjelaslan, pada Senin (1/4/2024) dan Selasa (2/4/2024), Gakkum Kementerian LHK kembali mendatangi lokasi tambak milik keempat tersangka pencemaran lingkungan untuk mengambil sampel. Langkah mengambil ulang sampel air tambak oleh Gakkum KLHK tersebut kontan memicu keheranan di kalangan para petambak. &ldquo;Saat ini para tersangka sudah ditangkap dan ditahan. Mengapa aparat baru disibukkan oleh kegiatan mengumpulkan alat bukti? Apakah sampel yang diambil sebelumnya kurang kuat untuk dijadikan alat bukti sehingga harus dilakukan pengambilan ulang? Jika kurang kuat, mengapa harus menangkap dan menahan seseorang? Sebaliknya, kalau sudah kuat lantas untuk apa harus diambil sampel baru? Siapa yang layak melakukan pengambilan sampel? Apakah orang itu memiliki keahlian yang memadai? Apakah salah jika kini para petambak merasa dikriminalisasi?&rdquo; tutup&nbsp;Budhy.

Karimun Jawa sejatinya dipandang layak untuk dijadikan kawasan investasi terpadu, yakni untuk wisata, tambak rakyat, dan perikanan.

Karimun Jawa Dinilai Bisa Jadi Role Model Investasi Terpadu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/KAMPUNG-BANDENG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kebijakan penghapusan pupuk subsidi di sektor pertambakan, menjadi ancaman serius nasib para petani tambak. Termasuk di wilayah Kabupaten Gresik. Selama ini, ada ribuan keluarga menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Maklum, Gresik termasuk pusat produksi ikan bandeng di Indonesia.  Data yang dihimpun Jawa Pos dari website Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kabupaten Gresik menghasilkan ikan bandeng sekitar 87 ribu ton per tahun. Nilainya mencapai Rp 2 triliun. Adapun luas lahan tambak mencapai 32.000 hektare. Angka itu sekitar 46 persen total luas tambak di Jawa Timur.  Kini, para petani tambak di Gresik berpeluh pilu. Pencabutan pupuk subsidi itu jelas berdampak besar. Bukan hanya sekadar pada total produksi ikan yang dihasilkan. Lebih dari itu, kesejahteraan mereka terancam. Bahkan, bukan tidak mungkin berpotensi menambah jumlah warga prasejahtera atau keluarga miskin baru. Terutama di kampung-kampung.  ‘’Saat sekarang, bagi petani tambak seperti kami-kami ini, rasanya sementara tidak butuh pembangunan. Tapi, butuh makan,’’ kata Ogin Suganda, salah seorang petani tambak asal Kecamatan Dukun, Sabtu (17/2).  Menurut Ogin, penghapusan pupuk subsidi bagi petambak jelas mencekik wong cilik. Warga mau tidak mau dipaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga Rp 500 ribu per sak. Harga sebesar itu jelas tidak sebanding antara modal dangan produksi ikan yang dihasilkan.  Dia pun lantas memberikan gambaran. Misalnya, warga memiliki tambak seluas 4.200 meter persegi. Luasan lahan itu paling tidak membutuhkan pupuk sebanyak 4 sak sekali musim panen. Maka, kebutuhan pupuk saja menelan biaya Rp 2 juta (Rp 500 ribu x 4 sak). Lalu, biaya membeli bibit ikan sebanyak 15 rean sekitar Rp 1,5 juta, dan kebutuhan lain-lain seperti perbaikan lahan dan sejenisnya berkisar Rp 2 juta.  Jadi, lanjut dia, total kebutuhannya sekitar Rp 5,5 juta. Hasil panennya dengan luas lahan itu kisarannya 2 kuintal. Jika per kilogram ikan terjual Rp 50 ribu, maka income yang didapat Rp 10 juta.  Nah, hasil panen dikurangi modal Rp 5,5 juta, ketemu income bersih hanya Rp 4,4 juta. ‘’Perolehan panen itu untuk hidup selama 2-3 bulan. Bayangkan, terus dapat apa uang segitu di saat kebutuhan pokok semua serba naik? Itupun kalau ikannya tidak mati,’’ paparnya.  Dia pun berharap pemerintah memperhatikan nasib wong cilik seperti para petani tambak. Terlebih di Gresik, yang memiliki pabrik pupuk terbesar. Namun, warganya kini menjerit. ‘’Kalau saya usul, lebih baik BLT (bantuan langsung tunai) itu dihapus saja. Tidak usah didaftar-daftar. Yang ingin BLT, biar daftar sendiri kalau merasa miskin. Nah, anggaran untuk keberlangsungan ketahanan pangan seperti petani dan petambak ini. Untuk biaya sekolah anak,’’ ungkapnya.  Salah satu sentra tambak di Kabupaten Gresik adalah di wilayah Ujungpangkah. Kini, kebijakan penghapusan pupuk subsidi tersebut juga memukul para petambak. ‘’Jelas berdampak. Sebab, pupuk menjadi salah satu komponen yang bisa mempercepat pertumbuhan bandeng,’’ kata Saifullah Mahdi, Kades Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah.  Menurut Sandi, panggilan akrabnya, saat ini salah satu pilihannya adalah petambak tidak memakai pupuk dalam satu musim ini. ’’Dan ini berakibat pada lambatnya pertumbuhan ikan sehingga berakibat pada lamanya waktu panen. Panen pun ikannya kecil-kecil,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.  Sebelumnya, pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik ramai-ramai mendatangi PT Petrokimia Gresik. Mereka mendapat banyak jeritan dari warganya akibat kesulitan mendapat pupuk.  Pupuk subsidi tidak mudah mendapatkannya, sementara pupuk nonsubsidi harganya mencekik leher. Mereka pun mengibaratkan, nasib petani-petambak Gresik kini ibarat pepatah tikus mati di lumbung padi. Betapa tidak, di Gresik terdapat produsen pupuk besar, namun rakyatnya kesulitan pupuk.

Jerit Petambak soal Pupuk: Belum Butuh Pembangunan, Kami Butuh Makan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PUPUK-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ibarat pepatah, tikus mati di lumbung padi. Itulah tampaknya nasib sebagian besar petani dan petambak Gresik. Betapa tidak, mereka menjerit soal pupuk. Padahal, di Gresik terdapat pabrik pupuk besar. Yakni, PT Petrokimia Gresik.  Keresahan itu juga turut membuat para kepala desa (Kades) mumet. Mereka menjadi sasaran keluhan warga desanya. Selasa (14/2), pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik ramai-ramai mendatangi PT Petrokimia Gresik untuk beraudiensi. Turut mendampingi Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Pemkab Gresik.  Menurut Ketua AKD Kabupaten Gresik Nurul Yatim, para petani selalu saja mengalami kekurangan pupuk bersubsidi setiap memasuki musim tanam. Padahal, Gresik merupakan tempat produksi pupuk. ‘’Ini perlu kami sampaikan karena banyak keluhan dari warga kami yang merupakan petani dan petambak,” ungkapnya kepada awak media.  Dia menyebut, sangat tidak lazim di Gresik berdiri perusahaan besar produsen pupuk, sementara masyarakat setempat mengeluhkan pupuk. Semestinya, PT Petrokimia Gresik tidak hanya fokus pada produksi. Namun, juga memikirkan kondisi riil warga Gresik, yang mayoritas petani dan petambak. Dan, selama ini Gresik menjadi salah satu daerah penyumbang ketahanan pangan.  ‘’Kita tidak ingin seperti di Lamongan dan beberapa daerah lain yang harus unjuk rasa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” tegasnya. Karena itu, Yatim berharap dalam waktu dekat ada solusi. Bila perlu ada atensi lebih bagi petani dan petambak Gresik. Pasalnya, pabrik pupuk besar ada di Gresik.  Para petani dan petambak memang sangat berharap dengan kecukupan pupuk bersubsidi. Sebab, harga antara pupuk bersubsidi dan nonsubsidi sangat jomplang. Harga pupuk nonsubsidi sangat memberatkan dan mencekik petani. Pupuk subsidi di pasaran berkisar Rp 112,5 ribu per 50 kilogram. Adapun nonsubsidi mencapai Rp 550 ribu per 50 kilogram.  ‘’Kasihan nasib petani. Di saat hasil panenan tidak seperti dulu dampak merebaknya hama tikus dan lainnya, harga pupuk melambung. Belum lagi kadang puso karena banjir. Kalau sampai warga tidak lagi mau bertani, dampaknya bisa meluas. Sebab, panen itu untuk menyekolahkan anak dan kebutuhan hidup lainnya,’’ papar Yatim.  Kepala Dinas Pertanian Pemkab Gresik Eko Anandito Putro tidak menampik bahwa alokasi pupuk bersubsidi untuk para petani saat sekarang berkurang. Hal itu menyusul keluarnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang penggunaan pupuk bersubsidi. Kini, sektor perikanan tidak lagi mendapatkan pupuk subsidi.  Menurut Eko, pupuk bersubsidi hanya untuk tanaman pangan dan hortikultura. Sesuai aturan, alokasi pupuk subsidi juga hanya untuk dua jenis. Yakni, Urea dan NPK. Pupuk itu untuk padi, jagung, kedelai, buah-buahan, tanaman hias, sayuran bawang merah, cabai dan bawang putih. Adapun tanaman perkebunan hanya untuk tebu dan coklat. ‘’Pupuk NPK masih kurang sekitar 40 persen,” ungkapnya.  Sementara itu, Vice President Penjualan Wilayah 4 Pupuk Indonesia Rizki Candra Sakti dalam keterangannya menjelaskan, penyaluran pupuk bersubsidi sudah ada regulasi yang mengatur. Baik dari Kementan maupun Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sesuai aturan, penyaluran pupuk melalui distributor dan pengecer. Selanjutnya ke petani yang memegang kartu tani.  Penyaluran NPK dan Urea di wilayah Jatim dibagi dengan Pupuk Kaltim. Khusus Kabupaten Gresik dipasok PT Petrokimia Gresik. Posisi stok pupuk Urea di Jatim mencapai 47 ribu ton dan  NPK sebanyak 63 ribu ton. Adapun stok pupuk bersubsidi, stoknya masih ada  sebanyak 17.287 ton per 14 Februari 2023. Perinciannya, Urea 5.405 ton dan NPK 11.882 ton.  Rizki menegaskan, tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi di Gresik. Persediaan pupuk bersubsidi aman sampai beberapa pekan ke depan. Dia menyebut, jumlah pupuk Urea mencapai 414 persen dari ketentuan minimum pemerintah. Lalu, NPK sebesar 1.776 persen.  Selama ini, lanjut dia, terjadi kesenjangan antara kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani dengan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, kebutuhan Urea yang diharapkan petani melalui Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) 2022 mencapai 28.724 ton. Namun, E-Alokasi 2023 sekitar 26.083 ton. Artinya, jumlah ini hanya mampu memenuhi 91 persen dari kebutuhan petani.  Demikian juga dengan NPK. Dari E-RDKK, kebutuhannya sebanyak 29.341 ton. Tapi, E-Alokasi 2023 untuk NPK 2023 sebanyak 13.378 ton. Alokasi ini hanya mampu memenuhi 46 persen kebutuhan petani.  Seperti pernah diberitakan sebelumnya, keluhan atas pupuk juga terjadi di banyak daerah di Jatim. Beberapa di antaranya di Lamongan, Lumajang, Pasuruan, dan daerah-daerah lumbung pangan lainnya.

Nasib Petani-Petambak Gresik Kini Ibarat Tikus Mati di Lumbung Padi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/garam.jpg" alt="SECUKUPNYA: Asupan garam per hari tidak hanya yang ada dalam masakan rumah, tapi juga jajanan plus camilan. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SECUKUPNYA: Asupan garam per hari tidak hanya yang ada dalam masakan rumah, tapi juga jajanan plus camilan. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menggandeng Nusa Gastromy Foundation dalam berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung untuk pendampingan petani garam melalui Program Desa Devisa.  Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI R. Gerald Setiawan Grisanto mengatakan, hal itu dilakukan untuk mendorong koperasi dan para petani garam di Desa Kusamba agar menjadi eksportir melalui serangkaian pendampingan berdasarkan kebutuhan koperasi dan petani.  "Program ini membantu mempersiapkan calon eksportir untuk memenuhi permintaan pasar global sesuai standar produk ekspor, sekaligus meningkatkan kapasitas dari sisi manajemen ekspor maupun teknik produksi," kata Gerald dalam keterangan yang diterima oleh JawaPos.com, Rabu (22/12).  Gerald menjelaskan bentuk program yang akan diberikan kepada petani dan anggota koperasi di Desa Devisa Garam Kusamba, antara lain pelatihan produksi Bali sea salt rub, aspek branding dan digitalisasi, mengikuti pameran dagang, business matching dan juga pendampingan pengurusan sertifikasi produk.  "Dengan mengikuti program ini, koperasi dan para petani dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membantu meningkatkan perekonomian setempat," tuturnya.  Selama tahun 2021 hingga bulan November LPEI atau Indonesia Eximbank telah meluncurkan program Desa Devisa di Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali, yaitu Desa Devisa Kopi Subang, Desa Devisa Agrowisata Ijen Banyuwangi, Desa Devisa Tenun Gresik, Desa Devisa Garam Kusamba dan Desa Devisa Rumput Laut Sidoarjo.  Total penerima manfaat dari program ini telah mencapai 2.894 orang petani, penenun, pengrajin dan kedepannya akan terus bertambah.  Peluang terbuka lebar bagi komoditas dan produk Indonesia bersaing di pasar global melalui Program Desa Devisa sehingga mampu meningkatkan perekonomian kawasan, kesejahteraan bagi petani atau pelaku usaha dan juga kesetaraan gender.

LPEI Bantu Kesejahteraan Petani Lewat Program Desa Devisa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/benahi-kja-mangkrak-anak-buah-menteri-susi-fokus-jalankan-program-ini_m_155919.jpeg" alt="Saat DJPB meberikan bantuan ke petambak KJA di Lampung." width="100%">
<figcaption>Saat DJPB meberikan bantuan ke petambak KJA di Lampung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk selalu memastikan berbagai sarana prasarana dan infrastruktur perikanan budidaya termasuk budidaya laut berfungsi optimal dan produktif.&nbsp; Termasuk memastikan sarana budidaya Karamba Jaring Apung (KJA) yang ada di masyarakat bisa berfungsi optimal dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, DJPB pada tahun 2017 menetapkan program pengisian KJA rakyat yang mangkrak sebagai salah satu program prioritas. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, di hadapan ratusan penerima bantuan program pengisian KJA rakyat saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, (05/09). &ldquo;Kesejahteraan pembudidaya ikan merupakan konsen kami, oleh sebab itu KKP terus berupaya memastikan agar berbagai sumberdaya yang ada, termasuk sarana prasarana budidaya seperti KJA tidak mangkrak dan berfungsi secara optimal dan bermanfaat nyata bagi masyarakat,&rdquo;ungkap Slamet melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com. Slamet menambahkan bahwa KJA yang terdistribusi saat ini banyak berasal dari lintas kementerian. Total bantuan KJA hingga tahun lalu sebanyak 15.583 lubang termasuk dari kementerian atau instansi terkait termasuk pemerintah daerah (pemda), dari jumlah tersebut bantuan KJA dari DJPB sebanyak 7.316 lubang (47,7 persen).&nbsp; Artinya, ini menjadi hal yang perlu disikapi bahwa penting kementerian maupun pemda terkait berkoordinasi dengan KKP sebagai kementerian teknis yang membidangi masalah perikanan budidaya, sehingga masalah inefisiensi dapat diatasi dengan baik.&nbsp; Slamet juta menuturkan, pada tahun 2017 KKP menargetkan program pengisian KJA rakyat sebanyak 250 unit (1.000 lubang), dimana diharapkan akan mampu menghasilkan produksi ikan lebih dari 218 ton/tahun dengan nilai produksi sebesar sekira Rp 17,51 milyar.&nbsp; Disamping itu program ini juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 817 orang per tahun, dengan kisaran pendapatan kotor yang mampu diraup kelompok pembudidaya mencapai Rp 80 - 182 juta/tahun.&nbsp; &ldquo;Potensi ekonomi yang dapat dicapai dari optimalisasi KJA rakyat ini sangat besar, jika 80 persennya saja KJA bantuan dari berbagai instansi tersebut dapat kita manfaatkan, maka setidaknya produksi ikan yang dapat kita peroleh sebesar 2.718 ton/tahun dan nilai ekonomi yang dapat diraup mampu mencapai Rp. 218,3 milyar per tahun, saya rasa ini nilai yang sangat fantastis&rdquo; rinci Slamet. Untuk mendukung program tersebut, KKP juga memberikan bantuan pakan yaitu sebanyak 108 ton di Kabupaten Pesawaran, 23 ton di Kabupaten Lampung Selatan dan 64 ton untuk mendukung program di Kepuluan Seribu DKI Jakarta.

Benahi KJA Mangkrak, Anak Buah Menteri Susi Fokus Jalankan Program Ini

petambak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#petambak