<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/28/WhatsApp-Image-2024-08-28-at-110424-2565470497.jpg" alt="Khofifah dan Emil Dardak mendaftarkan diri sebagai Cagub dan Wagub Jatim di KPU Jawa Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Khofifah dan Emil Dardak mendaftarkan diri sebagai Cagub dan Wagub Jatim di KPU Jawa Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pasangan calon petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di KPU Jawa Timur, Rabu (28/8). Khofifah dan Emil diantar dan diiringi ribuan orang, termasuk relawan Gibran saat Pilpres 2024. Nah, sebelum berangkat, keduanya berkumpul di rumah Khofifah di Jalan Jemursari Surabaya. Keduanya melakukan doa bersama terlebih dulu. Khofifah-Emil berangkat ke KPU Jatim pakai motor listrik. Hal itu karena sebagai salah satu langkah mengurangi emisi gas. Diikuti rombongan dari driver ojek online serta pendukung lain. &rdquo;Kami dapat instruksi langsung dari Kornas yang berpusat di Solo, untuk menghadiri dan mengawal langsung Bu khofiffah dan Pak Emil mendaftar di KPU Jatim,&rdquo; kata Koordinator Relawan Bolone Mase Bojonegoro Ervan Julian. Evan menyampaikan, ada beberapa pertimbangan juga yang akhirnya membuat mereka mendukung Khofifah-Emil. Yakni, keberhasilan mereka membangun dan meningkatkan perekonomian Jatim di periode sebelumnya.

Pasangan calon petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendaftarkan diri sebagai Cagub dan Wagub Jatim di KPU Jawa Timur

Detik-Detik Khofifah Emil Daftar Pilgub Pakai Motor Listrik ke KPU Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pilkada Kota Padang 2024 diperkirakan bakal berlangsung kompetitif. Pasalnya ada potensi diikuti oleh tiga pasangan calon. Ketiganya merupakan calon petahana, mantan jubir capres Anies-Muhaimin (Amin) dan ketua DPW Nasdem Sumbar. Analisis politik Arifki Chaniago menilai Pilkada Kota Padang sangat kompetitif. Selama ini Kota Padang atau Sumbar dianggap sebagai basis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nah, sementara calon petahana berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN). Begitu juga penantang lainnya adalah Ketua DPW Partai Nasdem Sumbar Fadly Amran. Pada Pemilu 2024 Nasdem mengalami kenaikan suara signifikan di Kota Padang. "Selama ini Padang diidentik dengan basis PKS. Namun posisinya saat ini, Hendri Septa adalah calon petahana dan wakilnya dari Gerindra," ujar Arifki Chaniago saat dihubungi JawaPos.com pada Jumat (2/8). Adapun ketiga pasangan calon wali kota-wakil wali kota Padang, yaitu Hendri Septa-Hidayat, Muhammad Iqbal-Amasrul, Fadly Amran-Maigus Nasir. Untuk Hendri Septa-Hidayat merupakan bakal pasangan calon yang diusung oleh PAN dan Gerindra. Fadly Amran-Maigus Nasir diusung oleh Nasdem dan Golkar. Muhammad Iqbal-Amasrul diusung PKS-Demokrat. Meski secara ketokohan ketiga pasangan calon itu dinilai bagus di tengah masyarakat Kota Padang, menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu, ketiga paslon Wali Kota Padang belum "menjual" narasi yang menonjol selain kepemilikan modal politik. "Isu dan gagasan tentang Padang belum bunyi dan pertarungan ke depan di ranah itu," ungkap Arifki. Adapun DPRD Kota Padang memiliki 45 kursi. Untuk periode 2024-2029, rincian parpol yang memperoleh kursi DPRD Kota Padang sebagai berikut, Partai Nasdem memiliki 7 kursi, PKS (7), Gerindra sebanyak (7), Partai Golkar (5), PAN (5), PKB (4), Demokrat (4), PDIP (3), PPP (2), dan Partai Ummat (1). Syarat minimal kursi dukungan untuk bakal paslon 20 persen atau 9 kursi DPRD Kota Padang. Lebih jauh Arifki mengatakan, Muhammad Iqbal yang diusung PKS bukanlah tokoh sembarangan. Ketika Pilpres 2024 dia merupakan juru bicara (jubir) capres Amin. Sosoknya sering tampil di media arus utama dan media sosial. Di Pilkada ini dia menggandeng mantan Sekda Kota Padang. Secara kekuatan peta birokrasi dan kemasyarakatan Amasrul dianggap menguasai Kota Padang. Paslon petahana, Hendri Septa seorang politikus PAN menggandeng wakil dari Gerindra yaitu Hidayat. Selama ini Hidayat adalah anggota DPRD Sumbar. Banyak berbuat untuk Kota Padang karena dapil Kota Padang. Begitu juga dengan Fadly Amran - Maigus Nasir. Fadly merupakan Wali Kota Padang Panjang periode 2018-2023. Maigus Nasir seorang tokoh dari Kota Padang cukup banyak berbuat di daerah itu. Terakhir dia merupakan anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024.

Pilkada Kota Padang 2024 diperkirakan bakal berlangsung kompetitif. Pasalnya ada potensi diikuti oleh tiga pasangan calon.

Pilkada Kota Padang, Calon Petahana Hadapi Mantan Jubir Amin dan Jagoan Nasdem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/petahana-1270218030.jpg" alt="Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota petahana, Safaruddin Dt Bandaro dan Rizki Kurniawan Nakasri." width="100%">
<figcaption>Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota petahana, Safaruddin Dt Bandaro dan Rizki Kurniawan Nakasri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Peta Pilkada 2024 semakin mengerucut. Partai-partai politik mulai mengeluarkan dukungan untuk para calon yang akan bertarung. Begitu pula dengan para kandidat mulai bersiap menyusun kekuatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat juga tersaji persaingan yang begitu dinamis. Bahkan petahana Bupati dan Wakil Bupati, Safaruddin Dt Bandaro dan Rizki Kurniawan Nakasri telah dipastikan pecah kongsi dalam pertarungan pilkada mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengamat Sosial Politik Rangkiang Institute, Agil Angriansyah mengatakan, kultur politik Lima Puluh Kota cukup unik. Status sebagai kandidat petahana, tidak menjamin 100 persen tiket usungan dari Parpol akan mudah didapatkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Situasi ini pernah terjadi pada Mantan Bupati Irfendi Arbi pada Pilbup Lima Puluh Kota 2020 silam. Walaupun saat itu statusnya Bupati petahana, Namun ia gagal melaju karena hanya dapat rekomendasi dari satu partai saja,&rdquo; ujar Agil, Kamis (20/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agil menilai, situasi serupa bisa saja kembali terulang pada Pilbup mendatang. Apalagi, politisi senior Golkar yaitu Riko Febrianto, juga telah terang-terangan dideklarasikan sebagai wakil oleh Ketua DPRD Lima Puluh Kota yang berasal dari Gerindra yakni Deni Asra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pinangan Deni Asra akan menjadi PR besar bagi Safaruddin untuk meyakinkan DPP Golkar. Sebab terpecahnya solidaritas Golkar Lima Puluh Kota mendukungnya kembali maju sebagai bupati untuk periode dua. Potensi kader Golkar lain dipinang oleh partai kemungkinan besar masih ada karena banyaknya stok kader Golkar yang berpotensi maju sebagai calon bupati dan wakil bupati,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tantangan yang sama, juga diperdiksi akan dialami Wakil Bupati Lima Puluh Kota Petahana Rizki Kurniawan Nakasri. Langkah Politisi muda Nasdem ini, berpeluang terganjal oleh ambisi politisi Nasdem yang lebih senior yakninya Irfendi Arbi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun Mantan Bupati Lima Puluh Kota periode 2016-2021 ini gagal melaju sebagai kandidat pada Pilbup 2020 lalu, namun bukan berarti figur ini tidak punya modal dukungan yang kuat dari internal maupun eksternal Nasdem sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Artinya, Pilkada Lima Puluh Kota akan sangat menarik. Bupati Safaruddin akan bertarung di internal Golkar melawan Riko Febrianto dan kader Golkar lainnya. Sementara di internal Nasdem, RKN bakal berhadap-hadapan dengan Irfendi Arbi yang akan Come Back,&rdquo; terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agil memprediksi, selaku petahana, pencalonan Safarudin Dt Bandaro serta Rizki Kurniawan Nakasri memang tidak akan semulus yang dibayangkan banyak orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, kedua figur ini tetap memiliki modal daya tawar politik luar biasa. Modalitas ini, bisa dikonversi menjadi kemenangan politik apabila keduanya berhasil menemukan sosok calon wakil bupati yang tepat dan kuat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baik secara kedekatan emosional, kekuatan finansial, hingga punya modalitas elektoral di wilayah-wilayah tertentu. Jika ingin menang, tiga kriteria ini, harus ada dimiliki oleh siapapun wakil yang akan dipilih Safaruddin Dt Bandaro dan RKN nantinya</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">&ldquo;Keselarasan emosional ini penting, sebab faktanya, Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota, selalu saja tidak harmonis dalam beberapa dekade terakhir. Untuk itu, Safaruddin maupun RKN, harus memilih wakil yang minimal tidak punya beban atau ambisi politik meledak-ledak,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara pada kekuatan finansial, menurut Agil, jelas menjadi syarat krusial yang harus terpenuhi. Sebab bagaimanapun, sulit memenangkan Pilbup Lima Puluh Kota dengan logistik pemenangan yang terbatas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selain itu, sang wakil juga harus mampu memaksimalkan suara di basis-basis yang tidak dikuasai Safaruddin ataupun RKN. Jika mereka berhasil menemukan figur seperti ini, maka selesailah Pilbup 2024 dengan kemenangan gemilang,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Petahana Bupati dan Wakil Bupati, Safaruddin Dt Bandaro dan Rizki Kurniawan Nakasri telah dipastikan pecah kongsi dalam pertarungan pilkada.

Pakar Sebut Petahana Bukan Garansi Bisa Menang Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/pilkada-ilustrasi_1-173745944.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga survei Skala Data Indonesia menggelar release hasil survei terkait dinamika Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Survei digelar 1- 10 Mei, dengan metode wawancara tatap muka langsung, sebanyak 800 responden dengan margin off error kurang lebih 3,46 persen. &rdquo;Survei ini memotret banyak hal, mulai dari tingkat kepuasan publik, masalah yang menjadi perhatian masyarakat dan termasuk persaingan electoral jelang pilgub,&rdquo; ujar Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam dalam keterangannya, Sabtu (25/5). Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Rusdy Mastura masih lumayan bagus di angka 52,2 persen. Sementara isu yang menjadi perhatian masyarakat adalah kemiskinan, pengangguran, KKN, harga kebutuhan pokok, dan infrastruktur. &rdquo;Survei ini juga menyoroti soal pengaruh politik uang. Di mana sebanyak 22 persen akan terpengaruh money politic dan sebesar 44 persen menyatakan tidak terpengaruh,&rdquo; kata Arif Nurul Imam. Menurut Arif, Pilgub Sulteng masih dinamis meski terdapat nama sosok tokoh-tokoh kuat yang masuk dalam bursa Pilgub. Nama Rusdy Mastura, Ahmad M. Ali, dan Anwar Hafid, merupakan tokoh yang memiliki elektabilitas lumayan bagus. &rdquo;Rusdy Mastura unggul dengan 15,1 persen disusul Ahmad Ali 11 persen, Anwar Hafid 9,4 persen, dan tokoh lainnya di bawah 5 persen,&rdquo; ujar Arif Nurul Imam. Sementara itu, jumlah pemilih yang menyatakan belum memiliki pilihan 23,3 persen sedang yang menjawab tidak tahu 36 persen. Artinya, lanjut Arif masih banyak pemilih yang tak bertuan yang akan menjadi ladang perebutan simpati para tokoh yang akan berkontestasi. Petahana Rusdy Mastura, lanjut Arif Nurul Imam, sejatinya memiliki modal politik yang cukup besar. Itu lantaran merupakan petahana selain memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lumayan tinggi. Sedangkan Ahmad Ali memiliki basis besar di Morowali dan sekitarnya. &rdquo;Karena itu, petahana Rusdy Mastura jika maju kembali memiliki modal besar untuk memenangkan pilgub dan bersaing dengan Ahmad Ali,&rdquo; tandas Arif Nurul Imam.

Pilgub Sulteng masih dinamis meski terdapat nama sosok tokoh-tokoh kuat yang masuk dalam bursa termasuk petahana Rusdy Mastura

Elektabilitas Rusdy Mastura Masih Tertinggi dalam Bursa Pilgub Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/faida-vian-kalah-1.jpg" alt="Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Faida - Vian usai pencoblosan Pilkada Jember, Rabu (9/12). Dok pribadi Faida/Antara" width="100%">
<figcaption>Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Faida - Vian usai pencoblosan Pilkada Jember, Rabu (9/12). Dok pribadi Faida/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengamat politik Universitas Jember, Jawa Timur, Muhammad Iqbal memaparkan, penyebab kekalahan calon bupati Jember yang juga petahana Faida dalam Pilkada Jember 2020.  ”Secara agregat masyarakat dapat dikatakan sudah kurang berminat pada kepemimpinan Faida dan sangat memerlukan perubahan. Sehingga perlu pergantian kepala daerah,” kata Iqbal seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Jember, Rabu (9/12).  Berdasar hasil hitung cepat yang dirilis Citrapublik adv kerja sama dengan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Hendy Siswanto dan M. Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun) memenangi kontestasi Pilkada Jember 2020 dengan meraih suara 47,9 persen. Pasangan cabup petahana atau nomor urut 1 Faida-Dwi Nugraha Oktavianto (Vian) meraih 30,41 persen dan pasangan calon nomor urut 3 Abdussalam-Ifan Ariadna (Salam-Ifan) memperoleh 21,64 persen. Sehingga, Hendy-Firjaun unggul dengan selisih 17,54 persen dibandingkan paslon Faida-Vian.  ”Secara statistik hasil quick count menggunakan margin of error atau besaran rentang kesalahan maksimal sebesar +/- 1 persen. Ini berarti Hendy-Firjaun sangat signifikan memenangkan pilkada menurut versi hitung cepat LSI Denny JA,” ucap Iqbal, pakar komunikasi FISIP Unej itu.  Dia menilai, kunci kemenangan Hendy-Firjaun berkat keunggulan suara di tiga daerah pemilihan (dapil). Yakni dapil 1, 3, dan 4 yang meraih dukungan di atas 50 persen suara. Selain itu, di dapil 5 juga menyumbang suara kemenangan hampir 50 persen. Artinya kalau dibaca secara demografis, Hendy-Firjaun umumnya unggul di basis suara masyarakat perkotaan dengan jumlah penduduk yang sangat padat (Sumbersari, Wuluhan, Kaliwates, dan Patrang).  ”Umumnya, psikologi masyarakat perkotaan lebih aktif mengikuti arus informasi kebijakan Bupati Faida dan selama lima tahun petahana sangat banyak diterpa hard issue yang cenderung dinilai buruk kinerjanya,” tutur Iqbal.  Menurut dia, faktor lain adalah Hendy-Firjaun juga unggul di basis suara masyarakat pesisir (Ambulu dan Puger) akibat munculnya kontroversi bantuan pelampung nelayan dari Bupati Faida sangat mungkin mempengaruhi psikologis dan persepsi politik dengan sentimen negatif masyarakat nelayan terhadap Faida.  Berdasar faktor-faktor itu, lanjut dia, secara agregat masyarakat dapat dikatakan sudah kurang berminat pada kepemimpinan Faida dan sangat memerlukan perubahan dan pergantian kepala daerah.  ”Maka, kita tinggal menagih seluruh janji-janji Haji Hendy dan Gus Firjaun untuk benar-benar Wayahe Mbenahi Jember. Selamat datang bupati baru,” ujar Iqbal.  Secara resmi, tahap Pilkada Jember 2020 masih harus menunggu rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Jember sekaligus penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan bupati dan wakil bupati pada 13–17 Desember.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4gM2lIqvrk4

Petahana Kalah di Pilkada Jember, Ini Kata Pengamat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-pilkada-coblosan-pemilu.jpg" alt="Ilustrasi. Bagus/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Bagus/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 1.174.068 warga Kota Semarang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020, Rabu (9/12). Sebanyak 1.205.124 lembar surat suara disiapkan dalam pemungutan suara Pilkada Kota Semarang tersebut.  Para pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tersebut memberikan suaranya di 3.447 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di Kota Semarang, Jawa Tengah.  Ketua KPU Kota Sematang Henri Casandra Gultom mengatakan, logistik Pilkada sudah 100 persen didistribusikan sehari menjelang pemungutan suara. ”Logistik oke. APD juga sudah komplet,” ujar Henri Casandra Gultom seperti dilansir dari Antara.  Henri juga memastikan pelaksanaan pemungutan suara menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat.  Pilkada Kota Semarang diikuti calon tunggal yang merupakan petahana Wali Kota dan Wakil Wali Kota Hendrar Prihadi-Hevearita G. Rahayu (Hendi-Ita).  Hendi-Ita diusung sembilan partai politik penghuni DPRD Kota Semarang serta lima partai politik nonparlemen. Sembilan partai politik penghuni DPRD Kota Semarang tersebut, yakni PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra, PAN, Partai Nasdem, dan PSI.  Adapun lima partai pendukung pasangan ini, yakni PKPI, Partai Hanura, Partai Berkarya, PBB, Partai Gelora, dan PPP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Cc5XV77zkqc

Sebanyak 1.174.068 Warga Semarang Mencoblos di Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beredar-surat-tanggapan-deputi-kpk-pp-jelaskan-ke-publik_m_.jpg" alt="Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) ketika memberikan keterangan pers kepada awak media di Gedung KPK, belum lama ini." width="100%">
<figcaption>Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) ketika memberikan keterangan pers kepada awak media di Gedung KPK, belum lama ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil analisis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon kepala daerah (Cakada) Pilkada 2020. Survei tersebut dilakukan guna menguji kesesuaian antara profil harta Cakada dengan potensi biaya yang dikeluarkan cakada selama proses Pilkada.  Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyampaikan, cakada petahana, tidak hanya unggul dalam modal politik dan modal sosial, Cakada petahana juga lebih siap dalam pendanaan Pilkada.  ’’Hal ini tergambar dalam preferensi penempatan aset cakada petahana dalam bentuk likuid (kas) dengan rata-rata kas Rp1,8 miliar dari rata-rata total harta Rp10,2 miliar,’’ kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/12). ’’Sementara nonpetahana dalam bentuk non likuid (tanah, bangunan) dengan rata-rata kas Rp1,2 miliar dari rata-rata total harta Rp10,8 miliar,’’ sambungnya.  Pahala menjelaskan, selama menjabat pada periode pertama, Cakada petahana mencatatkan rata-rata kenaikan harta kekayaan 2-4 miliar. Kenaikan harta kekayaan dinilai berkorelasi positif dengan besar nilai APBD.  ’’Cakada petahana mencatatkan nilai harta kas sebesar Rp 1,8 miliar atau 28 persen lebih banyak dari rata-rata jumlah dana yang dikeluarkan paslon pada Pilkada 2018,’’ungkap Pahala.  Pahala menuturkan, meski persentase Cakada petahana menurun dari 36 persen di tahun 2017 menjadi 31 persen di tahun 2018, tidak menyurutkan niat Cakada petahana untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2020. ’’Catatan KPK 223 wilayah diikuti Cakada petahana dan 47 wilayah diikuti Cakada nonpetahana,’’ tegas Pahala. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Y6ag-eHy3kU

KPK: Cakada Petahana Alami Kenaikan Harta Rp 4 Miliar Selama Menjabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kepala daerah yang diduga menyelewengkan refocusing anggaran, untuk penanganan Covid-19 di daerahnya. Refocusing anggaran yang tinggi ternyata daerah tersebut tidak terlalu terdampak dengan Covid-19.  Wakil Ketua KPK, Lili Pantauli Siregar menduga refocusing anggaran tersebut dilakukan petahana atau salah satu kepala daerah yang kembali maju dalam Pilkada Serentak 2020. Temuan ini didapat setelah KPK melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  "KPK juga melakukan telaah terhadap dana-dana refokusing yang kemarin. Dimana Kepala daerah menganggarkan dengan pertimbangan apakah daerah tersebut akan melakukan Pilkada atau tidak. Karena kita menemukan di beberapa wilayah yang sangat tidak masuk diakal, korban covidnya sedikit tapi refokusingya sangat tinggi. Ternyata itu para petahana yang akan maju juga," kata Lili di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/9).  Namun, Lili tidak menyebutkan secara jelas daerah mana yang diduga 'bermain-main' dengan refocusing anggaran. Menurutnya, daerah tersebut berada di wilayah provinsi Jawa Timur.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/08/2020/dana-influencer-dan-dana-riset-covid-19-tak-bisa-dibandingkan/">Dana Influencer dan Dana Riset Covid-19 Tak Bisa Dibandingkan</a>  Lili mengaku, lembaga antirasuah sudah menegur kepala daerah tersebut agar menormalkan kembali anggarannya. Hal ini, untuk mencegah praktik tersebut mengarah ke pidana korupsi.  "Kita tidak bisa sebut kabupatennya ya, tapi yang pasti itu di wilayah Jatim. Kita sudah menegur dan mengingatkan agar dinormalkan dan diwajarkan, karena kita tidak ingin ini mengarah kepada pidana, lebih bagus dicegah," cetus Lili.  Oleh karena itu, Lili mengimbau semua kepala daerah terkait dengan refocusing anggaran. Dia pun terus meminta kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan BPKP untuk melakukan pendampingan terkait hal ini.  "Kemudian mengenai hal yang berhubungan dengan temuan ini, kami meneruskan. Karena prinsipnya dalam hal ini menghindari kerugian di depan. Jadi kami ingatkan Kepala daerah melalui APIP dan BPKP untuk terus melakukan pemdampingan," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CZI5GVdSxgw

KPK Sebut Ada Kepala Daerah di Jatim Selewengkan Anggaran Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan pilkada di masa pandemi dinilai bisa memberikan dampak positif secara tidak langsung terhadap upaya penanganan Covid-19. Khususnya di daerah yang menggelar kontestasi. Pasalnya, ada peluang petahana bekerja all-out untuk menyelamatkan nasibnya.  Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik Piliang menyatakan, hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan pihaknya mengusulkan pilkada tetap digelar tahun 2020. ”Momentum ini memaksa kepala daerah dalam tanda kutip untuk memiliki kontribusi lebih,” ujarnya kemarin (31/5).  Akmal menjelaskan, anggapan yang menilai petahana diuntungkan dengan pilkada di masa pandemi tidak sepenuhnya tepat. Sebab, isu wabah global virus korona baru juga bisa menjadi bumerang jika petahana tidak menanganinya dengan baik.  Pada pilkada serentak tahun ini, lanjut Akmal, jumlah petahana yang berpotensi kembali mencalonkan diri cukup besar. Untuk posisi kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, jumlahnya 207 orang. Sementara di posisi wakil, ada 245 orang yang punya kesempatan di tiga level tersebut. Asumsi itu didasarkan pada masa jabatan mereka yang baru satu periode.  Akmal meyakini, bagi petahana yang berencana maju lagi, baik untuk menduduki posisi lamanya maupun naik level, penanganan Covid-19 menjadi pertaruhan. Sebab, yang ditakuti kepala daerah saat ini bukan Kemendagri, melainkan aparat penegak hukum dan citranya di mata pemilih.  ”Bagi mereka yang gagal menangani persoalan Covid-19, bisa jadi itu membawa efek personal yang tidak baik. Karena itu, mereka akan berbuat apa saja agar dipercaya masyarakat,” terang sosok yang pernah menjabat kepala Desa Barangan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, tersebut.  Meski demikian, Akmal menegaskan bahwa hal itu tidak berarti memolitisasi pandemi. Dia mengajak masyarakat melihat dari sisi positifnya. ”Pilkada 2020 juga bagian dari ikhtiar mendorong pemda dan masyarakat bersama memerangi Covid-19,” tuturnya.  Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, banyaknya petahana juga bisa memberi dampak lain, yakni penyalahgunaan kekuasaan seperti politisasi bansos. Dia berharap Kemendagri bisa mengambil peran yang berada di luar kewenangan Bawaslu dalam menertibkan dugaan pelanggaran oleh petahana.  ”Jangan sampai lempar aturan dengan menyebut, ’Ini kan pemilu, jadi ya harusnya Bawaslu.’ Saya harap jangan begitu lagi,” ujarnya. Abhan mengakui, dalam penanganan 23 kasus dugaan politisasi bansos, Bawaslu terkendala ketentuan akibat tahapan tertunda.  Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat menilai kebijakan pilkada di masa pandemi menguntungkan petahana. Dengan pelaksanaannya yang serba terbatas, penantang relatif sulit menjangkau pemilihnya. Sementara petahana bisa bersosialisasi berkedok program.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JGLAdBfhFB4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=38_uIvhYvWI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FsTSOwLrVx8

Isu Korona Bisa Tentukan Nasib Petahana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/petahana-wajib-izin-kampanye-ke-mendagri_m_.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo." width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petahana yang bakal bertarung kembali pada Pilpres 2019 diwajibkan izin ke Kementerian Dalam Negeri ketika melakukan kampanye. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo. "Wong keluar negeri, berobat, ada izinnya, apalagi kampanye," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Auditorium PTIK, Jakarta, Kamis (13/9). Kata dia, akan ada sanksi bagi mereka yang tidak meminta izin Kemendagri. "Kalau nggak ada izin, pasti Bawaslu ada tembusan, bisa diberhentikan oleh Bawaslu. Kan yang berkuasa mengutus kampanye itu Bawaslu," tegas Tjahjo Lebih lanjut dia mengatakan, para petahana boleh tidak izin ketika hari libur. "Kalau hari libur boleh nggak usah izin. Pak Jokowi saja kampanye mungkin hanya Sabtu Minggu, hari libur, tidak menggunakan hari itu (hari kerja)," sebut Tjahjo. Soal para petahana datang ke acara partai, menurutnya hal tersebut tidak masalah. "Kan dia dipilih oleh partai untuk maju di Pilkada. Kalau TNI-Polri fix clear, tapi kalau kepala daerah, jabatan politik. Walaupun ada aturan, nggak boleh seenaknya," sebut politikus PDIP itu. Terkait ada beberapa gubernur yang mendukung salah satu calon presiden, Tjahjo juga menilai itu bukan suatu masalah. "Kaya Papua (Gubernur Papua Lukas Enembe), dia kader Demokrat tapi milih Pak Jokowi karena sebagai gubernur membawa aspirasi masyarakatnya, itu saja," pungkasnya.&nbsp;

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#petahana

Berita Terkini