<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/UNESA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Undang-Undang Nomor (UU) 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah menginjak usia 19 tahun. Kini, pemerintah bakal mervisi UU tersebut. Tujuannya, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pendidikan kekinian.  Rancangan Undang-Undang (RUU) Sisdiknas yang baru sudah memasuki tahap perumusan. Pembahasannya melibatkan stakeholder termasuk dari kalangan perguruan tinggi.  Kemarin (25/3), tergelar pertemuan antara Tim Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI dengan sejumlah pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Pertemuan tersebut bagian dari upaya melakukan uji konsep naskah akademik.  Dalam pertemuan itu, Tim Kerja Pengumpulan Data RUU Badan Keahlian DPR RI Ricko Wahyudi menyampaikan, pihaknya ingin mengumpulkan data dan menerima masukan dari pakar Unesa. Menurut dia, sebetulnya UU Sisdiknas 20/2003 masih relevan dan banyak aspek yang masih dipertahankan. Tapi, ada beberapa substansi yang membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan.  ”Misalnya, definisi operator dan tenaga kependidikan, terkait usia wajib belajar, lalu dikonstruksi lagi soal standar nasional pendidikan hingga soal pendanaan pendidikan yang dirancang dari APBD dan APBN,” papar Ricko.  Selain penyempurnaan substansi dalam UU Sisdiknas yang lama, draf rumusan RUU tersebut juga memasukkan subtansi tambahan. Di antaranya, rencana induk atau peta jalan pendidikan. Harapannya, pendidikan nasional memiliki pakem yang kokoh dan kuat ke depannya. ”Jadi dalam kurun waktu tertentu tidak mudah berubah,” tambahnya.  Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unesa Suprapto menyatakan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang sebuah bangsa. Sumber daya manusia (SDM) jelas sangat memengaruhi kemajuan bangsa dan negara. SDM unggul dan maju bisa dicetak hanya lewat pendidikan yang tepat. ”Nah bagaimana mencetak generasi emas Indonesia? Kita butuh rancangan sistem pendidikan yang tidak hanya menjawab persoalan jangka pendek, tetapi juga jauh ke depan,” ungkapnya.  Pada kesempatan itu, beberapa pakar Unesa juga mengajukan beberapa poin untuk penyempurnaan RUU Sisdiknas. Guru besar pendidikan Prof Budiyanto menyarankan agar aspek kurikulum dalam RUU itu tidak sekadar melihat apa yang terjadi belakangan ini atau sebatas menjawab persoalan. Namun, lebih jauh, harus futuristik atau memandang jauh ke depan.  ‘’Kemudian juga perlu memberikan apresiasi dan mengakomodasi aspek aturan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau disabilitas,’’ tambahnya.  Sementara itu, pakar kurikulum Unesa Dr Bachtiar S Bachri menegaskan pentingnya perhatian UU Sisdiknas terhadap tenaga pendidik. Guru memiliki peran penting sebagai perancang pendidikan masa depan. Karena itu, pendidikan guru perlu diberikan porsi yang cukup di dalamnya.  ”Pendidikan guru perlu diperkuat, tidak hanya akademik tetapi juga profesi,” tegasnya.  Pendidikan profesi, lanjut dia, sudah bagus karena diselenggarakan perguruan tinggi yang memiliki sistem pengembangan pendidikan. ‘’Aspek pendidikan profesi sebaiknya dilaksanakan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang terkait, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK),’’ ungkapnya.  Usulan juga datang dari Direktur Vokasi Unesa Dr Martadi. Dia mengatakan, bahwa terkait profil pelajaran Pancasila yang memuat enam nilai harus diselaraskan dengan pembahasan RUU. Dengan demikian, implementasi kebijakannya akan memiliki payung besar dan mencirikan Indonesia.  Selain itu, perlu penegasan perihal penyelenggaraan pendidikan melalui tatap muka yang tidak lagi sebagai interaksi antara murid dengan guru. Namun, juga bagaimana memfasilitasi siswa atau mahasiswa dengan kehadiran berbagai sumber pembelajaran baru.  ”Ini akan relevan dengan pendidikan vokasi bukan hanya di pendidikan tinggi, melainkan juga SMK karena penyiapan peserta didik untuk kompetensi tertentu di berbagai jenjang agar siap masuk di dunia kerja dan industri,” tegasnya.

Sejumlah Pakar Pendidikan Unesa Ikut Terlibat Pembahasan RUU Sisdiknas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201216_085850.jpg" alt="Sejumlah murid mengikuti simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah di SDN Karang Raharja 02, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/12/2020). Menurut keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, simulasi tersebut digelar" width="100%">
<figcaption>Sejumlah murid mengikuti simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah di SDN Karang Raharja 02, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/12/2020). Menurut keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, simulasi tersebut digelar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebelumnya terdapat polemik narasi agama yang disebut hilang dari konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035. Akan tetapi hal itu telah dibantah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.  Mengenai itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian pun menuturkan, rumah ibadah harus menjadi bagian dari pembangunan sektor pendidikan. Sehingga harus mendapat perhatian pemerintah. Pasalnya, rumah ibadah berperan membentuk karakter positif religius bagi para siswa.  "Saya mendapatkan masukan yang saya rasa sangat baik dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, yang meminta Kemendikbud memasukkan komponen rumah ibadah dalam pembangunan pendidikan Indonesia, di samping keluarga dan sekolah," jelasnya kepada wartawan, Minggu (14/3).  Menurut Hetifah, ini sangat sejalan dengan pernyataan Nadiem yang di awal masa jabatannya pernah menyampaikan bahwa pembangunan pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dari sekolah, namun juga keluarga dan masyarakat.  "Sekali lagi, rumah ibadah memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai masyarakat, terutama di daerah rural dan sub-urban," imbuhnya.  Ia menambahkan, tidak hanya umat Konghuchu, di agama-agama lain pun hampir serupa, menyerukan agar rumah ibadah menjadi bagian pendidikan di sekolah. Hetifah memberikan contoh, seperti di Sumatra Barat sejak dulu, surau (masjid) berperan besar dalam mendidik generasi muda, tidak hanya sebagai tempat salat dan mengaji.  "Di surau mereka juga dapat belajar berbagai macam ilmu, seperti bela diri, etika bersosialisasi, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya," jelas dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/10/03/2021/peta-jalan-pendidikan-2020-2035-akan-tetap-masukkan-instrumen-agama/">Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Akan Tetap Masukkan Instrumen Agama</a>  Untuk itu, ia menyerukan agar pemerintah menggandeng para pemuka agama untuk membantu membentuk pribadi-pribadi siswa yang paripurna di sekolah. Para pemuka agama bisa dilibatkan dalam penyusunan PJP. Hetifah sendiri mengaku, sudah sering menyampaikan agar PJP tersebut mengakomosir nilai-nilai agama.  "Itu merupakan salah satu tujuan utama pendidikan kita berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, yang diatur dengan undang-undang," tutupnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qRRHPEHRljQ

Rumah Ibadah Diminta jadi Bagian Pembangunan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201216_085850.jpg" alt="Sejumlah murid mengikuti simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah di SDN Karang Raharja 02, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/12/2020). Menurut keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, simulasi tersebut digelar" width="100%">
<figcaption>Sejumlah murid mengikuti simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah di SDN Karang Raharja 02, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/12/2020). Menurut keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, simulasi tersebut digelar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035 telah rampung dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) PJP Komisi X DPR RI. Panja pun merekomendasikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membangun Pelajar Pancasila.  Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menuturkan, dalam konsep pembangunan yang direkomendasikan sudah terkandung pembangunan spiritual bagi para pelajar. Sebab, di konsep sebelumnya, kata Hetifah belum ada instrumen yang menyinggung hal tersebut.  "Sebenarnya dalam PJP tujuan kita adalah membangun karakteristik Pelajar Pancasila, yang salah satunya adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Namun, memang setelah kami teliti lebih lanjut, belum ada turunan rencana yang jelas bagaimana mencapai karakter tersebut," terang dia kepada wartawan, Minggu (14/3).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/10/03/2021/peta-jalan-pendidikan-2020-2035-akan-tetap-masukkan-instrumen-agama/">Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Akan Tetap Masukkan Instrumen Agama</a>  Hetifah melihat, strategi pembangunan bidang pendidikan masih sangat condong kepada hal-hal yang bersifat praktikal, seperti meningkatkan keterampilan dan memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Hal itu penting, tapi perlu diimbangi dengan peningkatan nilai spiritual dan pembangunan karakter dengan porsi yang sama besarnya.  Sebagai konsep, hasil pembahasan PJP oleh Panja juga telah diserahkan kepada Mendikbud Nadiem Makarim. Ia meminta agar rekomendasi itu benar-benar dipahami yang nantinya diimplementasikan.  "Harus dipahami dahulu bahwa PJP ini masih berupa draf dan perjalanannya masih panjang sebelum disahkan. Kemendikbud masih perlu berdiskusi dengan berbagai macam organisasi terkait untuk menyempurnakannya," ungkapnya.  Ia mengingatkan, PJP ini merupakan buah pikir atas berbagai rapat dengar pendapat umum yang dilakukan dengan berbagai kelompok masyarakat. Sekarang bola sudah di tangan Kemendikbud dan pihaknya akan terus memantau perkembangan PJP ini.  "Yang kami dorong adalah agar Kemendikbud lebih menggunakan pendekatan partisipatif dalam penyusunan ini, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan pendidikan Indonesia, dapat dilibatkan lebih aktif," pungkas dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FB72nKg5kVw

Hasil Rekomendasi Panja, PJP Diharapkan Bangun Pelajar Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ecbd57b9-69dc-4593-b7e5-55263446cc02.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator PPI Dunia, Choirul Anam, beserta Sekretaris Umum PPI Dunia, Oemar Syarif Husin, menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI, di Gedung Nusantara l, Jakarta Pusat, Kamis (28/1) lalu. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat-rapat DPR RI masa persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 yang telah disahkan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI pada 3 Desember 2020 lalu. Selain itu merupakan hasil keputusan rapat intern Komisi X DPR RI pada 11 Januari 2021. Agenda rapat adalah untuk mengkaji konsep peta jalan pendidikan 2020-2035 Kemendikbud RI dan belanja masalah aspek pengelolaan sumber daya manusia perguruan tinggi. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI dihadiri langsung oleh Ketua Komisi X Syaiful Huda dan dibuka pukul 14.40 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM, dilanjutkan Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP., sebagai Wakil Ketua Komisi X. Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan secara virtual tersebut turut diikuti sejumlah narasumber yakni Hamzah Assuudy Lubis (Koordinator PPID Kawasan Timtengka), Adi Kusmayadi (Koordinator PPID Kawasan Asia Oceania), dan Yitzhak Simatupang (Koordinator PPID Kawasan Amerop), Muhammad Ikhsan (PB HMI), Najih Prasetyo (DPP IMM), Khanif Nasuha (PP KAMMI), Tri Natalia Urada (PP PMKRI), Arjuna Putra Aldino, (DPP GMNI), Refor Diansyah (DPP IMAKIPSI), Jefri Gultom (DP GMKI), Ari Sutrisno (DPP Hikmabudhi), dan Nanda Riska Saputri (KMHDI). Dalam penyampaian masukan dan saran dari berbagai narasumber, Choirul Anam mengingatkan pentingnya kualitas pendidikan bagi sumber daya manusia Indonesia. “Indonesia menuju usia emasnya pada tahun 2045. Seiring pertumbuhan usia bangsa, banyak pula tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia. Sehingga perlu adanya adaptasi dan transformasi dalam menyiapkan sumber daya manusia menyambut Indonesia Emas 2045. Sebagaimana Laporan Price Waterhouse Coopers (PWC) di tahun 2017 bahwa Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat di dunia di bawah Tiongkok, AS, dan India," tandas Anam yang merupakan Koordinator PPI Dunia 2020-2021. Selain itu, Anam juga mengatakan soal bonus demografi. "Salah satu poin pentingnya yaitu memanfaatkan bonus demografi melalui peningkatan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan adalah kunci untuk menjawab perubahan zaman. Tugas tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak," sebutnya. Dalam presentasinya, Anam merekomendasikan beberapa poin penting mengenai perbaikan Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Pertama, Peta Jalan Pendidikan dalam pemenuhan infrastuktur pendidikan harus memperhatikan kondisi geografis Indonesia. Kedua, mengutamakan peran pendidikan keluarga, pendidikan budaya, dan masyarakat dalam proses pembentukan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, untuk mencapai terhadap keenam kompetensi yang telah dibentuk dalam Peta Jalan Pendidikan (berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ketiga, meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi dan dosen Indonesia di luar negeri. Keempat, mengembangkan bakat minat dan kebutuhan mahasiswa untuk mengaktualisasi diri, sehingga mahasiswa mampu mengembangkan kompetensi kebhinekaan globalnya secara maksimal. Dan keenam, memberikan penyuluhan karir sedini mungkin, karena selama ini mekanisme pembelajaran masih cenderung satu arah dan banyaknya tugas membebani mahasiswa justru kontra produktif dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, demi sama-sama mewujudkan pendidikan Indonesia, Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI mengimbau organisasi Kemahasiswaan agar secara aktif memberikan masukan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan konsep Peta Jalan Pendidikan dan memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia. Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI juga mendorong Kemendikbud untuk memberikan ruang peran kepada organisasi kemahasiswaan untuk terlibat dalam pengembangan kapasitas kemahasiswaan berupa ruang aktualisasi, aspirasi, dan gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional. “Karena penciptaan karakter unggul, budaya, akademik, kolaboratif dan kompetitif menjadi kunci penting sumber daya manusia Indonesia," sebut Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI. “Bagi narasumber yang belum menyampaikan bahan paparan dan data kepada komisi X DPR RI, akan menjadi bahan rujukan dalam penyusunan laporan Panja selanjutnya. Sementara bahan paparan, gagasan, masukan, dan subtansi yang yang telah masuk akan mejadi rujukan kami dalam menyusun rekomendasi Panja kepada Pemerintah," imbuh Ketua Rapat Panja Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI. (*) (*) Mala Himmah Ulya – PPI Dunia Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=w3Fn2pj2i38

PPI Dunia Rekomendasikan 6 Poin Perbaikan Peta Jalan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembali-dianiaya-siswanya-pgri-usulkan-uu-perlindungan-guru_m_188864.jpeg" alt="Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini tengah merumuskan Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035. Adapun, naskahnya ditargetkan akan rampung sekitar bulan Mei sampai Oktober 2021.  Terkait hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi pun meminta agar para guru juga mendapatkan prioritas dalam peningkatan mutu. Dia menilai bahwa di PJP, kebijakan yang mengatur guru tidak mencakup peningkatan kualitasnya.  "Kami ingin di PJP ini, bahwa guru dan LPTK bukan sekedar tempelan, tapi menjadi fokus utama kalau kita ingin mencapai kualitas pendidikan yang kita prediksikan sampai 2035," terang dia dalam diskusi daring Menuju Transformasi Pendidikan Nasional yang Bermutu untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Selasa (2/2).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/19/01/2021/pgri-nilai-pemerintah-hanya-bandingkan-pendidikan-tanpa-perbaikan/">PGRI Nilai Pemerintah Hanya Bandingkan Pendidikan Tanpa Perbaikan</a>  Ia mengharapkan agar dalam penyusunan PJP benar-benar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dimulai dari para pendidiknya, sebab dalam peningkatan kualitas pendidikan harus secara pararel dengan guru.  "Kami ingin di PJP ini, salah satu pengungkit yang jelas untuk meningkatkan mutu adalah guru, tenaga pendidikan dosen dan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) ini adalah bagian penting yang jangan hanya ditempel di peta jalan," terang dia.  Unifah juga mengkritik pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk tidak terus membandingkan hasil peningkatan kualitas pendidikan di negara lain, seperti Finlandia. Namun, tidak membandingkan kebijakan seperti apa yang diterapkan di negara tersebut.  "Dibandingkan dengan finlandia, tidak masuk akal, yang dibandingkan output-nya, tetapi kebijakannya nggak dibandingkan, harusnya kita harus membandingkan bagaimana treatment-nya," tegas dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Yd--E9S0zMY

Terkait PJP, PGRI Minta Peningkatan Mutu Guru Juga Diprioritaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembali-dianiaya-siswanya-pgri-usulkan-uu-perlindungan-guru_m_188864.jpeg" alt="Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyampaikan tanggapan kritis organisasinya terhadap peta jalan pendidikan. Di antara yang mereka soroti adalah banyaknya program yang cenderung teknis, muncul tiba-tiba, dan bersifat ad-hoc.  Unifah mencontohkan adanya program organisasi penggerak. ’’Ini adalah brand new,’’ katanya kepada wartawan Rabu (20/1). Program organisasi penggerak itu bahkan tidak ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) pemerintah.  Dia mengatakan peta jalan pendidikan seharusnya menjadi landasan yang mendasar atau prinsip dalam mengelola pendidikan di tanah air. Bukan lantas memasukkan program-program yang bersifat ad-hoc, tidak sistemik, dan tidak institusional. Kondisi tersebut membuat program tersebut sulit dijamin keberlanjutannya.  Unifah menegaskan PGRI memberikan apresiasi dengan dibahasnya peta jalan pendidikan itu. Sebab jika disusun dengan baik, keberadaan peta jalan tersebut dapat digunakan untuk memahami arah kebijakan nasional. ’’Maaf kami sampaikan pandangan kritis. Secara umum tidak ada peta kajian yang jelas. (Tidak ada, Red) landasan filosofis dan sosiologis yang kuat,’’ kata guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.  Pandangan kritis PGRI terhadap peta jalan pendidikan juga dia sampaikan saat rapat bersama Komisi X DPR di Jakarta Selasa (19/1) kemarin. Dia menegaskan perlu ada kesinambungan kebijakan pendidikan. Dari pemerintah sebelumnya, pemerintah saat ini, dan pemerintah berikutnya.  Unifah mengungkapkan pada pemerintah sebelumnya sudah dibuat empat poin persoalan mendasar pendidikan. Yaitu akses, mutu, relevansi, dan tata kelola.  Dia menegaskan empat program atau masalah mendasar itu belum terselesaikan. Sehingga harus menjadi prioritas penyelesaian saat ini. Bukan lantas membuat program-program baru dan bahkan tidak berkaitan. Unifah juga menegaskan bahwa sosok guru harus memiliki peran sentral dalam peta jalan pendidikan. (*)  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/k0dXtRnmlZs

Banyak Program Muncul Tiba-Tiba, PGRI Kritisi Peta Jalan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-kemendikbud.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Arfinus Proto mengatakan bahwa peta jalan pendidikan (PJP) tidak memperhatikan keberadaan pendidikan non formal dan informal. Khususnya lembaga kursus.  "Kami sudah pelajari usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kami memandang peta jalan hanya fokus pada pendidikan formal saja. Kami merasakan ada upaya untuk mengecilkan dan menghilangkan peran serta lembaga kursus dan pelatihan," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI secara virtual, Selasa (19/1).  Padahal kontribusi pendidikan non formal dan informal tercantum di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Di mana hingga saat ini pendidikan non formal dan informal sudah berkontribusi banyak untuk perkembangan pendidikan Indonesia. ’’Kalau semua elemen pendidikan informal dan non formal sudah berkontribusi baik, kenapa dalam PJP ini, dihilangkan atau tidak disinggung sama sekali,’’ tambahnya.  Namun, saat pemerintah terus mencanangkan perbaikan skor Program for International Student Assessment (PISA), pendidikan non formal dan informal yang mampu mendorong skor PISA malah disingkirkan.  ’’Kami diberikan kesempatan saja memberikan tambahan, pelengkap, hasil Pisa masih mengkahawatirkan. Apalagi kalau nanti dihilangkan atau tidak diberikan peran. Bagaimana kualitas pendidikan kita di masa datang,’’ tutur dia.  Arfinus mengatakan harapannya agar masyarakat tidak merugi atas ketidakperhatiannya pemerintah kepada pendidikan formal dan informal. ’’Jadi kami berharap Kemendikbud dalam menyusun PJP bisa mengajak semua stakeholder yang bisa kontribusi untuk sama-sama memikirkan PJP untuk menghasilkan manfaat bagi bangsa dan negara,’’ ungkap dia. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/a2mkPHilQmU

PLKP: Peta Jalan Pendidikan Tidak Perhatikan Lembaga Kursus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/PENDIDIKAN.jpg" alt="Superprof adalah salah satu platform pendidikan yang diharapkan bisa membantu para orang tua dalam menemukan guru yang sesuai." width="100%">
<figcaption>Superprof adalah salah satu platform pendidikan yang diharapkan bisa membantu para orang tua dalam menemukan guru yang sesuai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi melihat bahwa penyusunan peta jalan pendidikan 2020-2035 yang dirancang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berpatokan pada negara yang memiliki kualitas pendidikan tinggi. Dia menilai Kemendikbud hanya melihat outputnya saja ketimbang dengan kebijakan untuk mencapai hasil tersebut. Hal ini pun tidak akan berdampak baik untuk Indonesia karena tidak memahami peta pendidikan negara sendiri. "Hanya membandingkan outputnya saja, Indonesia akan terjebak kepada ingin melompat ke masa depan, tapi tidak memperhitungkan capaian di masa lalu. Sehingga tidak diketahui dari titik mana lompatan dimulai," ungkap dia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI secara virtual, Selasa (19/1). Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/19/01/2021/terkait-rancangan-peta-jalan-pendidikan-pgri-seolah-mulai-dari-nol/">Terkait Rancangan Peta Jalan Pendidikan, PGRI: Seolah Mulai dari Nol</a> Negara yang menjadi panutan adalah negara Skandinavia yang terkenal memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, seperti Finlandia, Norwegia, serta Swedia. "Fokus sekali di negara tertentu pendidikannya, tetapi tidak membandingkan kebijakannya, nggak bisa membandingkan output dari negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Finlandia yang selalu dijadikan benchmark," imbuhnya. Kebijakan yang dimaksud adalah terkait dengan peningkatan kualitas gurunya. Pasalnya, dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan guru. "Itu sangat berbahaya (membandingkan tanpa memperbaiki kebijakan). Kualitas pendidikan tidak akan pernah melebihi kualitas guru, di PJP (guru) itu cuma jadi tempelan, bukan prioritas, kalau tidak serius mutu pendidikan tidak akan pernah bisa sampai pada apa yang kita inginkan," tutup Unifah. Saksikan video menarik berikut ini: https://youtu.be/RknY8hLReCo

PGRI Nilai Pemerintah Hanya Bandingkan Pendidikan Tanpa Perbaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembali-dianiaya-siswanya-pgri-usulkan-uu-perlindungan-guru_m_188864.jpeg" alt="Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih merancang Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035. Namun, banyak pihak yang menyatakan program tersebut masih belum matang.  Salah satu yang menyampaikan pendapatnya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. Dia menilai bahwa secara umum penyusunan peta jalan pendidikan ini tidak berlandaskan latar belakang pemikiran dan kajian akademis yang jelas.  Padahal, hal tersebut sangat penting untuk memahami kondisi berbagai wilayah Indonesia yang beragam. "Potret pendidikan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Itu adalah potret pendidikan nyata keberagaman, kesulitan itu belum menjadi landasan untuk menyusun PJP," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI secara virtual, Selasa (19/1).  Menurutnya, pihaknya tidak menemukan konsep peta jalan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab, rancangan tersebut terlihat kurang berdasarkan bukti dan pragmatis atau hanya terlalu teknis.  "Padahal diminta untuk dijadikan sebuah peta negara untuk memastikan Indonesia ke depan dalam hal pendidikan, ini jadi sehingga tidak jelas apa yang ingin dicapai," imbuhnya.  Dalam hal ini, Unifah mengatakan bahwa peta jalan ini seakan-akan Indonesia baru akan memulai perjalanannya di dunia pendidikan. Arah kebijakan yang belum jelas, salah satunya wajib belajar sampai 12 tahun.  "Akhirnya tidak ada efisiensi dan seolah-olah memulai dari titik nol," terang Unifah.  Indonesia juga sering mengacu pada capaian negara lain, seperti PISA (Programme for International Student Assessment), namun tidak bisa hanya melalui itu saja. Perlu ada pertimbangan lain.  "Hal yang perlu dipertimbangkan adalah dengan berpegang kepada sebuah ukuran yang relevan dengan masalah sosial budaya masyarakat," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/RknY8hLReCo

Terkait Rancangan Peta Jalan Pendidikan, PGRI: Seolah Mulai dari Nol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Screenshot_2020-07-30-14-32-23-400_com.google.android.youtube.jpg" alt="Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang merancang Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020–2035. Mengenai hal itu, Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) meminta agar kebijakan itu diawasi. ’’Urgensi peta jalan pendidikan itu kebutuhan mendasar dalam memastikan arah pendikan ke depan sesuai visi dan tujuan. Dengan adanya peta jalan, pendidikan di negara kita bisa di kawal secara konsisten,’’ terang Ketua LP Ma'arif NU Arifin Junaidi melalui dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI secara virtual, Selasa (12/1). Dengan kebijakan ini, kata dia dunia pendidikan menjadi memiliki pedoman yang tetap. Di mana kebijakan tersebut dapat tetap berjalan meskipun berganti presiden sampai jajaran menterinya, seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Agama (Menag). ’’Pembangunan di bidang pendidikan dapat lebih terarah, dan menghasilkan capaian yang signifikan dan merata,’’ tambahnya. Dia pun meminta agar peta jalan pendidikan ini dibangun dengan berdasarkan Undang-Undang (UU). Salah satunya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Harapannya pun peta jalan pendidikan dapat diproyeksikan lebih jauh dari tahun 2035. Bahkan hingga usia 100 tahun Indonesia, artinya sampai 2045. ’’Nah makanya kami juga heran kenapa peta jalannya 2020 sampai 2035, dasarnya apa? kalau kami lebih suka grand desainnya sampai 2045, pas satu abad negara kita,’’ seru Arifin. (*) &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://youtu.be/ClZjPKTbzg8

LP Ma'rif NU Minta Peta Jalan Pendidikan Hingga 2045

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Peta Jalan Pendidikan

Berita Terkini