<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/2lnJdD06YqL24tveZe27g3OTNxETPiX5rVwNkpFm-1946028112.jpg" alt="Ketum PBNU Gus Yahya akan bertemu dengan Ulama Sepuh di Jakarta, ia ingin meminta nasihat dan doa terkait polemik yang tengah terjadi. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketum PBNU Gus Yahya akan bertemu dengan Ulama Sepuh di Jakarta, ia ingin meminta nasihat dan doa terkait polemik yang tengah terjadi. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan perlunya langkah besar dan terukur dalam mempersiapkan organisasi menghadapi perubahan peradaban dunia yang bergerak sangat cepat. Karena itu, PBNU menyusun draf awal Road Map Nahdlatul Ulama 2025&ndash;2050 sebagai rancangan traBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016894245/prihatin-dengan-konflik-di-internal-pbnu-cak-imin-bikin-warga-nu-sedih">Prihatin dengan Konflik di Internal PBNU, Cak Imin: Bikin Warga NU Sedih</a>nsformasi jangka panjang agar NU mampu menjawab tantangan fundamental dua dekade ke depan. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, menjelaskan bahwa peta jalan ini merupakan hasil kerja tim khusus yang dibentuk sebelumnya. Draf awal tersebut memuat kerangka konseptual terkait arah perubahan organisasi serta strategi untuk meningkatkan kualitas khidmah NU di tengah dinamika global. &ldquo;Transformasi Jam&rsquo;iyyah NU diperlukan agar kita naik kelas dalam memberikan layanan dan kebermanfaatan. Tantangan-tantangan ke depan tidak sederhana, dan NU harus siap dengan agenda perubahan yang jelas,&rdquo; kata Gus Yahya di Jakarta, Minggu (30/11). Meski diterpa isu pemecatan dari posisi Ketum PBNU, Gus Yahya menegaskan bahwa penyusunan visi jangka panjang ini berangkat dari kesadaran bahwa dunia tengah memasuki fase peradaban baru. Ia menekankan, perubahan sosial, teknologi, dan pola interaksi masyarakat berlangsung semakin cepat dan berdampak langsung pada kehidupan umat. &ldquo;Kita menghadapi kondisi di mana perubahan besar menyentuh aspek-aspek mendasar kehidupan masyarakat. NU sebagai organisasi muslim terbesar dunia harus memiliki wawasan yang tajam dan idealisme yang kokoh dalam menyongsong peradaban baru itu,&rdquo; ungkapnya. Visi utama Road Map NU 2025&ndash;2050 adalah menjadikan NU sebagai jam&rsquo;iyyah Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang mampu memimpin lahirnya peradaban baru berbasis akhlak, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keadilan sosial. &ldquo;Road Map ini dirancang untuk menghasilkan jam&rsquo;iyyah yang tak hanya mengikuti arus zaman, tetapi juga memimpin dan membentuk arah peradaban atas dasar akhlakul karimah, ilmu, teknologi, dan keberpihakan pada keadilan sosial,&rdquo; jelas Gus Yahya. Lebih lanjut, Gus Yahya menegaskan bahwa seluruh orientasi perubahan tersebut tetap berakar kuat pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah sebagai fondasi sekaligus kompas moral NU. &ldquo;Pemikiran tersebut juga selaras dengan komitmen NU memperkuat perannya dalam membangun dunia yang damai, inklusif, dan berkeadilan bagi semua,&rdquo; pungkasnya. (*)

Gus Yahya menegaskan bahwa seluruh orientasi perubahan tersebut tetap berakar kuat pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah sebagai

Gus Yahya Paparkan Road Map NU 2025-2050 untuk Hadapi Tantangan Global di Tengah Isu Pemecatan Dirinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/WhatsApp-Image-2024-11-07-at-133007-767444742.jpeg" alt="Chairman Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono di sela penyelenggaraan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024). (Bayu Putra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Chairman Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono di sela penyelenggaraan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024). (Bayu Putra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumllah pelaku industri sawit telah menerapkan penggunaan land application (LA) limbah cair pabrik kelapa sawit (LCPKS) untuk pemupukan organik. Cara itu diklaim masih yang terbaik saat ini sesuai dengan kondisi industri kelapa sawit nasional. Selain bisa mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), pemanfaatan LA dapat menghemat devisa yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk sawit nasional. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan, penerapan land application dengan mempertimbangkan dosis dan frekuensi optimal, jenis tanah, faktor cuaca, redox dan parameter lainnya sesuai karakteristik lokasi kebun kelapa sawit sangat bermanfaat. Pada kadar Biological Oxygen Demand (BOD) tertentu, yakni 3.000 hingga 5.000 mg/liter dengan eH &gt; - 150 mVolt, kandungan limbah cair pabrik kepala sawit (LCPKS) mengandung input unsur hara yang paling optimal dan tidak menimbulkan emisi gas methane (CH4). "Dengan pemanfaatan LCPKS untuk pemupukan organik, maka selain memberikan bahan nutrisi organik alami, maka akan berdampak pada pengurangan impor pupuk dari luar negeri. Ini menghemat devisa. Selain itu, sebagai sumber penggunaan energi terbarukan yang dihasilkan dari LCPKS," ungkap Eddy Martono dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (16/120. Land application atau aplikasi lahan merupakan salah satu teknik pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit dengan cara mengalirkan limbah cair melalui sistem parit ke kebun. Sedangkan, Biological Oxygen Demand (BOD) adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan zat organik dalam air limbah. Menurut Eddy, pengurangan impor pupuk akan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri kelapa sawit. Karena mereka akan memberikan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di sepanjang rantai pasok nasional pada industri kelapa sawit. Berdasarkan Laporan Akhir Penyusunan Roadmap Pengurangan Emisi GRK dan Pemanfaatan LCPKS pada Perkebunan dan Industri Minyak Kelapa Sawit (Pusaka Kalam) pada 2024, secara biaya operasional LA lebih menguntungkan daripada Non-LA. Keuntungan operasional mencapai Rp 2.928.236/hektare hingga Rp 5.478.738/hektare. "Dengan manfaat di atas pemanfaatan sumber daya LCPKS pada akhirnya meningkatkan pendapatan nasional Indonesia dan mendukung target Pertumbuhan ekonomi 8 persen dari Presiden Prabowo Subianto," papar Eddy. Untuk mencapai hal tersebut, dukungan pemerintah di semua kementerian terkait diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya LCPKS yang melimpah tersebut. Menurut Eddy, penggunaan pupuk sintetis mengakibatkan jejak karbon yang lebih tinggi. Mulai dari sejak jejak karbon proses produksi pupuk sintetis, kemudian transportasi pupuk sintetis sampai dengan aplikasinya di lapangan. Sebaliknya, pengurangan penggunaan pupuk sintetis juga berdampak pada penurunan biaya operasional secara signifikan yang pada gilirannya kondisi tersebut akan berdampak pada indeks kinerja dan harga tandan buah segar (TBS) petani yang lebih baik. Sebab, hal tersebut menyebabkan biaya operasional menurun. Karena itu, pemanfaatan LCPKS sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan, ekonomi dan agronomi menjadi solusi dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional. Siap Berkontribusi Susun Roadmap GAPKI siap berkontribusi aktif dalam penyusunan roadmap (peta jalan) pengurangan emisi gas rumah kaca di industri kelapa sawit termasuk termasuk memberikan usulan kajian naskah akademik untuk memperbaharui aturan yang ada. Lebih jauh, Eddy mengungkapkan pihaknya bisa membantu melakukan kajian daya dukung implementasi land application terhadap target pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca yaitu dengan pengurangan pupuk kimia dan penurunan BOD dengan mempertimbangkan ketersediaan unsur haranya. "Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa land application apabila dikelola dengan praktik terbaik masih dapat menjadi opsi utama dalam memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi GRK, disamping opsi lainnya seperti penerapan methane capture," ungkapnya. Dia mengakui, banyak juga kelebihan bila pengolahan limbah cair pabrik sawit melalui penerapan methane capture. Selain bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, penerapan methane capture memiliki potensi energi yang terbarukan. Hanya saja, methane capture memerlukan investasi awal yang besar untuk pembelian dan instalasi teknologi pengolahan gas metana, serta biaya pemeliharaan sistem. "Ini bisa menjadi beban finansial, terutama untuk perusahaan yang memiliki anggaran terbatas," jelas Eddy. Menurut dia, penggunaan methane capture paling rendah BOD yang dihasilkan adalah 2000 mg/L. Namun, dia mengharapkan methane capture ini tidak diwajibkan bagi PKS yang akan menggunakan limbah cair untuk LA. "Tetapi kalau (methane capture) akan digunakan untuk energi silakan," jelasnya. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyusun peta jalan (road map) pengurangan emisi GRK di Indonesia, terutama dari metana yang dihasilkan industri kelapa sawit. Saat berkunjung ke salah satu pabrik kepala sawit di Palalawan, Riau, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol melihat praktik pengolahan limbah cair yang baik dan ketat termasuk juga pemanfaatan metana menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik. Dia menegaskan tujuan percepatan pengelolaan metana untuk meningkatkan reputasi Indonesia dalam ikut menangani perubahan iklim. Pakar tanah dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Sumawinata mengungkapkan methane capture dan land application merupakan dua hal yang berbeda. Ketika limbah cair keluar dari pabrik dan melalui proses kemudian dilepas ke lahan atau ke perairan disebut land application. "Untuk LA baru bisa dilakukan bila BOD kurang dari 5.000 mg/L, bila dibuang ke perairan BOD-nya harus kurang dari 100 mg/L," jelasnya. Adapun methane capture merupakan tindakan untuk menangkap gas CH4 yang dilepaskan pada proses dekomposisi anaerob. Tujuannya adalah untuk mengurangi gas metana ke udara pada gilirannya bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Methane capture juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Hanya saja, tantangannya PKS harus menata ulang sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Dan hal itu tidak mudah dan berbiaya mahal karena harus menyiapkan lahan baru atau memperbaiki total sistem kolam lama. Kalau pada pabrik baru, pembuatan sistem methane capture sedikit lebih mahal, tetapi bila pada pabrik yang sudah berjalan, pembuatan sistem IPAL-nya, membutuhkan lahan dan biaya baru. "Ini yang sangat menyulitkan. Biaya investasi yang dibutuhkan cukup besar. Saya tidak tahu, mungkin dibutuhkan Rp20-30 miliar per PKS. Jika di Indonesia misalnya perkiraan ada 2.000, maka paling tidak total investasi se-Indonesia membutuhkan sekitar Rp40-50 triliun," terangnya. Dia mengusulkan jika memang methane capture dapat diwajibkan dan dilakukan secara bertahap. "Sebaiknya ada insentif atau subsidi dari pemerintah bagi yang menerapkan methane capture dan diberi time table. Yang nggak kuat, mungkin (PKS) akan tutup," tandasnya.

Penerapan land application dengan mempertimbangkan dosis dan frekuensi optimal, jenis tanah, faktor cuaca, redox dan parameter lainnya.

Penggunaan Land Application Diklaim Dapat Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca dan Tingkat Daya Saing Produk Sawit

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/publikasi_1709142632_65df726890b71-1960634198.jpeg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Dinner Reception In Conjunction With Indonesia&rsquo;s Accession to The OECD With OECD Heads of Mission in Jakarta, Rabu (28/2)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Dinner Reception In Conjunction With Indonesia&rsquo;s Accession to The OECD With OECD Heads of Mission in Jakarta, Rabu (28/2).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan progres Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Pada Mei 2024 mendatang, RI direncanakan bakal merilis Peta Jalan Aksesi OECD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut sebagaimana tindak lanjut intensi Pemerintah Indonesia, setelah Dewan OECD memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia sejak tanggal 20 Februari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan adanya keputusan diskusi aksesi, langkah berikutnya akan dilakukan ditempuh melalui penyusunan Peta Jalan Aksesi yang dimulai dengan pemetaan gap kebijakan Indonesia dengan standar OECD," kata Airlangga Hartarto dalam acara Dinner Reception In Conjunction With Indonesia&rsquo;s Accession to The OECD With OECD Heads of Mission in Jakarta, Rabu (28/2) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014386386/rektor-nonaktif-universitas-pancasila-bantah-pernah-pegang-dan-cium-area-sensitif-pegawainya">Rektor nonaktif Universitas Pancasila Bantah Pernah Pegang dan Cium Area Sensitif Pegawainya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, peta Jalan Aksesi yang telah disusun tersebut rencananya akan diluncurkan pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD di bulan Mei 2024 mendatang, untuk selanjutnya dilakukan proses penyelerasan kebijakan dan standar regulasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tentu kita berharap proses menjadi anggota OECD ini bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun. Beberapa negara yang berpengalaman masuk dalam 3 tahun antara lain Chile, Estonia, Slovenia, Latvia, Lithuania,&rdquo; pungkas Menko Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam makan bersama yang digelar semalam, sebanyak 33 perwakilan negara anggota OECD turut menyampaikan dukungan bagi Indonesia terhadap proses diskusi aksesi yang akan berlangsung. Memiliki modalitas sebagai negara demokrasi yang besar, ekonomi yang stabil, dan implementasi good governance, sejumlah negara anggota optimis bahwa Indonesia mampu menjadi keanggotaan penuh OECD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/014386360/ojk-cabut-izin-usaha-bpr-edccash-begini-kronologinya">OJK Cabut Izin Usaha BPR EDCCASH, Begini Kronologinya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, perwakilan negara anggota tersebut juga meyakini bahwa proses aksesi akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia sebagai fundamental mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini, OECD sendiri memiliki 38 negara anggota yang mencerminkan sekitar 60 persen nilai PDB dan perdagangan global. Indonesia melengkapi 6 negara kandidat aksesi OECD lainnya yakni Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Romania dan berpotensi menjadi negara ke-3 yang berasal dari Asia, setelah Jepang dan Korea, serta negara Pertama di Asia Tenggara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menjadi Key Partner OECD sejak 2007, Indonesia telah memiliki Framework Cooperation Agreement dan Joint Work Programme, yang disusun berdasarkan prioritas nasional dan kepentingan strategis Pemerintah Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan progres Indonesia untuk menjadi anggota OECD.

RI Bakal Rilis Peta Jalan Aksesi OECD Mei Mendatang

Peta Jalan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Peta Jalan

Berita Terkini

Gus Yahya Paparkan Road Map NU 2025-2050 untuk Hadapi Tantangan Global di Tengah Isu Pemecatan Dirinya

Penggunaan Land Application Diklaim Dapat Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca dan Tingkat Daya Saing Produk Sawit

RI Bakal Rilis Peta Jalan Aksesi OECD Mei Mendatang

Download Aplikasi JawaPos.com