<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/tenaga-kesehatan.jpg" alt="SANTAI SEJENAK: Petugas medis beristirahat setelah melakukan rapid test Covid-19 kepada warga yang melintas di Terowongan Kendal, Jakarta, Rabu (6/5). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SANTAI SEJENAK: Petugas medis beristirahat setelah melakukan rapid test Covid-19 kepada warga yang melintas di Terowongan Kendal, Jakarta, Rabu (6/5). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insentif tambahan dipandang layak diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) sebagai salah satu tulang punggung utama pelayanan pandemi Covid-19. Karena itu, komite koordinasi pendidikan (komkordik) mengajukan insentif tambahan untuk ratusan tenaga PPDS di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.  Bentuknya, antara lain, insentif tambahan di luar remunerasi (gaji) reguler, pembebasan SPP bagi tenaga PPDS di garda depan, dan diskon SPP bagi PPDS nongarda depan. Juga, menagih insentif Rp 15 juta per bulan yang sebelumnya dijanjikan pemerintah pusat.  Diwartakan Jawa Pos Radar Malang, permohonan insentif tambahan itu tertuang dalam surat yang dilayangkan Komkordik Kedokteran di RSSA dan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya (UB). Sebagaimana diketahui, mayoritas peserta PPDS di RSSA merupakan mahasiswa FKUB yang menempuh pendidikan spesialis.  Wakil Ketua Komkordik Kedokteran RSSA dan FKUB dr Eriko Prawestiningtyas SPF membenarkan adanya surat permohonan penambahan insentif tenaga PPDS di RSSA yang dilayangkan pada 6 April. ”Apakah sudah dikabulkan atau belum, kami belum tahu. Pengajuan kami kan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim,” kata Eriko kemarin (21/6).  Eriko mengungkapkan, setiap tahun ada dua angkatan tenaga PPDS yang dikirim ke RSSA. Setiap angkatan berkisar 80–90 orang. Dengan demikian, setiap tahun ada sekitar 180 tenaga PPDS.  Sementara itu, peserta PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) yang berada di garis terdepan bisa sedikit lega. Seluruhnya didaftarkan dalam kepesertaan BPJamsostek.  Dekan FKUI Prof Ari Fahrial Syam menuturkan, para peserta PPDS itu didaftarkan sebagai peserta BPJamsostek selama kurang lebih tiga bulan. Mulai Mei–Juli 2020. Ada sejumlah benefit yang di-cover. Di antaranya, perlindungan kecelakaan kerja, biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan standar ketentuan yang berlaku, santunan tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan kematian karena kecelakaan kerja atau terpapar Covid-19 di lingkungan kerja, hingga santunan meninggal bukan akibat kerja. ”Karena PPDS punya hak perlindungan yang sama dengan tenaga medis lain,” jelas dia saat dihubungi kemarin.  Keinginan untuk mendaftarkan para peserta PPDS FKUI, kata dia, sebetulnya bukan ide baru. Pembahasan dimulai sekitar dua tahun lalu saat awal dirinya menjabat dekan. Risiko kecelakaan kerja selama masa pendidikan menjadi salah satu alasan utama. Pihak FKUI berharap rumah sakit (RS) yang menjadi lokasi pendidikan mau memasukkan para peserta PPDS ke dalam jajaran sumber daya manusia (SDM)-nya. Dengan demikian, ada hak perlindungan kerja yang diberikan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/21/06/2020/41-dokter-ppds-terkonfirmasi-covid-19/">41 Dokter PPDS Terkonfirmasi Covid-19</a>  Sayang, keinginan tersebut mentok. Sebab, tenaga PPDS dianggap bukan pekerja, tapi peserta didik.  Kekhawatiran pihak fakultas pun semakin besar ketika Covid- 19 meluas. Apalagi, banyak kabar tentang dokter yang turut menjadi korban karena tertular di lingkungan kerja. Diskusi pun kembali dilakukan dengan BP Jamsostek terkait perlindungan para peserta PPDS. Kesepakatan diperoleh: BPJamsostek akhirnya memungkinkan PPDS masuk jadi peserta selama pandemi ini saja. ”Jadi, bukan sekonyong-konyong didaftarkan. Karena sejak awal kami berpikir, walaupun peserta didik, mereka juga dokter yang memberikan pelayanan,” papar spesialis penyakit dalam tersebut.  Seluruh mahasiswa aktif PPDS dan subspesialis sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlahnya 2.183 orang. ”Kita tentu berharap tidak ada apa-apa. Tapi, kalau ada apa-apa, paling tidak mereka punya sedikit perlindungan,” katanya.  Seperti peserta pada umumnya, mereka wajib membayar iuran. Nah, untuk iuran, mereka dibiayai donatur. Prof Ari mengungkapkan, pihak fakultas bersama rumah sakit tempat PPDS melaksanakan pendidikannya berjejaring mencari CSR. Ada pula donasi dari Ikatan Alumni UI (Iluni). ”Karena kalau dibebankan pada peserta didik, kasian mereka. Kita harap ada CSR lain nanti yang juga membantu,” tuturnya.  Perlindungan itu tentu dibarengi dengan persiapan alat pelindung diri (APD) lengkap sehingga dapat mengurangi risiko penularan.  Lalu, adakah kasus peserta PPDS yang terpapar Covid-19? Ari menjawab ada. Namun, persentase positifnya rendah. Sebagian besar kasus tanpa gejala dan menjalani isolasi mandiri.  Ari berharap perlindungan terhadap tenaga PPDS bisa dilakukan secara menyeluruh. Hal itu harus menjadi tanggung jawab semua pihak, terlebih dalam masa pandemi saat ini. ”Karena mereka garda terdepan,” tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nZ8B8tS5e9I  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=j6Oy09A5Hrs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SAQJ4b227u8  &nbsp;

Ajukan Insentif untuk Dokter PPDS, Daftarkan BPJamsostek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Dinkes-Sby-rapat-Koordinasi-dengan-RSU-dr-Soetomo-1.jpg" alt="Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Febria Rachmanita. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Febria Rachmanita. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya melacak 22 dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang diduga terpapar Covid-19 saat menjalani pelatihan PPDS di RSUD Soetomo, Kota Surabaya, Jatim. Mendapat informasi itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya langsung mendatangi RSUD Soetomo untuk berkoordinasi dan memastikan hal tersebut.  ”Kita dari gugus tugas selalu melakukan tracing (pelacakan). Tadi ke RSUD Soetomo untuk melakukan tracing eksternal,” kata Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Febria Rachmanita seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Berdasar keterangan pihak rumah sakit, kata dia, mereka sudah melakukan pelacakan secara internal. Namun, untuk pelacakan eksternal pihak rumah sakit meminta bantuan Pemkot Surabaya. Meski begitu, Feny menyatakan, pihaknya masih menunggu data-data pendukung dari pihak manajemen rumah sakit untuk kebutuhan pelacakan.  ”Karena kalau tidak dapat data, tidak melakukan tracing. Ini berbahaya untuk masyarakat. Karena kalau kita tracing, harus diputus mata rantai Covid-19 dan harus ada tindak lanjut dari orang terdekat dan kontak erat,” ujar Febria Rachmanita.  Sementara itu, seorang dokter di RSUD Sidoarjo, Jawa Timur, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ruang isolasi karena terinfeksi Covid-19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Syaf Satriawarman mengatakan, dokter Gatot P. menjalani perawatan di rumah sakit pada 17 Juni setelah menderita demam dan muntah-muntah. Pada 18 Juni, hasil pemeriksaan menunjukkan dokter penderita diabetes melitus itu positif terserang Covid-19. Dokter itu meninggal dunia pada Jumat (19/6) sore, pada hari ketiga menjalani perawatan di rumah sakit.  ”Saat ini sudah ada tiga petugas kesehatan yakni dua perawat dan satu dokter meninggal dunia akibat Covid-19 dari total 59 orang yang terpapar,” kata Syaf Satriawarman.  Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sidoarjo Kombespol Sumardji mengatakan, kematian tenaga kesehatan menunjukkan bahwa Covid-19 sama sekali tidak bisa diremehkan. ”Masihkah masyarakat menganggap virus ini tidak berbahaya,” ucap Sumardji.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=POmp5Mniimw&t  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=K6m5nlbN7bw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=c1Qzks4uyYU

Gugus Tugas Lacak 22 Dokter Peserta PPDS Terpapar Covid-19 di Surabaya

peserta PPDS terpapar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peserta PPDS terpapar

Berita Terkini

Ajukan Insentif untuk Dokter PPDS, Daftarkan BPJamsostek

Gugus Tugas Lacak 22 Dokter Peserta PPDS Terpapar Covid-19 di Surabaya

Download Aplikasi JawaPos.com