<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/pilkada-ilustrasi_1-173745944.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada 2024.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Polda Metro Jaya menekankan pentingnya menjaga kerukunan jelang Pilkada 2024. Setiap warga harus saling menghargai perbedaan pilihan politik dan tetap hidup berdampingan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti pada saatnya pencoblosan itu terjadi perbedaan pilihan, namun tidak boleh sampai merusak kerukunan. Kita tetap merawat kesatuan persatuan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam kepada wartawan, Selasa (10/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Polda Metro Jaya juga mengingatkan kepada peserta pilkada untuk melakukan hal yang sama. Pesta demokrasi harus dijalankan dengan gembira.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian bagi yang terlibat, yang mencalonkan diri silakan Polda metro jaya siap mengamankan, mohon sama-sama kita menjaga ketertiban ya," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015042202/dapat-dukungan-dari-relawan-prabowo-gibran-ridwan-kamil-yakin-menang-di-pilkada-jakarta-2024">Dapat Dukungan dari Relawan Prabowo-Gibran, Ridwan Kamil Yakin Menang di Pilkada Jakarta 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan inu mengatakan, pihaknya bersama instansi terkait telah berkoordinasi untuk mengamankan jalannya Pilkada. Total, terdapat 87 ribu lebih personel gabungan yang akan dilibatkan dalam Ops Mantap Praja Jaya 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terhitung mulai 14 Agustus terus sampai 31 Desember atau 140 hari. Itu ada 87.538 personel. Jadi dari rekan-rekan TNI, Mabes Polri, Polda, Polres, dan rekan-rekan dari Linmas nanti," pungkas Ade.</div>

Nanti pada saatnya pencoblosan itu terjadi perbedaan pilihan, namun tidak boleh sampai merusak kerukunan. Kita tetap merawat kesatuan

Jelang Pilkada 2024, Polda Metro Jaya Ingatkan Warga dan Peserta Pemilu Tetap Jaga Kerukunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/Jalur-Sepeda-Dipasangi-Bendera-Partai-Dery-Ridwansah-4JPG-1721801525.jpg" alt="Pagar pembatas jalan yang terpasang alat peraga kampanye (APK) bendera partai pemilu 2024 di kawasan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Pagar pembatas jalan yang terpasang alat peraga kampanye (APK) bendera partai pemilu 2024 di kawasan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPU telah menerima laporan awal dana kampanye (LADK) dari 18 parpol peserta pemilu. &rdquo;KPU akan melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK," kata Komisioner KPU Idham Holik. Dari hasil verifikasi, seluruh data tersebut masih mendapatkan status belum lengkap. Dari laporan itu, PDIP diketahui menjadi parpol yang melaporkan dana terbesar, yakni Rp 183,8 miliar. Kemudian, disusul PAN Rp 29,8 miliar dan Golkar Rp 20,5 miliar. Selanjutnya, ada PPP sebesar Rp 20 miliar dan PKS Rp 12,1 miliar di lima posisi besar. Sementara itu, tiga partai dengan LADK terendah adalah PBB Rp 301 juta, PKN Rp 453 juta, dan Partai Ummat Rp 479 juta. Idham mengatakan, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada parpol untuk memperbaiki LADK. Sesuai jadwal, parpol diberi lima hari untuk melengkapi data. Pada bagian lain, Bawaslu kemarin merilis penanganan pelanggaran selama tahapan pemilu. Hingga 36 hari jelang pemungutan suara, ada 1.032 pelanggaran yang diusut. Terdiri atas 703 laporan dan 329 temuan. Hasil penanganan, 322 dinyatakan sebagai pelanggaran, 188 bukan pelanggaran, sedangkan sisanya tidak dapat diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formal atau materiil. Berdasar jenisnya, 322 kasus yang melanggar terdiri atas 50 pelanggaran administrasi, 205 pelanggaran kode etik, 57 pelanggaran hukum lain, serta 10 dugaan tindak pidana pemilu. Anggota Bawaslu Puadi mengatakan, pada pelanggaran administrasi, kasus terbanyak terkait rekrutmen penyelenggara yang tidak sesuai prosedur oleh KPU. Sementara itu, pelanggaran etik didominasi oleh panitia pengawas kecamatan (PPK). Puadi mendorong masyarakat untuk memasifkan pengawasan partisipatif dengan cara ikut mengawasi pemilu. &rdquo;Dan melaporkan dugaan pelanggaran ke pengawas pemilu terdekat,&rdquo; ujarnya. Terpisah, kemarin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengadakan rapat bersama jajaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Melalui rapat tersebut, Mahfud meminta PPATK tetap bekerja secara profesional. Dia tidak ingin lembaga tersebut terpengaruh situasi politik. Termasuk soal laporan dana kampanye. &rdquo;Itu termasuk yang harus dijelaskan oleh PPATK sendiri,&rdquo; imbuhnya. Mahfud tidak ingin campur tangan dalam kerja-kerja tersebut. Jika informasi terkait dengan kampanye dia sampaikan, dia khawatir bakal dinilai politis. Untuk itu, dia meminta PPATK yang menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Dia ingin PPATK tetap objektif. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat lewat Desk Pemilu di bawah Kemenko Polhukam, dia memastikan bahwa mereka bekerja sesuai kewenangan. Sesuai aturan, Kemenko Polhukam tidak termasuk penyelenggara pemilu. Maka, Desk Pemilu yang ada di Kemenko Polhukam hanya bertugas menampung dan memantau aduan-aduan yang masuk. &rdquo;Menko Polhukam punya Desk Pemilu itu memang untuk memantau. Tapi, bukan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran atau apa pun,&rdquo; kata dia menegaskan. Mahfud memastikan, aduan yang masuk lewat Desk Pemilu langsung diteruskan ke instansi terkait. Yakni, DKPP, Bawaslu, maupun KPU. &rdquo;Tergantung kasusnya, tetapi Menko Polhukam tidak boleh menilai jalannya pemilu karena yang bertugas menilai sesuai konstitusi adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP,&rdquo; bebernya. &rdquo;Kami tidak akan mengambil tindakan dan mengatakan itu benar atau salah, terjadi kami catat saja,&rdquo; tambah dia. (far/syn/rei/aif/inu/c6/oni)

PDIP diketahui menjadi parpol yang melaporkan dana terbesar, yakni Rp 183,8 miliar. Kemudian, disusul PAN Rp 29,8 M dan Golkar Rp 20,5 M.

Dana Kampanye Parpol, Tahap Awal PDIP Rp 183 M, PBB Hanya Rp 301 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ummat.jpg" alt="Logo Partai Ummat (foto: Dok Instagram Partai Ummat)" width="100%">
<figcaption>Logo Partai Ummat (foto: Dok Instagram Partai Ummat)</figcaption>
</figure>Telusuri Isu Manipulasi Data, KPU Juga Respons Somasi KPUD  JawaPos.com – Partai Ummat secara resmi menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemarin (16/12) mereka mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jakarta bersama tim kuasa hukum.  Partai yang gagal menjadi peserta pemilu itu membawa serta 6 ribu bukti. Seluruhnya digunakan untuk menggugat penetapan peserta Pemilihan Umum (Pemilu Serentak) 2024.  Denny Indrayana sebagai kuasa hukum Partai Ummat menyatakan bahwa keputusan KPU yang tidak meloloskan kliennya tidak tepat.  ”Karena itu, kami menggunakan hak konstitusional untuk mengajukan keberatan,” ungkapnya kepada awak media.  Denny memastikan, gugatan yang diajukan ke Bawaslu oleh Partai Ummat sudah dilengkapi bukti-bukti kuat. Meski demikian, sampai kemarin pihaknya belum bisa menyampaikan bukti-bukti tersebut kepada publik.  ”Apa saja buktinya, tunggu tanggal mainnya,” ujar dia.  Yang jelas, bukti-bukti itu sudah diserahkan kepada Bawaslu dalam bentuk dokumen digital. Semuanya tersimpan dalam 16 flash disk. ”Flash disk itu mewakili lebih dari 6 ribu alat bukti,” tambahnya.  Dari seluruh parpol yang menjalani verifikasi faktual, hanya Partai Ummat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Mereka gagal memenuhi syarat di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Itu pula yang mendasari KPU tidak meloloskan partai besutan Amien Rais tersebut untuk ikut serta sebagai peserta Pemilu Serentak 2024.  Terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU M. Afifuddin menyatakan bahwa pihaknya bakal menelusuri isu manipulasi data verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu. Dia memastikan bahwa pihaknya selalu melaksanakan tugas secara profesional.  Tugas-tugas itu dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, isu manipulasi data dalam verifikasi faktual dipastikan bakal ditelusuri. Pada saat yang sama, penetapan partai dan pengambilan nomor urut juga dijalankan.  Afif memastikan bahwa pendalaman atas informasi yang beredar juga dilakukan di internal KPU. Termasuk yang terkait dengan somasi. Somasi disampaikan perwakilan KPU daerah (KPUD) kepada KPU pusat atas dasar dugaan intimidasi dalam verifikasi faktual partai politik.  ”Kami di divisi hukum dan pengawasan melacak di mana lokus dan fokus soal teman-teman yang menyampaikan somasi,” terang pria yang pernah bertugas di Bawaslu tersebut.  Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, isu manipulasi data harus dibuktikan lebih dulu. Terlebih, bukti-bukti terkait isu tersebut belum ada. Adanya temuan pelanggaran dalam tahapan pemilu yang sudah berjalan, kata dia, tidak serta-merta bisa dikatakan manipulasi data. ”Kami sudah press conference dan ada temuan pelanggaran. Tapi, kalau untuk bilang manipulasi (data), itu hal yang berbeda,” katanya.

Partai Ummat Gugat KPU, Sertakan 6 Ribu Lebih Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654684646086.jpg" alt="Ilustrasi pemilu. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilu. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan, empat provinsi yang baru disahkan bisa mengikuti Pemilu 2024. Karena itu, Dasco meminta Pemerintah segera mengatur dan mempersiapkan kebutuhan empat provinsi baru itu untuk ikut kontestasi politik lima tahunan tersebut.  Keempat provinsi baru itu di antaranya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Terbaru, Papua Barat Daya yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada Kamis (17/11) kemarin.  "Saya pikir karena itu sudah disahkan lebih dulu, lalu kemudian Papua Barat Daya belakangan tentunya akan secara otomatis diikutkan dalam proses-proses Pemilu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/11).  Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menegaskan, DPR segera meneruskan draf pengesahan UU Papua Barat Daya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, pemerintah bisa segera meresmikan dan melantik pejabat di daerah tersebut.  "Kita teruskan kepada Presiden untuk kemudian Presiden melakukan proses-proses sesuai mekanisme yang ada," ucap Dasco.  Dasco pun menyampaikan, mendapat informasi bakal diterbitkannya Perppu terkait keberadaan daerah otonomi baru (DOB) tersebut. Sehingga, Papua Barat Daya dan tiga provinsi baru yang lebih dulu disahkan dipastikan bakal mengikuti Pemilu 2024.  "Kita sudah dengar bahwa akan ada terbit Perppu yang akan mengatur termasuk keberadaan daerah otonomi baru tersebut dalam mengikuti kontestasi politik tersebut, demikian," pungkas Dasco.

DPR Pastikan Empat Provinsi Baru di Papua Ikut Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/mulai-KPU.jpg" alt="TUGAS DAN TANTANGAN ALAM: Salah satu jalan rawan longsor di Kabupaten Mamasa yang harus dilalui tim verifikator setempat. (DOKUMENTASI VERFAK KPU)" width="100%">
<figcaption>TUGAS DAN TANTANGAN ALAM: Salah satu jalan rawan longsor di Kabupaten Mamasa yang harus dilalui tim verifikator setempat. (DOKUMENTASI VERFAK KPU)</figcaption>
</figure>Sisi Lain Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2024  Tantangan alam, sulitnya akses, sampai penolakan masyarakat adalah sebagian tantangan pelaksana verifikasi faktual di berbagai daerah. Ada petugas yang sudah janjian via SMS, eh malah ditinggal melaut.  FOLLY AKBAR, Jakarta  ---  SAAT para elite di Jakarta asyik menghitung-hitung koalisi di meja perundingan, di belahan penjuru lain di negeri ini, aktivitas politik dijalani dengan cara berbeda.  Ribuan petugas KPU di seluruh Indonesia harus menantang risiko saat melakukan verifikasi faktual (verfak).  Verfak dilakukan terhadap partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang lolos verifikasi administrasi. Total, ada delapan partai nonparlemen yang dituntut menjalani proses tersebut.  Di proses ini, ada sejumlah data yang kebenarannya harus divalidasi di lapangan. Mulai kantor kepengurusan dari tingkat nasional hingga kecamatan sampai yang paling melelahkan adalah memvalidasi bukti keanggotaan. Sebagaimana ketentuan UU Pemilu, salah satu syarat parpol adalah memiliki 1.000 anggota atau 1 anggota dari setiap 1.000 penduduk di kabupaten/kota.  Di tahap pertama yang tuntas pada Jumat (4/11) pekan lalu itu pula, tak sedikit petugas yang harus melalui rangkaian kegiatan dengan banyak tantangan. Menerjang kondisi alam, melewati jalan berisiko longsor, puluhan jam menyeberang laut, hingga sempat diusir warga.  Misalnya, yang dialami anggota KPU Kabupaten Bintan Syamsul. Kabupaten di Kepulauan Riau itu memiliki wilayah yang besar dengan didominasi laut. Letaknya membentang dari kawasan utama di Pulau Bintan di samping Pulau Batam hingga daerah Tambelan yang posisinya lebih dekat dengan Pulau Kalimantan. ”Dari geografis, ia berdekatan dengan Pontianak, Kalimantan Barat,” ujarnya.  Syamsul tak mengetahui asal mula wilayah itu masuk administrasi Kepulauan Riau. Yang pasti, itulah bagian dari tanggung jawabnya untuk memverifikasi masyarakat sana yang menjadi anggota parpol. Total, ada 48 orang yang terdaftar sebagai anggota parpol di kecamatan tersebut.  Perjalanan dari Bintan ke pusat Kecamatan Tambelan, lanjut dia, bukan perkara mudah. Untuk menuju pulau tersebut, satu-satunya akses saat ini hanya bisa ditempuh dengan kapal. Itu pun dengan jadwal yang tak pasti karena harus ikut jadwal kapal Pelni yang punya rute memutari berbagai pulau di wilayah Kepulauan Riau. ”Bisa seminggu atau dua minggu sekali,” jelasnya.  Layaknya perjalanan laut, semua bergantung cuaca. Dari titik pelabuhan Pangkal Pinang hingga ke Pulau Tambelan Besar, perjalanan memakan waktu hampir 22 jam. ”Berangkat pada Senin, 24 Oktober, sampai lokasi tanggal 25 (Oktober),” ungkapnya.  Perjalanan 22 jam bukan ujung dari pelayaran. Sebab, dari pulau utama, petugas masih harus menyebar ke pulau-pulau kecil lainnya. Sebab, kecamatan tersebut terdiri atas banyak pulau. Misalnya, Desa Pengikik yang berada di pulau berjarak 8–9 jam pelayaran. ”Itu pun kalau cuaca bagus,” tegasnya.  Berbeda dengan perjalanan pertama yang menggunakan kapal lumayan besar, pelayaran dari Tambelan ke Pengikik memakai pompong atau kapal nelayan kecil. Nuansa petualangannya jauh lebih menantang.  Menjalani perjalanan laut di Selat Karimata yang berseberangan dengan Laut China Selatan tak cukup nyaman. Selain cuaca yang kurang stabil, terlebih pada musim hujan, ombak juga lumayan tinggi.  ”Sempat juga kami mengeluarkan apa yang di dalam tubuh kami. Mabuk (laut, Red),” kata Syamsul, lalu tertawa. ”Salat yang biasa berdiri akhirnya juga duduk saja,” tambahnya menceritakan buruknya kondisi kesehatan.  Karena melewati perjalanan panjang, proses verfak dilakukan dengan janjian lewat SMS setelah mencari kontak. Sialnya, cara itu tak menjamin keberhasilan. ”Ada yang nemuin, tapi istrinya. Karena suami sedang melaut,” ceritanya.  Pengalaman berbeda dialami anggota KPU Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Sumarlin. Di daerah tersebut, tantangan ada pada kondisi jalan yang rawan dengan sisi-sisi tebing curam. ”Cukup banyak daerah yang mengalami longsor,” ujarnya.  Situasi rawan longsor itu terjadi di banyak tempat. Khususnya di daerah berbukit seperti Kecamatan Tabang. ”Apalagi, Mamasa bisa dibilang hampir setiap hari hujan,” jelasnya.  Di daerah tersebut, mayoritas masih berupa jalan kuda atau jalan rintisan tanpa aspal. Akibatnya, jalan tak bisa dilalui secara maksimal oleh mobil. Sebagai gantinya, mereka harus menyewa sejumlah motor trail untuk bisa mengaksesnya.  Alhasil, proses mendatangi rumah ke rumah harus dilalui dengan ekstrahati-hati. Jika salah perhitungan, bisa berujung petaka. ”Apa pun rintangannya, teman-teman di Mamasa tetap melaksanakan verfak,” tuturnya.  Selain tantangan alam, proses verfak mendapatkan kendala perilaku kurang mengenakkan dari masyarakat. Misalnya, yang terjadi di Kabupaten Badung, Bali. Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta menyatakan, pihaknya sempat mengalami penolakan masyarakat.  Datang membawa berkas dan memakai seragam membuat banyak warga, khususnya di desa, tak nyaman. ”Kami dikira debt collector (penagih utang). Jadi, kami sempat diminta pergi juga,” ujarnya.  Namun, Semara dkk tak patah arang. Memberikan pemahaman, lanjutnya, terlebih di kampung-kampung, memang bukan hal mudah. Sebab, resistansi sangat tinggi. Petugas harus sabar menghadapi dan mesti bertindak lebih humanis.  ”Kami perkenalkan diri sebagai tim verifikator. Malah kami dicerca dengan pertanyaan apa itu verifikator dan sebagainya,” katanya.  Alhasil, pihaknya harus mencari cara yang lebih bisa dipahami awam. Misalnya, menyamar sebagai petugas sensus. ”Jadi, ketika sampai, kami bilangnya, ’Kami petugas sensus parpol’, ’oh petugas sensus ya? Oke, silakan’,” papar pria yang akrab disapa Kayun tersebut.  Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengapresiasi militansi jajarannya dalam melakukan verfak. Hasyim menjelaskan, apa pun kondisinya, verfak merupakan bagian dari tugas penyelenggara yang harus dituntaskan.  Namun, dia memastikan, beratnya beban petugas diimbangi dengan kompensasi ekonomi. Mulai honorarium dari jumlah anggota yang diverifikasi hingga mekanisme perjalanan dinas. ”Kalau ada situasi yang membuat orang kesakitan dan seterusnya, ada pemberian santunan,” ungkapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/mulai_1-KPU-750x1066.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Tim verifikator KPU Bintan harus berlayar dari pulau ke pulau untuk melakukan verfak parpol. (DOKUMENTASI VERFAK KPU)

Mulai Muntah-Muntah di Pompong hingga Dituduh Debt Collector

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Parpol setelah Dipastikan Lolos Jadi Peserta Pemilu (1)  JawaPos.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai politik pertama yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Berbagai langkah dan strategi mulai disusun demi mencapai target meraih 100 kursi DPR dalam pemilu legislatif nanti.  Menjadi satu-satunya partai politik (parpol) yang tidak perlu memperbaiki dokumen verifikasi administrasi (vermin), PKB sejatinya secara matematis lolos sejak September. Namun, kepastian itu baru muncul setelah pengumuman hasil vermin pada Jumat (14/10).  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, keputusan KPU itu menjadi penyemangat bagi para pengurus dan kader. Fokus selanjutnya adalah menjaring calon anggota legislatif (caleg) terbaik. Dia mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk maju bersama PKB.  Menurut dia, pemilihan kendaraan politik yang tepat harus menjadi perhatian khusus seorang caleg. ”Ini penting karena ada aturan ambang batas parlemen. Meski perolehan suara individu banyak, kalau parpolnya nggak lolos Senayan, suaranya mubazir,” terangnya.  Menurut dia, dengan elektabilitas PKB yang terus menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu, para caleg berpeluang besar lolos ke Senayan. Tentu syaratnya caleg tersebut harus memiliki kapasitas, rekam jejak yang baik, dan dekat dengan masyarakat.  Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid menjelaskan, partainya menyasar daerah pemilihan (dapil) yang selama ini belum mampu berkontribusi. Beberapa dapil Jawa Barat dan Banten diharapkan bisa menyumbang tambahan kursi bagi PKB.  ”Kami sudah mempersiapkan caleg yang berkualitas. Selain dari kader PKB sendiri, ada juga caleg yang berasal dari partai lain. Tidak perlu saya sebutkan asal partainya sebelumnya.”  Untuk mencapai target kursi, lanjut Jazilul, pihaknya juga terus mempromosikan Muhaimin sebagai calon presiden. Langkah tersebut diharapkan memberikan coat-tail effect atau efek ekor jas bagi perolehan suara partai.

PKB Incar Caleg Terbaik demi Target 100 Kursi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Gedung-KPU-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU mengingatkan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 untuk tidak mendaftar di masa injury time atau pada hari-hari terakhir. Hingga Sabtu (6/8), baru 13 parpol yang mendaftar.  Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, pendaftaran parpol resmi ditutup termasuk akses ke akun Sipol pada Minggu (14/8) pukul 23.59 WIB. Sementara hingga kini sudah 13 parpol yang mendaftar. Dari 13 parpol itu, 9 partai dinyatakan telah lengkap dokumen pendaftaran dan berstatus terdaftar dan 4 parpol lainnya belum lengkap dokumen pendaftarannya.  "KPU mengimbau kepada parpol untuk memanfaatkan waktu mulai tanggal 1-14 Agustus 2022 untuk mendaftar, terutama di hari-hari awal agar KPU dapat lebih optimal melayani parpol yang hadir,” kata Yulianto Sudrajat, Minggu (7/8).  Adapun kesembilan parpol yang dinyatakan dokumennya lengkap, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Demokrat.  Empat partai yang belum lengkap dokumen pendaftaran, adalah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Reformasi, Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), dan Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI).  Jika pendaftaran telah ditutup, maka parpol sudah tidak bisa lagi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024.  Yulianto Sudrajat berpendapat bahwa parpol memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi berkas pendaftaran, jika mendaftar pada hari-hari awal pendaftaran.

KPU Ingatkan Parpol Untuk Tidak Mendaftar di Injury Time

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PKS-Daftar-ke-KPU-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="LESTARIKAN BUDAYA: Aksi palang pintu saat PKS mendaftar sebagai parpol peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022). (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>LESTARIKAN BUDAYA: Aksi palang pintu saat PKS mendaftar sebagai parpol peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022). (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Momen pendaftaran calon partai politik peserta Pemilu 2024 berlangsung meriah. Tak sebatas datang dan mendaftar ke KPU, sejumlah partai juga menggelar aksi menarik.  PDIP, misalnya. Jajaran pengurus berjalan kaki dari Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro ke Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol.  Kader PDIP juga melakukan pawai dengan marching band dan berpakaian adat dari berbagai daerah.  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, cara tersebut merupakan implementasi ajaran Bung Karno soal pentingnya imajinasi, semangat dan tekad, serta tindakan dalam berpolitik. Dalam konteks itu, pihaknya memiliki imajinasi untuk membangun Indonesia Raya, spirit dan tekad untuk memenangi pemilu tiga kali berturut-turut, dan ada satu tindakan untuk mengikuti pemilu.  "Sehingga dengan jalan kaki, aspek-aspek tersebut terpenuhi," ujarnya.  Jalan kaki, lanjut Hasto, juga simbol politik hijau yang menjadi visi PDIP. Dalam setiap momen penting partai, PDIP selalu melakukan kegiatan yang menyimbolkan kelestarian. "Kami menghadirkan suatu politik yang melestarikan seluruh alam raya," imbuhnya.  Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) datang dengan menampilkan adat dan budaya Betawi. Bahkan, sebelum masuk ke gedung KPU, tim dari PKS memperagakan seni palang pintu khas budaya Betawi. Dua kelompok berbalas pantun dan memamerkan seni bela diri.  Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, cara itu dipilih sebagai bentuk penghormatan pada budaya. Harapannya, agenda politik juga bisa menjiwai nilai-nilai budaya. "Karena kita berada di Betawi, tentu adat yang kita lakukan adalah palang pintu," ujarnya.  Selain budaya Betawi, PKS mengiringi kedatangan dengan lantunan salawat. Syaikhu menyebut salawat dipilih untuk memberikan nuansa kedamaian dan ketenteraman selama proses pendaftaran.  Sementara itu, pendatang baru Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) juga datang dengan arak-arakan. Ketua Umum Prima Agus Jobo Priyono mengklaim, pihaknya membawa 2.000 orang.  Dalam arak-arakan, selain berbalut pakaian partai, Prima membawa nilai budaya dengan beberapa orang berpakaian Papua. Arak-arakan dimulai dari Tugu Proklamasi.  "Memilih langkah awal dari Tugu Proklamasi karena perjuangan Prima mewujudkan cita-cita proklamasi yang sekarang mulai pudar,’’ kata Agus.  Aksi budaya juga dipertontonkan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu menggelar salawatan lengkap dengan alat musiknya. Selain itu, para anggota yang hadir mengenakan ikat kepala dengan kain motif seni. (far/c7/oni)

Kemeriahan Parpol di KPU, Lantunkan Salawat hingga Aksi Palang Pintu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Relawan-dan-simpatisan-Banjiri-Konser-Putih-Bersatu-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Relawan dan simpatisan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - KH Ma" width="100%">
<figcaption>Relawan dan simpatisan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - KH Ma</figcaption>
</figure>38 Parpol Berpeluang Daftar Peserta Pemilu 2024  JawaPos.com – Wacana KPU yang memperbolehkan kampus sebagai tempat kampanye langsung menuai polemik. Sebab, gagasan tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu). Meski demikian, KPU punya alasan tersendiri.  Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyatakan, hakikat kampanye adalah menyampaikan visi, misi, dan program kegiatan yang akan dikerjakan. Atas dasar itu, selama ada kelompok pemilih, bisa dilakukan kampanye di mana pun, termasuk di kampus.  Dia menambahkan, pasal 280 ayat 1 huruf h hanya melarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. ’’Yang dilarang itu apa? Fasilitasnya, bukan kampanyenya,’’ ujarnya di Jakarta kemarin (23/7).  Hanya, lanjut dia, dalam penjelasan pasal tersebut ada sejumlah catatan. Antara lain, peserta kampanye hadir tanpa mengenakan atribut kampanye pemilu.  Kegiatan atas undangan dari pihak penanggung jawab. ’’Juga harus memperlakukan (peserta pemilu) dengan sama. Kalau capres ada dua, ya dua-duanya diberi kesempatan,’’ imbuhnya.  Hasyim juga meyakini kampus sebagai wahana yang baik untuk menguji kapasitas calon. Sebab, warga kampus termasuk kelompok kritis sehingga bisa menguji kualitas ataupun program yang dijanjikan para calon.  Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Bawaslu. Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, kampanye di lembaga pendidikan dilarang. Sama halnya dengan larangan kampanye di tempat ibadah.  Bawaslu punya tafsir berbeda terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tentang Pemilu. Bagi Bawaslu, larangan sudah bersifat tertulis secara eksplisit. "Jika larangan itu dilanggar, maka terdapat ancaman pidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta," ujarnya.  Norma tersebut akan berlaku setelah ditetapkannya peserta pemilu. Yakni, penetapan partai politik dan calon anggota legislatif untuk pelaksanaan pemilu legislatif. Serta penetapan calon presiden dan wakil presiden untuk pilpres. "Larangan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan mulai berlaku setelah ada penetapan peserta pemilu oleh KPU," imbuhnya. Jika sebelum penetapan, tidak masuk kategori kampanye.  Soal tahapan, KPU menyebut persiapan jelang pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 terus berjalan. Kemarin, KPU RI menggelar bimbingan teknis yang melibatkan jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota.  Komisioner KPU Idham Holik mengungkapkan, sepekan jelang pendaftaran, ada 38 partai politik nasional yang berpeluang melakukan registrasi sebagai calon peserta. Angka itu dilihat dari jumlah partai yang telah memiliki akses terhadap sistem informasi partai politik (Sipol).  Untuk diketahui, Sipol merupakan perangkat yang digunakan untuk mengunggah seluruh persyaratan secara digital. Sehingga memudahkan proses verifikasi. Idham mengatakan bahwa pengisian Sipol masih berlangsung. Untuk progresnya, tiap-tiap partai berbeda. Ada yang sudah di atas 75 persen, ada juga yang di bawah 25 persen. ’’Pada umumnya dari partai yang di parlemen itu sudah di atas 50 persen,’’ ujarnya. Terkait lamanya proses pengunggahan, Idham menyebut hal itu lebih disebabkan kesiapan data yang dimiliki partai. Dari sisi perangkat, relatif tidak banyak persoalan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Peserta Pemilu 2024

Berita Terkini