<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/JAMILAH-841564481.jpg" alt="Peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jamilah Jae. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jamilah Jae. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jamilah Jae tak menyangka bahwa anak kesayangannya terdapat benjolan di kepala. Sejak awal pemeriksaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat ia terdaftar, anaknya sudah terjamin menjadi peserta JKN. Sebagai salah satu peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) mengaku dirinya telah banyak mendapat manfaat dari program yang kini sudah berjalan hampir sebelas tahun ini. &ldquo;Dari awal pemeriksaan di puskesmas, anak saya mengeluhkan sakit di kepalanya. Setelah dilakukan pemeriksaan dokter, hasil diagnosa bahwa terdapat benjolan di kepala. Sehingga diperlukan pemeriksaan intensif dan tindakan lebih lanjut untuk mengobatinya," jelas Jamilah. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang anaknya sedang mengalami sakit tentu menjadi beban pikiran sangat bercabang, memikirkan keluarganya dan kesembuhan anaknya. Kesehatan sangatlah mahal, karena apabila dari anggota keluarga yang sakit tentu suasana di rumah tidak nyaman, ditambah keuangan untuk makan juga sulit, belum lagi memikirkan biaya listrik, biaya sekolah anak dan biaya lainnya, tentu menambah rasa khawatir yang sangat tinggi. "Saat itu yang ada dalam pikiran saya adalah takut. Ketakutan terbesar adalah tentang biaya pengobatan, karena saya tahu biayanya pasti akan sangat besar, sedangkan saya tidak memiliki cukup uang. Bersyukur saya dan keluarga telah terdaftar sebagai peserta JKN sehingga seluruh biaya pengobatan anak saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali,&rdquo; katanya. Ia menambahkan, ketika dokter yang memeriksa menyampaikan harus memerlukan tindakan operasi untuk mengobati benjolan tersebut. Dokter juga menginformasikan sebagai peserta JKN, segala biaya pengobatan ditanggung, semua jenis penyakit dan sesuai indikasi medis serta mengikuti prosedur. Hal ini membuatnya merasa tenang dan tidak perlu khawatir akan biaya pengobatan anaknya. &ldquo;Saya merasa bersyukur sebagai peserta JKN bukan hanya biaya pengobatan terjamin, pelayanan yang diberikan tidak dapat diragukan, petugas fasilitas kesehatan baik dari FKTP dan FKRTL selalu mengutamakan keselamatan pasiennya. BPJS Kesehatan dengan transformasi mutu layanan. Hal ini saya rasakan sendiri dari administrasi yang mudah, prosedur yang sesuai, tentunya biaya pengobatan dijamin serta tidak adanya diskriminasi,&rdquo; imbuhnya. Ia pun menceritakan pengobatan anaknya yang ikut merasakan manfaat kartu JKN dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Saat itu, anaknya rutin mengambil obat untuk penyembuhan benjolan di kepalanya yang ia alami, dan sampai saat ini tidak ada kendala. Bukan hanya anaknya yang menerima pelayanan memuaskan dari BPJS Kesehatan, ketika dirinya mengalami sakit sehingga perlu dilakukan pemeriksaan, semua dilayani dengan cepat dan lancar. &ldquo;Ekonomi kelas menengah seperti kami sangat terbantu dengan adanya layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Penyakit seperti yang di alami anak saya ini atau ketika anggota keluarga saya sakit, saya tidak khawatir dan saya sangat bersyukur dengan kehadiran Program JKN ini. Semua rangkaian pengobatan yang didapat mulai dari biaya perawatan, biaya operasi dan keseluruhannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan,&rdquo; ungkap Jamilah dengan wajah bahagia. Bukan hanya itu, Program JKN juga memberikan akses pelayanan kepada pesertanya dan menghilangkan ketidaksetaraan sosial ekonomi masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Ia berharap meskipun sebagian besar pelayanannya sudah sangat baik, BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN tetap harus meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Ia yakin jika pelayanan kesehatan yang diberikan semakin baik, maka semakin banyak masyarakat yang puas terhadap Program JKN dan semakin banyak yang dapat merasakan manfaat yang besar akan adanya program JKN. &ldquo;Semoga pelayanan dari Rumah Sakit tetap bagus seperti ini. Kalau pelayanan bagus kan saya sebagai pasien juga semangat untuk sembuh. Mudah-mudahan JKN ini terus berlanjut sehingga makin banyak masyarakat yang terbantu dan merasakan manfaat program ini, utamanya bagi masyarakat yang kurang mampu seperti saya ini,&rdquo; tutup Jamilah.

Jamilah bersyukur sebagai peserta JKN bukan hanya biaya pengobatan terjamin, pelayanan yang diberikan juga sangat memuaskan.

Jamilah: Berkat JKN, Biaya Pengobatan Sang Anak Bebas Biaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dari pengurusan SIM (surat izin mengemudi) ke sertifikat tanah, kini <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-kesehatan/">BPJS Kesehatan</a> merentangkan tangan lebih lebar untuk menambah kepesertaan.  Hingga kemarin (12/4), ada 47 universitas dan sekolah tinggi yang mensyaratkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) aktif dalam proses penerimaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/mahasiswa-baru/">mahasiswa baru</a> tahun ajaran 2022–2023.  Persyaratan itu sebagai bentuk implementasi kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan, menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf, itu bagian strategi pihaknya agar sivitas akademika terjamin kesehatannya.  Kerja sama tersebut, lanjut Iqbal, tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga meliputi tenaga pendidik. ’’Tentu untuk memastikan jaminan kesehatan tenaga didik, peserta didik, dan lainnya,” ujarnya kemarin.  Pada kesempatan lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan bahwa presiden telah mengeluarkan instruksi yang menyangkut 30 kementerian/lembaga dalam mengoptimalkan penyelenggaraan program JKN-KIS. Hal ini harus disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga.  ’’Instruksi ini mencakup perguruan tinggi melalui menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Diinstruksikan agar memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah terdaftar sebagai <a href="https://www.jawapos.com/tag/peserta-jkn-kis/">peserta JKN-KIS</a> aktif,” ucap Ghufron.  Pemerintah telah menargetkan Indonesia mencapai universal health coverage (UHC) sebesar 98 persen pada 2024. Hingga kemarin, baru 89 persen penduduk atau 236 juta jiwa yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.  Pendekatan kepada UMKM hingga masyarakat menengah ke atas juga akan terus dilakukan. Ghufron juga menyebut dalam waktu dekat beberapa kampus akan turut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.  Sementara itu, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan, untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan JKN-KIS, pihaknya senantiasa menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan. Selain itu, kepesertaan JKN-KIS juga sebagai syarat persetujuan penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT).  Di sisi lain, sejumlah kampus negeri di <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a> juga telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Karena itu pula, beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk daftar ulang mahasiswa baru (maba).  Seperti di Universitas Airlangga (Unair). ’’Ini bagian dari support kami (<a href="https://www.jawapos.com/tag/unair/">Unair</a>) dalam menyukseskan program pemerintah,” kata Rektor Unair Prof Mohammad Nasih.

Daftar Ulang Mahasiswa Baru, 47 Kampus Syaratkan Kartu BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uji_coba-umrah.jpg" alt="JAGA JARAK LAGI: Jemaah umrah melaksanakan salat di Masjidilharam dengan saf renggang. Otoritas Saudi memberlakukan kembali social distancing setelah kasus Covid-19 di sana melonjak. (AFP)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK LAGI: Jemaah umrah melaksanakan salat di Masjidilharam dengan saf renggang. Otoritas Saudi memberlakukan kembali social distancing setelah kasus Covid-19 di sana melonjak. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Protes terhadap kewajiban mendaftar JKN disuarakan asosiasi travel umrah dan haji khusus. Mereka berkeberatan karena BPJS Kesehatan sama sekali tidak berkaitan dengan ibadah umat Islam tersebut.  Hal itu disampaikan Ketua Umum Sarikat Muslim Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi.  Dia mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima aturan detail tentang pendaftaran haji khusus dan umrah yang diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Syam juga belum menerima undangan sosialisasi dari Kementerian Agama (Kemenag).  ”Sehingga kami masih meraba-raba. Peraturan ini belum ada dan baru wacana,” katanya kemarin (23/2). Kalaupun nanti diterapkan, dia mengatakan, ada sejumlah aspek penting yang harus menjadi pertimbangan pemerintah. Di antaranya, layanan BPJS Kesehatan tidak berkaitan dengan perjalanan ibadah umrah maupun haji khusus. Kalaupun ada jemaah umrah yang sakit di Arab Saudi, toh mereka tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan untuk berobat. ”Orang umrah itu pergi dengan perlindungan asuransi perjalanan, bukan dengan asuransi kesehatan,” ungkapnya.  Dia menegaskan, aturan tersebut juga bakal merepotkan jemaah yang membawa anak di bawah usia 17 tahun dan belum memiliki KTP. Mereka akan mengalami kesulitan dalam mendaftar BPJS Kesehatan secara personal. Begitu pun ketika ada jemaah usia lanjut yang bisa jadi kerepotan mendaftar BPJS Kesehatan secara perorangan.  Aspek teknis lainnya, masyarakat harus mendaftar BPJS Kesehatan secara keseluruhan untuk semua nama yang ada dalam satu KK. Padahal, bisa jadi yang akan berangkat umrah hanya satu atau dua dari anggota keluarga.  Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan, perdebatan soal BPJS Kesehatan untuk mendaftar umrah dan haji khusus memang berawal dari terbitnya Inpres 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. ”Karena itu inpres, harus dilaksanakan,” kata Zainut. Kemenag saat ini berkoordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan aturan teknisnya.

Pengusaha Travel Umrah-Haji Keberatan dengan Syarat Wajib Peserta JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah kementerian telah mengambil langkah untuk mendukung optimalisasi program jaminan kesehatan nasional (JKN) sesuai dengan instruksi presiden. Namun, upaya tersebut belum berdampak signifikan pada jumlah kepesertaan program JKN.  Sebagaimana diketahui, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.  Inpres yang terbit pada 6 Januari 2022 itu mengharuskan pemohon layanan publik menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jika tidak, mereka tidak bisa mengakses layanan-layanan seperti pembuatan SIM, STNK, SKCK, jual beli properti, bahkan tidak bisa mendaftar haji khusus dan umrah.  Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan, instruksi presiden itu diperuntukkan 30 kementerian dan lembaga (K/L). Semua diminta mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk optimalisasi program JKN. Saat ini beberapa K/L masih menyusun rencana aksi hingga pengkajian dengan peraturan terkait. ”Jadi, belum terdeteksi ada penambahan (peserta KN, Red),” ujarnya kemarin (23/2).  Mengenai target kepesertaan, mantan wakil menteri kesehatan itu mengungkapkan, tak ada target khusus. Pemerintah hanya mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Sesuai dengan RPJMN tersebut, kepesertaan bisa mencapai 98 persen dari total penduduk pada 2024. Saat ini kepesertaan sudah mencapai 86 persen dengan jumlah peserta lebih dari 235 juta.  Ghufron menampik tudingan bahwa Inpres 1/2022 merupakan pemaksaan. Dia menegaskan, kepesertaan program JKN ini memang bersifat wajib sesuai dengan UU 40/2004, PP 86/2013, dan Perpres 82/2018. Tak benar pula jika upaya optimalisasi program JKN ini berkaitan dengan dana yang dikelola BPJS Kesehatan.  Dia menegaskan, upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga memiliki perlindungan sosial di bidang kesehatan. ”BPJS sekarang positif (keuangannya, Red),” ungkapnya.  Ghufron memastikan, pihaknya terus berupaya memperbaiki mutu layanan. Salah satunya lewat penggunaan Mobile JKN. Dengan mengakses aplikasi itu, peserta JKN tak perlu lagi mengantre di fasilitas kesehatan. Mereka bisa antre dari rumah karena tahu nomor urutnya dan perkiraan bisa dilayani pukul berapa.  Dia mengklaim, kepuasan terhadap layanan sudah meningkat tajam. Berdasar survei independen, kepuasan terhadap pelayanan program JKN-KIS sudah lebih dari 80 persen. ”Delapan di antara sepuluh orang merasa puas. Memang belum semua puas, tapi meningkat tajam,” jelasnya.  Terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar meminta Inpres 1/2022 dibarengi dengan peningkatan layanan kesehatan sesuai amanat UU SJSN. Jadi, bukan hanya soal sanksi bagi yang belum mendaftar.  Faktanya, pihaknya masih sering mendapat pengaduan soal diskriminasi yang dialami peserta JKN jika dibandingkan dengan pasien umum. Persoalannya beragam, mulai sulit mendapat ruang perawatan hingga jadwal operasi. ”Ini yang harus dipastikan. Peningkatan pelayanan adalah unsur utama. Jadi, masyarakat bisa mengakses dan merasakan pelayanan yang baik,” tegasnya.  Selain itu, lanjut dia, unit pengaduan BPJS Kesehatan di setiap fasilitas kesehatan sesuai dengan Perpres 82/2018 tak ditemukan di lapangan. Kalaupun ada, unit pengaduan ini justru diisi petugas rumah sakit. Bukan petugas atau staf BPJS Kesehatan. ”Padahal, kita ini bermasalah dengan rumah sakit. Terus, kita juga mengadunya ke orang rumah sakit. Kan percuma,” keluhnya.  Melalui perjanjian kemitraan dengan rumah sakit, BPJS Kesehatan harus memastikan rumah sakit menjalankan tugasnya. Dengan begitu, manfaat kepada peserta JKN bisa diberikan sesuai regulasi.  Sanksi dalam Inpres 1/2022, menurut dia, sejatinya sudah pernah dibuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 86/2013. Sayangnya, aturan itu tak terealisasikan. Termasuk soal kepesertaan wajib bagi masyarakat umum yang dimulai 1 Januari 2019 sesuai dengan Perpres 82/2018.  ”Tapi, memang sejak 2019 sampai sekarang, ada sekitar 40 juta warga yang belum daftar sama sekali. Lalu, sekitar 46 juta atau 47 juta orang sudah mendaftar, tapi menunggak iuran,” paparnya.  Jika Inpres 1/2022 diberlakukan, sebanyak 40 juta warga yang belum daftar BPJS terancam tidak bisa mengakses layanan publik. Mulai mengurus SIM, STNK, hingga jual beli tanah.  Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat pelayanan tersebut sudah ada di peraturan pemerintah (PP) maupun instruksi presiden (inpres). ”Kalau tidak setuju, harus diuji di MA,” katanya. Menurut dia, yang paling masuk akal diuji adalah PP-nya, bukan inpresnya.  Tulus menegaskan, regulasi itu tidak berkaitan dengan pengoperasian BPJS Kesehatan. Sebab, aturan tersebut dilaksanakan instansi-instansi lain. Misalnya, dilakukan Kemenag untuk urusan haji khusus dan umrah, BPN untuk jual beli tanah, atau Polri untuk SIM dan lain-lain.  Menurut dia, aturan itu tidak akan membuat pendaftar BPJS Kesehatan melonjak secara signifikan. Sebab, jumlah peserta BPJS Kesehatan cukup banyak. Para ASN, TNI, dan Polri serta pekerja penerima upah tidak akan terpengaruh banyak atas regulasi tersebut.  ”Yang sensitif dengan aturan ini adalah sektor pekerja mandiri atau orang yang selama ini tidak diwajibkan secara khusus untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan,” katanya. Orang-orang seperti itu seakan-akan dipaksa untuk mendaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan.  BPN Sudah Siap  Staf Khusus Menteri ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi mengungkapkan, penambahan syarat kepesertaan BPJS dalam transaksi jual beli tanah tidak banyak mengubah sistem yang sudah ada. Seluruh kantor pertanahan di Indonesia siap menjalankan peraturan baru itu. ”Sama sekali tidak membebani dan semua sudah siap,” ujar Taufiq kepada Jawa Pos kemarin (23/2).  Penyesuaian yang dilakukan, kata Taufiq, sebatas menambahkan persyaratan dalam verifikasi identitas layaknya identitas lainnya seperti KTP. Hal itu berlaku untuk transaksi jual beli tanah saat melakukan permohonan baru. ”Untuk balik nama memang tidak disebutkan. Tapi, asumsinya kalau sudah balik nama, berarti sudah melalui pembelian,” jelasnya.  Penambahan syarat berupa kartu BPJS Kesehatan pada jual beli tanah efektif diberlakukan mulai 1 Maret mendatang. Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Suyus Windayana menjamin persyaratan tersebut tidak menyulitkan proses jual beli tanah. ”Jadi, hanya menambah satu persyaratan, tapi ke depan kami siapkan beberapa sistem sehingga prosesnya menjadi otomatis. Tidak perlu menambahkan syarat tersebut,” jelasnya.  Dia juga berjanji terus mengevaluasi implementasi penambahan persyaratan tersebut di lapangan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait dengan aktivasi keanggotaan.

40 Juta Orang Belum Daftar BPJS, 47 Juta Peserta Tunggak Iuran Bulanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/jkn-kis-1.jpg" alt="Kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara" width="100%">
<figcaption>Kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam masa pandemi Covid-19, kecepatan serta fleksibilitas merupakan hal penting yang menjadi sebuah perilaku baru masyarakat untuk tetap bisa produktif di tengah keterbatasan akses seperti sekarang ini.  Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Andayani Budi Lestari mengatakan bahwa saat ini masyarakat dipaksa untuk lebih banyak beraktivitas di rumah, dengan adanya pandemi. Jadi semua orang lebih memilih untuk memanfaatkan layanan online.  Hal ini pun juga diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memberikan pelayanan serba mudah kepada para pesertanya. Salah satunya dengan menerapkan Screening Online Covid-19 melalui aplikasi Mobile JKN.  "Kami mempunyai beberapa inovasi yang sangat membantu, pertama Screening Mandiri Covid-19, yang sudah download Mobile JKN bisa screening untuk memastikan apakah peserta aman, berisiko atau tidak," ujarnya beberapa waktu lalu.  Begitu juga dengan layanan Antrean Online yang tersedia di Mobile JKN. Apabila peserta hendak berobat ke fasilitas kesehatan (faskes), mereka tidak perlu mengantre secara manual lagi.  Pihaknya berharap para peserta akan mendapatkan manfaat untuk melakukan pendaftaran pada waktu ingin berobat tanpa harus datang langsung ke faskes. Peserta dapat datang ketika waktu panggil hampir tiba.  "Nanti peserta datang ke FKTP kalau sudah melakukan antrean online ini ke puskesmas atau ke dokter ketika menjelang diperiksa dan ini diharapkan bisa menghindari kerumunan," jelasnya.  Peserta juga diharapkan tidak terlalu lama di lokasi. Program ini akan membantu pemerintah dalam mengurangi rantai penularan Covid-19 di faskes.  "Jadi dalam pandemi covid ini banyak inovasi yang digunakan, jangan sampai kita berkerumun di faskes yang sebetulnya belum dilakukan pemeriksaan (aman dari covid)," pungkasnya.

Kemudahan Bagi Peserta JKN-KIS Melalui Mobile JKN

peserta jkn-kis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peserta jkn-kis

Berita Terkini

Jamilah: Berkat JKN, Biaya Pengobatan Sang Anak Bebas Biaya

Daftar Ulang Mahasiswa Baru, 47 Kampus Syaratkan Kartu BPJS Kesehatan

Pengusaha Travel Umrah-Haji Keberatan dengan Syarat Wajib Peserta JKN

40 Juta Orang Belum Daftar BPJS, 47 Juta Peserta Tunggak Iuran Bulanan

Kemudahan Bagi Peserta JKN-KIS Melalui Mobile JKN

Download Aplikasi JawaPos.com