<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/bpjs-surabaya-3728222492.png" alt="LAYANAN KESEHATAN: Petugas memeriksa dokumen kepesertaan BPJS Kesehatan (5/5)." width="100%">
<figcaption>LAYANAN KESEHATAN: Petugas memeriksa dokumen kepesertaan BPJS Kesehatan (5/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dokter antarfasilitas kesehatan kini bisa melihat rekam medis dan penanganan pasien. Diharapkan perawatan yang tidak tepat bisa diminimalkan. Kemarin (22/6) aplikasi bernama i-Care JKN diluncurkan dan diujicobakan ke 25 rumah sakit. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut tahun ini sebagai tahun transformasi mutu. Ada tiga hal yang menjadi komitmen dalam transformasi: lebih mudah, lebih cepat, dan setara dalam pelayanan. Dari sanalah muncullah berbagai inovasi. Salah satunya adalah i-Care. &rdquo;Saat ini BPJS Kesehatan fokus memanfaatkan data riwayat pelayanan kesehatan,&rdquo; kata Ghufron. Melalui aplikasi tersebut, dokter atas seizin pasien bisa mentransfer informasi kesehatan pasien. Misalnya, terkait dengan perawatan yang pernah diberikan atau alergi obat. Peserta JKN juga bisa mengakses i-Care JKN secara langsung melalui aplikasi Mobile JKN. Peserta JKN dapat melihat riwayat pelayanan yang telah diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Termasuk informasi surat rujukan seperti diagnosis, tindakan, faskes pemberi layanan, dan tanggal pelayanan. Aspek yang ditakuti adalah keamanan data. Direktur Bidang Teknologi Informasi Edwin Aristiawan menjamin keamanannya. Sebab, akses hanya bisa diberikan pemilik data, yakni pasien. &rdquo;Ada password sendiri,&rdquo; katanya. (lyn/c14/ttg)

Dokter antarfasilitas kesehatan kini bisa melihat rekam medis dan penanganan pasien. Diharapkan perawatan yang tidak tepat bisa diminimalkan

Dokter Antarfaskes BPJS Kesehatan Kini Bisa Melihat Rekam Medis Peserta JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/BPJS-27.jpg" alt="Ayya, yang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mengikuti Program REHAB karena dapat membantunya melunasi iuran JKN yang menunggak." width="100%">
<figcaption>Ayya, yang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mengikuti Program REHAB karena dapat membantunya melunasi iuran JKN yang menunggak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabupaten Maros pastikan 99,44% penduduknya tercatat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Hal ini dibuktikan saat Bupati Maros, Andi Chaidir Syam menerima piagam Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Maros dari Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan, Andi Afdal, Senin (27/02).  Amanat untuk mencapai UHC tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dalam kebijakan tersebut pemerintah telah menetapkan bahwa minimal 98% penduduk di seluruh Indonesia harus sudah terlindungi oleh Program JKN pada tahun 2024.  "(Selanjutnya) kami berharap semua warga Kabupaten Maros dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis tanpa kekhawatiran finansial," ujarnya.  Capaian ini, lanjut Chaidir, juga menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan status keaktifan peserta JKN dan meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan bagi peserta JKN seluruh segmentasi di Kabupaten Maros tanpa terkecuali.  “UHC ini sejalan dengan Jaminan Kesehatan Maros Keren yang disingkat UHC JKMK, yang juga merupakan program kesehatan pemerintah daerah sebagai fasilitator yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di fasilitas kesehatan,” tegasnya.  Berdasarkan data BPJS Kesehatan, pada Januari 2021 lalu total peserta JKN di Kabupaten Maros sejumlah 387.561 jiwa. Hingga akhirnya pada Februari 2023 kepesertaan JKN Kabupaten Maros meningkat secara signifikan menjadi 389.580 jiwa atau secara persentase meningkat 6,67%.  Menurut Chaidir, kepesertaan JKN aktif di Kabupaten Maros bisa bertambah berkat berbagai sinergi seluruh pemangku kepentingan Program JKN. Mulai dari edukasi dalam membangun kesadaran jaminan kesehatan kepada masyarakat, komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kewajibannya, sampai kepada langkah-langkah penegakan kepatuhan yang melibatkan Pengawas Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri.  “Oleh karena itu tidak ada lagi masyarakat di Kabupaten Maros, terutama warga yang kurang mampu yang tidak dapat mengakses layanan di fasilitas kesehatan karena masalah biaya,” ungkapnya.  Terkhusus yang terdaftar sebagai pekerja dan anggota keluarganya, Chaidir berharap badan usaha menunaikan kewajibannya untuk mendaftarkan kepesertaan JKN. Sementara bagi masyarakat kategori ekonomi mampu, ia berpesan agar segera mendaftarkan diri dan keluarganya dengan membayar iuran secara pribadi.  Setelah hampir seluruh penduduk Kabupaten Maros mendapatkan kepastian jaminan kesehatan melalui Program JKN, Pemerintah Kabupaten Maros kini berkomitmen akan memastikan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan.  Chaidir bahkan menginstruksikan kepada seluruh fasilitas kesehatan untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam melayani peserta JKN. Pasalnya, tugas strategis Pemangku Kepentingan JKN setelah UHC selain mempertahankan kepesertaan JKN aktif, juga peningkatan mutu pelayanan kesehatan.  Sementara itu, Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan, Andi Afdal menegaskan bahwa selain menargetkan cakupan perlindungan JKN seluruh Penduduk Indonesia, UHC juga harus memastikan setiap orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu.  "Baik dalam pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif maupun pelayanan promotif dan preventif yang efektif," tegas Putra asli Sulawesi Selatan ini.  Terlebih di tahun 2023 ini, sambung Afdal, BPJS Kesehatan menetapkan sebagai tahun untuk peningkatan mutu layanan. Pelayanan yang bermutu sangat erat kaitannya dengan kemudahan, sehingga BPJS Kesehatan mengawali kemudahan dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan mitranya.  "Tanpa foto kopi-foto kopi lagi. Dengan menunjukkan KTP pada petugas di fasilitas kesehatan, kini seluruh peserta JKN akan mendapat pelayanan kesehatan dan ditanggung biaya pengobatannya 100% (selama sesuai prosedur)," tegasnya.  Jika terjadi kendala di lapangan, Afdal berpesan agar jangan ragu untuk segera menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan yang nama dan nomornya dipampang di lima titik di setiap rumah sakit mitra BPJS Kesehatan. "Selain itu, kami juga telah menyediakan saluran Care Center 24 jam yaitu 165 sebagai media informasi dan penanganan keluhan," tuturnya.  Di hadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Maros, Afdal juga secara khusus menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Maros dan seluruh pemangku kepentingan Program JKN di Kabupaten Maros yang telah menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat serta ikut berperan aktif menyukseskan program strategis nasional ini.  "BPJS Kesehatan juga membuka pintu bagi siapapun yang ingin berpartisipasi dalam Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN dengan mendaftarkan penduduk menjadi peserta JKN segmen PBPU Kelas III dan/atau membayarkan iuran peserta menunggak PBPU/BP Kelas III," ungkapnya.

Bupati Maros Ungkap 99,44 Persen Penduduknya Telah Jadi Peserta JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/FAIZAL.jpg" alt="Bripka Faizal Paturuzi (37)" width="100%">
<figcaption>Bripka Faizal Paturuzi (37)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bripka Faizal Paturuzi (37) merupakan seorang Polisi yang bertugas di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat, kini ia menjabat sebagai Ps. Pamin 2 Urmin Bidang Hukum. Tujuh belas tahun berdinas sebagai Polisi membuatnya menyadari pentingnya jaminan kesehatan dalam mengemban amanah menjadi Polisi.  “Tepatnya sudah sekitar sebulan saya menjalani operasi pengangkatan kandung empedu di RS Siloam Makassar. Alhamdulillah sekarang sudah sehat,” ceritanya, Jum’at (04/11).  Polisi yang tinggal di kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju ini menambahkan, selama berobat ia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Program JKN, sehingga tidak ada biaya sepeserpun yang dikeluarkan. Mulai dari mendapatkan rujukan dari klinik ke RS Bhayangkara di Mamuju, sampai akhirnya mendapatkan rujukan ke RS Siloam di Makassar semua gratis.  “Waktu itu saya periksa di Klinik Bidokkes Polda Sulbar, ternyata harus dirujuk ke RS Bhayangkara Mamuju, berhubung saat itu tidak ada fasilitas kesehatan yang bisa melakukan operasi, akhirnya saya harus di rujuk ke RS Siloam Makassar,” tambah Faizal.  Lebih lanjut, Faizal menceritakan terkait operasi Laparoskopi yang telah dilaluinya. Laparoskopi sendiri merupakan prosedur bedah yang memungkinkan ahli bedah untuk mengakses bagian dalam perut dan panggul tanpa harus membuat sayatan yang besar di kulit. Melalui tindakan medis menggunakan alat laparoskop, dirinya mengungkapkan bisa menghindari sayatan besar yang biasa dilakukan pada operasi konvensional.  “Operasi angkat kandung empedu dengan laparoskopi yang saya jalani merupakan operasi pemotongan dan pengangkatan kandung empedu melalui sayatan kecil dengan bantuan alat khusus berupa selang tipis berkamera,” ungkap Faizal.  Selain itu, Polisi dengan tiga anak ini berharap agar Program JKN yang saat ini sudah berjalan baik, lebih bisa ditingkatkan lagi pelayanannya kepada para peserta. Karena jaminan sosial bidang kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang pada saat sakit datang tanpa mengenal usia.  “Berharap peningkatan Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan dapat meningkatkan kualitas layanan, terutama obat-obatan yang saat ini perlu adanya perubahan Formularium Nasional,” harapnya.

Operasi Tanpa Biaya, Bripka Faizal Bersyukur Terdaftar Peserta JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-12-at-15.00.55.jpeg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti saat berkunjung ke RS Pantiwilasa dr. Cipto, Semarang, Sabtu (11/06). (BPJS KESEHATAN)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti saat berkunjung ke RS Pantiwilasa dr. Cipto, Semarang, Sabtu (11/06). (BPJS KESEHATAN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengujicobakan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta JKN. Uji coba tersebut bagian dari pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).  Sejumlah persiapan pun terus dilaksanakan oleh setiap pihak-pihak yang berwenang dan regulator. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengharapkan agar Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan, dan Asosiasi Rumah Sakit dapat memperjelas kesepakatan definisi dan kriteria KRIS sebelum diujicobakan dan diimplementasikan.  Ghufron mengatakan, pada Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama DPR RI beberapa waktu lalu, DJSN mengungkapkan telah menyepakati 12 kriteria yang akan menjadi dasar penyelenggaraan KRIS. Ke-12 kriteria tersebut dititikberatkan pada kondisi sarana dan prasarana non medis yakni ruang rawat inap, seperti kondisi ventilasi, suhu ruangan, kepadatan ruang rawat inap, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, belum ada kriteria KRIS yang menyinggung sisi medis.  “Untuk itu, kami juga mengusulkan dua kriteria tambahan yang dirumuskan dalam regulasi KRIS, yaitu akses terhadap dokter dan obat. Hal ini merupakan esensi dari pelayanan kesehatan. Harapan kami, regulator menyediakan regulasi yang matang dan komprehensif melihat dari berbagai aspek, agar pelaksanaan KRIS tidak terganjal regulasi yang belum sempurna atau terkesan dipaksakan berjalan sambil regulasi menyesuaikan, karena itu akan berdampak terhadap mutu layanan fasilitas kesehatan, proses verifikasi klaim oleh BPJS Kesehatan, hingga kenyamanan peserta JKN itu sendiri," ujar Ghufron di tengah kunjungannya ke Rumah Sakit Pantiwilasa dr. Cipto, Semarang pada Sabtu (11/06).  Ghufron melanjutkan, berdasar hasil penelitian yang dilakukan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu, responden menyebutkan bahwa kelas rawat inap JKN yang sesuai adalah pada kelas kepesertaan yang menjadi hak mereka saat ini. Urgensi yang diperlukan oleh peserta adalah dapat mengakses pelayanan kesehatan kapan pun dan di mana pun,bukan adanya kelas standar.  "Bagi responden, hak atas obat dan visitasi dokter adalah yang paling penting dalam program JKN. Apa pun kebijakan yang diterapkan, responden berharap ketika KRIS diterapkan, maka harus ada kepastian bahwa hak atas obat, kunjungan dokter dan ketersediaan kamar dijamin dengan baik," tegasnya.  Sesuai dengan peta jalan implementasi KRIS, seluruh rumah sakit diharapkan telah mengimplementasikan kriteria KRIS pada tahun 2024. Kriteria-kriteria yang akan dianut tersebut bukanlah hal yang baru. Sebetulnya, pemerintah sudah menetapkan hal tersebut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit. Oleh karena itu, beberapa rumah sakit yang tengah melakukan pembangunan gedung sudah mengacu pada ketentuan standar tersebut. Misalnya saja Rumah Sakit Pantiwilasa dr. Cipto Semarang.  “Ke-12 kriteria yang diatur telah diterapkan dengan baik oleh RS Pantiwilasa. Ini merupakan mimpi KRIS di masa depan. KRIS ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan, untuk itu yang dirumuskan adalah standarisasi hak akomodasi rawat inap,” ungkap Ghufron.  Sementara itu, peserta JKN-KIS, Yasin Rohmansah, 27, mengaku ruang inap yang ditempati putranya, Muhammad Razan, 1, terasa nyaman. Ruang rawat inap tempat putranya dirawat sejak jumat lalu itu terkesan bersih, rapi, dan nyaman.  “Dengan ruang yang nyaman seperti ini kami berharap agar keluarga yang dirawat bisa cepat sembuh. Pelayanan yang kami dapatkan juga baik dan mudah,” ungkap pria Yasin. (sw)

Sarana Prasarana Prima, Mimpi Implementasi KRIS Pada Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tiga-kendala-utama-kesiapan-rs-swasta-layani-peserta-jkn_m_152647.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seluruh rumah sakit swasta dan masyarakat Indonesia wajib ikut dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan mulai tahun 2019. Mau tak mau, siap tak siap, aturan itu wajib dilakukan. Bagaimana kesiapan rumah sakit swasta memenuhi kewajiban tersebut? Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Susi Setiawaty menyebut dari total 1719 rumah sakit swasta, baru 1250 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Kesiapan dilakukan mulai dari sistem maupun sarana medis mengikuti aturan Clinical Pathway. "Kontribusi tak hanya dari manajemen RS, dokter dan klinik juga sudah membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM). Prinsipnya adalah semua masyarakat dijamin (health coverage)," tegas Susi dalam Seminar Nasional IV dan Healthcare Expo III, Selasa (22/8). Hanya saja, lanjut Susi, ada tiga kendala utama RS Swasta dalam melayani peserta JKN. Pertama adalah soal ketersediaan obat. Dia mengakui hingga kini masih banyak yang harus diperbaiki. ARSSI mendukung penuh meski banyak kesulitan yang dihadapi. Salah satunya soal pemenuhan ketersediaan obat. "Rumah sakit swasta belum pakai e-purchasing selama ini membeli obat manual tak secara online. Ini membuat kami kesulitan obat, suka tak ada di katalog. Akhirnya rumah sakit swasta cari padanan formula di rumah sakit masing-masing," papar Susi. Sehingga seringkali terjadi stok obat kosong dan mencari padanan obat yang lebih mahal atau lebih paten. Ke depannya, kata dia, seluruh rumah sakit swasta didorong memberikan rencana kebutuhan obatnya. "Kalau generik kan brandnya banyak. Kami imbau hindari cost sharing. Misalnya banyak obat-obat kanker enggak masuk katalog," jelasnya. Selanjutnya terkait akreditasi RS. Menurut Susi, semua rumah sakit yang bekerja sama dengan JKN harus terakreditasi. Kewajiban itu diberikan waktu sampai tahun 2021. "Rumah sakit swasta sudah 1200an yang sudah terakreditasi, dari total 1700an swasta dan total 2500an rumah sakit swasta dengan pemerintah di seluruh Indonesia, ungkapnya. Terakhir terkait ketersediaan ICU. Rumah sakit swasta, kata dia, tentu membiayai segala kebutuhan operasionalnya sendiri, berbeda dengan rumah sakit pemerintah. Karena itu investasi ruang ICU tentu sangat mahal. Di era JKN, rumah sakit dituntut menambah fasilitas tersebut. "Yang kesulitan adalah ruang ICU karena biayanya untuk investasinya lebih tinggi. RS swasta berhitung dulu nih tempat tidur untuk ICU, ventilator saja sudah ratusan juta. Regulasi mengatur hanya 5 persen bagi pasien JKN menyediakan ruang ICU," tutup Susi.

Tiga Kendala Utama Kesiapan RS Swasta Layani Peserta JKN

peserta jkn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peserta jkn

Berita Terkini

Dokter Antarfaskes BPJS Kesehatan Kini Bisa Melihat Rekam Medis Peserta JKN

Bupati Maros Ungkap 99,44 Persen Penduduknya Telah Jadi Peserta JKN

Operasi Tanpa Biaya, Bripka Faizal Bersyukur Terdaftar Peserta JKN

Sarana Prasarana Prima, Mimpi Implementasi KRIS Pada Masa Depan

Tiga Kendala Utama Kesiapan RS Swasta Layani Peserta JKN

Download Aplikasi JawaPos.com