<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/JOKOWI2JPG-215245567.jpg" alt="Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno meninjau langsung progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno meninjau langsung progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Badan Gizi Nasional. Hal ini ditandai dengan rilisnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken Presiden Jokowi pada Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Nantinya, badan ini akan dipimpin oleh dewan pengarah, kepala, dan wakil kepala Badan Gizi Nasional. Pembentukan Badan Gizi Nasional dilakukan untuk sumber daya manusia berkualitas. Pemerintah memandang perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat. "Bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis dengan tata kelola yang baik, perlu dibentuk Badan Gizi Nasional," bunyi poin c pertimbangan Presiden dalam aturan itu, dikutip Minggu (18/8). Sementara itu, mengutip pasal 4 Perpres tersebut, Badan Gizi Nasional berfungsi untuk koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis. Khususnya di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Kemudian, koordinasi dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang teknis dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Juga sejumlah fungsi lainnya. Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional adalah para peserta didik dari anak-anak usia PAUD hingga remaja baik di SMP, SMA, SMK. Termasuk mereka yang bersekolah di pesantren dan pendidikan keagamaan. Selain itu, sasaran dari tugas pemenuhan gizi juga diberlakukan bagi anak usia di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui. "Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional, dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. (Juga) anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui," bunyi Pasal 5 aturan tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Gizi Nasional untuk pelayanan dan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis.

Presiden Jokowi Resmi Bentuk Badan Gizi Nasional lewat Perpres, Urus Gizi Peserta Didik, Balita, hingga Ibu Hamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/FotoJet-6-1172639079.jpg" alt="Ilustrasi, Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Sumber: beritajakarta.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Sumber: beritajakarta.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses verifikasi data penerima bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus telah usai. Hasilnya, ada 684 peserta didik yang dicoret dari daftar penerima manfaat KJP Plus. Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan, ke-684 peserta didik itu dicoret dari daftar penerima KJP Plus karena menggunakan bantuan di luar kebutuhan sekolah. Juga karena melanggar aturan dan berperilaku negatif. Pencabutan KJP Plus salah satunya dilakukan baru-baru ini terhadap sejumlah siswa yang terlibat tawuran di Jakarta Timur. ''Ada 32 anak yang melakukan tawuran. Delapan yang masih sekolah, dan sekitar lima di antaranya sebagai penerima KJP Plus. Dan itu kami cabut,'' terang Budi, Kamis (1/8). Menurut Budi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan OPD lintas sektor untuk membina pelajar agar tidak berperilaku negatif seperti terlibat aksi tawuran. Karena ancamannya jelas, yakni pencabutan bantuan KJP Plus. ''Untuk mendidik para siswa, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PPAPP (Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk) DKI. Sedangkan untuk kenakalan mereka, kami sudah bekerja sama dengan Kesbangpol,'' tambahnya. &nbsp;

Sebanyak 684 peserta didik  dicoret dari daftar penerima manfaat KJP Plus karena memakai bantuan di luar kebutuhan, juga terlibat tawuran.

Tawuran hingga Pakai Bantuan di Luar Kebutuhan sekolah, 684 Peserta Didik dicabut KJP Plus-nya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/FotoJet-3-1-663056400.jpg" alt="Ilustrasi PMB DKI Jakarta 2025 (www.ppdb.jakarta.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PMB DKI Jakarta 2025 (www.ppdb.jakarta.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Senin (10/6) dimulai pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Ajaran 2024/ 2025 untuk jenjang pendidikan PAUD, SLB, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dilansir JawaPos.com dari akun Instagram @disdikdki (10/6) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), jalur yang dibuka pada PPDB Jakarta 2024 yang dimulai hari ini. Terdapat beberapa jalur yakni Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Asuh, Anak Nakes yang Meninggal Dunia dalam Penanganan COVID-19, Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Penyandang Disabilitas, Jalur Zonasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali dan Jalur Anak Guru/ Tenaga Kependidikan. Sementara untuk jenjang SMP hingga SMA/ SMK, yaitu Jalur Afirmasi Prioritas Pertama Bagi Anak Asuh Panti, Anak Nakes yang Meninggal Dunia dalam Penanganan COVID-19, Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Penyandang Disabilitas, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali dan Jalur Anak Guru/ Tenaga Kependidikan, Jalur Prestasi Akademik dan Non-Akademik, serta PPDB Bersama Tahap 1. Lalu, bagaimana dengan daya tampungnya? Apakah bertambah dari tahun lalu? Mengingat daya tampung menjadi salah satu faktor diterima/ tidaknya Calon Peserta Didik Baru (CPDB) pada PPDB Jakarta 2024. Dilansir dari Berita Jakarta (20/5), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Budi Awaluddin mengungkapkan daya tampung tiap jenjang pendidikan sekolah negeri dalam PPDB Jakarta 2024, terutama untuk jenjang SD hingga SMA/ SMK, berikut rinciannya: <ul> <li>SDN sebanyak 95.677 peserta didik.</li> <li>SMPN sebanyak 71.093 peserta didik dengan perkiraan CPDB sebanyak 151.164 dan persentase daya tampung 47,03%;</li> <li>SMAN sebanyak 29.559 peserta didik.</li> <li>SMKN sebanyak 20.130 peserta didik dengan perkiraan CPDB sebanyak 139.841 serta persentase daya tampung 35,53%.</li> </ul> Tidak hanya itu, dalam PPDB Bersama tahun ini Dinas Pendidikan (Disdik) melibatkan 121 SMA swasta dengan daya tampung sebanyak 2.671 peserta didik, 147 SMK dengan daya tampung 4.024 peserta didik, serta SMP swasta sebanyak 138 dengan daya tampung sebanyak 1.731 peserta didik. Dengan daya tampung yang bertambah dari tahun sebelumnya, Budi berharap CPDB tidak lagi khawatir untuk mengikuti dan memperjuangkan haknya untuk memperoleh pendidikan melalui proses PPDB Jakarta 2024. Perlu diketahui, pelaksanaan PPDB Jakarta 2024 akan berlangsung pada 10 Juni 2024 hingga 4 Juli 2024 mendatang dan dilakukan secara daring untuk jenjang SD hingga SMA/ SMK melalui website ppdb.jakarta.go.id. Sementara untuk Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Negeri (SPAUDN), Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dilakukan secara offline/ online pada 10 Juni 2024 sampai dengan 30 Juli 2024.

Info PPDB DKI Jakarta TA 2024-2025 untuk jenjang PAUD, SLB, SD, SMP, SMA-SMA terkait jalur penerimaan dan daya tampungnya.

Daya Tampung PPDB Jakarta 2024 untuk Jenjang PAUD, SD, SLB, SMP, SMA-SMK, Apakah Bertambah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/PPDB-SMA-SMK_Andy-Satria-2100893542-1-3734051545.jpg" alt="penentuan jalur zonasi tahun ini didasarkan pada zona kelurahan/desa. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>penentuan jalur zonasi tahun ini didasarkan pada zona kelurahan/desa. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menjelang periode Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur terus mempersiapkan segala halnya. Salah satunya terkait sistem jalur zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK tahun ini yang dikabarkan akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Dilansir Radar Surabaya (JawaPos Grup), jika tahun-tahun sebelumnya didasarkan pada jarak dalam lingkup zona kabupaten/kota, maka mulai tahun ini, penentuan jalur zonasi didasarkan pada zona kelurahan/desa. Pada tahap 1 PPDB SMA/SMK, pendaftaran akan dimulai pada tanggal 10 - 11 Juni 2024, yakni meliputi jalur afirmasi 15 persen, jalur pindah tugas 5 persen dan jalur prestasi lomba 15 persen. Selanjutnya, pada tahap 2 jalur Prestasi Akademik SMA, pendaftaran diketahui akan mulai dibuka pada 18 - 19 Juni 2024, dengan kuota 25 persen. Lalu di tahap 3 jalur Zonasi SMK, kuota yang disediakan yakni sebanyak 10 persen. Untuk pendaftarannya, akan mulai dilaksanakan pada 22 - 23 Juni 2024. Diketahui, penentuan zona terbagi berdasarkan beberapa hal seperti sebaran sekolah, kondisi geografis, serta sebaran domisili calon peserta didik. Perubahan kebijakan ini menyusul dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek RI Nomor : 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai menyebut, perubahan ini membuat Dispendik harus sesegera mungkin melakukan sosialisasi. Dalam sosialisasinya nanti, Aries mengatakan, pihaknya akan menggandeng beberapa instansi seperti Kemenag, Dinas Kab/Kota dan Cabang Dindik di masing-masing wilayah. &rdquo;Kita ingin informasi PPDB di tahun 2024 ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Adanya perubahan kebijakan zonasi ini juga diharapkan masyarakat bisa memahami,&rdquo; ujar Aries, dikonfirmasi Minggu (11/2). Menururnya, secara umum terdapat lima poin terkait penetapan wilayah zonasi yang harus dicermati oleh para peserta maupun orang tua pada PPDB Jawa Timur Tahun 2024 ini. Pertama, penetapan wilayah zonasi SMA tahun 2024 ini tidak dapat dilakukan per satu wilayah kabupaten/kota. Kedua, penetapan wilayah zonasi SMA akan dilakukan dengan cara per satu wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa wilayah zonasi. Diantaranya wilayah dalam zonasi, wilayah luar zonasi yang berbatasan dalam 1 (satu) kabupaten/kota, dan wilayah luar zonasi yang berbatasan antar kabupaten/kota. Kemudian yang ketiga, penetapan wilayah zonasi sampai dengan wilayah administrasi terkecil pada tingkat desa/kelurahan. Keempat, penetapan wilayah zonasi akan mempertimbangkan sebaran sekolah dan sebaran domisili peserta didik. Dan yang terakhir, penetapan wilayah zonasi akan menggunakan pendekatan Radius sekolah ke wilayah administrasi terkecil domisili peserta didik dan wilayah administrasi. &rdquo;Untuk teknisnya hampir sama seperti tahun sebelumnya. Calon peserta didik baru dapat memilih paling banyak tiga SMA. Dengan ketentuan paling banyak tiga sekolah di wilayah dalam zonasi, atau paling banyak dua sekolah di wilayah dalam zonasi dan paling banyak satu sekolah di wilayah luar zonasi yang berbatasan,&rdquo; bebernya. Artinya, siswa yang berada di satu kelurahan seperti di Surabaya ada kelurahan Genteng dan beberapa SMA di sekitar wilayah tersebut. Maka calon peserta didik nantinya bisa memilih tiga sekolah di wilayah dalam zonasi dari kelurahan itu. Misal, kelurahan tersebut masuk zona I Surabaya. Atau bisa juga peserta didik memilih dua sekolah di wilayah dalam zonasi tersebut sedangkan satu sekolah lainnya bisa memilih di wilayah luar zonasi yang berbatasan. Misal, zona I Surabaya berbatasan dengan zona II dan III Surabaya, maka calon peserta didik itu bisa memilih 1 sekolah di zona II atau zona III Surabaya.

Sistem jalur zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK tahun ini yang dikabarkan akan berbeda dengan tahun sebelumnya.

Jalur Zonasi di PPDB Tahun 2024 Didasarkan pada Zona Kelurahan, Catat Jalur dan Jadwal Pendaftarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/IMG_20231004_174407-1797025373.jpg" alt="Suasana Kota Pekanbaru pada Selasa (3/10) terlihat buram akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan." width="100%">
<figcaption>Suasana Kota Pekanbaru pada Selasa (3/10) terlihat buram akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, Provinsi Riau mempertimbangkan meliburkan peserta didik untuk beraktivitas di sekolah apabila kondisi kabut asap terus memburuk. Kabut asap melanda daerah itu sejak beberapa hari belakangan. Penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun mengatakan, peserta didik bisa belajar di rumah untuk sementara selama kondisi kabut asap. Pasalnya saat ini kualitas udara di Kota Pekanbaru berada di level tidak sehat. &rdquo;Kalau untuk pendidikan, kalau lebih parah asapnya, kita liburkan anak sekolah,&rdquo; kata Muflihun seperti dilansir dari Antara. Dia berharap kabut asap bisa segera berakhir. Muflihun menyebut, untuk peserta didik, pemkot sudah menerbitkan surat edaran ke seluruh kepala sekolah. Surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru itu ditujukan kepada kepala pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, di Kota Pekanbaru. Surat edaran itu memuat dua poin yakni mengingatkan peserta didik agar mengurangi aktivitas di luar kelas. Kemudian peserta didik, tenaga pengajar, dan pendidik, harus mengenakan masker selama beraktivitas. &rdquo;Surat edaran ini upaya untuk mencegah gangguan kesehatan. Kita minta masyarakat kurangi keluar rumah,&rdquo; tutur Muflihun. Tak hanya untuk pihak sekolah, Pj Wali Kota Muflihun juga telah mengeluarkan surat edaran kepada lembaga dan masyarakat. Edaran Nomor 37/SE/2023 itu terkait tentang antisipasi kualitas udara di Pekanbaru. Ada tiga poin dalam edaran tersebut yaitu mengimbau kepada seluruh masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, jika harus di luar ruangan agar memakai masker untuk mengurangi dampak gangguan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Selain itu, menjaga pola hidup sehat dengan minum air putih lebih banyak dari biasanya serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan nutrisi cukup. &rdquo;Jika asap semakin pekat dan informasi kualitas udara berdasar ISPU menunjukkan level berbahaya bagi masyarakat, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan,&rdquo; ujar Muflihun.

Pemkot Pekanbaru mempertimbangkan meliburkan peserta didik untuk beraktivitas di sekolah apabila kondisi kabut asap terus memburuk

Pemkot Pekanbaru Pertimbangkan Libur Sekolah jika Kabut Asap Memburuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/pasted-image-04-923661041.png" alt="Kegiatan MPLS SMPN 56 Surabaya." width="100%">
<figcaption>Kegiatan MPLS SMPN 56 Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) pada Senin (17/7), mengawali tahun ajaran baru 2023/2024. Demi mewujudkan MPLS yang dapat menumbuhkan karakter dengan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik, Direktorat SMP telah memberikan penyuluhan melalui webinar bertajuk MPLS Menuju Profil Pelajar Pancasila pada Jumat (7/7) melalui kanal YouTube Direktorat SMP. Dalam penyuluhan tersebut, terdapat pembahasan utama, yaitu terkait cara menciptakan kegiatan MPLS yang jauh dari kekerasan, perpeloncoan, atau perlakuan-perlakuan tidak wajar. Sehingga MPLS mampu mencetak siswa-siswi yang memiliki karakter dan kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Plt Direktur Sekolah Menengah Pertama I Nyoman Rudi Kurniawan memaparkan, MPLS merupakan upaya yang dilakukan secara bersama dan konsisten oleh Kemendikbudristek, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan, dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman untuk belajar.&nbsp; Pelaksanaan MPLS tidak boleh ada praktik-praktik kekerasan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru. Menurut dia, tujuan MPLS yaitu agar satuan pendidikan dapat mengetahui atensi dari siswa baru, membantu siswa baru untuk beradaptasi di lingkungan sekolah, menumbuhkan motivasi pada siswa baru, serta mengembangkan interaksi positif antar peserta didik dan warga sekolah.&nbsp; Nyoman menambahkan, MPLS bertujuan menumbuhkan sifat kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keberagaman, menumbuhkan sifat kedisiplinan, hidup bersih dan sehat, pada diri siswa. Sehingga, dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Ketua MKKS DKI Jakarta, yang juga Kepala SMPN 284 Jakarta Sutresno memaparkan kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan pada saat pengenalan lingkungan sekolah. Seperti memerintahkan siswa baru untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, memberikan hukuman tidak mendidik yang bersifat fisik atau mengarah pada tindak kekerasan, dan aktivitas lain yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Melalui penyuluhan itu, diharapkan dapat tercipta MPLS yang aman, jauh dari kekerasan, dan bisa memunculkan karakter pelajar Pancasila pada peserta didik baru.

Masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) diharapkan mampu menumbuhkan karakter dengan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik

MPLS Digelar, Direktorat SMP Dorong Terbentuknya Profil Pelajar Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/DSC09526.jpg" alt="Pelatihan e-library di Kabupaten Tangerang. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Pelatihan e-library di Kabupaten Tangerang. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Literasi peserta didik di Indonesia tergolong rendah. Rangking Indonesia disebut 10 besar terbawah yang terkait dengan literasi. Data itu sangat ironis.  Elemen pendidikan di Tanah Air berupaya untuk meningkatkan literasi peserta didik. Di antaranya membuka akses perpustakaan seluas-luasnya. Baik di kota maupun di daerah.  Langkah lain dengan mengikuti perkembangan teknologi dengan menyediakan perpustakaan digital. Pembkab Tangerang kini tengah mengembangkan perpustakaan digital (e-library).  Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Syaifullah mengatakan, pihaknya berupaya terus meningkatkan literasi pendidikan anak di wilayahnya yang sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi. "Digitalisasi membuat semua hal berkembang jadi dinamis dan maju lebih cepat. Kami berusaha menyiapkan e-library untuk siswa sekolah," ujar Syaifullah kepada wartawan, Jumat (7/10).  Implementasi e-library itu Pemkab Tangerang mengoptimalkan aplikasi Troya Academic Platform (TAP) atau aplikasi e-library TAP. Aplikasi itu dikembangkan oleh Magister Management Technology (MMT) Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan dan dipasarkan oleh perusahaan digital, kaya.id.  "Dengan keberadaan aplikasi TAP ini bisa mendukung peningkatan kemampuan membaca anak. Sehingga, pendidikan di Kabupaten Tangerang lebih cepat beradaptasi dengan digitalisasi," imbuh Syaifullah.  Aplikasi itu diterapkan di SDN Jengkol 02 Kabupaten Tangerang. Menurut Kepala SDN Jengkol 02 Kabupaten Tangerang Suryani, aplikasi e-library TAP bisa mendukung para tenaga pendidik yang tidak hanya sekadar menjadi alat bantu pengajaran, tetapi juga untuk menaikkan akreditasi sekolah dengan penerbitan buku.  "Kami sebagai tenaga pendidik juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menerbitkan karya ke dalam aplikasi ini sehingga bisa menyebarkan ilmu lebih luas lagi ke murid-murid," ujarnya.  Lebih dari itu, dengan adanya aplikasi itu, pelajar tidak hanya asyik dengan HP yang digunakan untuk bermedia sosial atau bermain game. "Siswa banyak membaca di HP," ujarnya.  Direktur Utama TAP Yodan Pranata mengatakan, kolaborasi pihaknya dengan UMN dan Pemkab Tangerang sebagai bentuk komitmen dan awal permulaan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mendukung pemerataan akses perpustakaan. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.  "Kami merasa TAP bisa turut andil dengan memperkuat ekosistem e-library bagi sekolah-sekolah di Indonesia," ujar Yodan Pranata.  Di aplikasi e-library TAP bukan sekadar berisikan koleksi buku digital, tetapi ada juga edukasi dalam format video book, dan game edukasi, portal informasi berita. Dia mengklaim TAP mendukung distribusi literasi menjadi lebih efisien hanya dengan 1 klik.  Yodan Pranata menyebut, saat ini TAP telah tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Dia berharap aplikasi TAP dapat digunakan 5.000 sekolah di seluruh Indonesia, sesuai dengan rencana digitalisasi pendidikan pemerintah.

Dorong Perpustakaan Digital untuk Tingkatkan Literasi Peserta Didik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PTM-100-persen-DKI-Jakarta-Salman-Toyibi-Salman-Toyibi-4-1.jpg" alt="Sejumlah orang tua murid menjemput anaknya usai mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) denga" width="100%">
<figcaption>Sejumlah orang tua murid menjemput anaknya usai mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) denga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada masa pemulihan pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong sekolah-sekolah untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh. Pelaksanaan tersebut dimulai pada Januari.  Pelaksanaan PTM tentunya dilakukan bukan hanya memikirkan sisi pendidikan tapi juga kesehatan. Oleh karena itu, Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri hadir dengan berbagai masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dikatakan, apa yang ditetapkan di dalam SKB tersebut mengikuti kaidah-kaidah tak hanya pendidikan, tapi juga kesehatan.  "SKB ini juga membuat penyesuaian-penyesuaian SKB yang kita siapkan sebelumnya. SKB yang sekarang juga lebih rinci dan tetapi tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan," pungkas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbudristek Suharti.  Selain itu,keputusan ini pun diambil untuk meminimalisasi munculnya persoalan pendidikan. Dalam studi yang dilakukan oleh Bank Dunia juga menunjukkan bahwa penurunan kemampuan siswa yang terjadi selama periode pandemi mencapai sampai 0,8 sampai 1,3 tahun pembelajaran.  Angka tersebut menurutnya sangat besar. Sebab hanya pandemi yang baru hampir menyentuh 2 tahun di Indonesia, namun dampak kehilangan kesempatan belajar mencapai lebih dari 1 tahun.  Selain itu, hasil studi lain menunjukkan kesenjangan pembelajaran antara anak-anak dari kelompok keluarga kaya dengan keluarga miskin, yakni meningkat 10 persen. Untuk mereka dari kelompok mampu, sumber daya yang dimiliki memungkinkan mereka belajar dari rumah atau bimbingan belajar.  "Sementara keluarga yang tidak mampu, keluarga-keluarga miskin, mereka mempunyai keterbatasan dalam menyediakan sumber daya mereka sendiri juga, umumnya tidak cukup pendidikannya sehingga tidak bisa memberikan bimbingan yang sebaik mereka yang dari kelompok mampu," ungkapnya.  Dia pun menuturkan, meskipun masih dalam masa PTM yang tidak normal, jika dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ), tentu beban pada anak, guru dan orang tua tidak bergitu besar.

Studi: Peserta Didik Kehilangan Masa Pembelajaran 1,3 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt" width="100%">
<figcaption>Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi mengatakan, seluruh pihak harus saling bahu-membahu dalam menciptakan lingkungan pembelajaran tatap muka (PTM) yang sehat aman. Mulai dari pemerintah daerah (pemda), sekolah hingga orang tua.  "Seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka," ujar dia dalam webinar Edukasi Perubahan Perilaku di Masa Pandemi Covid-19, Rabu (2/12).  Kata dia, keselamatan anak didik harus menjadi fokus utama dalam hal ini. Sebab, peserta didik merupakan aset bangsa di masa depan. Semua daftar periksa dan penerapan protokol kesehatan perlu dipastikan betul semuanya tersedia.  "Jangan lupa bahwa keselamatan anak didik kita dan keselamatan seluruh stakeholder yang ada di dunia pendidikan itu lebih utama, kalau menurut kami tetap seperti itu. Jangan sampai terjadi penularan secara masif di sekolah," terang Sonny.  Dia juga mengingatkan, tanggung jawab keamanan dan keselamatan warga pendidikan bukan hanya berada di pihak sekolah saja ketika PTM berlangsung. Orang tua murid pun harus mengambil sikap dalam edukasi protokol kesehatan 3M, yaitu wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dan menjaga jarak kepada anak mereka.  Untuk saat ini, dia meminta kepada para guru untuk terus berusaha menjaga motivasi anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di masa pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dengan begitu, anak didik pun dapat terjaga lilin apinya agar tetap terus belajar.  "Jadi peran guru juga penting karena guru memotivasi peserta didik untuk terus-menerus punya semangat belajar jadi bukan hanya transfer of knowledge, tetapi juga kita punya PR bagaimana menjaga motivasi para peserta didik untuk terus sekolah dan mau belajar," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=68ARbj2ngQw

Satgas Covid-19 Ingatkan Fokus Utama Keselamatan Peserta Didik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Screenshot_20201001-081304_YouTube.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menuturkan investasi agar Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan harus ditingkatkan dari para peserta didik terlebih dahulu.  "Saya sering menyampaikan bahwa fokus pendidikan adalah murid murid dan murid, karena saya percaya investasi yang paling berharga adalah investasi untuk sumber daya manusia," jelasnya dalam webinar Peringatan Hari Guru Sedunia Tahun 2020, Kamis (8/10).  Begitu juga dengan para guru, kata Nadiem, pelatihan guru salah satu instrumen investasi SDM dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. "Melalui kebijakan rekrutmen pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. Itu yang terus kami perjuangkan," ucapnya.  Meskipun dia berkata begitu, Nadiem juga menyadari bahwa hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Maka dari itu, dirinya meminta agar seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi merealisasikan hal tersebut.  Apalagi, tantangan terbesar yang harus dilewati adalah Covid-19. Untuk itu pihaknya pun merancang berbagai program di masa sulit ini, agar guru mampu meningkatkan kemampuan serta murid mendapat pengajaran berkualitas.  "Kemendikbud ikut menghadirkan berbagai kebijakan dan program, diantaranya program guru belajar untuk semua jenjang pendidikan. Program ini dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan kondisi pandemi," ucap dia.

Mendikbud Nadiem Sebut Peningkatan SDM Harus Mulai dari Murid

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peserta didik

Berita Terkini