<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/13/JKT-1-PERNYATAAN-KEMENHAN-TERKAIT-KORUPSI-MIRAGE-2000-5-DAN-PT-TMI-FED-1JPG-210052188.jpg" alt="Jubir Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak dan Pengacara Kemenhan Hotman Paris Hutapea sebagai memberikan keterangan terkait tuduhan korupsi MIRAGE 2000-5 dan PT TMI di Kemenhan, Jakarta, Senin (12/2)." width="100%">
<figcaption>Jubir Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak dan Pengacara Kemenhan Hotman Paris Hutapea sebagai memberikan keterangan terkait tuduhan korupsi MIRAGE 2000-5 dan PT TMI di Kemenhan, Jakarta, Senin (12/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke KPK. Aduan itu terkait rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5, khususnya adanya dugaan kickback sebesar 7 persen dari total nilai kontrak yang mencapai USD 792 juta. Pembelian 12 pesawat dari pemerintah Qatar itu memang telah diklarifikasi dibatalkan oleh Kementerian Pertahanan. Itu sesuai pernyataan Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menhan, Senin (12/2). Namun, Koalisi Masyarakat Sipil meminta penelusuran tetap dilakukan dan Kementerian Pertahanan harus menunjukkan bukti tertulis bahwa kontrak itu benar-benar batal. &rdquo;Kami meminta ada bukti bahwa pembatalan itu tak sekadar omongan belaka,&rdquo; ucap peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di KPK kemarin (13/2). Kontrak tersebut, menurut dia, harus dijelaskan secara betul. Juga mengenai potensi adanya penalti dari penjual jika prosesnya benar-benar batal. Koalisi Masyarakat Sipil meminta KPK menelisik laporan terkait dugaan kickback dalam pembelian pesawat bekas itu. Pola tersebut jelas menyalahi aturan penyelenggara negara dan berpotensi terjadi suap. Kasus itu mencuat dari laporan Badan Antikorupsi Internasional Uni Eropa (Greco). Disebutkan, ada kemahalan harga cukup fantastis dari rencana pembelian pesawat bekas tersebut. Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyo mendorong KPK bergerak cepat. Mereka harus bekerja sama dengan penyidik dari Greco Uni Eropa. Terpisah, Kemenhan membantah tudingan korupsi dalam pengadaan pesawat Dassault Mirage 2000-5. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI (Purn) M. Herindra menyatakan, pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut batal terlaksana. Pemerintah Indonesia tidak jadi membeli 12 jet tempur itu dari Angkatan Udara (AU) Qatar sehingga tidak mungkin terjadi korupsi. Menurut Herindra, kontrak memang sudah ditandatangani pada 1 Januari 2023. Namun, rencana pembelian pesawat tersebut batal terlaksana. (elo/idr/syn/c18/c9/fal/oni)

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke KPK. Aduan itu terkait rencana pembelian pesawat Mirage.

Kemenhan Akui Teken Kontrak Pembelian Jet Tempur Bekas, tapi Sudah Dibatalkan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/pilot-tempur-1-2934685653.jpg" alt="Pesawat tempur KFX/IFX-21 Boramae nomor 4 hasil kerja sama Indonesia dengan Korsel." width="100%">
<figcaption>Pesawat tempur KFX/IFX-21 Boramae nomor 4 hasil kerja sama Indonesia dengan Korsel.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan pembelian satu skuadron atau 12 unit jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar yang menghabiskan anggaran sebesar USD 792 juta atau setara hampir Rp 12 triliun, menghamburkan uang negara. Ia juga menyayangkan umur pesawat tempur itu sudah terlalu tua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masalahnya, pesawat Mirage 2000-5 tersebut dibeli oleh AU Qatar dari Perancis pada akhir tahun 1980an. Artinya, usianya sudah menginjak tiga dekade dan tersisa hanya 10 tahun untuk penggunaan," kata Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (22/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikua PDI Perjuangan ini membuka fakta bahwa nantinya pesawat bekas tersebut hanya mendapat dukungan servis selama tiga tahun awal. Setelahnya sisanya tujuh tahun harus membayar mahal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biaya perawatan pesawat tempur tidak murah, apalagi pesawat usia tua, apakah anggaran kita sudah siap?," cetusnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasanuddin menyebut, daripada harus membeli pesawat bekas, ia menyarankan lebih baik beli baru. Menurutnya jika dikalkulasikan, harga per unit untuk mirage 2000-5 bekas Qatar yang dibeli adalah sekitar USD 66 juta/unit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita lihat rentang harga jet tempur baru di pasar global saat ini berkisar mulai dari USD 67 juta hingga USD 135 juta," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, untuk pilihan jet tempur baru yang mendekati angka USD 66 juta ada Super Hornet (USD 67 jutaan/unit), F35A (USD 77 juta/unit), Gripen (USD 85 juta/unit), atau F-15 EX (USD 87 juta/unit).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, dengan anggaran USD 792 juta atau hampir setara Rp 12 triliun yang dialokasikan Kemhan untuk membeli Mirage 2000-5, sebenarnya bisa mendapatkan hampir satu skuadron jet tempur F-35A, SAAB Gripen, atau F-15 EX baru yang memiliki usia pakai lebih lama hingga 40 tahun, serta jaminan servis suku cadang yang lebih meyakinkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atau jika memungkinkan ditambah USD 150 juta, kita bisa dapat 1 skuadron&nbsp; full&nbsp; F-35A, SAAB Gripen, atau F-15 EX baru. Dan kita pasti punya efek gentar yang lebih dahsyat di ruang udara nasional dalam jangka panjang . Lalu kenapa harus memaksakan diri beli pesawat tua?," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan, pembelian pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar, Mirage 2000-5, merupakan upaya Pemerintah mencegah turunnya kesiapan tempur TNI Angkatan Udara mengingat beberapa jet tempur yang tersedia telah memasuki fase habis masa pakai.</div> <div dir="auto"> Beberapa pesawat tempur TNI AU, antara lain F-5 Tiger&nbsp;dan Hawk&nbsp;100/200 telah memasuki fase habis masa pakai, sehingga Kemhan berencana meremajakan (upgrade) dan memperbaiki (overhaul/repair) beberapa pesawat tempur TNI AU, seperti SU-27/30, Hawk 100/200, dan F-16. "Namun, pelaksanaan&nbsp;upgrade&nbsp;dan&nbsp;overhaul/repair&nbsp;pesawat tersebut di atas akan menyebabkan penurunan kesiapan pesawat tempur TNI AU," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan&nbsp;Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, (15/6). Bawahan Menhan Prabowo Subianto ini juga&nbsp;menjelaskan, Pemerintah Indonesia juga membeli pesawat tempur baru, seperti Dassault Rafale dan F-15 Super Eagle. Namun, tiga unit Rafale pertama dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Januari 2026, sebagaimana diatur dalam kontrak pembelian.&nbsp; Sementara itu, proses pembelian F-15 Super Eagle masih dalam tahap pembahasan surat penawaran (letter of offer and acceptance) dari Pemerintah Amerika Serikat, mengingat F-15 dibeli dengan skema&nbsp;foreign military sales&nbsp;(FMS). "Adapun alasan Kemhan RI melaksanakan pengadaan pesawat Mirage 2000-5 eks Angkatan Udara Qatar adalah karena Indonesia membutuhkan alutsista pesawat tempur yang bisa melaksanakan&nbsp;delivery&nbsp;(pengiriman) secara cepat untuk menutupi penurunan kesiapan tempur TNI AU yang disebabkan oleh banyaknya pesawat tempur TNI AU yang habis masa pakainya, banyaknya pesawat yang akan melaksanakan&nbsp;upgrade,&nbsp;overhaul/repair&nbsp;dan masih lamanya&nbsp;delivery&nbsp;pesawat pesanan pengadaan baru," pungkas Edwin. </div>

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut, daripada harus membeli pesawat bekas, ia menyarankan lebih baik beli baru.

DPR Sebut Pembelian Pesawat Tempur Tua Rp 12 Triliun Memboroskan Uang Negara

pesawat Mirage 2000 5

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pesawat Mirage 2000 5

Berita Terkini

Kemenhan Akui Teken Kontrak Pembelian Jet Tempur Bekas, tapi Sudah Dibatalkan

DPR Sebut Pembelian Pesawat Tempur Tua Rp 12 Triliun Memboroskan Uang Negara

Download Aplikasi JawaPos.com