<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/mantan-karyawan-pemeras-2589626054.jpg" alt="Terdakwa perkara pemerasan, Ossy Miranto, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Gresik. (Sholeh Hilmi Qosim/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa perkara pemerasan, Ossy Miranto, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Gresik. (Sholeh Hilmi Qosim/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ossy Miranto nekat memeras sang majikan, Nur Arifin, dengan berpura-pura membuat tudingan mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh sang majikan. Dengan modus tersebut Ossy memeras sang majikan dengan permintaan sebesar Rp 10 juta. Namun jumlah tersebut hanya dipenuhi separuh oleh Nur Arifin. Nur Arifin menuturkan, dia menerima ancaman pada Maret 2025 lalu. Ancaman dari sebuah nomor yang tidak dikenal itu berisikan bahwa sang pengirim pesan memiliki bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh warga Sedati, Sidoarjo, tersebut. Dengan ancaman bukti-bukti berupa foto dan video perselingkuhan akan dikirimkan ke Kiki, istri Nur Arifin.&nbsp; Ossy melalui nomor tidak dikenal tersebut meminta uang sebesar Rp 5 juta. Merasa takut dan khawatir dengan ancaman mengenai tudingan perselingkuhan, Nur Arifin lantas mengirimkan uang sesuai dengan permintaan pelaku. &ldquo;Saya merasa takut, akhirnya saya kirim Rp 5 juta kepada pelaku,&rdquo; ungkap Nur Arifin di persidangan Rabu (25/6).&nbsp; Namun permintaan kembali dilakukan Ossy. Setelah permintaan pertama dipenuhi, Ossy kembali memalak sang majikan sebesar Rp 10 juta. Ancaman itu urung dipenuhi oleh Nur Arifin. Dia memilih menyeret sang pengirim pesan ke pihak kepolisian. "Saya khawatir ancaman tersebut bakal mengganggu keharmonisan keluarga,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Sementara itu, jaksa penuntut umum Estik Dilla Rahmawati dalam surat dakwaannya menuturkan bahwa uang ancaman tersebut digunakan pelaku untuk membayar utang. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk bermain judi online. &ldquo;Digunakan deposit permainan judi online sebesar Rp 2,5 juta,&rdquo; paparnya.&nbsp; Ossy di hadapan majelis menuturkan bahwa aksi pengancaman tersebut dipicu oleh pemecatan sepihak oleh sang majikan. Dalam pemecatan pada awal 2025 lalu, dia tidak diberikan pesangon serta gaji bulanan oleh sang majikan. Atas hal tersebut dia lantas nekat memeras sang majikan dengan tuduhan perselingkuhan. &ldquo;Saya mau nagih hak saya. Makanya saya lakukan itu,&rdquo; bebernya. (leh)&nbsp;

Ossy Miranto kecanduan judi online (judol). Dia dipecat tapi tidak dapat pesangon. Lantas dia memeras majikan dengan ancaman selingkuh.

Kecanduan Judol, Lalu Dipecat dan Tidak Dikasih Pesangon, Ossy Peras Majikan dengan Ancaman Bukti Perselingkuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/sritek-phk-326568650.jpg" alt="Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) meminta dukungan dari Komisi IX DPR RI agar pesangon, tunjangan hari raya (THR) dan hak-hak lainnya dapat segera dipenuhi oleh pihak perusahaan. Pemintaan ini menyusul PT Sritex melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 ribu lebih pekerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, jadi kami dari buruh Sritex Perwakilan ingin menyampaikan ke Komisi IX terkait putusan PHK yang sudah dilayangkan oleh tim kurator kepada seluruh pekerja Sritex Group. Nah, kami memastikan ingin di backup tentunya hak-hak kami yang belum terbayarkan sampai dengan hari ini yaitu terkait dengan pesangon, tunjangan hari raya dan beberapa hak-hak yang lain yang belum diberikan pasca diputuskannya PHK oleh kurator," kata Koordinator pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Slamet menyesalkan informasi yang mendadak dari tim kurator PT Sritex soal PHK massal. Dia mengakui, PT Sritex sebenarnya sudah pailit, tetapi pemerintah minta tidak ada PHK dan PT Sritex tetap melakukan operasional seperti biasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015719839/impian-para-gamer-ini-keunggulan-layar-refresh-rate-tinggi-untuk-gaming">Impian Para Gamer, Ini Keunggulan Layar Refresh Rate Tinggi untuk Gaming</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebetulnya kami masih beroperasional sejak diputus pailit itu namun tiba-tiba tanggal 26 (Februari) kami mendapatkan informasi dari kurator, kurator mengambil kewenangannya untuk melakukan PHK kepada kami," ucap Slamet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena keputusan PHK mendadak, kata Slamet, pihaknya belum menghitung secara keseluruhan total hak, termasuk pesangon dari 10 ribu lebih pekerja Sritex yang terkena PHK. Saat ini, hak-hak tersebut sedang dihitung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dia memprediksikan jumlah bisa mencapai puluhan miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kami akan tagihkan pesangon itu sesuai dengan perhitungan di Undang-Undang Ketenagakerjaan jadi dihitung sesuai dengan masa kerja, tentunya masing-masing buruh itu akan berbeda penghitungannya dan kita nanti mintanya adalah dibayarkan secara keseluruhan gitu ya bukan personal-personal, tapi nanti kita minta tagihkan untuk dibayarkan secara keseluruhan," tegas Slamet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Slamet menekankan, para pekerja yang terdampak PHK mendesak agar hak-haknya segera cair, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Termasuk tunjungan dan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan tunjangan kehilangan pekerjaan, JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dan JHT (Jaminan Hari Tua), yang dari BPJS Ketenagakerjaan, itu yang sampai hari ini kami masih akses untuk mendapatkan itu," ujar Slamet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Slamet berharap agar DPR Komisi IX DPR dapat membantu agar BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan yang maksimal. Terutama, skema pencairan tunjangan yang mudah dan tidak semata-mata melalui mekanisme online</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami minta untuk dibackup juga oleh DPR Komisi IX ini agar di BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan yang maksimal. Artinya itu bisa segera mungkin dicairkan, karena itu kan adalah uang buruh itu sendiri,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) meminta dukungan dari Komisi IX DPR RI agar pesangon, THR dan hak-hak lain segera dipenuhi.

Ribuan Pekerja Sritex Minta Dukungan Komisi IX DPR Agar Pesangon dan THR Bisa Dipenuhi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/sritek-phk-326568650.jpg" alt="Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perwakilan tim kurator PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Group, Nurma Sadikin memastikan bahwa hak-hak karyawan Sritex yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperti pesangon, akan dibayarkan. Hal ini disampaikan Nurma dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3). Nurma membeberkan, saat ini progres pemenuhan hak-hak eks karyawan itu masih dalam proses pendaftaran tagihan. "Kurator akan berkomitmen untuk membayarkan hak-hak daripada buruh, yang mana pada saat ini sedang dalam proses pendaftaran tagihan, yang mana di situ terdapat dari hak-hak buruh, termasuk dengan pesangon dan juga hak-hak lainnya," kata Nurma. Pada kesempatan yang sama, Menaker Yassierli menyampaikan saat ini, pihaknya sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group. Berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. "Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengawal agar hal PT Sritex Group atas manfaat jaminan sosial ketenangan kerjaan, termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi," ujar Yassierli. "Sehingga diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja," tutupnya. Sebelumnya, Sritex Group resmi tutup total mulai 1 Maret 2025. Imbasnya Sritex Group melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sebanyak 10.965 karyawan pada Jumat (28/2). Berdasarkan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diambil dari Disnakertrans Jawa Tengah, Ribuan karyawan yang di PHK terdiri atas empat perusahaan tekstil milik Sritex. Rinciannya, pada Januari 2025 Sritex telah melakukan PHK terhadap 1.065 orang karyawan pada PT Bitratex Semarang. Kemudian per Februari 2025, tercatat sebanyak 8.504 orang karyawan PT Sritex Sukoharjo terkena PHK. Lalu, sebanyak 956 karyawan dari PT Primayuda Boyolali, 40 orang karyawan dari PT Sinar Panja Jaya Semarang, dan 104 orang karyawan dari PT Bitratex Semarang. "Jumlah total PHK 10.965 orang," bunyi keterangan Kemnaker yang diterima JawaPos.com, Jumat (28/2).

Nurma membeberkan, saat ini progres pemenuhan hak-hak eks karyawan Sritex Group itu masih dalam proses pendaftaran tagihan.

Kurator Pastikan Pesangon Karyawan Sritex Group yang Terkena PHK Massal Bakal Dibayarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/images-6-2499694774.jpeg" alt="Ilustrasi: Google Headquarters. (Inc Magazine)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Google Headquarters. (Inc Magazine).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Google pada tahun lalu telah menawarkan program pengunduran diri sukarela bagi karyawan di divisi Platforms and Devices. Mencakup tim Android, Pixel, Chrome, dan perangkat wearable.&nbsp; Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan mengalokasikan sumber daya ke bidang yang lebih prioritas, terutama kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).&nbsp;&nbsp; Keputusan Google untuk menawarkan program ini muncul setelah adanya restrukturisasi besar di dalam perusahaan. Pada awal 2024, Google menggabungkan tim perangkat keras dan Android untuk mempercepat integrasi AI ke dalam produk mereka.&nbsp; Sebagai bagian dari restrukturisasi ini, perusahaan juga mulai meninjau kembali alokasi tenaga kerja dan biaya operasional. Mengutip Business Insider, Senior Vice President (SVP) Platforms and Devices Google, Rick Osterloh, menjelaskan bahwa program pengunduran diri sukarela ini bertujuan untuk memastikan bahwa tim yang tersisa benar-benar berkomitmen terhadap misi perusahaan.&nbsp; Ia menekankan pentingnya membangun produk dengan kecepatan dan efisiensi, mengindikasikan bahwa perusahaan ingin memangkas tenaga kerja di sektor-sektor yang dianggap kurang strategis.&nbsp;&nbsp; Hingga saat ini, Google belum mengungkapkan detail spesifik mengenai kompensasi yang akan diterima karyawan yang mengajukan pengunduran diri. Laporan dari The Verge menyebutkan bahwa paket pesangon akan disesuaikan dengan masa kerja karyawan.&nbsp; Program ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi pemutusan hubungan kerja (layoff) di masa mendatang dengan memberikan pilihan bagi karyawan yang ingin keluar secara sukarela.&nbsp;&nbsp; Sejumlah karyawan menyambut baik adanya opsi ini karena memberikan mereka kesempatan untuk keluar dengan pesangon yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kemungkinan pemutusan hubungan kerja secara mendadak.&nbsp; Namun, ada juga kekhawatiran mengenai masa depan divisi Platforms and Devices di Google, terutama mengingat tekanan dari pemegang saham untuk meningkatkan profitabilitas.&nbsp;&nbsp; Langkah Google ini sejalan dengan pernyataan CFO Alphabet, Anat Ashkenazi, yang menegaskan bahwa efisiensi biaya merupakan prioritas utama perusahaan di tengah investasi besar-besaran dalam AI.&nbsp; Pengumuman ini juga terjadi di tengah tren pemutusan hubungan kerja massal di berbagai perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Microsoft, dan Meta, yang semuanya melakukan penyesuaian tenaga kerja akibat pergeseran strategi bisnis pasca-pandemi.&nbsp;&nbsp; Saat ini, program pengunduran diri sukarela ini hanya berlaku untuk tim di bawah Platforms and Devices dan belum diperluas ke divisi lain seperti Search, YouTube, atau Google DeepMind. Langkah Google ini mencerminkan tren perusahaan semakin selektif dalam mempertahankan tenaga kerja dan mengalokasikan sumber daya ke bidang AI dan komputasi awan (cloud computing).

Google menawarkan program pengunduran diri sukarela bagi karyawan. Program ini diharapkan dapat mengurangi potensi PHK di masa mendatang.

Google Tawarkan Program Pengunduran Diri Sukarela untuk Karyawan, Belum Umumkan Pesangon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pssi-berpeluang-buka-kasus-meninggalnya-suporter-lain_m_.jpg" alt="Ilustrasi PSSI. (Dok. JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PSSI. (Dok. JawaPos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) baru saja menarik perhatian netizen, usai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 43 karyawannya. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga menyebut PHK itu bagian dari transformasi organisasi yang sedang dilakukan oleh PSSI. "Kita melakukan transformasi di sepak bola. Transformasi itu tak bisa hanya di luar, mau nggak mau juga di organisasinya PSSI," katanya dalam rekaman suara yang diterima oleh PSSI Pers, Senin (2/9) sore. Menurut Arya, PSSI melakukan proses transformasi, yang salah satunya berdampak pada PHK, dengan hati-hati menggunakan jasa konsultan. Konsultan ini membantu PSSI dalam merancang langkah ke depan. "Kemudian, mereka memberikan kriteria-kriteria karena kita mau melangkah ke depan, ke 2045, soal organisasi kita ini harus bagaimana dan seluruhnya. Maka, dibutuhkan yang namanya perubahan di organisasi PSSI," jelas Arya. Arya menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan berdasarkan kriteria dari masing-masing bagian dan kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, pemecatan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. "Kami lakukan evaluasi dan pemutusan hubungan kerja," jelasnya. Isu PHK terhadap puluhan karyawan PSSI mencuat setelah Eko Rahmawanto, Head of Media PSSI, menjadi salah satu korbannya. Dia juga menyebut bahwa mereka yang terkena PHK adalah seluruh anggota divisi media dan teknik PSSI. Ketika isu pemecatan dii tubuh PSSI ini ramai dibicarakan di jejaring sosial X, salah seorang netizen dengan username @fahrochi01 menyuarakan pendapatnya mengenai pesangon yang belum ia dapatkan ketika dipecat di tahun 2020. &ldquo;Lhaa rame pemecatan lg y, pdhl pesangonku pemecatan 2020 blm ada baunya,&rdquo; cuitnya disertai emoji tertawa, pada Senin (2/9) pukul 20.51 WIB. Namun, sang pemilik akun tak menjawab secara gamblang mengenai sebab dirinya bisa mengalami pemecatan ketika ditanya warganet lainnya.

Menanggapi viralnya isu pemecatan pegawai PSSI, Netizen X ikut curhat soal pesangonnya yang belum dibayar saat dipecat pada 2020.

Viral PSSI PHK 43 Pegawai, Netizen X Ikut Curhat Belum Dapat Pesangon Usai Dipecat dari Tempat Kerjanya   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/gunakan-dana-tak-terduga-mantan-penjabat-bupati-divonis-bebas_m_176479.jpeg" alt="Ilustrasi putusan hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi putusan hakim</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pertengahan 2023 ditutup Hotel Garden Palace Surabaya dengan cerita baru. Pengadilan Niaga (PN) Surabaya menyatakan bahwa Hotel Garden Palace Surabaya berstatus pailit. Garden Palace Surabaya dianggap terbukti tidak memberikan pesangon kepada para karyawan yang diputus sepihak atau PHK. JawaPos.com menerima amar putusan Majelis Hakim PN Surabaya yang diketuai Slamet Suripto. Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Slamet Suripto memutuskan, PT Mas Murni Indonesia (Mami) yang notabene sebagai perusahaan pengelola Hotel Garden Palace pailit. Garden Palace Surabaya dinyatakan status pailit itu bermula ketika para karyawan mengajukan gugatan setelah tak mendapat pesangon usai di-PHK. &rdquo;Iya, sudah diputus pailit oleh Hakim Slamet Suripto,&rdquo; kata Humas PN Surabaya Khusaini. Berdasar informasi yang dihimpun JawaPos.com, Hotel Garden Palace Surabaya diklasifikasikan sebagai hotel berbintang 4 yang mempunyai 330 kamar. Terdiri atas beberapa tipe seperti Standard Room, Deluxe Room, Deluxe Theme Room, Club Excellence, dan Suite Room. Hotel berlantai 24 itu beroperasi pada 10 Desember 1983. Lokasi Garden Palace Surabaya ada di pusat kota Surabaya. Sementara itu, kuasa hukum para pekerja yang di-PHK, Agus Supriyanto mengatakan, PT Mami juga punya utang pada sejumlah bank. Dia menyebut total tagihan utang PT Mami hingga Rp 300 miliar. Usai dinyatakan pailit, Agus menegaskan, kurator bakal membereskan berbagai aset PT Mami. Salah satunya adalah hotel Garden Palace. &rdquo;Aset itu akan dilelang, hasilnya untuk melunasi utang pada karyawan,&rdquo; ujar Agus. Agus menyampaikan, sebelum pailit pihaknya sempat bertemu dan mediasi. Namun, tidak tercapai kesepakatan pembayaran kekurangan upah dan pesangon karyawan yang belum dibayar. Sekitar 200 pekerja belum memperoleh upah dari pemilik hotel yang berada di Jalan Yos Sudarso Surabaya itu. &rdquo;PT Mami belum membayar pesangon dan gaji ratusan pekerja. Diingkari (PT Mami), padahal kesepakatan itu pesangonnya dicicil, tapi ingkar,&rdquo; tutur Agus. Pengacara PT Mami Tanu Hariyadi enggan mengomentari hal itu. Termasuk terkait kasasi atau menerima putusan tersebut. &rdquo;Maaf, no comment,&rdquo; ujar Tanu.

Pengadilan Niaga (PN) Surabaya menyatakan, Hotel Garden Palace Surabaya berstatus pailit. Pengelola dianggap tidak memberikan pesangon PHK

Tok, Hotel Garden Palace Surabaya Diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/images-2023-07-06T185327472-2877477931.jpeg" alt="Elon Musk (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Elon Musk (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Intrik dengan Mark Zuckerberg belum berakhir, kini pemilik Twitter Elon Musk dihadapkan pada gugatan mantan karyawannya sendiri. Twitter digugat sebesar USD 500 juta atau setara dengan Rp 7 trilliun karena menolak membayar pesangon. Uang tersebut diduga pesangon yang dijanjikan oleh Elon kepada ribuan karyawan yang telah diberhentikan. Gugatan tersebut diajukan oleh Courtney McMilian yaitu mantan karyawan Twitter yang sempat menjadi kepala penghargaan dalam program tunjangan karyawan. Gugatan tersebut telah diajukan di Pengadilan Federal San Francisco. McMilian mengklaim bahwa rencana pesangon yang dibuat oleh Twitter pada 2019 tidak direalisasikan. Pasalnnya, Twitter telah menjanjikan dua bulan gaji pokok ditambah satu minggu gaji untuk setiap tahun layanan penuh jika mereka diberhentikan. Namun, faktanya Twitter hanya memberikan pesangon kepada karyawan yang di PHK paling lama satu bulan, dan banyak dari mereka yang tidak menerima apapun. Diketahui, Twitter telah memberhentikan setengah karyawan sebagai tindakan pemotongan biaya setelah Musk mengakuisisi perusahaan pada bulan Oktober. Twitter telah dituntut karena diduga gagal membayar pesangon, tetapi kasus tersebut melibatkan pelanggaran klaim kontrak dan bukan undang-undang tunjangan. Namun menurut laporan Reuters, perusahaan mengatakan telah membayar mantan karyawan secara penuh.

Intrik dengan Mark Zuckerberg belum berakhir, kini pemilik Twitter Elon Musk dihadapkan pada gugatan mantan karyawannya sendiri.

Mantan Karyawan Twitter Tuntut Elon Musk Bayar Pesangon Sebesar Rp 7 Triliun 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PHK-Karyawan.jpg" alt="Ilustrasi. Karyawan yang mengalami PHK akan mendapat pesangon maksimal 9 kali upah. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Karyawan yang mengalami PHK akan mendapat pesangon maksimal 9 kali upah. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja telah resmi terbit dan diteken Presiden Jokowi pada akhir tahun lalu. Dalam aturan itu mengatur besaran pesangon yang diterima karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan maksimal 9 kali upah.  Ketentuan besaran pesangon yang diterima karyawan tersebut secara lengkap diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.  "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi Pasal 156 ayat (1), dikutip JawaPos.com, Senin (2/1).  Adapun rincian ketentuan besaran uang pesangon itu, sebagai berikut: a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah; b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah; c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah; d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah; e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah; f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah; g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah; h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah.  Tak hanya uang pesangon, karyawan yang mengalami PHK juga diatur untuk mendapatkan uang penghargaan dan uang penggantian hak lainnya. Uang penghargaan masa kerja diperoleh maksimal 10 kali upah.  Lebih lengkap, berikut ini uang penghargaan yang diterima karyawan PHK sesuai dengan Perppu 5/2022: a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah; b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah; c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah; d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah; e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun,6 (enam) bulan Upah; f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah; g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/3-JANUARI-PHK-1024x1024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Sementara untuk uang penggantian hak yang seharusnya diterima karyawan yang mengalami PHK, meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Lalu, biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat Pekerja/ Buruh diterima bekerja serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.  "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (21), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah," tutup pasal 156. (*)

Rincian Besaran Pesangon Karyawan Terkena PHK Dalam Perppu Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/e94b3057-1a42-4442-bce1-5fa53a22acac-640x360-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono menyoroti kabar belum dibayarkan pesangon 30 orang pekerja Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh pengelola barunya yakni PT. Taman Wisata Candi (TWC) sampai bulan Oktober 2022.  Menurut dia, karyawan hanya menuntut pesangon yang rata-rata sudah bekerja selama 25 tahun lebih tapi tidak kunjung dicairkan. Selain itu, karyawan lama banyak dilepas jabatannya diganti orang BUMN yang tidak kompeten dan tak mengerti mengelola TMII.  “Pesangon tidak pernah dibayar oleh TWC sejak Maret 2022 sampai sekarang. Bahkan, tidak pernah ada tanggapan dari EVP TMII,” kata Tri seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Kamis (6/10).  Bukan cuma soal pesangon saja, Tri mengungkap ada kegagalan dalam mengelola TMII sejak diambil alih oleh TWC tersebut. Sepertinya, ia melihat TWC memang tidak kapabel untuk mengelola TMII. Sehingga, alangkah baiknya pengelolaan dikembalikan lagi kepada swasta.  Padahal, Tri menilai pengambilalihan TMII oleh pemerintah tujuannya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Tapi ternyata, setelah hampir 8 bulan justru jadi berantakan semua diberikan kepada pihak TWC.  “TMII juga tengah dilakukan penataan ulang kayaknya cuma alasan klise saja, karena memang TWC tidak profesional mengelola TMII,” jelas dia.  Harusnya, kata Tri, pengelolaan TMII dilakukan melalui tender bukan ditunjuk langsung kepada TWC. Sehingga, swasta bisa ikut melakukan tender pengelolaan TMII agar nantinya pengelolaan TMII akan jauh lebih profesional.  “Karena setelah renovasi Rp1,3 triliun tidak ada hasil signifikan, bahkan tercium indikasi ada kerugian negara dari hasil renovasi seadanya. Banyak aset-aset TMII peninggalan yang dijual obral, padahal aset-aset tersebut sangat bernilai jika dikelola TMII,” ujarnya.  Diketahui, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengambil alih pengelolaan TMII setelah Presiden RI Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII pada 31 Maret 2021. Proses pengambilalihan TMII dimulai sejak 1 April 2021.  Yayasan Harapan Kita diberi waktu tiga bulan untuk menyerahkan pengelolaan aset negara tersebut ke tim transisi yang dibentuk Kemensetneg. Diketahui, TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977 selama 44 tahun terakhir.  Usai mengambil alih Taman Mini, Kementerian Sekretariat Negara langsung bekerja sama dengan PT. Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko untuk memanfaatkan objek wisata itu.  Selanjutnya, Presiden Joko Widodo meninjau progres renovasi TMII yang menghabiskan anggaran sebesar Rp1,1 triliun pada Selasa, 23 Agustus 2022. Tentu, Jokowi berharap renovasi TMII ini dapat menjadikan TMII sebagai tujuan wisata masyarakat untuk melihat keberagaman seni dan budaya yang dimiliki Indonesia.  “Kita harapkan setelah direnovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ini menjadi tujuan wisata masyarakat dan juga turis mancanegara. Saya titip pesan juga tarifnya jangan mahal-mahal, rakyat harus bisa tetap menikmati TMII ini,” kata Jokowi.  Sejak diresmikan pada tahun 1975, kata JokowiC TMII belum pernah dilakukan renovasi secara besar-besaran sehingga banyak bangunan dan anjungan-anjungan provinsi yang sudah rusak serta keropos. Untuk itu, Jokowi meminta kepada pengelola TMII menggelar secara rutin acara-acara yang berkaitan dengan seni budaya.

Pengelola TMII Diminta Segera Bayar Pesangon Para Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/arif-fathoni-dan-karyawan-PT-Star_1.jpg" alt="Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni menerima perwakilan karyawan PT Star Taman Remaja di Kantor DPD Partai Golkar Surabaya. DPRD Kota Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni menerima perwakilan karyawan PT Star Taman Remaja di Kantor DPD Partai Golkar Surabaya. DPRD Kota Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPD Partai Golkar Kota Surabaya minta dinas tenaga kerja memberikan pendampingan terhadap puluhan karyawan PT Star Taman Remaja Surabaya. Mereka telah diputus hubungan kerja namun belum dapatkan pesangon.  ”Beberapa hari lalu saya menerima perwakilan karyawan PT Star TRS di Kantor DPD Golkar Surabaya. Mereka menitipkan aspirasinya itu,” kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (15/5).  Dia menjelaskan, ada 83 karyawan PT Star Taman Remaja Surabaya yang sudah tidak bekerja karena perusahaan diputus pailit melalui Pengadilan Niaga Kota Surabaya. Namun, sampai hari ini karyawan belum mendapatkan hak pesangon sebagai dampak dari pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.  ”Karyawan juga belum melakukan proses tripartit di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya,” ujar Arif Fathoni.  Terhadap permasalahan itu, menurut dia, perwakilan karyawan PT Star TRS meminta Partai Golkar Surabaya memperjuangkan nasib para karyawan tersebut. Menurut cerita karyawan, sudah ada boedel pailit yang sudah terjual seharga puluhan miliar. Namun, kurator dan pengurus hingga saat ini belum melakukan pembagian kepada kreditur, di antaranya adalah puluhan karyawan tersebut.  ”Sebagian karyawan tidak ber-KTP Surabaya, tetapi kami akan terus perjuangkan hingga keadilan itu segera tiba. Ini bukan semata-mata untuk kepentingan hubungan timbal balik dalam politik, melainkan penegasan bahwa kerja politik adalah kerja-kerja kemanusiaan,” ucap Arif Fathoni.  Bagaimana progres perjuangan advokasi kepentingan warga Surabaya dan non-Surabaya? Arif menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya bersama perwakilan karyawan akan bersilaturahmi dengan hakim pengawas perkara kepailitan tersebut.  ”Kami akan menanyakan progres yang telah dilakukan kurator dan pengurus perkara kepailitan ini,” papar Arif Fathoni yang juga anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya.  Untuk itu, dia berharap Disnaker Surabaya memberikan pendampingan terhadap nasib 83 karyawan yang sedang memperjuangkan hak pesangon yang belum diterima meski mereka sudah berjuang sejak 2018.  ”Ya, kami akan berkirim surat ke organisasi kurator tersebut, agar juga melakukan pengawasan terhadap jalannya perkara kepailitan ini agar hak-hak karyawan bisa segera diberikan,” tutur Arif Fathoni.

Golkar Minta Disnaker Surabaya Dampingi Karyawan Korban PHK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pesangon

Berita Terkini