<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/Screenshot_20240102-211323-1973933022.jpg" alt="Ilustrasi judi online./ISQ Espana" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi judi online./ISQ Espana</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Seorang anggota TNI kembali terlilit dalam jeratan judi online (judol). Parahnya, oknum TNI ini menggelapkan uang satuan hinggal Rp 876 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaku adalah seorang perwira pertama berinisial Letda R. Dia adalah anggota Brigif 3/Tri Budi Sakti (TBS), Sulawesi Selatan. Kini pelaku sudah diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Hendhi Yustian mengatakan, kasus ini sudah ditangani oleh satuan. Proses pengusutan akan dilakukan hingga tuntas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait kasus penyalahgunaan anggaran oleh Paku Brigif 3, saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan dan pendalaman keterlibatannya dalam judi online guna proses hukum lebih lanjut," kata Hendhi kepada wartawan, Kamis (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kostrad menegaskan, setiap bentuk perjudian baik konvensional maupun online dilarang bagi anggotanya. Sebab, perbuatan tersebut melanggar hukum dan kode etik militer.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap Anggota yang terbukti terlibat akan dproses hukum sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu Kostrad juga berupaya meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif judi online serta memperkuat sistem pengawasan internal utk mendeteksi dan menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran secara cepat dan efektif," pungkas Hendhi.</div>

Seorang anggota TNI kembali terlilit dalam jeratan judi online (judol). Parahnya, oknum TNI ini menggelapkan uang satuan hinggal Rp 876 juta

Parah! Perwira TNI Gelapkan Duit Satuan Rp 876 Juta Buat Main Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1647261925657_copy_800x450.jpg" alt="Ilustrasi penembakan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali berulah. Mereka melakukan pembunuhan lagi. Kini korbannya adalah seorang perwira TNI Angkatan Darat (AD) berinisial Letda OS. Kabar pembunuhan kepada Letda OS dibenarkan Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan. &rdquo;Pembunuhan ini terjadi di wilayah Paniai. Iya benar Bang, Ltd OS gugur diserang dan ditembak oleh OPM,&rdquo; kata Candra kepada wartawan, Jumat (12/4). Candra belum merinci ikhwal kronologi pembunuhan tersebut. Termasuk asal usul kelompok OPM yang melakukan penyerangan. Namun, berdasar informasi yang beredar, jenazah Letda OS masih berada di Pasir Putih, Distrik Aradide. Jenazah belum bisa dievakuasi.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali berulah. Mereka melakukan pembunuhan terhadap seorang perwira TNI Angkatan Darat

Perwira TNI AD Ditembak Mati OPM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Apel-Pengetatan-PPKM-Mikro-Jakarta-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Prajurit TNI bersiap mengikuti Apel Gelar Pasukan Pengetatan PPKM Mikro wilayah DKI Jakarta di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (18/6/2021). Apel Gelar Pasukan yang diikuti personel gabungan TNI-Polri-Satpol PP tersebut dalam rangka pengetatan pemberlakuan p" width="100%">
<figcaption>Prajurit TNI bersiap mengikuti Apel Gelar Pasukan Pengetatan PPKM Mikro wilayah DKI Jakarta di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (18/6/2021). Apel Gelar Pasukan yang diikuti personel gabungan TNI-Polri-Satpol PP tersebut dalam rangka pengetatan pemberlakuan p</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lettu Arh AAP, komandan Baterai C Kesatuan Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Yonarhanud) 1/Purwa Bajra Cakti, dijebloskan ke tahanan militer. Perwira TNI lulusan Akademi Militer (Akmil) 2017 itu diduga melakukan kekerasan seksual terhadap tujuh bawahannya. Tujuh prajurit pria yang masih remaja itu semuanya berpangkat prajurit dua (prada) dan berdinas di Yonarhanud 1/Purwa Bajra Cakti. Mereka adalah Prada F, Prada T, Prada A, Prada TP, Prada MS, Prada BS, dan Prada AD. &rdquo;Intinya bawahannya (pelaku),&rdquo; ungkap Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Infanteri Hendhi Yustian Danang Suta saat dihubungi kemarin (21/9) sore. Menurut Hendhi, ada dugaan unsur pemaksaan pelaku kepada para korban. Namun, sampai kemarin proses hukum masih berjalan. Sejumlah pendalaman terus dilakukan guna mengungkap peristiwa yang terjadi secara lebih utuh. Sehingga penerapan hukumnya juga tepat. &rdquo;Untuk memastikan itu tergantung dari proses hukum nanti. Proses hukumnya nanti,&rdquo; kata dia. Dia mengungkapkan, pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik terus dilakukan. Termasuk mendalami jumlah korban tindak kekerasan seksual tersebut. Hendhi menjelaskan, Lettu AAP sempat kabur ketika hendak diperiksa. Namun, dia akhirnya menyerahkan diri ke satuan asalnya. &rdquo;Kemudian langsung diserahkan kepada Denpom 1 di Tangerang,&rdquo; imbuhnya. Yang bersangkutan kini diproses hukum oleh para penyidik di Detasemen Polisi Militer tersebut. Sebagaimana komitmen pimpinan TNI dan TNI-AD, Kostrad memastikan bahwa proses hukum terhadap Lettu AAP akan dilakukan sampai tuntas. Sanksi tegas dan berat juga menanti bila terbukti bertindak sebagaimana informasi dan laporan yang diterima oleh penyidik. &rdquo;Jika benar terbukti, yang bersangkutan dihukum dengan hukuman tambahan pemecatan dari dinas keprajurita, selain hukuman atas (tindakan) asusilanya,&rdquo; beber Hendhi. (syn/c6/oni)

Lettu Arh AAP, komandan Baterai C Kesatuan Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Yonarhanud) 1/Purwa Bajra Cakti, dijebloskan ke tahanan.

Lecehkan Tujuh Prajurit Kostrad, Perwira TNI Terancam Dipecat dan Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/Jenderal-TNI-1656719646.jpg" alt="Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima laporan Kenaikan Pangkat 18 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD." width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima laporan Kenaikan Pangkat 18 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengevaluasi penempatan perwira TNI aktif di jabatan sipil diharapkan bukan sekadar janji. Harus segera dieksekusi secara komprehensif. Tidak hanya TNI, tetapi juga berlaku untuk Polri. Wakil Ketua Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana mengatakan, selama ini praktik dwifungsi itu tidak hanya terjadi di tubuh TNI, tapi juga Polri. Menurut dia, praktik penempatan prajurit TNI-Polri aktif di jabatan sipil banyak dilakukan di pemerintahan Jokowi dan dibiarkan DPR. Salah satunya bisa dilihat dari penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perpres itu mengatur pelibatan Kemenko Polhukam di BNPB (pasal 13). Juga, mengatur bahwa kepala BNPB dapat dijabat prajurit TNI aktif (pasal 63). &rsquo;&rsquo;Ada juga aturan penunjukan anggota TNI aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah,&rsquo;&rsquo; kata Arif kepada Jawa Pos kemarin (1/8). Arif juga menyinggung Presiden Jokowi yang membiarkan Ketua KPK Firli Bahuri menduduki jabatan sipil ketika masih berstatus perwira Polri aktif. &rsquo;&rsquo;Padahal, hal itu jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan demokratisasi penghapusan dwifungsi (ABRI, Red),&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Masyarakat sipil mendesak presiden mengevaluasi sejauh mana mandat reformasi berjalan sebagaimana mestinya. Khususnya terkait penempatan perwira TNI dan Polri aktif di jabatan sipil yang selama ini dilanggengkan. &rsquo;&rsquo;Presiden dan DPR juga harus melakukan revisi terhadap UU 31/1997 tentang Peradilan Militer,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Peraturan itu dinilai menghambat pemberlakuan Pasal 65 UU 34/2004 ayat (2) yang menegaskan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono memastikan bahwa instansinya tidak hanya menegakkan hukum. &rsquo;&rsquo;Pembinaan SDM berkualitas menjadi prioritas panglima TNI,&rsquo;&rsquo; ucapnya kemarin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011809898/delapan-orang-terjebak-di-tambang-emas-evakuasi-libatkan-kopaska-dan-basarnas">Delapan Orang Terjebak di Tambang Emas, Evakuasi Libatkan Kopaska dan Basarnas</a> Selama ini, lanjut dia, TNI menugasi prajurit untuk mengisi posisi di instansi sipil sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pemerintah. Karena itu, rencana Presiden Jokowi untuk mengevaluasi penempatan personel TNI dan Polri di instansi sipil menjadi kewenangan pemerintah dan presiden. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan optimismenya bahwa penanganan kasus dugaan korupsi di Basarnas bakal tuntas. Sebab, TNI juga memproses hukum Kabasarnas dan anak buahnya dengan landasan hukum yang kuat. Yakni, UU Peradilan Militer. &rsquo;&rsquo;Puspom TNI sudah melanjutkan menersangkakan pejabat yang bersangkutan dan sudah ditahan,&rsquo;&rsquo; ujar Mahfud. Dia sangat yakin proses hukum Kabasarnas dan anak buahnya tuntas lantaran peradilan militer jauh dari intervensi politik. &rsquo;&rsquo;Percaya pada peradilan militer dan kita akan mengawalnya dari luar,&rsquo;&rsquo; terang mantan menteri pertahanan tersebut. Terkait dengan polemik yang sempat beredar, Mahfud menjelaskan bahwa dalam UU TNI memang tercantum pasal yang menyebut personel TNI aktif bisa diadili lewat peradilan umum bila melakukan tindak pidana yang bersifat umum. &rsquo;&rsquo;Tetapi, ada aturan dalam Pasal 74 ayat 2 UU itu. Di mana disebutkan, sebelum ada UU Peradilan Militer yang baru, yang menggantikan atau menyempurnakan UU Nomor 31 Tahun 1997, itu masih dilakukan oleh peradilan militer,&rsquo;&rsquo; jelasnya. (tyo/syn/c18/fal)

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengevaluasi penempatan perwira TNI aktif di jabatan sipil.

Perwira Aktif di Jabatan Sipil Bertentangan dengan Reformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/prabowo-dan-purnawirawan-31656473.jpg" alt="BERTEMU SEJAWAT: Prabowo Subianto menghadiri reuni akbar dan halalbihalal TNI-Polri di Jogja Expo Center kemarin (3/5)." width="100%">
<figcaption>BERTEMU SEJAWAT: Prabowo Subianto menghadiri reuni akbar dan halalbihalal TNI-Polri di Jogja Expo Center kemarin (3/5).</figcaption>
</figure> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":oy" class="ii gt"> <div id=":ox" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengupayakan agar beasiswa internasional untuk perwira Indonesia bisa lebih banyak lagi. Oleh karena itu, Indonesia terus mempererat hubungan bilateral dengan sejumlah negara, khususnya bidang pertahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan tersebut diungkap oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto usai menerima kunjungan KSAD Amerika Serikat James C. McConville di kantor&nbsp; Kemenhan, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tahun ini kita kirim ke banyak negara. Kita ingin sebanyak mungkin perwira-perwira kita belajar dari negara-negara lain supaya tambah pengalaman dan tambah pandai dalam berbagai teori dan praktek ilmu pertahanan," ujar Prabowo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01633587/kirim-bumbu-ke-arab-saudi-penuhi-kebutuhan-konsumsi-haji-indonesia">Kirim Bumbu ke Arab Saudi, Penuhi Kebutuhan Konsumsi Haji Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Prabowo menyebut Indonesia hingga saat ini telah menjalin pertukaran perwira dengan sejumlah negara seperti Jepang, Inggris dan Australia. Kemenhan akan terus berupaya memperluas kerja sama dengan lebih banyak negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya kita ingin selalu meningkatkan kemampuan profesionalisme prajurit-prajurit kita, periwa-perwira kita. Kita belajar dari semua," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menambahkan, dirinya selalu berusaha untuk menambah kuota dan beasiswa bagi perwira menajamkan kemampuan di kancah internasional. Selain itu, negara lain seperti Kongo dan negara-negara Afrika lainnya, tertarik mengirim para perwiranya belajar di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01633583/tinggi-gelombang-laut-selatan-jabar-diy-diprakirakan-capai-6-meter-wisatawan-diimbau-tak-berenang-di-pantai">Tinggi Gelombang Laut Selatan Jabar-DIY Diprakirakan Capai 6 Meter, Wisatawan Diimbau Tak Berenang di Pantai</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Banyak negara sekarang yang minta mengirim perwiranya, bintaranya, prajuritnya ke Indonesia," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo memandang hal itu dipengaruhi oleh peran kepemimpinan Indonesia yang signifikan di kancah global, seperti G20 dan ASEAN. "Mereka minta kita untuk melatih, mendidik tentara mereka. Ini suatu yang saya kira tanda bahwa Indonesia terus di hormati, disegani," kata Prabowo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sikap kita yang selalu netral, non blok, menghormati semua negara, tidak memihak, saya kira dihormati sekarang oleh banyak negara," tandasnya.</div> </div> </div> </div> <div class="hi">&nbsp;</div> </div> </div>

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengupayakan agar beasiswa internasional untuk perwira Indonesia bisa lebih banyak lagi.

Prabowo Targetkan Kuota Beasiswa Internasional untuk Perwira Tambah Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Screenshot_20220925-114015_YouTube.jpg" alt="Letda Ckm dr Alfred Hartoyo Alphanto" width="100%">
<figcaption>Letda Ckm dr Alfred Hartoyo Alphanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Letnan Dua (Letda) Ckm dr. Alfred Hartoyo Alphanto, perwira pertama keturunan etnis Tionghoa, memilih mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dengan menjadi dokter militer di satuan TNI, dikutip dari ANTARA.  "Saya ingin memberikan sesuatu untuk negara, salah satunya dengan cara mengabdi sebagai tentara," kata Letda Ckm dr Alfred Hartoyo Alphanto dipantau dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Minggu (25/9).  Menurut dia, di Indonesia, terutama di instansi TNI tidak ada pembedaan semuanya diperlakukan dan diberikan kesempatan yang sama, termasuk perlakuan di dalam organisasi.  "Saya bersama teman-teman diperlukan sama dan dididik agar benar-benar menjadi seorang prajurit yang baik," kata dia.  Ia mengatakan sebagai seorang dokter militer akan mengikuti perintah dan siap ditempatkan di mana saja, termasuk memberikan yang terbaik bagi bangsa.  Sebagai seorang abdi negara, ia bertekad akan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat luas sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  "Kalau orang tersenyum saya juga ikut senang," ujarnya.  Ia bercerita pada awal kakeknya merantau dari Tiongkok ke Indonesia dan diterima menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Sejak saat itu, Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan yang sama kepada siapa saja, termasuk bagi anak-anak keturunan China.  Sebagai contoh, pada awal kedatangannya ke Indonesia kakeknya hanya seorang petani namun dari perjalanan waktu anak-anak keturunan Tionghoa bisa mengenyam pendidikan hingga menjadi seorang sarjana.  "Kakek saya awalnya petani, ayah dan ibu saya sarjana dan itu menurut saya sudah menjadi bantuan besar dari negara," kata dia.  Senada dengan itu, saudara kembar dari Letda Ckm dr Alfred Hartoyo Alphanto mengatakan orang tuanya selalu menyampaikan bahwa ia dan saudaranya lahir dan besar di Indonesia, termasuk makan dan minum dari tanah Indonesia sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengabdi kepada Ibu Pertiwi.  "Walaupun kamu keturunan Tionghoa tapi kamu sudah menjadi Warga Negara Indonesia dan harus mengabdikan diri ke Indonesia," ujarnya.

Perwira Keturunan Tionghoa Pertama Ini Mengabdi jadi Dokter Militer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kasus_mutilasi.jpg" alt="SADIS: Karung berisi potongan tubuh korban yang ditemukan di Kampung Pigapu, Mimika. (SUMBER UNTUK JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SADIS: Karung berisi potongan tubuh korban yang ditemukan di Kampung Pigapu, Mimika. (SUMBER UNTUK JAWA POS)</figcaption>
</figure>Empat Korban Dipancing Beli Senjata Api Rp 250 Juta  JawaPos.com – Kasus mutilasi empat warga Nduga yang jenazahnya ditemukan di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, diduga melibatkan oknum personel TNI-AD. Berdasar informasi yang diterima Jawa Pos tadi malam (28/8), enam di antara sepuluh pelaku yang terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan tersebut merupakan prajurit TNI. Sedangkan empat lainnya adalah masyarakat sipil. Bersama-sama mereka menghabisi nyawa dan memutilasi para korban.  Markas Besar TNI-AD (Mabesad) mengonfirmasi telah mendapat informasi terkait keterlibatan enam prajurit mereka. Subdenpom Kodam XVII/Cenderawasih Mimika telah mengamankan enam prajurit tersebut. ”Dan, memeriksa enam oknum prajurit TNI-AD atas dugaan keterlibatan mereka,” ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna melalui keterangan resmi.  Tatang menyebutkan, dua di antara empat jenazah korban ditemukan pada Sabtu (27/8). Menurut jenderal bintang satu TNI-AD tersebut, Subdenpom XVII/Cenderawasih Mimika juga sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat. Persisnya, aparat Polres Mimika. ”Untuk mengungkap keterlibatan oknum TNI-AD,” lanjutnya. Dari sepuluh pelaku, satu orang yang berlatar belakang masyarakat sipil masih buron.  Sumber Jawa Pos menyebutkan, dua di antara enam personel TNI-AD yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut merupakan perwira. Satu perwira menengah berpangkat mayor dan satu perwira pertama berpangkat kapten. Namun, Tatang belum mau membuka identitas enam prajurit itu. ”Apabila hasil pemeriksaan ditemukan keterlibatan para oknum tersebut, TNI Angkatan Darat akan melakukan proses hukum dan memberikan sanksi tegas,” beber dia.  Sumber itu juga menyebutkan bahwa pembunuhan terhadap empat masyarakat sipil tersebut terjadi pada Senin (22/8) malam lalu. Lokasi pembunuhan di SP 1 Distrik Mimika Baru. ”Setelah dibunuh, semua korban dipotong kepala dan kakinya,” ungkapnya. Potongan tubuh keempat korban lantas dipisahkan ke dalam enam karung.  Empat korban dibuang di Sungai Pigapu yang berada di Distrik Iwaka. Tidak berhenti sampai di situ, para pelaku lantas membakar satu mobil Toyota Calya yang sebelumnya digunakan para korban untuk bertemu pelaku.  Aparat kepolisian di Papua telah menyampaikan bahwa sebelum pembunuhan terjadi, para pelaku dan para korban memang sepakat untuk bertemu. Pelaku memancing korban untuk membeli senjata api jenis AK 47 dan senjata api lainnya berjenis FN dengan harga Rp 250 juta. Setelah sepakat, mereka pun bertemu. Dalam pertemuan itu, pembunuhan terjadi. Uang Rp 250 juta yang dibawa korban diambil dan dibagi oleh para pelaku.

Kasus Mutilasi Papua Diduga Libatkan Perwira TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/panglima-tni.jpg" alt="BENTUK PENGHORMATAN: Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam peresmian kemarin, Rabu (26/8). (TNI-AU FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BENTUK PENGHORMATAN: Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam peresmian kemarin, Rabu (26/8). (TNI-AU FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi di internal TNI. Sebanyak 60 perwira tinggi (pati) dari 3 matra mendapat promosi jabatan baru. Sejumlah nama tenar turut tercantum dalam peronbakan ini.  Mutasi ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/684/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 60 Pati TNI terdiri dari 31 Pati TNI AD, 13 Pati TNI AL dan 16 Pati TNI AU.  Pati TNI AD yang mendapat promosi di antaranya, Letjen TNI Agus Rohman dari Pangkogabwilhan III menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun, Mayjen TNI Jeffry Apoly Rahawarin dari Pangdam XVI/Ptm menjadi Pangkogabwilhan III, Mayjen TNI Bambang Ismawan dari Asintel Kasad menjadi Pangdam XVI/Ptm.  Mayjen TNI Suko Pranoto dari Wairjenad menjadi Asintel Kasad, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiyanto dari Pangdam III/Slw menjadi Irjenad, Mayjen TNI Agus Subiyanto dari Danpaspampres menjadi Pangdam III/Slw, Brigjen TNI Tri Budi Utomo dari Wadanjen Kopassus menjadi Danpaspampres, Kolonel Inf Deddy Suryadi dari Danrem 074/Wrt (Surakarta) Kodam IV/Dip menjadi Wadanjen Kopassus.  Sedangkan 13 Pati TNI AL di antaranya Laksdya TNI I Nyoman Gede Ariawan dari Pangkogabwilhan I menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun, Laksda TNI Muhammad Ali dari Asrena Kasal menjadi Pangkogabwilhan I, Laksda TNI Abdul Rasyid Kacong dari Pangkoarmada I menjadi Asrena Kasal, Laksda TNI Arsyad Abdullah dari Pangkolinlamil menjadi Pangkoarmada I, Laksma TNI Erwin S. Aldedharma dari Kas Koarmada I menjadi Pangkolinlamil.  Kemudian 16 Pati TNI AU di antaranya Marsma TNI Lintong S. Siregar dari Kaskogartap II/Bandung menjadi Pati Mabes TNI AU dalam rangka pensiun, Kolonel Pas Budi Sumarsono dari Kabid Anev Set Itjen TNI menjadi Kaskogartap II/Bandung, Marsda TNI Wisnu Dewantoko dari Koorsahli Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU dalam rangka pensiun, Marsma TNI Hari Mursanto dari Dirdik Kodiklatau menjadi Koorsahli Kasau, Marsma TNI Ian Fuady dari Pangkosek Hanudnas II Mks menjadi Dirdik Kodiklatau.

60 Pati TNI Promosi, Pangkogabwilhan I dan III, 2 Pangdam Dimutasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Dadang-Buaya-ditangkap-aparat-669x355-1.jpg" alt="Dadang Buaya ditangkap aparat. IG/Infokomando" width="100%">
<figcaption>Dadang Buaya ditangkap aparat. IG/Infokomando</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Resor Garut, Jawa Barat, menyampaikan preman tersangka kasus melakukan keributan dan menantang perwira TNI AD di depan Markas Koramil Pameungpeuk diancam hukuman 10 tahun penjara. Ini karena perbuatannya mengganggu ketertiban umum dan membawa senjata tajam.  "Ancaman hukuman terberat 10 tahun penjara," kata Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Adi Benny Cahyono saat jumpa pers penangkapan dua orang preman di Markas Polres Garut, Senin (31/5) dikutip dari Antara.  Ia menuturkan polisi menangkap dua preman, yakni Dadang Buaya,39, yang membuat onar dan menantang berkelahi perwira TNI di depan Markas Koramil Pameungpeuk, dan seorang anak buahnya Hendriawan warga Pameungpeuk, Garut.  Dadang ditangkap karena melakukan ancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap seorang nelayan, juga menantang perwira TNI termasuk anggota Polsek Pameungpeuk.  Akibat perbuatannya itu dijerat dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 170 KUHPidana Jo Pasal 351 KUHP tentang perbuatan melakukan kekerasan secara bersama-sama dan penganiayaan.  "Untuk pasalnya diterapkan ada pasal darurat, untuk barang bukti yang kita sita dua buah golok, samurai, tongkat besi dan miras," katanya.  Kapolres menyampaikan penangkapan terhadap preman itu karena sebelumnya terlibat pertikaian dengan seorang nelayan di Sayang Heulang, Kecamatan Pameungpeuk, Jumat (28/5).  Nelayan yang mendapat ancaman dengan menggunakan senjata tajam itu meminta bantuan kepada adiknya seorang perwira TNI dari Depok yang sedang cuti di Pameungpeuk.  Kedatangan anggota TNI itu tidak mampu mereda pertikaian tersebut, bahkan anggota Polsek Pameungpeuk juga hendak mendapatkan tindakan kekerasan dari preman saat akan melerainya, hingga akhirnya berhasil dibubarkan.  Namun beberapa saat kemudian Dadang bersama teman-temannya mendatangi Markas Koramil untuk mencari anggota TNI yang sempat bertikai sebelumnya sambil membawa senjata tajam.  Aksi preman itu berhasil dicegah anggota Koramil dan mengamankan barang bukti senjata tajam dan minuman keras, kemudian Dadang pergi dan mendatangi Polsek Pameungpeuk dan terjadi keributan dengan anggota polsek.  Usai melakukan aksinya itu, tim dari Kepolisian Resor Garut menangkap preman tersebut di rumahnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/05/2021/dadang-buaya-preman-yang-kerap-berulah-ditangkap-warga-bersyukur/">Dadang Buaya Preman yang Kerap Berulah Ditangkap, Warga Bersyukur</a>  Kapolres menyampaikan jajarannya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap preman tersebut yang sampai saat ini kondisinya masih dalam keadaan mabuk.  "Sampai saat ini pemeriksaan tersangka masih dalam mabuk berat," katanya.

Tantang Perwira TNI, Preman Garut Ini Terancam 10 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG20210201193734_01.jpg" alt="Roro Fitria./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Roro Fitria./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Roro Fitria kini tengah menjalani proses taaruf dengan salah seorang lelaki yang katanya merupakan perwira menengah TNI. Awal perkenalan Roro dengannya berkat dikenalkan oleh temannya sekitar 3 bulan lalu.  “Alhamdulillah baru taaruf ya. Insya Allah kalau memang berjodoh kita bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan,” ujar Roro Fitria saat ditemui di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (3/2).  Selama proses taaruf dan saling mengenal satu sama lain, perempuan yang kini berhijab itu mengaku terkadang bertemu secara langsung dan terkadang hanya melalui sambungan telepon. Roro Fitria mengaku setiap kali bertemu ia biasanya selalu didampingi oleh orang lain atau tidak bertemu empat mata.  “Bertemu dengan kapasitas 3 orang atau 4 orang, biar kita lebih kenal satu sama lain,” katanya.  Roro Fitria tidak mau bertemu empat mata untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurutnya, setelah berhijrah dia berusaha menjalani hubungan dengan lawan jenis berdasarkan ketentuan yang telah digariskan agama.  Dia pun menyadari caranya dalam menjalani hubungan dengan lawan jenis berubah drastis setelah hijrah. Bukan hanya itu, dalam hal kriteria calon suami juga berbeda jauh antara dulu dan sekarang. Untuk saat ini Roro Fitria mencari lelaki yang bisa membimbingnya ke arah yang lebih baik dalam hal agama. Dan yang dapat menuntunnya di dalam ketaatan kepada Tuhan.  Mengenaik profesi Roro Fitria tidak mau mempermasalahkan karena semua profesi katanya baik. “Nyai mencari sosok lelaki saleh yang bisa membimbing nyai di dunia, yang bisa membawa nyai ke jannah Allah,” ucapnya.  Roro Fitria juga mengatakan, lelaki yang sedang dekat dengannya itu tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun. Dan sampai saat ini mereka merasakan adanya kecocokan satu sama lain.  Jika dalam proses menjalani taaruf ini semakin dimantapkan Tuhan, Roro Fitria berharap bisa melaksanakan pernikahan di tahun ini. Apalagi keduanya sudah sama-sama punya keinginan menikah dengan tujuan menyempurnakan ibadah.  “Target, gak mau menargetkan karena ini tergantung takdir Allah. Nyai cuma ingin ketika ulang tahun nanti sudah bisa menyandang status nyonya,” ucap Roro Fitria yang berulang tahun tiap 29 Desember setiap tahunnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/auP2iocBX9Q

Taaruf dengan Perwira TNI, Roro Fitria Berharap Menikah Tahun Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perwira tni

Berita Terkini