<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/27/MAYAT-27-B-3501971359.jpg" alt="Ilustrasi temuan mayat. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi temuan mayat. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) akhirnya menguak fakta baru di balik kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Dwinanda Linchia Levi (DLV). Seorang perwira menengah di Polda Jateng, AKBP B, resmi dijebloskan ke tahanan khusus (patsus) setelah terungkap menjalin hubungan asmara dengan korban. Dosen Untag itu ditemukan meninggal di sebuah kamar hotel di kawasan Jalan Telaga Bodas Raya, Gajahmungkur. Kabid Humas Polda Jateng, Kombespol Artanto, membenarkan bahwa AKBP B menjalin hubungan asmara dengan korban seorang dosen Untag sejak lama meski dirinya sudah berkeluarga. &ldquo;Sudah (berkeluarga). Kalau inisial D itu masih gadis, masih bujang,&rdquo; ujar&nbsp;Artanto seperti dikutip dari Radar Semarang, Kamis (20/11. Artanto juga menegaskan bahwa hubungan asmara keduanya memang berlangsung lama. &ldquo;Yang jelas mereka ada komunikasi intens. Dan hubungan asmara itu memang benar. Menurut pengakuan yang bersangkutan dari tahun 2020,&rdquo; kata Artanto. Informasi yang beredar menyebut, AKBP B dan DLV bahkan tinggal bersama di satu rumah di kawasan Tembalang. Hubungan di luar pernikahan sah itulah yang menyeret perwira menengah tersebut pada pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Atas pelanggaran itu, AKBP B kini mendekam di patsus Mapolda Jateng selama 20 hari sejak Rabu (19/11) malam. &ldquo;Yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa tinggal bersama dengan seorang perempuan berinisial D, tanpa ikatan perkawinan yang sah,&rdquo; tegas Artanto. Artanto menambahkan, pelanggaran tersebut masuk kategori berat karena berkaitan dengan kesusilaan dan dinilai mencederai citra institusi. Meski demikian, dia belum memastikan waktu pelaksanaan sidang kode etik maupun sanksi yang berpotensi dijatuhkan, mulai dari penundaan pangkat hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sementara itu, penyebab kematian DLV belum dapat diungkap. Artanto menyebut penyidik masih menunggu hasil lengkap gelar perkara dan keterangan ahli forensik. &ldquo;Kalau hasil otopsi sudah keluar, saya belum bisa memberikan statement karena penyidik harus mengambil keterangan saksi ahli selaku dokter otopsi untuk menjelaskan hasil tersebut,&rdquo; ucap Artanto. &ldquo;Nanti bisa dijelaskan setelah gelar perkara. Kalau sekarang masih parsial dan penyidik belum menuntaskan pekerjaan," tandas Artanto. Sebelumnya, seorang dosen perempuan ditemukan meninggal di dalam kamar hotel di Jalan Telaga Bodas Raya Semarang Senin (17/11) sekitar pukul 05.30.&nbsp; Korban diketahui bernama DLL, 35, warga Kedungmundu, Kecamatan Tembalang. Korban berprofesi sebagai dosen salah satu perguruan tinggi swasta di wilayah Kota Semarang. Korban ditemukan di lantai dalam kamar 210, dalam kondisi tanpa busana. Kali pertama yang menemukan kejadian ini adalah seorang anggota Polri bernama B, 56, berpangkat AKBP menjabat sebagai Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jateng, warga Kedungmundu, Kecamatan Tembalang. Awalnya, saksi ini datang ke tempat kamar hotel korban, Senin (17/11) sekitar pukul 05.30. Sesampai kamar, melihat korban dalam kondisi tergelatak di lantai dan sudah tidak bernapas.&nbsp; Selanjutnya, saksi ini melapor ke Inafis Polrestabes Semarang dan ke Polsek Gajahmungkur. Kejadian ini juga disampaikan ke resepsionis hotel. Kemudian, dilakukan olah TKP guna keperluan lebih lanjut.&nbsp; Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihaknya juga menyampaikan, sekarang masih dilakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kematian korban.&nbsp; "Nanti kita coba lakukan otopsi. Nanti kita lihat hasil otopsinya seperti apa," ungkap Andika kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (18/11).

Polda Jateng ungkap fakta kematian dosen Untag, perwira Polri terlibat hubungan asmara, penyelidikan kematian masih berlangsung

Terungkap! AKBP B Dipatsuskan usai Ketahuan Jalin Asmara dengan Dosen Untag yang Tewas di Hotel Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/PVJtWh3l3Cp4YoAvSl5dcrUJQbHiPmseMpBdwvA8-1-279353049.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 2.000 Capaja menjadi perwira TNI dan Polri dalam upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7). (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 2.000 Capaja menjadi perwira TNI dan Polri dalam upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7). (Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pelantikan 447 perwira muda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) dalam Upacara Prasetya Perwira 2025 menjadi sorotan Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI Sarifudin Sudding menekankan regenerasi di tubuh Polri harus menjadi simbol integritas, dedikasi, dan keberpihakan terhadap rakyat. Perwira Polri yang baru dilantik akan menjadi wajah negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. "Mereka bukan sekadar aparat penegak hukum, tetapi penjaga keadilan sipil dan representasi langsung dari negara yang melayani," kata Sudding kepada wartawan, Rabu (23/7). Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 calon perwira remaja (Capaja) yang terdiri dari 827 Capaja Akademi Militer (Akmil), 433 Capaja Akademi Angkatan Laut (AAL), 293 Capaja Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 447 Capaja dari Akpol. Sudding menyambut baik pesan Prabowo untuk menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya. Dia menilai, pada era modern saat ini, Polri dituntut tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan publik.&nbsp; &ldquo;Jangan anggap remeh interaksi sehari-hari di lapangan. Jaga etika, dan bersikap adil pada sipil. Karena integritas dibarengi dengan sikap rendah hati akan memperkuat legitimasi institusi,&rdquo; tutur Sarifudin Sudding. Legislator PAN itu memperingatkan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum perwira dapat mencoreng institusi secara keseluruhan.&nbsp; "Jika kewenangan disalahgunakan, maka yang rusak bukan hanya reputasi pribadi, melainkan juga kepercayaan terhadap institusi Polri secara keseluruhan," tambah Sarifudin Sudding. Lebih lanjut, Sudding menyoroti pentingnya netralitas Polri dalam dinamika sosial-politik. Dia mengingatkan, menjelang tahun-tahun politik, Polri harus berdiri sebagai penjaga demokrasi, bukan sebagai pemain politik.&nbsp; "Keterlibatan aparat dalam kontestasi politik akan mencederai demokrasi dan memperlemah kepercayaan rakyat," tandas Sarifudin Sudding.

Pelantikan 447 perwira muda Polri, Komisi III DPR ingatkan pentingnya integritas dan netralitas dalam tugas

447 Perwira Polri Muda Dilantik, Komisi III DPR Ingatkan Regenerasi Harus Jadi Simbol Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/SIPPS-2024-2698974613.jpg" alt="Polri kembali memberikan kesempatan kepada lulusan sarjana yang ingin mendaftarkan diri sebagai Perwira Polri melalui seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun 2024." width="100%">
<figcaption>Polri kembali memberikan kesempatan kepada lulusan sarjana yang ingin mendaftarkan diri sebagai Perwira Polri melalui seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mabes Polri mengumumkan penerimaan calon perwira baru lewat sekolah inspektur perwira sumber sarjana (SIPSS). Tahun ini Polri memberi kesempatan luas bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa menjadi perwira maupun bintara, termasuk dari penyandang disibalitas. &ldquo;Pada penerimaan ASN Polri jalur PPPK Tahun 2023 kami telah menerima 1 orang disabilitas daksa di Polda Sumsel, perempuan. Jabatan arsiparis. Yang bersangkutan lulusan D-3 Manajemen Perusahaan,&rdquo; kata Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (18/1). Dia menjelaskan, dasar hukum yang digunakan dalam penerimaan adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2021. Dedi menyampaikan kesempatan bagi penyandang disabilitas fisik untuk menjadi anggota Polri berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Polri. &ldquo;Bahwa tahun ini Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas, di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK. Kemudian SIPSS untuk lulusan perguruan tinggi,&rdquo; jelas mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) itu. Dedi menuturkan, penyandang disabilitas akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya yang bersifat non-lapangan. &ldquo;Sebagai referensi pada 3 negara maju yang menerima polisi dari golongan disabilitas antara lain Australia, Amerika Serikat dan Inggris,&rdquo; pungkas Dedi. Sementara itu, dari pengumum Polri nomor Peng/ 1 /I/DIK.2.1./2024 tentang penerimaan siswa SIPSS 2024 memang terdapat beberapa formasi untuk jalur yang disebutkan Dedi. Yaitu, S-1 Teknik Metalurgi/Metalurgi; S-1 Desain Komunikasi Visual; S-1 Agen/ Teknologi/ Cyber/ Ekonomi Intelijen; D-4/S-1 Rekayasa Kriptografi; D-4/S-1 Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi; dan D-4/S-1 Keamanan Siber. Namun, untuk lulusan program studi (prodi) yang berkaitan dengan jurusan keuangan, perencanaan, dan administrasi tidak gamblang dituliskan. Begitu juga untuk penyandang disabilitas. Untuk diketahui, pada SIPSS 2024 Polri merekrut 100 calon perwira yang bersumber dari sarjana. Pada penerimaan ini ada sejumlah posisi yang diterima bagi mereka berusia 40 tahun dan sudah menikah, yaitu untuk dokter spesialis.

Mabes Polri mengumumkan penerimaan calon perwira baru lewat sekolah inspektur perwira sumber sarjana (SIPSS).

Polri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Perwira Polisi Lewat Jalur Seleksi SIPSS, Cek Bidangnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/masyarakat-indonesia-mulai-sadar-proteksi-keamanan-siber-meningkat_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Cyber attack." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Cyber attack.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selain menerima sarjana dari program studi penerbangan atau kedirgantaraan, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) 2024 juga mencari calon perwira muda lulusan sarjana (S-1) dan diploma IV (D-IV) rumpun ilmu siber. Adapun program studi (prodi) rumpun ilmu siber yang diterima untuk seleksi SIPSS 2024 sebagai berikut: <ul> <li>Teknologi/ Cyber/ Ekonomi Intelijen </li> <li>Rekayasa Kriptografi </li> <li>Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi </li> <li>Keamanan Siber</li> </ul> Penerimaan lulusan rumpun ilmu siber ini berdasarkan pada pengumuman Polri nomor: Peng/ 1 /I/DIK.2.1./2024 tentang penerimaan siswa SIPSS 2024. Untuk lulusan D-IV dan S-1 ini bisa dari dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B. Calon peserta seleksi SIPPS 2024 memiliki indeks prestasi komulatif (IPK) minimal 3.0 dan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir/diketahui oleh Pembantu Dekan bidang Akademik. Bagi lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Untuk umur peserta pada saat pembukaan pendidikan pembentukan SIPSS 2024 yaitu maksimal 26 tahun untuk S-1 dan D-IV; 30 tahun untuk S-2 dan S-2 profesi; dan 28 tahun untuk S-1 profesi. Syarat umum lainnya memiliki tinggi badan minimal 162 cm untuk pria, 157 cm untuk perempuan. Yang lebih penting lagi, belum pernah menikah secara hukum positif, hukum agama, maupun hukum adat. Bagi peserta perempuan belum pernah hamil atau melahirkan. Peserta yang diterima nanti sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan. Peserta seleksi SIPPS 2024 yang dinyatakan lulus bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun, terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri. Bersedia ditugaskan pada satuan kerja (satker) atau polda sesuai kompetensi atau latar belakang program studinya.

Polri menerima sarjana dari program studi  rumpun ilmu siber untuk seleksi SIPSS 2024. Saat lulus mereka akan menjadi perwira muda.

Polri Rekrut Sarjana Bidang Siber untuk SIPSS 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/60024065_316705409024811_7575131085983497570_n-1924219252.jpg" alt="ILUSTRASI: Siswa SIPSS mengikuti penyematan pangkat pendidikan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Siswa SIPSS mengikuti penyematan pangkat pendidikan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merekrut calon perwira muda lewat jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) 2024. Dalam penerimaan ini syarat yang bisa mengikuti seleksi adalah lulusan diploma IV (D-IV), sarjana (S-1), dan pascasarjana (S-2). Dari pengumuman Polri nomor: Peng/ 1 /I/DIK.2.1./2024 tentang penerimaan siswa sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) 2024 itu disebutkan ada beberapa S-1 yang harus disertai lisensi khusus untuk bisa mengikuti seleksi SIPSS 2024. Yaitu, D-4/S-1 Teknik Elektro (Kedirgantaraan) memiliki License C1/C2/C4; D-4/S-1 Teknik Penerbangan/ Aeronautika memiliki License A1/A2/A3/A4; dan S2/S1/D4 Semua Prodi + Sertifikat CPL Fyling School. Dikutip dari laman STTKD (sekolah tinggi teknik kedirgantaraan), teknik elektro (kedirgantaraan) dengan License C1/C2/C4 pengertiannya adalah penggolongan keahlian di teknik elektro dalam dunia kedirgantaraan. 1. Teknik elektro C1 : General License untuk Radio and Electronics 2. Teknik elektro C2 : General License untuk Instrument 3. Teknik elektro C4 : General License untuk Electrical Begitu juga dengan D-4/S-1 Teknik Penerbangan/Aeronautika dengan License A1/A2/A3/A4. Artinya sebagai berikut: 1. Teknik Penerbangan/Aeronautika dengan License A1: Airframe Airplane/Fixed Wing 2. Teknik Penerbangan/Aeronautika dengan License A2: Airframe Helicopter/Rotary Wing 3. Teknik Penerbangan/Aeronautika dengan License A3: General License untuk Piston Engine 4. Teknik Penerbangan/Aeronautika dengan License A4: General License untuk Turbine Engine Untuk lulusan D-IV dan S-1 ini bisa dari dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B. Calon peserta seleksi SIPPS 2024 memiliki indeks prestasi komulatif (IPK) minimal 3.0 dan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir/diketahui oleh Pembantu Dekan bidang Akademik. Bagi lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek; Untuk umur peserta pada saat pembukaan pendidikan pembentukan SIPSS 2024 yaitu maksimal 26 tahun untuk S-1 dan D-IV; 30 tahun untuk S-2 dan S-2 profesi; dan 28 tahun untuk S-1 profesi. Syarat umum lainnya memiliki tinggi badan minimal 162 cm untuk pria, 157 cm untuk perempuan. Yang lebih penting lagi, belum pernah menikah secara hukum positif, hukum agama, maupun hukum adat. Bagi peserta perempuan belum pernah hamil atau melahirkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013711144/jokowi-pastikan-gaji-tni-polri-dan-pensiunan-naik-mulai-1-januari-2024">Jokowi Pastikan Gaji TNI-Polri dan Pensiunan Naik Mulai 1 Januari 2024</a> Peserta yang diterima nanti sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan. Peserta seleksi SIPPS 2024 yang dinyatakan lulus bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun, terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri. Bersedia ditugaskan pada satuan kerja (satker) atau polda sesuai kompetensi atau latar belakang program studinya.

Polri merekrut calon perwira muda lewat jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) 2024. Syaratnya minimal S-1 dan D-IV.

S-1 dengan Lisensi Khusus Yang Bisa Ikut Seleksi SIPSS 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/327264165_877273913473004_935756125676862472_n-3981861665.jpg" alt="Helikopter Polri" width="100%">
<figcaption>Helikopter Polri</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para pilot kini mendapat kesempatan berkarir di kepolisian. Para pilot itu di Polri tidak sekadar menjadi anggota biasa, melainkan seorang perwira. Kesempatan pilot menjadi perwira Polri itu tertuang dalam syarat dan ketentuan penerimaan siswa sekolah inspektur polisi sumber sarjana (SIPSS) tahun anggaran 2024. Ketentuan diumumkan dalam pengumuman Nomor: Peng/ 1 /I/DIK.2.1./2024 tanggal 8 Januari 2024. Adapun syarat pilot menjadi perwira Polri, yaitu minimal berpendidikan diploma IV (D-IV), sarjana (S-1), maupun pascasarjana (S-2). Syarat lebih penting lagi adalah memiliki sertifikat CPL Fyling School. Sertifikat CPL Fyling School merupakan ijazah commercial pilot license, yaitu lisensi lanjutan yang diperoleh oleh siswa sekolah pilot. CPL adalah lisensi lanjutan dari PPL (Private Pilot License). Syarat lain pilot pesawat sipil untuk menjadi perwira Polri yakni berusia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun bagi yang berpendidikan S-2. Bagi pilot berpendikan S-1 dan D-IV maksimal berusia 26 tahun. Adapun syarat lainnya mengikuti ketentuan umum. Seperti memiliki tinggi badan minimal 162 sentimeter untuk laki-laki dan 157 sentimeter untuk perempuan. Calon perwira itu bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri. Calon perwira bersedia ditugaskan pada satker atau polda sesuai kompetensi atau latar belakang program studinya. Namun waktu pelaksanaan seleksi SIPSS 2024 belum dijelaskan detailnya.

Kesempatan pilot menjadi perwira Polri itu tertuang dalam syarat dan ketentuan penerimaan siswa sekolah inspektur polisi sumber sarjana.

Polri Rekrut Pilot Pesawat Komersial Jadi Perwira Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/royke-hingga-boy-rafli-ini-daftar-rotasi-para-jenderal-di-polri_c_235443.jpg" alt="Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama ini untuk menjadi anggota Polri harus mengikuti syarat dan ketentuan yang khusus. Yaitu, belum pernah menikah. Kini syarat dilonggarkan. Bahkan yang sudah menikah memiliki kesempatan langsung menjadi perwira Polri. Ketentuan itu hanya berlaku untuk calon perwira Polri yang memiliki profesi sebagai dokter spesialis. Sebagaimana diketahui pada 2024 ini Polri menerima calon perwira polisi dari sumber sarjana. Hal itu sebagaimana pengumuman Polri nomor: Peng/ 1 /I/DIK.2.1./2024 tentang penerimaan siswa Sekolah Inspektur POlisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun anggaran 2024. Pengumuman itu tertanggal 8 Januari 2024. Pada penerimaan tahun 2024, Polri menerima calon perwira dari berbagai latar belakang pendidikan. Baik tingkat sarjana, pascasarjana, maupun profesi. Untuk profesi salah satunya menerima dokter spesialis. Yakni dokter spesialis kesehatan jiwa, patologi anatomik, dan anestesi. Khusus untuk yang berpendidikan tiga profesi ini diperbolehkan dengan status sudah menikah. Tidak hanya itu, calon perwira Polri ini diperbolehkan berusia 40 tahun. Khusus untuk perempuan ada syarat khusus, yakni bersedia tidak hamil selama masa pendidikan. Adapun syarat lainnya mengikuti ketentuan umum. Seperti memiliki tinggi badan minimal 162 sentimeter untuk laki-laki dan 157 sentimeter untuk perempuan. Calon perwira itu bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri. Calon perwira bersedia ditugaskan pada satker atau polda sesuai kompetensi atau latar belakang program studinya. Namun waktu pelaksanaan seleksi SIPSS 2024 belum dijelaskan detailnya.

Polri menerima calon perwira polisi berusia 40 tahun dan sudah menikah. Syaratnya merupakan dokter spesialis kesehatan jiwa dan anestesi.

Berusia 40 Tahun dan Sudah Menikah Masih Bisa Ikut Seleksi Perwira Polri, Cek Syaratnya di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/Jenderal-TNI-1656719646.jpg" alt="Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima laporan Kenaikan Pangkat 18 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD." width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima laporan Kenaikan Pangkat 18 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengevaluasi penempatan perwira TNI aktif di jabatan sipil diharapkan bukan sekadar janji. Harus segera dieksekusi secara komprehensif. Tidak hanya TNI, tetapi juga berlaku untuk Polri. Wakil Ketua Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana mengatakan, selama ini praktik dwifungsi itu tidak hanya terjadi di tubuh TNI, tapi juga Polri. Menurut dia, praktik penempatan prajurit TNI-Polri aktif di jabatan sipil banyak dilakukan di pemerintahan Jokowi dan dibiarkan DPR. Salah satunya bisa dilihat dari penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perpres itu mengatur pelibatan Kemenko Polhukam di BNPB (pasal 13). Juga, mengatur bahwa kepala BNPB dapat dijabat prajurit TNI aktif (pasal 63). &rsquo;&rsquo;Ada juga aturan penunjukan anggota TNI aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah,&rsquo;&rsquo; kata Arif kepada Jawa Pos kemarin (1/8). Arif juga menyinggung Presiden Jokowi yang membiarkan Ketua KPK Firli Bahuri menduduki jabatan sipil ketika masih berstatus perwira Polri aktif. &rsquo;&rsquo;Padahal, hal itu jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan demokratisasi penghapusan dwifungsi (ABRI, Red),&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Masyarakat sipil mendesak presiden mengevaluasi sejauh mana mandat reformasi berjalan sebagaimana mestinya. Khususnya terkait penempatan perwira TNI dan Polri aktif di jabatan sipil yang selama ini dilanggengkan. &rsquo;&rsquo;Presiden dan DPR juga harus melakukan revisi terhadap UU 31/1997 tentang Peradilan Militer,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Peraturan itu dinilai menghambat pemberlakuan Pasal 65 UU 34/2004 ayat (2) yang menegaskan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono memastikan bahwa instansinya tidak hanya menegakkan hukum. &rsquo;&rsquo;Pembinaan SDM berkualitas menjadi prioritas panglima TNI,&rsquo;&rsquo; ucapnya kemarin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011809898/delapan-orang-terjebak-di-tambang-emas-evakuasi-libatkan-kopaska-dan-basarnas">Delapan Orang Terjebak di Tambang Emas, Evakuasi Libatkan Kopaska dan Basarnas</a> Selama ini, lanjut dia, TNI menugasi prajurit untuk mengisi posisi di instansi sipil sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pemerintah. Karena itu, rencana Presiden Jokowi untuk mengevaluasi penempatan personel TNI dan Polri di instansi sipil menjadi kewenangan pemerintah dan presiden. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan optimismenya bahwa penanganan kasus dugaan korupsi di Basarnas bakal tuntas. Sebab, TNI juga memproses hukum Kabasarnas dan anak buahnya dengan landasan hukum yang kuat. Yakni, UU Peradilan Militer. &rsquo;&rsquo;Puspom TNI sudah melanjutkan menersangkakan pejabat yang bersangkutan dan sudah ditahan,&rsquo;&rsquo; ujar Mahfud. Dia sangat yakin proses hukum Kabasarnas dan anak buahnya tuntas lantaran peradilan militer jauh dari intervensi politik. &rsquo;&rsquo;Percaya pada peradilan militer dan kita akan mengawalnya dari luar,&rsquo;&rsquo; terang mantan menteri pertahanan tersebut. Terkait dengan polemik yang sempat beredar, Mahfud menjelaskan bahwa dalam UU TNI memang tercantum pasal yang menyebut personel TNI aktif bisa diadili lewat peradilan umum bila melakukan tindak pidana yang bersifat umum. &rsquo;&rsquo;Tetapi, ada aturan dalam Pasal 74 ayat 2 UU itu. Di mana disebutkan, sebelum ada UU Peradilan Militer yang baru, yang menggantikan atau menyempurnakan UU Nomor 31 Tahun 1997, itu masih dilakukan oleh peradilan militer,&rsquo;&rsquo; jelasnya. (tyo/syn/c18/fal)

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengevaluasi penempatan perwira TNI aktif di jabatan sipil.

Perwira Aktif di Jabatan Sipil Bertentangan dengan Reformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/rumah-perwira-polri-1626458370.jpg" alt="TKP: Rumah tempat 42 korban TPPO ditemukan di Bandar Lampung." width="100%">
<figcaption>TKP: Rumah tempat 42 korban TPPO ditemukan di Bandar Lampung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan 24 korban di Bandar Lampung terdapat fakta mengejutkan. Diduga rumah yang menjadi tempat transit para korban perdagangan orang itu dimiliki seorang anggota kepolisian. Rumah transit para korban itu berada di Kelurahan Rajabasa Jaya, Rajabasa, Bandar Lampung. Belum bisa dipastikan rumah itu disewa atau justru ditempati karena pemiliknya terlibat dalam kasus tersebut. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, Propam Polda Lampung tengah mendalami informasi tersebut. &rdquo;Nanti kami sampaikan kalau sudah ada informasi detailnya,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Sementara itu, Radar Lampung melaporkan, Ditreskrimum Polda Lampung menyegel rumah yang dijadikan penampungan 24 korban tersebut. Rumah itu diduga milik perwira polisi yang dulu pernah menjabat Kapolres Lampung Utara, AKBP LW. Dirreskrimum Polda Lampung Reynold Hutagalung menyatakan, penyegelan rumah yang dijadikan tempat transit 24 calon pekerja migran Indonesia itu dilakukan untuk mempermudah penyidikan. &rdquo;Tapi yang jelas, rumah itu bukan untuk peruntukan, hanya tempatnya. Bukannya ada kamar khusus, tapi di ruang tamu,&rdquo; ungkapnya. Dari pantauan sekeliling rumah sudah terpasang garis polisi. Rumah tersebut terdiri atas dua bangunan utama dan bangunan bertingkat di bagian belakang. Yang pasti, lanjut Ramadhan, Polri berkomitmen menangani kasus TPPO. Karena itu, dibentuk Satgas TPPO di setiap polda di Indonesia. Menurut dia, Polri tidak akan pandang bulu dalam menangani kasus TPPO. &rdquo;Tidak akan pandang bulu. Tindak tegas bila terbukti,&rdquo; papar jenderal bintang satu tersebut. (idr/c19/ttg)

Diduga rumah yang menjadi tempat transit para korban perdagangan orang itu dimiliki seorang anggota kepolisian.

Ungkap Kasus TPPO di Bandar Lampung, Polisi Segel Rumah Milik Perwira Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/tersangka-pemerkosaan-261169171.jpg" alt="DIALIHKAN KE POLDA: Para tersangka kasus asusila saat tiba di Mapolda Sulteng dari Polres Parimo kemarin (31/5). Mereka langsung dihadirkan dalam konferensi pres kasus persetubuhan anak di bawah umur." width="100%">
<figcaption>DIALIHKAN KE POLDA: Para tersangka kasus asusila saat tiba di Mapolda Sulteng dari Polres Parimo kemarin (31/5). Mereka langsung dihadirkan dalam konferensi pres kasus persetubuhan anak di bawah umur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabar pemerkosaan gadis di bawah umur di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tenggara (Sulteng), berembus sampai Jakarta. Sebab, kasus itu tergolong langka. Pelakunya disebut berjumlah 11 orang dengan beragam profesi. Ada kepala desa (Kades), guru, hingga perwira Polri. Korbannya adalah remaja 16 tahun berinisial RI. Kemarin (31/5) Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengadakan konferensi pers untuk men-jlentreh-kan masalah tersebut. Dia menjelaskan, kasus itu memang benar terjadi di Parimo. Namun, menurut Kapolda, kasusnya bukan pemerkosaan. "Sebab, tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman," jelasnya. Yang benar, menurut dia, kasusnya adalah persetubuhan anak di bawah umur. "Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri, di tempat berbeda, dan tidak bersamaan," terangnya. Meski demikian, polisi tetap mendalami kasus tersebut. Sepuluh di antara sebelas pelaku yang namanya disebut korban sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang lagi, yakni perwira polisi berinisial Ipda MKS, masih diperiksa. Di antara 10 tersangka, 7 orang sudah ditahan. Tiga orang lainnya masih dikejar. Kapolda Agus menerangkan, korban bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah yang dijadikan tempat kumpul para tersangka. Korban menerima gaji bulanan dari ARH, salah seorang tersangka. &rdquo;Sebelas pelaku ini saling kenal,&rdquo; katanya. Kasus ini bermula saat RI dan pacarnya yang berinisial FN melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Kala itu FN memberikan uang kepada RI. Hubungan haram itu ternyata disebarkan FN kepada temannya di lokasi tempat RI bekerja. "Pacarnya menyampaikan bahwa korban bisa dibayar (untuk melakukan persetubuhan)," ujarnya. Informasi itu akhirnya terdengar oleh para tersangka. Karena itu, mereka tertarik untuk ikut menyetubuhi RI. Agus mengungkapkan, RI berasal dari keluarga kurang mampu. Dia menjadi tulang punggung keluarga. RI membiayai adik-adiknya yang masih kecil. Karena itu, dia bersedia melayani para tersangka setelah diiming-imingi materi. "Ada yang mengiming-imingi uang, pakaian, dan handphone. Bahkan, ada pelaku yang berjanji menikahi korban jika sampai hamil," ujar Agus. Agus menegaskan, korban tidak diperjualbelikan. RI juga membantah mengonsumsi narkoba saat persetubuhan. &rdquo;Itu tidak benar,&rdquo; tegasnya. Kasus ini bergulir ke ranah hukum setelah ibu korban melapor ke Polresta Palu pada Januari 2023. Waktu itu RI masih berusia 15 tahun. Polisi lantas bergerak dan menjerat para tersangka dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan terhadap Anak. Dalam UU tersebut, ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. &rdquo;Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku telah disetubuhi 11 orang secara sendiri-sendiri, di waktu dan tempat berbeda, dalam kurun waktu 10 bulan, sejak April 2022 sampai Januari 2023,&rdquo; jelas Agus. Tujuh tersangka yang telah ditahan adalah HR (Kades di wilayah Parigi Moutong); ARH, 40, (guru SD di Sausu); AK, 47; AR, 26; MT, 36; FN, 22 (mahasiswa yang juga pacar korban); dan KDD, 32. Tiga tersangka yang masih buron adalah AW, AS, dan AK. &rdquo;Anggota Polri (Ipda MKS, Red) saat ini masih diperiksa dan diamankan di Mako Brimob Polda Sulteng. Sebelumnya, dia bertugas di Polres Parimo,&rdquo; jelasnya. Penyidik juga sudah meminta keterangan dari enam orang. Mereka adalah ayah dan ibu korban serta orang-orang yang dianggap mengetahui kejadian tersebut. Ada beberapa tempat kejadian perkara (TKP) kasus persetubuhan itu. Yakni, rumah seorang tersangka, rumah tempat korban bekerja, penginapan C, penginapan RH, dan penginapan S. Lalu, di pinggir sungai Desa Sausu dan sebuah rumah pondok kebun. Semuanya masih berada di wilayah di Kabupaten Parimo. &rdquo;Tersangka MT melakukan persetubuhan selama dua kali dari Desember 2022 dan Januari 2023, ARH sebanyak enam kali dari April 2022 sampai Januari 2023, AR melakukan empat kali di sebuah penginapan, AK melakukan empat kali, serta HR melakukan dua kali,&rdquo; papar Agus. Saat ini kasus itu telah diambil alih oleh Polda Sulteng. Petugas masih mengejar tiga tersangka. &rdquo;Tiga buron diimbau segera menyerahkan diri,&rdquo; kata Agus. Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Djoko Wienartono saat dikonfirmasi Radar Sulteng Senin (29/5) menyatakan, korban kini dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Palu. &rdquo;Polres juga akan meminta asesmen dari ahli psikologi untuk memastikan kondisi mental korban. Kami juga menggandeng P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak),&rdquo; jelasnya. Berdasar pantauan Radar Sulteng, RI kini dirawat di RSUD Undata di Kota Palu. Dia ditangani tiga dokter bedah. Meski kondisinya baik, RI sering mengeluh sakit perut. &rdquo;Jadi, ada tiga dokter yang terlibat, yaitu dokter bedah anak, bedah kebidanan, dan bedah digestif,&rdquo; kata Direktur RSUD Undata drg Herry Mulyadi kemarin. Dia menuturkan, korban harus menjalani operasi pada rahimnya yang terinfeksi. Keputusan ini diambil setelah konsultasi dengan tiga dokter yang terlibat, termasuk pembahasan mengenai risiko yang mungkin dialami pasien. Rencana operasi juga telah disampaikan kepada keluarga korban. Menurut Herry, operasi belum dapat dilakukan karena berdasar hasil laboratorium kondisi pasien belum memungkinkan. Para dokter khawatir muncul risiko yang lebih besar jika operasi dilakukan saat ini karena usia pasien masih 16 tahun. &rdquo;Operasi baru dapat dilakukan setelah kondisi pasien membaik,&rdquo; ungkapnya. Herry menambahkan, RSUD telah menempatkan korban di ruang khusus guna menjaga privasinya. Langkah ini diambil untuk melindungi korban yang telah mengalami kasus traumatis. Kejadian asusila tersebut, menurut dia, tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga memengaruhi psikologisnya. &rdquo;RSUD Undata menangani kasus ini dengan serius. Kami mohon doanya agar anak kita ini dapat pulih kembali. Kejadian ini merupakan situasi yang luar biasa,&rdquo; tuturnya. (who/ron/c14/oni)

Kabar pemerkosaan gadis di bawah umur di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tenggara (Sulteng), berembus sampai Jakarta.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perwira polri

Berita Terkini