<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/Komunitas-HIV-335398939.jpeg" alt="Komunitas penanggulangan HIV di Kota Depok usai menggelar kegiatan refleksi 10 tahu &nbsp;penanganan AIDS di Kota Depok. (Febry/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Komunitas penanggulangan HIV di Kota Depok usai menggelar kegiatan refleksi 10 tahu &nbsp;penanganan AIDS di Kota Depok. (Febry/JawaPos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com -&nbsp;Menjelang peringatan Hari AIDS Sedunia ke-38 tahun 2025, komunitas penanggulangan HIV di Kota Depok menyampaikan catatan refleksi satu dekade perjalanan advokasi dan layanan lapangan. Komunitas menegaskan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada hadirnya kebijakan daerah, khususnya Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang HIV&ndash;IMS yang telah disusun sejak 2022 namun belum disahkan. Koordinator District Task Force (DTF) Komunitas Penanggulangan HIV Kota Depok, Samsu Budiman, mengatakan, perjalanan penanggulangan HIV di Depok sejak 2013 telah menghasilkan capaian penting, tetapi masih dihadapkan tantangan berat. Dia menekankan perlunya langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan program tidak stagnan pasca berakhirnya dukungan donor internasional. &ldquo;Sudah lebih dari 10 tahun komunitas bekerja di lapangan melakukan penjangkauan, pendampingan, edukasi, dan penguatan layanan. Tapi tanpa payung hukum yang jelas, keberlanjutan program sangat rentan. Ini saatnya Perwali HIV&ndash;IMS diprioritaskan karena menjadi kunci untuk memastikan Depok siap menuju eliminasi AIDS 2030,&rdquo; ujar Samsu Budiman. Dia menilai, berbagai keberhasilan selama satu dekade terakhir mulai dari ekspansi layanan skrining di 38 Puskesmas hingga hadirnya delapan layanan PDP tidak lepas dari kolaborasi komunitas, Puskesmas, RSUD, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, ketergantungan pada pendanaan Global Fund yang segera berakhir perlu segera diantisipasi. &ldquo;Banyak layanan yang selama ini ditopang donor, seperti mobile VCT, tes IMS, pendampingan komunitas, hingga ketersediaan PEP dan PrEP. Ini semua tidak boleh berhenti hanya karena dananya habis. Pemerintah daerah harus memastikan APBD dan skema pendanaan lain bisa mengisi kekosongan itu,&rdquo; katanya. Dalam konferensi media yang difasilitasi Perkumpulan KAKI, komunitas juga menyoroti persoalan stigma dan diskriminasi yang masih menjadi hambatan terbesar bagi ODHIV, populasi kunci, dan kelompok rentan. Praktik pelanggaran kerahasiaan medis, diskriminasi layanan, hingga pengucilan sosial disebut masih ditemukan di beberapa fasilitas kesehatan dan lingkungan masyarakat. Selain itu, komunitas menilai layanan anak, remaja, dan ibu rumah tangga belum mendapatkan perhatian memadai. Integrasi program HIV dengan TB, Hepatitis, KIA, napza, dan kesehatan jiwa juga dinilai masih berjalan parsial. Samsu menambahkan, komunitas telah terlibat aktif dalam proses penyusunan draft Perwali sejak 2022, bersama Dinas Kesehatan, KPA, OPD, akademisi, dan unsur lain. Dokumen tersebut memuat strategi eliminasi, mekanisme pendanaan, penguatan surveilans, layanan ramah komunitas, hingga perlindungan HAM. &ldquo;Kami sudah menyiapkan masukan teknis, data lapangan, sampai mekanisme koordinasi lintas sektor. Sekarang tinggal kemauan politik untuk menetapkannya. Tanpa Perwali, sulit membayangkan Depok bisa menjaga capaian dan mencapai target 2030,&rdquo; tegasnya. Dalam catatan refleksinya, komunitas juga memberikan rekomendasi strategis 2025&ndash;2030, antara lain: <ul> <li class="class-paragraph">Pengesahan Perwali HIV&ndash;IMS,</li> <li class="class-paragraph">Perluasan layanan ramah komunitas di seluruh Puskesmas,</li> <li class="class-paragraph">Penguatan surveilans SIHA + data komunitas,</li> <li class="class-paragraph">Distribusi PrEP dan PEP yang lebih luas dan terjangkau,</li> <li class="class-paragraph">Penyediaan layanan mobile di hotspot,</li> <li class="class-paragraph">Dukungan psikososial terstruktur untuk anak dan remaja,</li> <li class="class-paragraph">Serta kampanye anti-stigma berbasis komunitas.</li> </ul> Samsu menegaskan, refleksi ini bukan sekadar dokumentasi perjalanan, tetapi undangan untuk memperkuat komitmen kolektif. &ldquo;Depok punya kesempatan besar untuk menjadi kota yang inklusif dan responsif terhadap isu HIV. Komunitas sudah berjalan jauh, tetapi pekerjaan belum selesai. Eliminasi AIDS 2030 bukan sekadar slogan&mdash;itu tujuan yang realistis kalau kita bergerak bersama,&rdquo; kata Samsu Budiman.(bry)

Komunitas penanggulangan HIV di Kota Depok menyerukan pengesahan Perwali HIV-IMS untuk keberlanjutan program dan eliminasi AIDS 2030.

Pentingnya Perwali HIV-IMS di Depok untuk Eliminasi AIDS 2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/IMG_1222-813343190.jpeg" alt="Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya mempercepat penanganan Tuberkulosis (TBC), dengan menerbitkan Perwali Nomor 117 Tahun 2024, yang hingga kini terus disosialisasikan. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan bahwa Perwali yang diterbitkan pada 23 Desember 2024 ini mengatur tatalaksana penanganan kasus dan pemberian obat TBC. Ini meliputi proses penyembuhan penderita TBC, pemutusan mata rantai penularan, penegakan diagnosis, pengobatan, dan penanganan efek samping di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes). "Tatalaksana juga mencakup pengawasan kepatuhan minum obat, pemantauan kemajuan dan hasil pengobatan, serta pelacakan kasus mangkir atau lost to follow up," tutur Nanik dalam keterangannya, Jumat (21/3). Menurutnya, penanganan TBC di Surabaya sudah dilakukan secara terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, akademisi, hingga penegak hukum. Adapun penanggulangan TBC di Surabaya dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti promosi dan penyuluhan kesehatan, penemuan kasus TBC, surveilans TBC. "Lalu&nbsp;pengendalian faktor risiko,&nbsp;penanganan kasus dan pemberian obat TBC, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan TBC," imbuh Nanik. Lebih lanjut, Nanik mengatakan bahwa Surabaya merupakan tempat rujukan penyakit TBC di Indonesia bagian timur. Bahkan berdasarkan data hingga 2024, total kasus TBC di Surabaya mencapai 11 ribu.&nbsp; &ldquo;11 ribu kasus ini termasuk dari luar wilayah Kota Surabaya. Kalau Kota Surabaya sendiri sebanyak 9 ribuan. Ada tambahan dari luar, karena Surabaya rujukan se-Indonesia Timur,&rdquo; tukasnya.&nbsp;(*)

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya mempercepat penanganan Tuberkulosis (TBC), dengan menerbitkan Perwali no 117 tahun 2024.

Serius Tangani TBC, Surabaya Percepat Penanganan dengan Perwali Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/09/1614850218296-2852350925.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan pemilik panti asuhan di kawasan Gubeng, Kota Surabaya, Nurherwanto Kamarik (NK), terhadap anak asuhnya, berbuntut panjang. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya melakukan klarifikasi bahwa tempat yang dikelola NK tidak berizin (ilegal) dan tak bisa disebut sebagai panti asuhan, melainkan tempat penampungan anak. Kasus ini lantas ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Ajeng Wirawati. Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya perlu segera menerbitkan regulasi, dalam hal ini Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur tentang operasional panti asuhan di Kota Pahlawan. &rdquo;Harapan kami ada Perwali, (sehingga panti asuhan) mendapat dukungan penuh, baik dalam aspek pendidikan dan bantuan sosial. (Namun) hingga saat ini, belum ada regulasi spesifik yang mengatur ini," tutur Ajeng, Minggu (9/2). Dia optimistis Perwali yang mengatur perlindungan dan legalitas panti asuhan, bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak asuh. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Kota Surabaya. Selain memperketat regulasi, Ajeng juga meminta pemkot agar lebih rutin turun ke lapangan untuk memastikan perizinan panti asuhan. Bila perlu melakukan inspeksi mendadak (sweeping). &rdquo;Setelah terbitnya Perwali, sweeping itu harus dilakukan untuk memeriksa panti asuhan-panti asuhan yang ilegal. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan pendidikan dan sosial lainnya,&rdquo; imbuh Ajeng Wirawati, politikus Partai Gerindra itu. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur menetapkan pemilik panti asuhan di Surabaya, NK, 61, sebagai tersangka atas kasus kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak asuhnya, Senin (3/2). Kasus ini terungkap setelah korban, yakni anak perempuan berusia 15 tahun kabur dari panti asuhan dan mendatangi pelapor berinisial S. Pelapor kemudian meminta bantuan hukum kepada UKBH FH Universitas Airlangga. Pada Kamis (30/1), UKBH FH Unair, melaporkan NK ke Polda Jatim, dengan laporan Nomor: LP/B/ 165 /I/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tentang dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan Anak.

Komisi D DPRD Kota Surabaya minta pemkot segera menerbitkan Perwali yang mengatur tentang operasional panti asuhan di Kota Pahlawan

Buntut Kasus Kekerasan Seksual, DPRD Surabaya Desak Pemkot Terbitkan Perwali Panti Asuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/23/WhatsApp-Image-2023-06-23-at-053659-3593454373.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berupaya keras mewujudkan Kota Surabaya menuju Kota Layak Anak (KLA) tingkat dunia." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berupaya keras mewujudkan Kota Surabaya menuju Kota Layak Anak (KLA) tingkat dunia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dua Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk memperkuat perlindungan anak. Kedua Perwali itu adalah tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Mekanisme Perlindungan Khusus Kepada Anak. Kedua Perwali itu merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2023 tentang perubahan Perda No 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penyusunan dua Perwali imerupaktu an langkah strategis dalam upaya mewujudkan Surabaya sebagai Kota Layak Anak Paripurna. Hal tersebut sejalan dengan visi misi Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang ramah anak dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjat menuturkan, penyusunan dua Perwali itu merupakan langkah krusial dalam upaya mewujudkan Surabaya sebagai Kota Layak Anak Paripurna. &rdquo;Hal ini selaras dengan visi misi Pemerintah Kota Surabaya untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang ramah anak dan bebas dari segala bentuk kekerasan,&rdquo; ujar Irvan, Selasa (9/7). Irvan menjelaskan, Perwali tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak mengatur peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Termasuk indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk mencapai status tersebut. &rdquo;Perwali ini juga mengatur implementasi di tingkat kecamatan dan kelurahan,&rdquo; terang Irvan Wahyudradjat. Sementara itu, Perwali tentang Mekanisme Perlindungan Khusus Kepada Anak mengatur pembentukan, tugas, dan fungsi satuan tugas perlindungan anak. Satuan tugas tersebut bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi, dalam upaya perlindungan anak. Termasuk memberikan layanan yang dibutuhkan anak-anak dari kelompok rentan. Kelompok rentan yang disasar Perwali mencakup anak korban pornografi, anak korban jaringan terorisme, anak korban kekerasan seksual, dan lain-lain, yang terindikasi berjumlah 15 kelompok rentan. Penyusunan dua Perwali itu merupakan hasil kolaborasi antara berbagai pihak. Termasuk pemerintah kota, UNICEF, Wahana Visi Indonesia, beberapa organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap anak, dan masyarakat luas. &rdquo;Komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan Surabaya sebagai Kota Layak Anak Paripurna,&rdquo; jelas Irvan. Irvan menambahkan, upaya pembentukan dua Perwali akan semakin menegaskan Surabaya sebagai kota yang ramah dan peduli terhadap anak. &rdquo;Upaya penyusunan Perwali ini akan lebih menegaskan Surabaya sebagai kota yang ramah dan peduli terhadap anak,&rdquo; ujar Irvan Wahyudradjat. Dengan selesainya penyusunan dua Perwali tersebut, Surabaya semakin dekat dengan cita-citanya sebagai Kota Layak Anak Paripurna. Anak-anak di Surabaya akan mendapatkan hak-haknya, terlindungi dari segala bentuk kekerasan, dan dapat tumbuh serta berkembang dengan optimal. Sementara itu, Ketua Yayasan Embun Surabaya Joris Lato menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam perlindungan anak. &rdquo;Yayasan Embun ini bergerak pada perlindungan anak-anak korban HIV/AIDS,&rdquo; tutur Joris Lato. Dua Perwali tersebut saat ini sedang diproses di Bagian Hukum Pemkot Surabaya. Diharapkan akan segera selesai sebagai hadiah peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2024. &rdquo;Semoga dua Perwali tersebut bisa segera tuntas dan disahkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sebagai kado indah untuk pelaksanaan Hari Anak Nasional,&rdquo; harap Isa Ansori dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur.

Pemkot Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dua Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk memperkuat perlindungan anak

Kota Surabaya Tuntaskan Penyusunan Dua Perwali Perlindungan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/25/WhatsApp-Image-2024-06-25-at-071815-4087710553.jpg" alt="Anak-anak dilibatkan dalam penyusunan perwali di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Anak-anak dilibatkan dalam penyusunan perwali di Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar forum konsultasi publik di Auditorium Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya, Senin (24/6). Forum tersebut untuk menghimpun saran dan masukan dari berbagai pihak sebelum menetapkan dua rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya tentang Perlindungan Anak. Forum konsultasi publik itu menghadirkan berbagai unsur dan elemen. Di antaranya, Non Governmental Organization (NGO), Jurnalis Sahabat Anak, DPRD Surabaya, akademisi, perguruan tinggi, Forum Anak Surabaya (FAS), hingga Organisasi Pelajar (Orpes) Surabaya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat mengatakan, forum itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2023 tentang perubahan Perda No 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang sebelumnya telah disusun. &rdquo;Jadi untuk menunjang Perda 3 Tahun 2023, dibutuhkan Perwali. Dan Perwali yang kita siapkan adalah tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan rancangan Perwali tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus Kepada Anak,&rdquo; kata Irvan Wahyudrajat. Menurut Irvan, sebelum dua Perwali tersebut ditetapkan, Pemkot Surabaya ingin menghimpun masukan dan saran dari berbagai elemen. Pihaknya juga mengundang berbagai unsur dan elemen terkait dengan perlindungan anak di Surabaya. &rdquo;Jadi kami juga menggandeng UNICEF, Wahana Visi Indonesia, pemerhati anak, akademisi, perguruan tinggi, Forum Anak Surabaya, dan Organisasi Pelajar,&rdquo; ujar Irvan. Setelah menerima masukan dan pandangan dari berbagai pihak, Irvan memastikan dua Perwali itu bisa segera ditetapkan. Forum itu sekaligus menjadi rangkaian dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli. &rdquo;Setelah kita menerima pandangan dan masukan-masukan, kita segerakan Perwali ini terbit dan bisa dilakukan. Sehingga perlindungan terhadap anak, apakah itu terkait dengan kekerasan, eksploitasi, itu ada dasar hukumnya, sebagai tindak lanjut Perda No 3 Tahun 2023,&rdquo; tutur Irvan. Rancangan Perwali tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus kepada Anak membuat 11 bab dan 49 pasal. Di antaranya, terkait dengan upaya penanganan atau perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat. Misalnya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban kekerasan fisik atau psikis, hingga anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Sementara rancangan Perwali Surabaya tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak, memuat 22 bab dan 28 pasal. Perwali fokus terhadap arah kebijakan KLA. Di antaranya, mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA hingga memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah berharap, upaya pemkot dalam memastikan perlindungan anak, bukan sekadar untuk meraih penghargaan KLA tingkat dunia. Tetapi bagaimana esensi dari KLA itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. &rdquo;Jadi, hadirnya negara ini, hadirnya pemerintah, itu bisa betul-betul kita rasakan,&rdquo; ucap Khusnul. Hal senada juga disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak DPRD Kota Surabaya Tjutjuk Suparino. &rdquo;Saya kira Perda dan Perwali ini memang menjadi satu bagian dari tugas kita sebagai pengampu kebijakan atau bisa mengawal hak-hak anak Surabaya,&rdquo; kata Tjutjuk. Tjutjuk mengingatkan terkait aplikasi Perda dan Perwali tentang Perlindungan Anak. Misalnya, terkait pelibatan FAS dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel). &rdquo;Karena Pak Wali Kota ini sudah sangat-sangat berusaha merangkul banyak anak. Saya kira dengan dibangunnya banyak Rumah Anak Prestasi, sudah itikad baik Pak Wali Kota untuk menjangkau banyak anak,&rdquo; ujar Tjutjuk Suparino.

Pemkot Surabaya gelar forum konsultasi publik himpun saran dan masukan sebelum menetapkan dua rancangan Perwali tentang Perlindungan Anak

Susun Dua Perwali Perlindungan Anak, Pemkot Surabaya Libatkan DPRD, Pelajar, hingga Akademisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/08/WhatsApp-Image-2023-10-08-at-191458-1319861901.jpg" alt="Tarif parkir di Surabaya diatur di dalam Perwali 29/2018. Kendaraan dibagi menjadi lima kelompok atau golongan." width="100%">
<figcaption>Tarif parkir di Surabaya diatur di dalam Perwali 29/2018. Kendaraan dibagi menjadi lima kelompok atau golongan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sudah tahu tarif parkir di Surabaya? Jangan tertipu, wajib tahu tarif parkir di Surabaya. Tarif parkir di Surabaya diatur di dalam Perwali 29/2018. Di dalam Perwali Surabaya 29/2018 itu, kendaraan dibagi menjadi lima kelompok atau golongan. Pertama, parkir tepi jalan Rp 7.000, zona parkir Rp 10.000, dan insidentil Rp 12.000. Kedua, parkir tepi jalan Rp 3.000, zona parkir Rp 5.000, dan insidentil Rp 10.000. Ketiga, parkir tepi jalan Rp 15.000, zona parkir Rp 20.000, dan insidentil Rp 25.000. Keempat, parkir tepi jalan Rp 10.000, zona parkir Rp 14.000, dan insidentil Rp 15.000. Terakhir golongan kelima, parkir tepi jalan Rp 1.000, zona parkir Rp 2.000, dan insidentil Rp 3.000. Untuk mobil masuk ke dalam golongan kedua. Sementara itu, untuk motor ada di golongan kelima. Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah mengatakan, parkir masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Karena itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya tersebut meminta agar jajaran dinas yang bertanggung jawab untuk urusan perparkiran menjaga potensi pendapatan parkir. &rdquo;Saya pikir terobosan-terobosan Pemkot Surabaya juga sudah bagus untuk menjaga pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Salah satunya melalui pembayaran menggunakan QRIS,&rdquo; ucap Zuhrotul.

Tarif parkir di Surabaya diatur di dalam Perwali 29/2018. Di dalam Perwali Surabaya 29/2018 itu, kendaraan dibagi menjadi lima kelompok

Jangan Tertipu Ini Tarif Parkir di Surabaya, Wajib Tahu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/WhatsApp-Image-2023-09-27-at-1741171-1048666961.jpg" alt="Ilustrasi rumah susun." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah susun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala UPT Rumah Susun Adinda Setyoningrum mengatakan, ada beberapa aturan dalam Perwali 93/2023 yang menjadi payung hukum terkait rusunawa memuat norma-norma baru. Seperti kategori masyarakat yang bisa mengajukan permohonan menempati rusunawa. Dalam aturan lama hanya mendefinisikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sedangkan di aturan baru ada penyebutan dan kategori-kategori menjadi keluarga miskin atau gakin Surabaya. &rdquo;Makanya, kita mulai sesuaikan peraturan baru itu. Jadi, yang bisa masuk adalah warga yang masuk kategori gakin dan sudah tinggal di Surabaya selama lebih kurang 5 tahun,&rdquo; kata Adinda Setyoningrum.&nbsp; Di samping itu, pemohon rusunawa di Surabaya yang boleh tinggal juga dibatasi. Yaitu, bapak, ibu, dan anaknya yang belum menikah, dan masih dalam satu kartu keluarga (KK). Kemudian untuk cucu, harus yang memiliki status kedua orang tuanya sudah meninggal.&nbsp; &rdquo;Selain agar lebih tertib, hal ini berdasar kelayakan tinggal dalam unit rusun karena unit rusun ukurannya juga terbatas, sehingga penghuninya juga terbatas,&rdquo; ujar Adinda Setyoningrum.&nbsp; Adinda juga menegaskan, dalam aturan yang baru juga terdapat sanksi dan penertiban yang akan dilakukan Pemkot Surabaya secara bertahap. Mulai dari teguran hingga peringatan penertiban. Hal itu biasanya akan dilaksanakan Satpol PP Surabaya sebagai aparat penegak peraturan daerah.&nbsp; &rdquo;Untuk penertiban ini biasanya pengosongan oleh petugas namun sekarang juga dipertegas penghuni diminta mengosongkan unitnya sebelum dikenai sanksi penyegelan,&rdquo; ucap Adinda Setyoningrum.

Perwali 93/2023 menjadi payung hukum terkait rusunawa memuat norma-norma baru seperti kategori masyarakat yang bisa mengajukan permohonan

Ingin Tinggal di Rumah Susun Surabaya? Begini Syarat yang Wajib Dipenuhi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-10-at-17.11.46.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penempelan stiker bagi penerima bantuan menuai pro dan kontra warga Surabaya. Tak sedikit warga protes jika ada penerima bantuan yang dinilai tak sesuai. Seperti memiliki rumah layak, kendaraan, hingga perabotan yang apik.  Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, penempelan stiker sudah diatur Perwali 106/2022. Di perwali tidak disebutkan secara spesifik jika harus diberikan stiker. Hanya disampaikan penanda di pasal 7.  Politikus PKS itu menyampaikan, berdasar data dari Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, ada 219.427 warga yang rumahnya diberikan stiker (warga miskin). Jika di lapangan, ditemukan pro dan kontra pemkot perlu mengkaji kembali. Termasuk penilaian antar warga di bawah.  ”Sebetulnya, apabila ada warga penerima bantuan punya rumah layak, belum tentu itu rumahnya. Bisa jadi, rumah pemberian orang tua, tapi dia masuk ke dalam kategori warga miskin perlu peninjauan kembali,” papar Reni.  Reni menambahkan, mendapatkan informasi jika di lapangan tidak semua warga bersedia kediamannya ditempeli stiker. Ada yang menolak dan menerima.  Di lain sisi, alumnus magister Universitas Airlangga itu juga mendorong pemkot untuk mengkaji lagi mengenai kalimat yang ada di dalam stiker. Stiker berbentuk kotak itu bertulis warga miskin.  Menurut Reni, pemkot bisa melibatkan ahli psikolog untuk mengkaji kembali apakah kalimat tersebut sudah tepat. Dia mengusulkan kalimat lain. Seperti penerima manfaat atau penerima bantuan.  ”Karena stiker ini fungsinya sebagai penanda sesuai pasal 7. Saya berpikir jika di rumah itu ada anak kecil, terus kalimat warga miskin dibaca berulang-ulang kasihan juga,” ucap Reni.  Pantauan JawaPos, belum semua wilayah menerima penempelan stiker warga miskin. Misalnya, di Tembok Sayuran, Kecamatan Bubutan. Ketua RT 2 Tembok Sayuran Bambang Hadi Marwanto mengatakan, hingga kini, pihaknya belum mendapatkan instruksi dari lurah atau camat untuk penempelan stiker. Padahal, ada beberapa warganya yang perlu mendapatkan bantuan.  ”Infonya, penempelan stiker nanti didampingi lurah hingga Kader Surabaya Hebat dan RT/RW. Waktunya bertahap,” ujar Bambang Hadi Marwanto.  Saat dihubungi, Kepala Dinsos Surabaya Anna Fajriatin belum bisa menyampaikan berapa rumah warga yang telah ditempeli stiker. Menurut dia, angkanya terus bergerak.

DPRD Surabaya Minta Dikaji Kembali Tulisan Stiker Warga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_8273.jpg" alt="Sosialisasi Perwali Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 untuk pemberdayaan PAUD yang lebih baik. Grace Natashia/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi Perwali Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 untuk pemberdayaan PAUD yang lebih baik. Grace Natashia/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menjadi bunda PAUD bukan hal mudah. Selain harus merangsang anak belajar, bunda PAUD juga perlu membangun karakter anak.  Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh menyatakan, saat ini dengan hadirnya Perwali Nomor 8 Tahun 2022, bunda PAUD dapat berkoordinasi dengan pihak atau dinas lain untuk menunjang perkembangan anak PAUD.  ”Yang namanya holistik itu mungkin semua nanti bisa koordinasi (dengan) teman-teman puskesmas, bagaimana menu yang pas untuk anak-anak usia segini. Mudah-mudahan nanti saya koordinasikan teman-teman dinkes,” jelas Yusuf mencontohkan salah satu pengaplikasian PAUD Holistik.  Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriyani menyatakan, perwali itu tak hanya berfokus pada pendidikan anak PAUD, tetapi juga pengembangan. ”Pengembangan itu bukan hanya dari segi pendidikan, tapi juga dari segi kesehatan, tumbuh kembang, dan motorik. Jadi ini memang merupakan pendidikan terintegrasi,” tutur Rini.  Dalam implementasi Perwali tersebut, Rini juga mendorong bunda PAUD kelurahan serta kecamatan menjadi penghubung dalam berkoordinasi dengan pihak maupun dinas lain. Untuk bentuk dukungan Pemkot Surabaya terhadap peran bunda PAUD antara lain dengan pemberian fasilitas penunjang yang dapat dimanfaatkan bunda PAUD dalam melakukan tugasnya.  ”Fasilitas tersebut di antaranya adalah pengadaan komputer di balai-balai RW, Graha PAUD yang dapat dijadikan tempat untuk berkonsultasi maupun melaksanakan kegiatan, serta beasiswa S1 bagi bunda PAUD yang belum sarjana,” papar Rini.  Dia menambahkan, Konsep PAUD pada Perwali Nomor 8 Tahun 2022 merujuk pada Perpres No. 60 Tahun 2013.  ”Dengan konsep ini, pengembangan anak usia dini dilakukan dengan memenuhi kebutuhan esensial, yang meliputi pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan dan kesejahteraan anak, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak,” terang Rini.

Perwali No 8 Tahun 2022, Tunjang Tumbuh Kembang Anak PAUD Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan, pencairan uang insentif untuk para guru–tenaga pendidik masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwali).  ”Ya karena ada tahapnya. Saat ini masih proses pengurusan administrasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian substasinya diatur dalam Perwali itu,” kata Ratu Dewa seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Menurut dia, regulasi tersebut penting sebab merupakan payung hukum yang mengatur semua mekanisme penyaluran uang insentif guru dan tenaga pendidik. Apa lagi uang insentif guru-tenaga pendidik itu bersumber dari APBD, harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan.  ”Proses penyiapan regulasi tersebut ditarget dapat rampung akhir Oktober ini atau setidaknya pada akhir 2022,” ujar Ratu Dewa.  Setelah urusan regulasi final, uang insentif guru dan tenaga pendidik yang tertunda per Agustus dan September bisa segera disalurkan.  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulito mengatakan, total ada sebanyak 2.700 guru dan tenaga pendidikan SD dan SMP di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang belum menerima uang insentif.  ”Mereka mengeluh, semua terus menanyakan kapan uangnya cair,” tutur Ahmad Zulito.  Atas dasar itu, Dinas Pendidikan menerbitkan nota dinas tertanggal 5 Oktober tertuju ke Pemerintah Kota Palembang yang isinya secara khusus terkait kepastian realisasi uang insentif guru-tenaga kependidikan. Ada pun total biaya yang diajukan, yakni senilai Rp 1,3 miliar untuk guru-tenaga pendidikan SD dan SMP.  ”Permohonan yang disampaikan ini sifatnya segera, supaya para guru-tenaga pendidik mendapatkan haknya,” ucap Ahmad Zulito.

Sekda Palembang Sebut Pencairan Uang Insentif Guru Tunggu Perwali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perwali

Berita Terkini