<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Ikan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pedagang ikan saat melayani pembeli di Pasar Tempel Pondok Labu, Jakarta, Selasa (6/7/2020). Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menyebut harga ikan baik di pasar maupun tempat pelelangan tengah turun. Pandemi covid-19 menjadi salah satu penyeb" width="100%">
<figcaption>Pedagang ikan saat melayani pembeli di Pasar Tempel Pondok Labu, Jakarta, Selasa (6/7/2020). Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menyebut harga ikan baik di pasar maupun tempat pelelangan tengah turun. Pandemi covid-19 menjadi salah satu penyeb</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Masyarakat Jakarta dan sekitarnya harus lebih cermat dalam memilih ikan laut untuk dikonsumsi. Pasalnya laut Jakarta dan sekitarnya banyak cemaran logam berat. Bahkan di wilayah perairan Bekasi ditemukan banyak ikan laut yang mati karena logam berat.&nbsp; "Pengalaman (penelitian) saya di Bekasi, banyak ikan tiba-tiba mati terus melayang di permukaan laut di Bekasi," kata Pakar pengelolaan sumber Daya pesisir dan lautan dari Universitas Terbuka (UT) Prof. Ernik Yuliana usai dikukuhkan sebagai guru besar di kampus UT pada (6/8). Ernik mengatakan ikan-ikan itu mati karena cemaran logam berat yang melebihi ambang batas. Diduga cemaran logam berat itu dari perusahaan pengolahan kelapa sawit. "Meskipun pabrik itu memiliki saringan berlapis-lapis," jelasnya.&nbsp; Menurut dia, pencemaran logam berat itu memang salah satu permasalahan terberat di perairan pesisir Indonesia. Cemaran logam berat ini berdampak terhadap kehidupan biota laut, khususnya ikan. Jangan sampai ikan-ikan yang mati karena tercemar logam berat itu, dikonsumsi oleh masyarakat.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/cWdvhQsj293GBWbrXx83CZZy8t74CKjvwLcMCSXz-2921448999.jpg" alt="Pakar pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan Prof. Ernik Yuliana (tengah) usai pengukuhan guru besar di kampus Universitas Terbuka (6/8). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pakar pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan Prof. Ernik Yuliana (tengah) usai pengukuhan guru besar di kampus Universitas Terbuka (6/8). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Dia juga menjelaskan ikan laut memiliki karakteristik berbeda dengan kerang laut. "Kerang laut bisa bertahan hidup dengan menyerap logam berat. Tetapi ini bahaya jika kerangnya dikonsumsi manusia," jelasnya. Kerang mampu menyimpan kandung logam berat di dalam badannya. Sementara untuk ikan, tidak tahan dengan cemaran logam berat. Pada kadar tertentu, ikan itu akan mati dan mengambang.&nbsp; Untuk itu Ernik berharap cemaran logam berat di perairan Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya bisa ditekan. Sehingga biota laut, termasuk ikan-ikan konsumsi hidup dengan sehat. Ujungnya masyarakat mengkonsumsi ikan yang minim kandungan logam berat.&nbsp; Untuk masyarakat sendiri, Ernik berharap selektif dalam memilih ikan untuk konsumsi. "Pilih ikan yang segar," katanya. Misalnya bisa dilihat dari kondisi mata dan ingsangnya. Kondisinya terlihat segar atau tidak pucat.&nbsp; Ernik berpesan, di perairan Jakarta dan sekitarnya atau di laut lainnya, terkadang muncul fenomena ikan mati mendadak dalam jumlah besar. Masyarakat sebaiknya tidak mengambil ikan mati mendadak itu untuk dikonsumsi. Sebab bisa jadi fenomena itu dipicu pencemaran logam berat atau kandungan berbahaya lainnya. Pada kesempatan itu Ernik dikukuhkan sebagai guru besar bersama lima sejawatnya. Selain Ernik ada juga Prof. Dewi Juliah Ratnaningsih, Prof. Fatia Fatimah, Prof. Ledwina Sri Ardiasih, dan Prof. Susanti. Total UT saat ini mempunyai 35 orang guru beras. (wan)

Pakar mengungkap dampak pencemaran logam berat di perairan Bekasi yang menyebabkan banyak ikan laut mati, masyarakat diminta selektif.

Cemaran Logam Berat di Perairan Bekasi Diduga Berasal Perusahaan Sawit, Masyarakat Diminta Waspada Konsumsi Ikan Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/1000637394-4217028476.jpg" alt="Ilustrasi panen kelapa sawit. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi panen kelapa sawit. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi IV DPR mendukung langkah penindakan terhadap 436 perusahaan sawit dan tambang yang dilaporkan memiliki kebun dan tambang tanpa izin di dalam kawasan hutan.&nbsp; Penindakan ini mutlak diperlukan mengingat perusahaan-perusahaan sawit tersebut telah mengantongi banyak keuntungan lantaran beroperasi di luar izin yang ditentukan. Data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyebutkan setidaknya terdapat 3,37 juta hektare lahan hutan yang berubah status menjadi lahan kebun dan tambang ilegal. &rdquo;Saya usul ke 436 perusahaan sawit ini didenda sebesar mungkin karena sudah menikmati untung dari kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan ini,&rdquo; tegas anggota Komisi IV DPR Robert J. Kardinal dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3). Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 36 Tahun 2025 tentang Daftar Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah Tebangun dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan yang Berproses atau Ditolak Permohonannya di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Surat keputusan menteri tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Keputusan menteri tersebut ditandatangani Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, 6 Februari 2025. Anggota Komisi IV DPR Robert J. Kardinal meminta Kementerian Kehutanan tidak ragu menindak tegas setiap prilaku menyimpang dari pelaku usaha sawit. Terlebih akibat kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan yang mereka lakukan, telah menyebabkan ratusan ribu hektare lahan hutan mengalami rusak berat dan alih fungsi. &rdquo;Mereka ini merupakan pengusaha-pengusaha yang masuk dalam 100 orang kaya di Indonesia. Saatnya mereka membantu Pemerintah dan ikut berpartisipasi membela kepentingan bangsa dan negara. Toh mereka sudah menikmati puluhan tahun,&rdquo; tandas Robert J. Kardinal. Mantan Bendahara Umum DPP Golkar ini menyatakan prihatin dengan banyaknya pelaku usaha yang dilaporkan memiliki kebun sawit tanpa izin di dalam hutan ini. Apalagi perilaku menyimpang ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Baginya, ini menunjukkan rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk berinvestasi sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan. &rdquo;Kami Komisi IV mendukung Pemerintah mengambil tindakan tegas. Bagi yang tidak mau bayar denda, lahannya dikembalikan negara. Apalagi ini sudah terang-terangan dan banyak dilakukan di luar areaal hak mereka,&rdquo; ucap Robert J. Kardinal. Robert juga meminta agar tambang-tambang yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ditindak. Dia menyerukan agar izin usaha tambang tersebut dicabut karena jelas berpotensi mengancam ekosistem laut. &rdquo;Pertambangan di pulau-pulau kecil ini sudah sangat meresahkan apalagi setelah ada revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara,&rdquo; ungkap Robert J. Kardinal. Pertambangan di pulau-pulau kecil, sebut Robert, jelas sangat dilarang karena dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Kegiatan ini juga bertentangan dengan upaya konservasi dan perlindungan lingkungan. Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil jelas melarang penambangan pasir, minyak dan gas, serta mineral di pulau-pulau kecil. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penambangan di pulau-pulau kecil merupakan Abnormally Dangerous Activity. Politisi asal Papua Barat Daya ini menuturkan, cukup banyak pulau-pulau kecil yang berubah jadi lokasi tambang. Contohnya, Pulau Pakal, Pulau Bunyu, Pulau Gee, Pulau Wawonii, Pulau Sangihe, Pulau Gag, dan sebagian pulau di Raja Ampat. Dia mewanti Kementerian Kehutanan tidak menerbitkan penggunaan kawasan hutan (pinjam pakai kawasan hutan) untuk kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil. "Ini banyak tejadi dari Aceh sampai Papua dan itu merata. Seperti di Papua oleh PT Gag Nikel, itu karena keterlanjuran dan itu ratusan hectare. Kami minta itu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada,&rdquo; ujar Robert J. Kardinal. Menurutnya, izin opeasi tambang ini harus dihentikan agar kerusakan ekosistem laut tidak sampai meluas. &rdquo;Selain merusak ekosistem, juga mengganggu pariwisata. Seperti Raja Ampat yang merupakan ikon wisata dunia dan merupakan habitat laut terbaik dunia karena koral terbaik dunia itu, 75 persennya ada di Raja Ampat. Ini harus dipertahankan kelestariannya," tambah Robert J. Kardinal. Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung langkah tegas pemerintah melalui aksi Tim Satuan Tugas Garuda ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), dalam melakukan pengecekan dan penertiban investasi di lokasi kawasan hutan. &rdquo;Kami justru menyambut baik Tim Garuda yang telah datang ke Kalteng. Kami yakin dan percaya bahwa Tim Garuda ini akan bekerja secara profesional, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,&rdquo; kata Sekretaris Gapki Cabang Kalteng Rawing Rambang seperti dilansir dari Antara. Menurut mantan Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Kalteng itu, Tim Satgas Garuda yang telah dibentuk Pemerintahan Prabowo Subianto, akan memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan kelapa sawit di tingkat nasional, termasuk di Kalteng. Rawing mengatakan, seperti yang diketahui komoditi kelapa sawit jelas memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan kontribusi besar bagi devisa negara. &rdquo;Atas dasar itulah, kami yakin dan percaya Tim Garuda akan bekerja sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Bahkan membantu menertibkan penggunaan kawasan hutan, menertibkan kebun-kebun sawit dari pencurian penjarahan buah sawit,&rdquo; ujar Rawing Rambang. Dia mengajak seluruh pelaku usaha di sektor perkebunan kelapa sawit, agar tidak perlu khawatir dengan turunnya Tim Satgas Garuda ke Kalteng. Sebab, kehadiran tim ini justru dapat membuat terjadinya peningkatan sawit yang akhir-akhir ini mengalami penurunan, bahkan lima tahun terakhir berdasarkan laporan Gapki.

Komisi IV DPR dukung penindakan 436 perusahaan sawit dan tambang yang dilaporkan memiliki kebun dan tambang tanpa izin di kawasan hutan

DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas 436 Perusahaan yang Punya Kebun Sawit di Kawasan Hutan, Gapki Dukung Aksi Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/30/IMG-20250130-WA0056-2962733614.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) terus berupaya menata penerbitaan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan sawit. Menteri ATR Nusron Wahid memastikan, terkait penataan pendaftaran dan penerbitan HGU yang diterapkan untuk 537 badan hukum perusahaan sawit, telah ada 150 perusahaan yang mengajukan HGU. Nusron menjelaskan, bahwa perusahaan yang sudah dalam proses pengajuan izin hingga batas waktu 3 Desember mencapai 150 perusahaan. Perusahaan itu memiliki luas kebun 1.144.427,46 hektare. "Saat ini sedang dalam proses identifikasi untuk dicocokkan apakah lahan tersebut bertabrakan dengan kawasan hutan atau tidak,&rdquo; terangnya. Nusron menjelaskan, kebijakanini berawal dari adanya perubahan peraturan oleh Mahkamah Konstitusi yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Di mana badan hukum yang melakukan aktivitas budidaya atau pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki IUP dan izin HGU. &ldquo;Pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Badan Hukum ini menjadi wajib memiliki IUP dan HGU. Akibat perubahan ini, ada 537 perusahaan pemegang IUP tetapi tidak memiliki HGU. Jika dihitung luasnya berdasarkan izin usaha perkebunan (IUP), totalnya mencapai 2,5 juta hektare,&rdquo; ujarnya. (idr/bas)

Menteri ATR Nusron Wahid memastikan, terkait penataan pendaftaran dan penerbitan HGU yang diterapkan untuk 537 badan hukum perusahaan sawit,

Menteri Nusron Wahid Tata Ulang Izin Kebun Sawit, 150 Perusahaan Ajukan HGU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/Sumber-Radar-Mojokerto-2884170432.jpg" alt="Petugas gabungan Tahura T Soerjo memadamkan karhutla Gunung Arjuno - Welirang yang terus meluas." width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan Tahura T Soerjo memadamkan karhutla Gunung Arjuno - Welirang yang terus meluas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Malaysia bersiap untuk menutup sekolah dan membuat hujan buatan akibat kualitas udara di berbagai wilayahnya semakin memburuk karena kabut asap kiriman. Hal itu diungkapkan pihak Departemen Lingkungan Hidup Malaysia pada Selasa (3/10). Diketahui hampir setiap musim kemarau, Malaysia menerima asap kiriman dari kebakaran pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp dan kertas di Indonesia. Dikutip dari Nature World News pada Rabu (4/10), Kualitas udara di Malaysia memburuk khususnya di bagian barat Semenanjung Malaysia dengan 11 wilayah mencatat indeks polusi udara (API) tidak sehat kata direktur jenderal departemen tersebut, kata Dirjen Lingkungan Hidup Malaysia, Wan Abdul Latif Wan Jaffar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013042478/polda-jatim-limpahkan-berkas-kasus-karhutla-bromo-ke-kejaksaan">Polda Jatim Limpahkan Berkas Kasus Karhutla Bromo ke Kejaksaan</a> Kota-kota tersebut termasuk Kota Nilai dan Seremban di Negara Bagian Negeri Sembilan, Shah Alam di Selangor dan Kotapraja Cheras dekat Kuala Lumpur. Malaysia mengatakan kebakaran di negara tetangganya Indonesia adalah penyebab polusi, meskipun Indonesia membantah mendeteksi adanya asap yang melintasi Malaysia akibat kebakaran hutan. Sekolah dan taman kanak-kanak harus menghentikan semua aktivitas di luar ruangan ketika pembacaan API mencapai 100 dan ditutup ketika mencapai 200 katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013040320/12-helikopter-pengebom-air-dikerahkan-atasi-karhutla-sumsel">12 Helikopter Pengebom Air Dikerahkan Atasi Karhutla Sumsel</a> Dilansir dari Channel News Asia, kelompok lingkungan hidup Greenpeace meminta negara-negara di kawasan untuk memperkenalkan undang-undang untuk menghentikan perusahaan perkebunan yang menyebabkan polusi udara. "Memberlakukan tindakan kabut asap lintas dalam negeri diperlukan sebagai tindakan pencegahan, terutama karena ada banyak dampak buruk di industri ini," ujar Heng Kiah Chun, ahli Greenpeace Asia Tenggara.

Diketahui hampir setiap musim kemarau, Malaysia menerima asap kiriman dari kebakaran pembukaan lahan perusahaan di Indonesia.

Imbas Kebakaran Hutan di Indonesia, Malaysia Tutup Sekolah untuk Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/siaran-pers-22-960611727.jpg" alt="Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi administratif kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit PT AAJ yang berlokasi di Jakarta Utara.(Diskominfotik DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi administratif kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit PT AAJ yang berlokasi di Jakarta Utara.(Diskominfotik DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi administratif kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit PT AAJ yang berlokasi di Jakarta Utara. Hal itu lantaran pabrik itu diduga tidak taat dalam memenuhi baku mutu sumber tidak bergerak pada cerobongnya.&nbsp; <div dir="auto">Pemberian sanksi tersebut didasari Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0126/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah. Dengan adanya surat itu, PT AAJ harus memperbaiki cerobongnya agar memenuhi baku mutu sumber tidak bergerak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;PT AAJ dalam kegiatannya telah melakukan pelanggaran tidak memenuhi baku mutu untuk parameter opasitas (tingkat ketebalan asap) pada pengujian kualitas emisi sumber tidak bergerak (cerobong boiler) berbahan bakar batu bara,&rdquo; kat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto, Rabu (20/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012999179/investasi-sektor-hulu-migas-terus-meningkat-menkeu-harap-tahun-ini-bisa-tembus-usd-146-miliar">Investasi Sektor Hulu Migas Terus Meningkat, Menkeu Harap Tahun Ini Bisa Tembus USD 14,6 Miliar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, DLH DKI Jakarta akan melakukan pengukuran kembali untuk memastikan kesesuaian standar baku mutu terhadap perusahaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita periksa kembali hasil pengujian yang dilakukan perusahaan itu dengan legal sampling. Kalau masih tidak sesuai standar baku mutu, kita akan naikkan sanksinya,&rdquo; tegas Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ia menyampaikan bahwa saat ini jajaran Bidang PPH dan PPLH DLH Provinsi DKI Jakarta sedang diterjunkan ke lapangan untuk mengecek hasil pengukuran emisi sumber tidak bergerak pada cerobong boiler milik PT AAJ sejak tanggal 19 hingga 25 September 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim DLH Provinsi DKI Jakarta sudah sejak lama memantau aktivitas emisi tidak bergerak pada cerobong-cerobong perusahaan. Jika ada yang tidak memenuhi baku mutu, langsung ditindak tegas," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi administratif kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit PT AAJ yang berlokasi di Jakarta Utara.

DKI Sanksi Teguran Perusahaan Sawit yang Cerobongnya Berpotensi Cemari Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/HILIRISASI-3833029674.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh perusahaan sawit lapor online ke pemerintah. Pelaporan ini bisa dilakukan selama satu bulan, terhitung mulai 3 Juli sampai 3 Agustus 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satgas dengan tegas mengimbau agar semua pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai bukti izin usaha yang dimiliki," kata Luhut dalam konferensi pers peningkatan tata kelola industri kelapa sawit di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (23/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Luhut menghimbau seluruh perusahaan sawit untuk melaporkan informasi tersebut melalui website Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun). Adapun nantinya, pemerintah akan menginformasikan secara paralel dan mendapatkan sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan mandiri ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011332256/novel-baswedan-duga-pungli-di-rutan-kpk-terbongkar-buntut-kasus-asusila-pegawai-ke-istri-tahanan">Novel Baswedan Duga Pungli di Rutan KPK Terbongkar Buntut Kasus Asusila Pegawai ke Istri Tahanan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, kata Luhut, seluruh pelaku usaha akan mendapat sosialisasi secara offline dan online. Rencananya, sosialisasi online akan dilakukan di Riau, Kalimantan Tengah, sementara di Jakarta akan digelar secara virtual.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menjelaskan, pelaporan ini diwajibkan karena dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) banyak ditemukan perusahaan belum mendapatkan izin lokasi, izin perkebunan, dan hak guna usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Luhut yang menjabat sebagai Ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan mendorong setiap pelaku usaha untuk melengkapi izin yang diperlukan secara mandiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami dalam waktu dekat akan mulai self reporting dari perusahaan, koperasi, dan rakyat. Kita ada citra satelit dan drone, sehingga kita minta dilaporin mandiri dan kita akan punya cara untuk random check pada laporan tersebut," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/011332252/prosesor-amd-ryzen-7000-series-ada-yang-dibekali-dengan-teknologi-kecerdasan-buatan">Prosesor AMD Ryzen 7000 Series Ada yang Dibekali dengan Teknologi Kecerdasan Buatan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Luhut mengatakan pelaporan ini dilakukan agar pemerintah punya data lengkap dan akurat soal perkebunan sawit. Sehingga ke depan, akan mengurangi kerugian negara dari penyelewengan aturan perkebunan kelapa sawit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke depan kita akan punya data lengkap, dan orang bayar pajak dengan benar," ujar Luhut.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pada Mei 2023, Luhut menyebut ada 9 juta hektare lahan sawit belum dipajaki pengelola. Hal ini diketahui, setelah dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk merestrukturisasi kelapa sawit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luhut menjelaskan, dari total 16,8 juta hektare lahan sawit yang ditanami, hanya sekitar 7,3 juta hektare yang bayar pajak. Angka ini diketahui usai BPKP diminta melakukan audit dan merilis datanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," kata Luhut saat ditemui di The Westin Jakarta beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare. Adapun yang tertanam 16,8 juta hektare. Jadi belum bayar pajak itu 9 juta hektare, sekarang kita kejar itu," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp;

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh perusahaan sawit lapor online ke pemerintah paling lambat 3 Agustus 2023.

Luhut Minta Perusahaan Sawit Lapor ke Pemerintah Paling Lambat 3 Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_20230108_1423201.jpg" alt="Kapolres Siak AKBP Ronald Sumaja saat gelar perkara bentrokan pekerja keamanan PT DSI dan PT Karya Dayun. Sebanyak empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Polres Siak/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Siak AKBP Ronald Sumaja saat gelar perkara bentrokan pekerja keamanan PT DSI dan PT Karya Dayun. Sebanyak empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Polres Siak/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Siak, Provinsi Riau, menetapkan empat orang menjadi tersangka bentrokan ataupun keributan antar perusahaan sawit yang terjadi antara petugas pengamanan swakarsa PT Duta Swakarya Indah dengan pekerja di bekas lahan yang dikelola PT Karya Dayun.  Keempat orang tersebut YB, 40; MM, 37; YS, 38; dari pihak PT DSI yang dijerat dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pengeroyokan. Satu lagi MS, 48, dari PT Karya Dayun dijerat dengan pasal 351 tentang tindak pidana penganiayaan.  ”Dari hasil gelar perkara yang dilaksanakan Polres Siak keempat orang tersebut, memenuhi unsur melanggar pasal yang diterapkan,” kata Kepala Polres Siak Kapolres Siak AKBP Ronald Sumaja seperti dilansir dari Antara di Siak.  Tiga tersangka YB, MM, dan YS, langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Polres Siak. Sementara tersangka MS masih dirawat di rumah sakit karena menderita luka cukup serius akibat bentrokan Kamis (5/1). Kapolres menjelaskan, Polres Siak telah menangani perkara itu dengan profesional dan sesuai prosedur.  Oleh karena itu, dia mengimbau agar tidak ada yang tergiring berita yang tidak benar dan memprovokasi. Kejadian di depan lahan eks PT Karya Dayun bermula dari petugas pengamanan PT DSI mendatangi pos keamanan setempat.  PT DSI datang katanya untuk mengosongkan lahan dan akan melakukan pemanenan dengan dasar penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Siak. Namun, hal itu ditolak dan dihadang karyawan serta petugas pengamanan eks PT Karya Dayun dan oknum yang membawa nama salah satu ormas tersebut.  Wakil Kepala Polres Siak Kompol Angga Wahyu Prihantoro dengan personel kemudian mendatangi lokasi dan mengajak kedua belah pihak untuk melakukan mediasi di Kantor Polres Siak. Tapi petugas keamanan PT DSI yang dipimpin oleh C tetap masuk ke lahan karena diperintahkan Manager PT DSI untuk melakukan pemanenan dan terjadilah perdebatan kedua belah pihak yang berujung keributan.  Polres Siak membubarkan kedua belah pihak yang bersitegang dan ditemukan ada salah seorang yang terluka dan langsung diberikan pertolongan medis dengan membawanya ke rumah sakit.

Polres Siak Tetapkan Empat Tersangka Bentrokan Dua Perusahaan Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ratusan-buruh-berunjuk-rasa-minta-bupati-tindak-perusahaan-sawit_m_112300.jpeg" alt="Ratusan buruh perusahaan sawit PT Bumi Mas Agro (BMA) menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Bupati dan DPRD Kutim, Jumat (24/2) kemarin. Mereka menuntut agar pemerintah membantu persoalan buruh." width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh perusahaan sawit PT Bumi Mas Agro (BMA) menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Bupati dan DPRD Kutim, Jumat (24/2) kemarin. Mereka menuntut agar pemerintah membantu persoalan buruh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan pekerja perusahaan sawit PT Bumi Mas Agro (BMA) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Kutim, Jumat (24/2) kemarin. Mereka menuntut agar Pemkab mengambil sikap atas persoalan yang melanda kaum buruh, salah satunya soal dugaan perbudakan. Rombongan pendemo datang ke kantor Bupati menggunakan kurang lebih 8 mobil dump truk. Adapula yang datang dengan mengendarai sepeda motor. Mereka tiba sekira Pukul 10.00 Wita. Pendemo yang didampingi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kutim itu membawa bendera dan poster bertuliskan berbagai tuntutan. Sementara itu, tampak ratusan petugas kepolisian berjaga di lokasi. Setelah pendemo berbaris di halaman kantor Bupati, Kornelis Wiriyawan Gatu selaku Koordinator Lapangan langsung berorasi. Dia mengungkapkan terjadi sejumlah persoalan terhadap pekerja sawit. Misalnya, tidak adanya kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan. Hal ini membuat status pekerja menjadi tidak jelas. Kemudian, dia menganggap masih terjadi sistem perbudakan terhadap para pekerja. Salah satu contoh, upah yang diberikan kepada pekerja masih berdasarkan capaian target, bukan waktu normal bekerja, yakni 7 jam dalam satu hari. &ldquo;Saat ini masih ditemukan sistem kerja paksa dan buruh diperbudak. Kalau tidak mencapai target, buruh hanya mendapatkan upah Rp 30 ribu satu hari,&rdquo; ungkap &nbsp;pria yang juga menjabat sebagai Ketua SPN Kaltim ini. Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan merger (penggabungan) atau terjadi take over PT BMA kepada PT Sinergi Agro Bisnis. Pihak perusahaan dinilai tidak terbuka terkait persoalan ini. Padahal, ditemukan sejumlah indikasi terjadinya dua hal di atas.&nbsp;&ldquo;Terjadi mutasi besar-besaran para asisten, terus karyawan disuruh chek kesehatan di PT Sinergi Agro Bisnis,&rdquo; tuturnya. Selain itu, perusahaan juga dinilai tidak memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh pekerja. Katanya, masih banyak pekerja yang belum tercover Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ditemukan sejumlah kartu milik karyawan yang tidak aktif, karena premi tidak terbayar. Padahal, gaji karyawan dipotong setiap bulan oleh perusahaan untuk pembayaran premi. Hal ini diketahui saat BPJS karyawan ditolak rumah sakit. &ldquo;Di perusahaan, terjadi pengembalian iuran BPJS (kepada krayawan) yang selama ini sudah dipotong, apakah ini bukan pelanggaran? Di dalam aturan kepesertaan BPJS adalah wajib,&rdquo; tegasnya. Melihat persoalan yang kompleks, dia meminta hal ini harusnya menjadi perhatian serius kepala daerah. &nbsp;Mereka menuntut Bupati memanggil Direktur Utama PT BMA untuk memberikan penjelasan terkait persoalan yang diungkapkan para pendemo. &ldquo;Paling lambat hari Senin (27/2) kami sudah menerima surat tembusan pemanggilan Direktur Utama PT BMA,&rdquo; pintanya. Pihaknya juga meminta Bupati segera melakukan evaluasi total terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kutim. &ldquo;Kami juga meminta pihak perusahaan mendaftarkan semua pekerja menjadi peserta BPJS, tanpa terkecuali. Kami juga mendesak pimpinan PT BMA menghentikan teror serta intimidasi dan perlakuan tidak manusiawi terhadap buruh,&rdquo; terangnya. Aksi kemarin, sambung Kornelius digelar karena pihak perusahaan terkesan tidak peduli dengan tuntutan pekerja. Bahkan jalur tripartit yang digelar sebanyak dua kali masih deadlock. &ldquo;Jika tidak tuntutan kami tidak dipenuhi, kami mengancam akan menggelar aksi lebih besar,&rdquo; tegasnya. Mewakili Bupati Kutim Ismunandar, Kabag Sumber Daya Alam (SDA) Kutim Pranowo yang menerima pendemo, memastikan tuntutan itu nantinya akan diserahkan langsung kepada Bupati sebagai pengambil kebijakan. &ldquo;Hari ini (kemarin) Bupati sedang menghadiri Musrenbang di sejumlah daerah, agenda ini sudah lama terjadwalkan. Intinya, tuntuan ini kami terima dan akan kami sampaikan kepada Bupati,&rdquo; tuturnya. Setelah itu, para pendemo berpindah ke Kantor DPRD Kutim untuk meminta dukungan. Di sana mereka ditemui Sekretaris Komisi D Agusriansyah Ridwan. Dia menyampaikan persoalan mengenai pekerja sawit sebelumnya sudah dibahas DPRD melalui pembentukan panitia kerja (Panja). &nbsp;Hasilnya, panja sudah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah terkait evaluasi yang diperlukan untuk perbaikan kesejahteraan pekerja sawit. &ldquo;Misalnya soal BPJS, itu sudah ada dalam rekomendasi panja. Makanya kami akan tinjau lagi bagaimana tindaklanjut dari rekomendasi itu,&rdquo; kata Ridwan. Soal tuntutan pengunjuk rasa, Ridwan mengaku DPRD siap untuk memberikan dukungan. Apabila digelar pertemuan dengan pihak perusahaan dan pemerintah, maka DPRD juga siap untuk hadir. (hd/fab/JPG)

Ratusan Buruh Berunjuk Rasa, Minta Bupati Tindak Perusahaan Sawit