<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/bumn-1-3621897717.jpeg" alt="ILUSTRASI BUMN. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BUMN. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPR RI telah mengesahkan UU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu poin krusial dalam regulasi terbaru ini adalah larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri (wamen) untuk duduk sebagai direksi maupun komisaris di BUMN. Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim menegaskan bahwa ketentuan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan pelat merah.&nbsp; &ldquo;UU BUMN ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus memberi kepastian hukum bahwa tidak diperbolehkan rangkap jabatan oleh menteri dan wakil menteri. Agar ada ruang kerja yang spesifik dalam menjalankan tanggung jawab kerja di kementerian. Di sisi lain, perusahaan BUMN juga harus berfokus pada peningkatan kinerja,&rdquo; kata Rivqy kepada wartawan, Jumat (3/10). Larangan tersebut juga dinilai sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Rivqy menilai keberadaan pejabat kementerian dalam struktur komisaris BUMN selama ini rentan menimbulkan konflik kepentingan.&nbsp; &ldquo;Apabila pengelolaan BUMN dijalankan oleh pihak yang juga memiliki tanggung jawab kerja di Kementerian, dan tidak menutup kemungkinan juga para pejabat eselon (rawan konflik kepentingan). Ini yang harus kita hentikan lewat penguatan regulasi,&rdquo; jelasnya. Tak hanya soal rangkap jabatan, revisi UU BUMN juga membawa perubahan fundamental lain, yakni penghapusan pasal yang sebelumnya menyebut pejabat BUMN bukan bagian dari penyelenggara negara. Dengan demikian, pejabat di BUMN kembali dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tindak pidana korupsi. Rivqy menekankan, revisi ini merupakan bentuk pengawasan yang lebih profesional dan menyeluruh terhadap BUMN.&nbsp; &ldquo;Jadi dalam kaitan rangkap jabatan, UU BUMN yang baru diharapkan dapat mencegah praktik-praktik kecurangan, sekaligus sebagai bentuk memperkuat komitmen dan perbaikan tata kelola di BUMN,&rdquo; lanjutnya. <h2 class="class-paragraph">Libatkan BPK untuk Audit BUMN</h2> Selain itu, DPR juga memasukkan penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit BUMN. Menurut dia, langkah ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. &ldquo;Dengan keterlibatan BPK, akuntabilitas keuangan BUMN akan jauh lebih kuat karena berada dalam pengawasan lembaga audit negara yang memiliki legitimasi konstitusional,&rdquo; ujarnya. Legislator Fraksi PKB itu menegaskan semangat reformasi tata kelola dalam UU BUMN tidak boleh berhenti pada teks hukum.&nbsp; &ldquo;UU ini tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen hukum. Kita ingin memastikan bahwa aturan ini benar-benar dijalankan secara konsisten untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN,&rdquo; jelas Rivqy. Reformasi ini, kata Rivqy, bukan sekadar melarang rangkap jabatan, tetapi juga mencakup upaya memperbaiki budaya kerja, transparansi, hingga sistem pengawasan.&nbsp; &ldquo;Kita berharap reformasi ini menjadi momentum untuk memperbaiki banyak hal dalam tubuh BUMN, termasuk budaya kerja, sistem pengawasan, hingga transparansi dalam pengambilan keputusan,&rdquo; pungkasnya.

DPR RI mengesahkan UU BUMN yang melarang rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri, sebagai langkah perbaikan tata kelola BUMN.

UU BUMN Baru Larang Menteri dan Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Legislator Ingatkan Perbaikan Tata Kelola Perusahaan Pelat Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gedung-Kementerian-BUMN-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Gedung Kementerian BUMN. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung Kementerian BUMN. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepatuhan mengisi LHKPN di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, sampai saat ini masih ada ratusan pejabat BUMN yang belum melaporkan harta kekayaan periodik tahun 2022 kepada KPK. Totalnya ada 155 orang direktur dan komisaris. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan meminta ratusan pejabat BUMN itu segera melaporkan harta kekayaan sebelum masa tugas berakhir. Catatan KPK, banyak petinggi perusahaan pelat merah tersebut yang belum menyampaikan LHKPN karena keburu berhenti dari jabatannya. KPK juga menyoroti enam BUMN dengan tingkat kepatuhan LHKPN di bawah 60 persen. Yakni, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (28,13 persen), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (33,33 persen), PT Boma Bisma Indra (38,46 persen), PT Dirgantara Indonesia (45,45 persen), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (50 persen), dan PT Indah Karya (53,85 persen). &rdquo;Enam (perusahaan BUMN, Red) yang terburuk ini kalau bisa segera (diselesaikan, Red). (Perusahaan BUMN, Red) lainnya relatif baik,&rdquo; kata Pahala di KPK kemarin (24/7). Secara umum, tingkat kepatuhan LHKPN di lingkungan BUMN tahun pelaporan 2022 sejatinya paling tinggi dibandingkan kepatuhan penyelenggara negara di lembaga lain. Yakni 93,74 persen. Tingkat kepatuhan tersebut jauh di atas legislatif pusat (DPR, DPD, dan MPR) yang berada di urutan paling buncit. Yaitu, 77,19 persen. (tyo/c6/oni)

Kepatuhan mengisi LHKPN di lingkungan BUMN menjadi sorotan KPK. Sebab, sampai saat ini masih ada ratusan pejabat BUMN yang belum melapor.

KPK Soroti 6 Perusahaan Pelat Merah, 155 Direktur dan Komisaris BUMN Belum Laporkan Kekayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/Gedung-Kementerian-BUMN-Dery-Ridwansah-8-2203346582.jpg" alt="Gedung Kementerian BUMN." width="100%">
<figcaption>Gedung Kementerian BUMN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BUMN merupakan salah satu penyumbang pendapatan untuk negara. Kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah sangat disorot karena dividen yang disumbangkan BUMN itu berkontribusi untuk ekonomi bangsa. BUMN selain dituntut mengejar laba juga tetap diminta memberikan pelayanan untuk masyarakat. Head of Research Jarvis Asset Management Andri Ngaserin mengatakan, laba bersih konsolidasi BUMN pada 2022 mencapai Rp 303,7 triliun (unaudited). Pada angka itu, diperkirakan peningkatan laba dari BUMN sebesar Rp 179 triliun. Dengan peningkatan laba sebanyak itu diperkirakan terdapat peningkatan aset menjadi Rp 9.867 triliun (unaudited) pada 2022 dibandingkan 2021 sebesar Rp 8.978 triliun. Menurut Andri Ngaserin, jumlah dividen yang direncanakan Menteri BUMN Erick Thohir dapat dengan mudah terwujud di tahun ini. Sebab, kinerja perusahaan BUMN saat ini sudah menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. "Perbaikan kinerja tersebut merupakan bukti dari transformasi dan restrkturisasi berbasis harmoni yang berpedoman pada core value BUMN yang dilakukan Erick di perusahaan plat merah sudah berjalan sangat baik," ujar Andri kepada wartawan, Rabu (3/5). Selain laba dan aset yang meningkat, ekuitas dari BUMN juga naik menjadi Rp 3.150 triliun (unaudited) dibandingkan 2021 sebesar Rp 2.778 triliun. Adapun pendapatan BUMN 2022 diperkirakan mencapai Rp 2.613 triliun (unaudited), naik dibandingkan tahun sebelumnya Rp 2.292 triliun. Andri mencontohkan kinerja BUMN sektor perbankan. Dalam kurun waktu empat tahun, kinerja sektor perbankan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan pada saat pandemi Covid, kinerja keuangan yang positif masih dapat dibukukan oleh emiten bank BUMN seperti Bank Mandiri, BRI dan BNI. Dari perhitungan Andri, sebelum Menteri Erick memimpin Kementerian BUMN, ROI bank HIMBARA hanya 17 persen. Setelah seluruh BUMN itu dipimpin oleh Menteri Erick Thohir, ROI bank Himbara mengalami peningkatan. Memang pada saat pandemi Covid mencapai puncaknya, ROI bank baik itu bank Perbanas maupun bank Himbara mengalami penurunan. Namun, kini ROI bank Himbara sudah mulai pulih. Bahkan saat ini, ROI bank Himbara sudah di atas 20 persen. Peningkatan tersebut dinilai merupakan prestasi yang dapat dibanggakan dari bank BUMN. "Sejak Covid selesai, kinerja bank BUMN terus meningkat. Banyak pembenahan yang dilakukan Menteri Erick di bank BUMN. Dan hasilnya sudah terbukti. Sebab tak semua bank di Indonesia membukukan kinerja yang baik. Ada bank swasta nasional yang kinerjanya flat dan cenderung turun,&rdquo; kata Andri. Selain disumbang oleh emiten perbankan, Andri memperkirakan dividen tahun ini masih akan disumbang dari perusahaan BUMN Telkom, Pertamina, Inalum, Semen Indonesia, dan PLN. Tahun buku 2022 Telkom membukukan laba bersih Rp 20,75 triliun. Sedangkan laba bersih Pertamina tahun buku 2022 mencapai Rp 56,6 triliun. Sementara itu, laba bersih Inalum di tahun 2022 mencapai Rp 22 triliun. Lanjut Andri, dividen perusahaan BUMN naik karena ditopang kinerja yang baik. Kinerja yang baik sangat dipengaruhi oleh pembenahan yang dilakukan oleh Menteri Erick dan Kementerian BUMN. &ldquo;Jika tak ada transformasi dan pembenahan yang dilakukan oleh Menteri Erick dan jajaran Kementerian BUMN, mustahil perusahaan BUMN mampu membukukan kinerja yang sangat baik. Saya optimis kinerja keuangan perusahaan BUMN yang saat ini memberikan dividen besar akan terus terjaga dengan baik. Sehingga saya melihat kinerja pak Erick dalam pembenahan BUMN sangat bagus dan telah menunjukan hasil yang positif,&rdquo; ucap Andri. Andri melihat saham-saham perusahaan BUMN masih sangat menjanjikan. Memang masih ada beberapa saham BUMN yang kinerjanya masih belum sesuai harapan. Andri masih melihat perusahaan BUMN sektor asuransi, aviasi dan konstruksi masih mengalami tekanan kinerja keuangannya. Kinerja yang masih belum sesuai harapan tersebut menurut Andri bukan disebabkan kesalahan Menteri Erick atau kinerja management yang saat ini. Namun, itu disebabkan kesalahan dari management sebelumnya dan lemahnya pengawasan Kementerian BUMN periode sebelumnya. &ldquo;Namun saat ini pembenahan BUMN tersebut tengah dilakukan. Mereka masih terus berproses untuk melakukan transformasi dan perbaikan. Melihat prospek ekonomi Indonesia yang masih sangat menjanjikan diharapkan dalam waktu yang tak lama lagi proses transformasi dan perbaikan BUMN tersebut sudah dapat dilihat hasilnya,&rdquo; tutup Andri.

laba bersih konsolidasi BUMN pada 2022 mencapai Rp 303,7 triliun (unaudited). Pada angka itu, diperkirakan peningkatan laba dari BUMN naik.

Ekonom Soroti Kinerja Perusahaan Pelat Merah Tahun 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-24-at-18.16.57.jpeg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir pada malam penghargaan BCOMMS 2022, Rabu (23/3). (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir pada malam penghargaan BCOMMS 2022, Rabu (23/3). (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia menyongsong titik kejayaan pertumbuhan ekonomi pada 2045. Untuk mencapai itu, BUMN harus menancapkan fondasi kuat.  Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, perusahaan pelat merah memiliki peranan vital dalam memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2045. Maka dari itu, BUMN harus menancapkan fondasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.  "Ada empat hal yang memperkuat fondasi itu," ujar Erick dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2022 di Jakarta, Rabu (23/3).  Adapun keempat faktor untuk memperkuat fondasi itu, kata Erick, meliputi hilirisasi sumber daya alam (SDA), optimalisasi potensi ekonomi digital, mewujudkan BUMN yang profesional dan transparan, serta pengembangan human capital. Maka dari itu, BUMN wajib berkontribusi terhadap empat fokus tersebut.  "Bicara hilirisasi SDA, perusahaan pertambangan BUMN setelah dikonsolidasikan bukan kaleng-kaleng. Kita punya Freeport, punya nikel, bauksit, timah," lanjutnya.  Selama ini Indonesia selalu terjebak ingin mencari uang cepat dan lupa bahwa seluruh hasil tambang itu memiliki value yang luar biasa untuk bangsa. BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam optimalisasi hilirisasi SDA. Untuk itu, Kementerian BUMN mengukur kinerja setiap perusahaan BUMN dalam segi komunikasi internal dan eksternal.  Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, BCOMSS merupakan upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan BUMN dalam merawat komunikasi dan informasi.  “Kemudian, bagaimana mereka merawat hubungan dengan stakeholder, membangun hubungan dengan media untuk mendapatkan target, terutama target korporasi,” ujarnya.  Arya Sinulingga berharap BCOMSS mampu mendorong kinerja BUMN. “Kami juga menilai keberhasilan CSR mereka, baik di lingkungan kesehatan pendidikan UMKM kita ukur semuanya dari situ selama setahun kemarin,” terangnya.  Dengan BCOMSS itu, BUMN tetap bekerja keras pada tahun-tahun berikutnya. Dan, menjadikan BUMN yang tangguh.

Erick Thohir Ukur Kinerja BUMN lewat BCOMMS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/gedung-bumn-jawa-pos.jpeg" alt="Gedung Kementerian BUMN - Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Gedung Kementerian BUMN - Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian BUMN mendorong perusahaan pelat merah meningkatkan sistem komunikasi publik. Tujuannya, masyarakat bisa mengetahui seperti efek bisnis dan pelayanan dari setiap perusahaan BUMN.  Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, komunikasi merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kinerja perusahaan pelat merah yang baik kepada pemerintah dan rakyat.  Arya Sinulingga mendorong perusahaan negara untuk selalu terbuka. Kehadiran perusahaan pelat merah harus memberi manfaat bagi masyarakat.  “Penerimaan positif tersebut harus tetap dijaga dengan kompak dan konsisten dalam mengakselerasi serta penguatan dua aspek fungsi internal di seluruh BUMN,” kata Arya kepada JawaPos.com, (22/3).  Untuk mendorong kinerja komunikasi perusahaan pelat merah tersebut, Kementerian BUMN menggelar BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2022 di Istora Senayan Jakarta pada Rabu (23/3).  BCOMSS untuk mengukur kinerja strategi komunikasi perusahaan, baik di tingkat internal, eksternal, dan stakeholder.

BUMN Dorong Komunikasi Perusahaan Pelat Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/holdingisasi-perusahaan-pelat-merah-solusi-bumn-go-internasional_m_135640.jpeg" alt="Kantor kementerian BUMN" width="100%">
<figcaption>Kantor kementerian BUMN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No &nbsp;72/tahun 2016 tentang holdingisasai BUMN yang merubah PP 45/tahun 2005 yang dikeluarkan di era Pemerintahan sebelumnya, telah menimbulkan kontroversi.  Namun, terbitnya aturan soal holdingisasi BUMN itu justru dinilai bisa membuat BUMN akan lebih efisien, asal pelaksanaannya tidak menyimpang dari UU dan aturan tentang BUMN yang telah ada.  Ketua Umum Serikat Pekerja &nbsp;BUMN Arief Poyuono menilai, holdingisasi BUMN &nbsp;ini juga dapat mengurangi atau menghilangkan persaingan antar BUMN sejenis.&nbsp;  Begitu juga, kata dia, Perusahaan Swasta yg memiliki usaha sejenis dengan usaha BUMN, tidak akan mudah lagi melakukan provokasi yang dapat merusak BUMN.&nbsp;  "Holdingisasi akan memperkuat hak istimewa Pemerintah untuk tetap memiliki saham mayoritas di anak-anak perusahaan yang tergabung dalam holding," ujar Arief Poyuono, dalam diskusi 'Polemik Holdingisasi BUMN menurut PP 72/2016, Melemahkan atau memperkuat Peranan BUMN hadapi Pasar Bebas' di Sate Senayan, Jakarta (6/6).  Arief juga menegaskan, bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.&nbsp;  Dalam penjelasan UU Nomor 19 tahun 2003 yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN.&nbsp;  Untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.  Pemerintah, kata Arief, dalam menyertakan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan dan dari sumber-sumber lainnya.&nbsp;  "Jadi PP 72/2016 merupakan produk Peraturan untuk mengatur BUMN dan tidak ada sama sekali yang dilanggar dalam pembentuk PP tersebut dari UU tentang keuang negara maupu UU tentang BUMN," imbuhnya.  Sementara itu pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Oskar Vitriano, menilai holdingisasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan skala dari BUMN itu sendiri.&nbsp;  "Ibaratnya BUMN ini mau dijadikan Harimau, Harimau kalau melawan Kancil tentu akan menang kan, jadi dengan Holdingisasi ini kita bisa melawan perusahaan yang lebih besar," cetusnya.  Tak hanya itu Oskar melihat Holdongisasi ini untuk efisiensi BUMN itu sendiri termasuk diantaranya yaitu mengurangi persaingan dalam tubuh BUMN sendiri, mempermudah strategi untuk berkembang dan pada akhirnya bisa menguntungkan negara.   "Ini agar BUMN siap go Internasional, dan bisa berbicara dalam pasar dunia. Saya cenderung setuju dengan adanya PP ini," pungkasnya. (dms/JPG)

Holdingisasi Perusahaan Pelat Merah Solusi BUMN Go Internasional