<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/kemenaker-310441125.jpg" alt="Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan kepada setiap perusahaan untuk wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2024 kepada para pekerja/buruh, sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah, kata Ida, juga sudah menyiapkan beberapa sanksi kepada perusahaan yang tidak menaati SE tersebut. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh," ujar Ida Fauziyah saat konferensi pers di Kantor Kemnaker RI, Senin (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014455997/viral-warga-kepung-rumah-diduga-jadi-tempat-ibadah-di-tangerang-begini-kronologinya">Viral Warga Kepung Rumah Diduga Jadi Tempat Ibadah di Tangerang, Begini Kronologinya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, setiap perusahaan bisa dikenakan sanksi berupa administratif hingga denda yang dibebankan kepada perusahaan. Hal itu seperti yang diatur dalam pasal 79 ayat (1) PP 36/2021 tentang Pengupahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam regulasi tersebut, perusahaan yang tidak membayarkan THR atau telat membayarkan THR dari batas waktu yang ditentukan, yaitu H-7 hari lebaran, maka akan diberikan sanksi administratif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam regulasi tersebut juga dijelaskan, pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari, pengaduan dan atau tindak lanjut hasul pengawasan ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014455975/rekomendasi-kafe-di-surabaya-yang-buka-24-jam-enak-banget-buat-nongkrong">Rekomendasi Kafe di Surabaya yang Buka 24 Jam, Enak Banget Buat Nongkrong</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Haiyani menambahkan pada tahun ini Kemenaker juga bakal menerapkan sanksi denda kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya. Denda tersebut dipatok 5 persen dari jumlah THR yang seharusnya diterima oleh karyawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika itu telat dibayar, maka dendanya adalah 5 persen dari total THR baik itu secara individu atau nanti hitung berapa jumlah pekerja yang tidak dibayar," kata Haiyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi denda pembayaran ataupun kewajiban pengusaha untuk membayar denda ini itu tidak menghilangkan kewajibannya membayar hak pekerja yaitu THR keagamaan," tukasnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah, kata Ida, juga sudah menyiapkan beberapa sanksi kepada perusahaan yang tidak menaati SE tersebut.

Ini Sanksi Bagi Perusahaan yang Membandel dalam Pembayaran THR Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/KANTOR-HUAWEI_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Sejumlah karyawan menggunakan masker saat keluar dari gedung kantor Bank BRI, Jakarta, Kamis (23/01). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memastikan karyawan Huawei yang dilarikan ke rumah sakit karena deman bukan disebabkan virus corona. BRI menyataka" width="100%">
<figcaption>Sejumlah karyawan menggunakan masker saat keluar dari gedung kantor Bank BRI, Jakarta, Kamis (23/01). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memastikan karyawan Huawei yang dilarikan ke rumah sakit karena deman bukan disebabkan virus corona. BRI menyataka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengubah aturan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah berdalih, itu dilakukan lantaran rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan untuk membayar pesangon pekerja yang di-PHK.  Meski begitu, buruh tetap menolak rancangan ketentuan baru tersebut.  Dalam pasal 156 RUU Ciptaker disebutkan, komponen perhitungan pesangon bagi pekerja yang mengalami PHK berbeda dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan di pasal yang sama. Dalam RUU Ciptaker, hanya dua komponen yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Yaitu, pesangon dan uang penghargaan masa kerja buruh.  Sementara itu, di UU 13/2003, komponen perhitungan kompensasi PHK mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti.  Namun, merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada 2019 terdapat sekitar 536 persetujuan bersama (PB) pemutusan hubungan kerja. Dari jumlah itu, yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003 hanya sekitar 147 persetujuan bersama atau sekitar 27 persen. Sisanya, 389 persetujuan bersama (73 persen), tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU Ketenagakerjaan tersebut.  Data itu sejalan dengan laporan World Bank yang mengutip data Sakernas BPS 2018. Berdasar laporan pekerja, 66 persen pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon, 27 persen pekerja menerima pesangon kurang dari yang seharusnya diterima sesuai UU 13/2003, dan hanya 7 persen pekerja yang menerima pesangon sesuai dengan ketentuan.  ”Data kami menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan rendah. Karena perusahaan tidak mampu membayar pesangon,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah ditemui di sela-sela sosialisasi RUU Ciptaker di Jakarta kemarin (20/2).  Karena itu, kata dia, perlu ada solusi dari masalah tersebut. Ida menyebutkan, RUU Ciptaker bakal memberikan kepastian bagi pekerja untuk perlindungan pesangon. Selain itu, ada manfaat baru yang akan diberikan kepada mereka yang terkena PHK. Yakni, jaminan kehilangan pekerjaan berupa pemberian cash benefit uang saku, pelatihan vokasi, dan akses penempatan. ”Ini yang tidak ada di UU lama. Ini salah satu bentuk perlindungan yang baru di UU Cipta Kerja,” tegasnya.  Karena itu, bukan hanya UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimasukkan draf RUU Ciptaker yang bersifat omnibus law. Tapi, ada juga UU tentang BPJS dan SJSN. ”Kami memang ingin memperluas lapangan kerja buat yang menganggur. Tapi, jangan salah, UU ini juga berusaha semaksimal mungkin memberikan perlindungan kepada teman-teman yang sedang eksis bekerja,” terang dia.  Perlindungan itu berlaku pula bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Diakui, RUU Ciptaker memang tidak akan mengatur bisnis prosesnya. Namun, waktu kerja PKWT dengan waktu tertentu akan diatur pemerintah. Kemudian, akan ada perlindungan apabila sudah bekerja 12 bulan berupa kompensasi satu bulan gaji. PKWT juga akan mendapatkan jaminan keselamatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja.  Masalahnya, kelompok buruh menilai hilangnya kejelasan soal lama masa kontrak di pasal 59 UU 13/2003 bisa memberikan celah bagi pengusaha nakal. Mereka bisa saja ogah-ogahan mengangkat pekerja menjadi pegawai tetap. Risikonya, pesangon bisa melayang ketika terjadi PHK. Sebab, pesangon hanya diberikan kepada pegawai tetap.  Merespons hal itu, Menaker menegaskan bahwa sesuai dengan esensinya, PKWT untuk pekerjaan tertentu dan waktu tertentu. Dengan demikian, tidak akan bebas diberikan kelonggaran untuk bisa memberikan kontrak dalam waktu sangat lama. ”Pengusaha dan pekerja mempunyai pilihan setelah waktu tertentunya habis, apakah mau meneruskan atau tidak. Punya pilihan,” katanya.  Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Haiyani Rumondang meminta masyarakat tidak menduga-duga soal kemungkinan perusahaan nakal. Menurut dia, bisnis itu akan terjadi sesuai dengan pasar.  ”Dan, jangan samakan dengan outsourcing ya. Ini beda,” tegasnya.  Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Karena itu, lewat RUU Cipta Kerja, pemerintah berupaya meningkatkan ekosistem investasi dan membenahi kegiatan berusaha. Dengan begitu, tantangan perekonomian global dapat teratasi.  Perihal amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), dalam RUU Cipta Kerja diatur bahwa usaha dengan risiko rendah cukup menyatakan persetujuan akan memenuhi persyaratan. ”Khusus untuk kawasan industri yang sudah punya amdal dan izin industri yang dibangun sudah sesuai dengan peruntukan kawasan industri tersebut,” katanya.  Terkait perizinan, Airlangga menyatakan bahwa pengurusannya tetap ada di daerah masing-masing. Pihaknya juga berharap semua pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) bisa menjalankan online single submission (OSS) sehingga perizinan di setiap daerah terstandardisasi.  Sebagaimana diketahui, dalam RUU Cipta Kerja ada sejumlah pasal yang mengatur investasi dan perizinan berusaha. Jumlahnya 80 pasal. Lalu, pengadaan lahan 17 pasal, investasi pemerintah dan proyek strategis nasional 20 pasal, serta penguatan UMKM dan koperasi 15 pasal. Dengan demikian, porsi substansi terkait kemudahan berusaha, investasi, dan UMKM mencapai 84,5 persen. ”Karena yang terkait hal ini jumlahnya banyak dan tersebar merata,” kata Airlangga.  Konflik Agraria  Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai, RUU Ciptaker akan memperluas ketimpangan dan konflik agraria. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengungkapkan sejumlah masalah pokok RUU Ciptaker. Mulai masalah pengadaan tanah, diskriminasi atas petani dan masyarakat adat, terhambatnya realisasi reformasi agraria, hingga memperparah konflik agraria struktural.  Berdasar catatan akhir tahun KPA pada 2019, sepanjang 2019 terjadi 279 letusan konflik agraria seluas 734.239,3 hektare yang berdampak pada 109.042 kepala keluarga. Selama lima tahun terakhir, terjadi 2.047 letusan konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir pulau-pulau kecil, pertanian, infrastruktur, dan properti.  Sementara itu, ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0,68. Artinya, 1 persen penduduk menguasai 68 persen tanah di Indonesia. ’’Apabila disahkan, RUU Cipta Kerja akan memperparah situasi krisis agraria di atas,’’ jelas Dewi.  Menurut dia, kemudahan dan prioritas pemberian hak atas tanah bagi kepentingan investasi dan kelompok bisnis seperti yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan konflik agraria serta ketimpangan dan kemiskinan struktural.  RUU tersebut berupaya menghilangkan pembatasan luas maksimum penguasaan tanah bagi perusahaan perkebunan, industri kehutanan, dan pertambangan sehingga akan meningkatkan monopoli/penguasaan tanah. Hal itu tertuang dalam perubahan pasal 14 dan penghapusan pasal 15 dan 16 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.  Selain itu, dengan perubahan tersebut, menurut Dewi, proses pengukuhan kawasan hutan berpotensi hanya dilakukan dengan pendekatan teknologi informasi dan satelit. Tanpa pelibatan masyarakat atau pemerintah desa dan mempertimbangkan kondisi penguasaan tanah di lapangan.  ’’Hal itu akan membuka kesempatan pada perampasan tanah masyarakat adat dan petani di pinggiran atau dalam klaim kawasan hutan. Masyarakat akan lebih gampang kehilangan tanah mereka atas nama pembangunan infrastruktur dan bisnis.’’  Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini masih dimungkinkan untuk memberikan masukan perbaikan terhadap isi RUU Cipta Kerja tersebut.

Polemik RUU Cipta Kerja, Karena Perusahaan Tak Tertib Bayar Pesangon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Resiko-Kecelakaan-Kerja-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pekerja saat bersiap membersihkan kaca di salah satu gedung bertingkat di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (13/12/2019). Resiko kecelakaan kerja pada industri jasa konstruksi memiliki intensitas kecelakaan yang tergolong cukup tinggi. Oleh karenanya dibut" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat bersiap membersihkan kaca di salah satu gedung bertingkat di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (13/12/2019). Resiko kecelakaan kerja pada industri jasa konstruksi memiliki intensitas kecelakaan yang tergolong cukup tinggi. Oleh karenanya dibut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja lebih menguntungkan perusahaan nakal atau preman. Perusahan itu biasanya memilih pindah lokasi demi bisa menggaji pekerjanya dengan rendah. Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi menyebut, kini banyak perusahaan nakal. Perusahaan itu biasanya hanya mencari daerah yang memiliki standar gaji rendah. Jika, upah di satu daerah tinggi, perusahaan tersebut memilih pindah ke daerah yang lain. "Perusahan-perusahaan yang benar nanti akan kalah dengan perusahaan yang preman. Perusahan preman itu dikit-dikit pindah karena upahnya tinggi ke daerah yang upahnya dikit," ujar Muhammad Rusdi dalam Konferensi Pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2). Menurut dia, jika sebuah perusahaan benar-benar pindah tidak masalah. Tapi pindah dengan modus menghindari upah tinggi, maka itu sangat menjadi masalah. Apalagi perusahaan seperti itu nantinya tidak kena sanksi berdasar pada RUU Cipta Kerja. Kekhwatiran dari serikat pekerja terhadap perusahaan preman atau nakal ini, karena di dalam RUU Omnibus Law, terdapat pasal yang dihilangkan dari UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yakni, pasal tentang sanksi perusahaan dan insentif bagi industri sektor padat karya. Lebih jauh Muhammad Rusdi menilai, kebanyakan perusahaan yang masuk di sektor industri padat karya adalah perusahaan broker. Perusahaan seperti ini lebih mementingkan besaran biaya yang dikeluarkan dalam operasional perusahaan. "Mereka itu hanya mencari upah murah dan lahan murah karena mereka adalah hanya perusahaan broker," kata dia. Seperti diketahui, pemerintah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) dan Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa (12/2) lalu. Kebijakan tersebut menuai kontroversi karena banyaknya penghapusan pasal dari UU ketenagakerjaan sebelumnya yang merugikan para pekerja.

KSPI Sebut RUU Law Cipta Kerja Untungkan Perusahaan "Preman"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bpjs-ketenagakerjaan-mencatat-ada-608-perusahaan-nakal_m_183250.jpeg" alt="Deputi Direktur Wilayah Sumbagsel, Arie Budiarto (tengah) saat diwawancarai." width="100%">
<figcaption>Deputi Direktur Wilayah Sumbagsel, Arie Budiarto (tengah) saat diwawancarai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mencatat, hingga akhir tahun 2017 ada 608 perusahaan yang tidak membayar penunggakan, belum terdaftar dalam keanggotaan dan lain sebagainya. Deputi Direktur Wilayah Sumbagsel Arie Budiarto mengatakan, pihaknya telah mengajukan perusahaan nakal tersebut kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk segera diselesaikan. Ia merincikan, dari 608 perusahaan yang nakal ini, 388 perusahaan diantaranya melakukan penunggakan mencapai Rp 18 miliar. Hal itu pun sudah diselesaikan di tingkat Kejari sebanyak 326 perusahaan. Kemudian, untuk perusahaan yang belum daftar keanggotaannya tercatat ada 82 perusahaan. Untuk perusahaan tersebut, sudah ditangani kejari sebanyak 49 perusahaan. Lalu, perusahaan yang hanya sebagian mendaftarkan tenaga kerja yakni sebanyak 72 perusahaan dan telah diselesaikan di Kejari sebanyak 14 perusahaan. Selanjutnya, perusahaan daftar sebagian program tercatat ada 66 perusahaan dan 17 perusahaan diantaranya sudah selesai. "Kami sengaja mengandeng Kejari untuk menangani perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya. Sehingga, (perusahaan) nantinya kembali menjalankan kewajibannya," katanya kepada JawaPos.com, Senin (22/1). Arie juga mengungkapkan, pihaknya juga bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, pihaknya berencana untuk bekerjasama dengan pelayanan satu atap sehingga jika mereka (perusahaan) tidak taat dapat disanksi administrasi. Sejauh ini, rencana tersebut baru dilakukan di Muaro Bungo, Jambi. Sedangkan untuk di Kota Palembang, baru sebatas penandatanganan kerjasama belum menerapkannya. Ia mengaku, dengan kerjasama itu diharapkan dapat mencapai target. Dimana, di tahun 2018 ini, kepesertaan meningkat 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Tahun ini kami juga memfokuskan untuk pekerja di sektor informal seperti driver Go-Jek, Pedagang Kaki Lima dan lain sebagainya untuk jadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," tutupnya. (lim)

BPJS Ketenagakerjaan Mencatat Ada 608 Perusahaan 'Nakal'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7653_25106_KEBAKARAN-LAHAN-SUMATERA-3.jpg" alt="KEBAKARAN: Ratusan hektare melanda lahan gambut di Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, terbakar." width="100%">
<figcaption>KEBAKARAN: Ratusan hektare melanda lahan gambut di Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, terbakar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjatuhkn sanksi administratif ke sejumlah perusahaan karena terlibat pembakaran hutan dan lahan. Setidaknya 10 perusahan nakal sudah dijatuhi sanksi pencabutan izin usaha.&nbsp; &nbsp; KLHK juga mencatat, sebanyak 27 perusahaan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Sementara 413 entitas perusahaan sedang diperiksa. Menurut Meneteri LHK Siti Nurbaya, sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada sejumlah perusahaan tidak menghapus hukuman pidana maupun perdata. Sanksi pidana yang muncul tetap dilanjutkan oleh kepolisian. &nbsp; Kemudian tanah yang terbakar dari perusahaan-perusahaan yang disanksi itu diambil alih pemerintah. Untuk tugas pemadamannya masih menjadi tanggung jawab pemerintah. &ldquo;Dengan pengambilalihan ini, kita berharap lahan bisa dikelola, sehingga tahun depan tidak terbakar lagi,&rdquo; katanya seperti yang dilansir Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group). (wan/bil/ce1/hsn/JPG) &nbsp;

Sanksi Pidana Tetap Berlaku bagi Perusahaan yang Bakar Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7652_25105_KEBAKARAN-LAHAN-SUMATERA.jpg" alt="KEBAKARAN: Lahan gambut di wilayah OKI dan Muba Sumatera Selatan yang terbakar." width="100%">
<figcaption>KEBAKARAN: Lahan gambut di wilayah OKI dan Muba Sumatera Selatan yang terbakar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di balik upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tindakan tegas diambil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebanyak 27 perusahaan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). &nbsp; KLHK menjatuhkan sanksi pencabutan izin kepada dua perusahaan nakal. Pencabutan izin merupakan sanksi terberat. Perusahaan yang izinnya dicabut yakni PT Mega Alam Sentosa di Kalimantan Barat dan PT Dyera Hutan Lestari di Jambi. &nbsp; Sebelumnya, Kementerian LHK telah membekukan izin tiga perusahaan perkebunan dan mencabut satu izin perusahaan hutan (hak pengusahaan hutan (HPH)/hutan tanaman industri (HTI)). Karena perusahaan-perusahaan tersebut terbukti terlibat membakar lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Pencabutan izin kedua perusahaan diungkap Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di lobi kantornya Senin, (19/10). Siti didampingi Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sadi dan Sekjen KLHK Bambang Hendroyono. &ldquo;Total ada sepuluh entitas perusahaan yang kami jatuhi sanksi administrasi,&rdquo; katanya seperti yang dilansir Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group). Sementara setidaknya, ada 413 entitas perusahaan sedang diperiksa oleh tim dari Kementerian LHK. Pihaknya mengidentifikasi ada entitas perusahaan internasional yang terlibat pembakaran lahan dan hutan. Diduga ada yang dari Singapura, Malaysia, Tiongkok, Australia, dan Amerika Serikat, Kata Siti, ada tiga jenjang sanksi administrasi yang mereka jatuhkan. Sanksi lain yaitu pembekuan izin. Ada empat perusahaan yang dijatuhi hukuman ini. Yaitu PT SBAWI (Sumatera Selatan), PT PBP (Jambi), PT DML (Kalimantan Timur), dan PT RPM (Sumatera Selatan). Kemudian ada empat perusahaan lain dijatuhi sanksi paksaan pemerintah yaitu, PT BSS (Kalimantan Barat), PT KU (Jambi), PT IHM (Kalimantan Timur), dan PT WS (Jambi). (wan/bil/ce1/hsn/JPG) &nbsp;

Kementerian LHK Cabut Izin 10 Perusahaan, Terbukti Bakar Hutan