<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/wamen-hilirisasi-1847159473.jpg" alt="Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) buka suara terkait isu pelonggaran ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap minat investasi di Tanah Air. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menegaskan, relaksasi TKDN yang diberikan merupakan bagian dari strategi dagang dan investasi, bukan bentuk pengabaian terhadap kepentingan nasional. &ldquo;Saya pikir enggak ada sih (dampak ke investasi). Kalau umpama itu kan bagian dari strategi saja, dilonggarkan beberapa persyaratannya,&rdquo; ujar Todotua saat ditemui di Jakarta, Selasa (24/2). Menurut dia, kebijakan tersebut telah melalui perhitungan matang, termasuk mempertimbangkan neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Meski ada pelonggaran, pemerintah tetap memperhatikan aspek timbal balik (reciprocal trade) dalam setiap kebijakan yang diambil. &ldquo;Tapi kan ada hitungannya juga trade kita yang kita ambil dari mereka. Enggak terlalu pengaruh,&rdquo; jelasnya. Todotua menambahkan, pelonggaran TKDN tidak serta-merta mengurangi komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan komponen dalam negeri maupun penguatan industri nasional. Relaksasi disebut hanya berlaku pada sektor atau persyaratan tertentu yang dinilai strategis untuk menjaga momentum investasi. Saat ditanya apakah potensi investasi masih tetap kuat di tengah kebijakan tersebut, Todotua memastikan optimisme pemerintah tetap tinggi. Dia menyebut Indonesia saat ini masih menjadi salah satu destinasi investasi yang kompetitif di kawasan, didukung stabilitas ekonomi, reformasi regulasi, serta agenda hilirisasi yang terus didorong pemerintah. &ldquo;Oh iya, sangat dong. Kita punya level confidence yang luar biasa kalau bicara investasi,&rdquo; tukasnya. Sebelumnya, dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang telah ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, memuat perihal kesepakatan terkait TKDN. Dalam Pasal 2.2 disebutkan bahwa Indonesia akan membebaskan perusahaan-perusahaan AS dan barang-barang AS dari persyaratan kandungan lokal.

Kementerian Investasi pastikan pelonggaran TKDN perusahaan AS tak ganggu iklim investasi. Strategi ini tetap jaga komitmen dan optimisme.

Kementerian Investasi Klaim Pelonggaran TKDN Tak Ganggu Iklim Investasi RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/ef029982-7538-43b8-bd25-a3140fb25445-760712605.jpg" alt="Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah membantah keras isu yang menyebut Indonesia membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi perusahaan asal Amerika Serikat (AS) pasa telah disepakatinya perjanjian dagang kedua negara. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia memastikan bahwa pemerintah akan tetap mengenakan PPN secara normal terhadap kegiatan perusahaan-perusahaan AS di Indonesia. &ldquo;Tidak. Indonesia tetap mengenakan PPN terhadap kegiatan perusahaan AS,&rdquo; kata Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2). Menurutnya, dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak ada klausul yang menghapus kewajiban pajak bagi perusahaan Amerika. Yang diatur hanyalah prinsip perlakuan yang setara atau non-diskriminatif dalam penerapan pajak. Ia menjelaskan, perjanjian tersebut memastikan bahwa pengenaan PPN tidak bersifat diskriminatif khusus terhadap perusahaan AS. Itu artinya, kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia tetap diterapkan sebagaimana mestinya. &ldquo;Perjanjian ini mengatur agar pengenaan PPN tidak bersifat diskriminatif bagi perusahaan AS saja. Pemerintah Indonesia tetap mengenakan PPN kepada perusahaan AS sepanjang ketentuannya diberlakukan sama kepada negara lain,&rdquo; jelasnya. Dengan demikian, perusahaan asal AS yang beroperasi atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia tetap wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai peraturan perpajakan nasional. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sepakat untuk tidak mengenakan pajak jasa digital untuk perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Kesepakatan terkait pajak jasa digital ini sebagaimana muncul dalam lembar fakta atau fact sheet yang diunggah oleh Gedung Putih atau White House. "Indonesia tidak akan mengenakan pajak jasa digital, atau pajak serupa, yang mendiskriminasi perusahaan-perusahaan AS baik secara hukum maupun secara faktual," bunyi salah satu poin dalam lembar fakta yang dikutip Jumat (20/2). &nbsp;

Pemerintah Indonesia bantah isu bebas PPN untuk perusahaan AS. PPN tetap berlaku tanpa diskriminasi sesuai perjanjian dagang kedua negara.

Pemerintah Bantah Bebaskan PPN untuk Perusahaan AS, Pastikan Berlaku Tanpa Diskriminasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/ef029982-7538-43b8-bd25-a3140fb25445-760712605.jpg" alt="Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia sepakat untuk tidak mengenakan pajak jasa digital untuk perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Kesepakatan terkait pajak jasa digital ini sebagaimana muncul dalam lembar fakta atau fact sheet yang diunggah oleh Gedung Putih atau White House. "Indonesia tidak akan mengenakan pajak jasa digital, atau pajak serupa, yang mendiskriminasi perusahaan-perusahaan AS baik secara hukum maupun secara faktual," bunyi salah satu poin dalam lembar fakta yang dikutip Jumat (20/2). Tak hanya membebaskan pajak jasa digital, Indonesia juga akan memfasilitasi perdagangan digital dengan Amerika Serikat, termasuk dengan menahan diri dari tindakan yang mendiskriminasi layanan digital AS atau produk AS yang didistribusikan secara digital. Selanjutnya, Indonesia juga harus memastikan transfer data melalui sarana elektronik melintasi perbatasan yang terpercaya dengan perlindungan yang memadai untuk pelaksanaan bisnis. "Berkolaborasi dengan Amerika Serikat untuk mengatasi tantangan keamanan siber. Bahkan, Indonesia harus berkomunikasi dengan Amerika Serikat sebelum membuat perjanjian perdagangan digital baru dengan negara lain yang membahayakan kepentingan penting AS," tutup poin tersebut. Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia dan AS mendukung moratorium permanen atas bea masuk transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) tanpa syarat. salah satu caranya adalah lewat pembebasan bea masuk atas transaksi elektronik antara kedua negara.&nbsp; "Sesuai dengan posisi di dalam forum WTO, kedua belah negara sepakat untuk tidak mengenakan biaya masuk transaksi elektronik," kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/2). Meski begitu, Airlangga memastikan bahwa pembebasan bea masuk atas transaksi elektronik ini tidak hanya diberikan untuk negara yang dipimpin Donald Trump saja, tetapi juga berlaku untuk mitra dagang lain, seperti Eropa. "Ini juga kita diberikan kepada Eropa jadi bukan Amerika saja. Ini yang mendorong nanti untuk adanya moratorium dalam forum ministerial conference di WTO," tukasnya. Untuk diketahu, ada sejumlah raksasa teknologi asal AS yang&nbsp;beroperasi&nbsp;di Indonesia. Meliputi, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook hingga Netflix. &nbsp;

Indonesia sepakat bebaskan pajak jasa digital perusahaan AS. Dukungan Indonesia-AS di WTO dan fasilitasi perdagangan digital makin kuat.

Indonesia Sepakat Bebaskan Pajak Jasa Digital Perusahaan-perusahaan AS di Tanah Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/07/FotoJet-7-1092820721.jpg" alt="Ilustrasi AI di segala bidang (Dok. Forbes)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi AI di segala bidang (Dok. Forbes)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Agar transformasi dalam perusahaan berhasil, transformasi perlu bergerak melampaui sensasi dan beralih ke angka-angka pasti. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi pasti akan berpengaruh terhadap operasional perusahaan di masa mendatang. Lagipula, meskipun para eksekutif perusahaam dapat melebih-lebihkan keuntungan jangka pendek, tapi mereka tidak bisa begitu saja meremehkan pergeseran fase jangka panjang dalam hal inovasi digital. Berdasarkan laporan CAIO PYMNTS Intelligence Agustus 2025, "From Experiment to Imperative: US Product Leaders Bet on Gen AI," mengungkapkan, bahwa kurva adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) generatif terbukti menjadi pengecualian.&nbsp; Hanya dalam 18 bulan, para pemimpin perusahaan telah mengalihkan ekspektasi mereka dari peningkatan produktivitas inkremental ke desain ulang operasional secara menyeluruh. Data itu menemukan konsensus 98% di antara para pemimpin produk di AS bahwa AI generatif akan membentuk kembali operasi dalam tiga tahun ke depan. Para peserta berasal dari perusahaan yang menghasilkan pendapatan tahunan setidaknya USD250 juta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/016535212/cara-buat-foto-jadi-action-figure-miniatur-pakai-gemini-ai-dan-kumpulan-prompt-terbaru">Cara Buat Foto Jadi Action Figure Miniatur Pakai Gemini AI dan Kumpulan Prompt Terbaru</a> Mereka bukanlah pendiri yang mengutak-atik di garasi atau pengadopsi awal yang mengejar sensasi. Mereka adalah para eksekutif berpengalaman, mereka yang menyetujui anggaran, menandatangani kontrak vendor, dan membentuk peta jalan yang menentukan apakah suatu produk akan bertahan dalam tinjauan triwulanan berikutnya. Dan, 9,8 dari 10 di antaranya berpendapat bahwa AI generatif menjadi keharusan bagi para eksekutif.&nbsp; AI Menunjukkan Kurva Pematangan Menurut laporan, Gen AI tidak lagi dipandang sebagai "proyek inovasi" yang terpinggirkan. Sebaliknya, AI generatif bergerak ke kategori yang sama dengan cloud computing dan cybersecurity: sebuah kebutuhan di tingkat infrastruktur. Apa artinya ini bagi lanskap penyedia solusi dan vendor perangkat lunak? Artinya, ini masih tahap awal. Tidak ada satu pun penyedia AI generatif yang berhasil meraih keunggulan lintas industri yang signifikan. Sebaliknya, pasar tampak seperti tambal sulam. OpenAI, misalnya, mendominasi di bidang teknologi, dengan 50 persen chief product officer (CPO) yang disurvei oleh PYMNTS Intelligence menyebut OpenAI sebagai penyedia pilihan mereka. Sementara itu, Google unggul di bidang barang, dengan 30 persen; sementara Microsoft memimpin di bidang layanan, dengan 24 persen, diikuti ketat oleh Nvidia dan Google, masing-masing dengan 19 persen. Fragmentasi ini mencerminkan pasar yang relatif muda dan tuntutan yang sangat terspesialisasi dari berbagai industri. Perusahaan teknologi menghargai kinerja model dan perangkat pengembang; produsen menghargai integrasi dengan sistem rantai pasokan; penyedia layanan memprioritaskan kepatuhan, auditabilitas, dan kualitas interaksi pelanggan. Namun, fragmentasi tidak dapat berlangsung selamanya. Seiring konvergensi kapabilitas AI dan tim pengadaan mencari keunggulan skalabilitas, konsolidasi vendor, atau setidaknya aliansi strategis, terasa tak terelakkan. Pertanyaannya adalah apakah konsolidasi tersebut akan didorong oleh keunggulan teknis, leverage harga, atau pengawasan regulasi. Mengapa Ini Bukan Sekadar Siklus Teknologi? Memilih penyedia AI pada tahun 2025 sama pentingnya dengan manajemen risiko dan kapabilitas teknis. Laporan itu juga menyebut bahwa OpenAI menarik bagi perusahaan yang mencari model terdepan dan fleksibilitas pengembang, sementara Google unggul dalam integrasi data perusahaan dan kapabilitas multibahasa. Di saat yang sama, Microsoft menawarkan layanan AI yang sudah tertanam dalam ekosistem perangkat lunak mereka sendiri. Sehingga, adopsi lebih lancar bagi sektor yang menghindari risiko, sementara Nvidia menghadirkan keunggulan integrasi perangkat keras-perangkat lunak, terutama bagi perusahaan dengan kebutuhan komputasi yang tinggi. Banyak eksekutif melakukan lindung nilai dengan melakukan diversifikasi: menggunakan satu penyedia untuk R&amp;D internal, penyedia lain untuk aplikasi yang berhadapan langsung dengan pelanggan, dan penyedia ketiga untuk analitik khusus. Hal ini mencerminkan era cloud awal, ketika perusahaan mempertahankan jejak AWS dan Azure untuk mengurangi ketergantungan. Para skeptis mungkin berpendapat bahwa AI generatif mengikuti jalur kurva hype yang sudah umum: antusiasme awal, kekecewaan yang tak terelakkan, dan akhirnya normalisasi. Namun, data tahun 2025 menunjukkan hal yang berbeda. Alih-alih siklus "meledak lalu runtuh", kita melihat migrasi cepat dari bukti konsep ke utilitas tertanam. Teknologi AI lebih mirip dengan kurva adopsi ponsel pintar atau internet broadband daripada gelombang hype metaverse yang berumur pendek. Implikasi yang paling jelas, dan mungkin meresahkan, dari survei tersebut mungkin adalah kesenjangan antara pengakuan dan kesiapan. Hampir semua CPO percaya, bahwa AI generatif akan mentransformasi bisnis mereka. Namun, banyak yang masih beroperasi di organisasi dengan budaya yang menolak perubahan cepat, program percontohan yang terhambat karena kurangnya dukungan eksekutif, atau siklus pengadaan yang tidak dapat mengimbangi laju pembaruan teknologi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016532412/bill-gates-sarankan-tiga-jalur-karier-yang-wajib-dipelajari-agar-tidak-tergantikan-oleh-ai">Bill Gates Sarankan Tiga Jalur Karier yang Wajib Dipelajari agar Tidak Tergantikan oleh AI</a>

Sebagian besar perusahaan AI di Amerika mengoptimalisasi operasional perusahaan dengan cara mengadopsi AI.

Survei Terbaru: 98 Persen Pemimpin Perusahaan AS Sebut Mengadopsi AI Adalah Keharusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/9P8il0Q36b1NXV0xeDtiEMlsZ3EtAbR2fnym6QC5-524897211.jpg" alt="Haryo Limanseto. (Humas Kemenko Ekonomi)" width="100%">
<figcaption>Haryo Limanseto. (Humas Kemenko Ekonomi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto memastikan bahwa bukan data pribadi rakyat Indonesia yang bakal dikelola perusahaan Amerika Serikat (AS) sebagai bagian kesepakatan tarif dagang. Dia menyatakan, transfer data yang dilakukan hanya yang bersifat komersial.&nbsp; Pernyataan ini disampaikan Haryo guna merespons kabar perihal pengelolaan data pribadi rakyat Indonesia, yang tertuang dalam pernyataan bersama atau joint statement antara AS-Indonesia terkait tarif resiprokal, sebagaimana telah dirilis di laman resmi Gedung Putih.&nbsp; "Bukan data pribadi tapi data komersil. jadi bukan data pribadi atau data-data strategis yang dilarang dikeluarkan di aturan undang-undang," kata Haryo kepada wartawan, dikutip Kamis (24/7).&nbsp; Dia juga memastikan bahwa perihal kesepakatan transfer data ini secara teknis akan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kendati begitu, Haryo membeberkan contoh dari data komersial yang akan dikelola AS.&nbsp; Misalnya, kata Haryo, data yang dikumpulkan bank. Kemudian data tersebut diolah menjadi riset penjualan produknya. Data yang telah diolah inilah yang bisa diakses oleh AS, bukan data pribadi.&nbsp; "Jadi, kalau data pribadi itu kan kayak nama, umurnya, tapi kalau data komersil itu kan kayak pengolahannya," bebernya.&nbsp; Selanjutnya, Haryo juga memastikan dalam perjanjian tarif ini, AS tidak akan serta merta mengambil data seenaknya. Pasalnya, Indonesia punya payung hukum dalam undang-undang. Lebih rinci terkait transfer data ini, anak buah Menko Airlangga Hartarto ini memastikan akan diatur lebih lanjut oleh Komdigi.&nbsp; "Nanti diatur sama komdigi, itu pengaturan lebih lanjutnya. Tapi prinsipnya, data pribadi tidak, data strategis yang menyangkut rahasia negara tidak, data komersil saja," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi rakyat Indonesia akan dikelola oleh perusahaan-perusahaan asal Negeri Paman Sam. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Lembar Fakta Amerika Serikat dan Indonesia dalam mencapai kesepakatan tarif dagang yang dikutip dari laman resmi Whitehouse.org, pada Rabu (23/7).&nbsp; Dalam lembar fakta atau fact sheet itu, Pemerintah AS menyebut kesepakatan ini dilakukan sebagai bentuk implementasi dari penghapusan hambatan perdagangan digital.&nbsp; "Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat, melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia," bunyi fact sheet dalam laman resmi Whitehouse.&nbsp; Melalui lembar fakta itu, disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan asal AS telah lama mengupayakan reformasi itu sejak beberapa tahun lalu. "Perusahaan-perusahaan Amerika telah mengupayakan reformasi ini selama bertahun-tahun," lanjut pernyataan itu.

Haryo Limanseto menegaskan bahwa kesepakatan transfer data dengan AS hanya melibatkan data komersial, bukan data pribadi rakyat Indonesia.

Pemerintah Pastikan Bukan Data Pribadi Rakyat Indonesia yang Bakal Dikelola Perusahaan AS, melainkan Data Komersial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/Foto-udara-tanggul-laut-Dery-Ridwansah-5JPG-2219731906.jpg" alt="Deretan kapal nelayan di kawasan tanggul laut Muara Baru, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Deretan kapal nelayan di kawasan tanggul laut Muara Baru, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Empat nelayan asal Indonesia mengaku mengalami kekerasan fisik dan dijebak di kapal pemasok tuna untuk perusahaan Amerika Serikat, Bumble Bee Seafoods. Mereka pun mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan makanan laut kalengan tersebut. Gugatan yang diajukan Rabu (12/3) tersebut merupakan kasus pertama yang diajukan terhadap perusahaan makanan laut AS terkait kerja paksa di laut. Menurut pengacara para nelayan Indonesia itu, Agnieszka Fryszman, perusahaan AS yang mendapatkan keuntungan dari kerja paksa harus bertanggung jawab. &rdquo;Apa yang terjadi (dengan keempat nelayan itu) sungguh mengerikan,&rdquo; katanya seperti dikutip dari Associated Press (15/3). Dua dari empat nelayan nelayan asal Indonesia bernama, Akhmad dan Syafi&rsquo;i. Mereka bekerja untuk perusahaan kapal berbendera Tiongkok. Kapal tersebut merupakanpenyedia tuna albacore untuk Bumble Bee. Selama bekerja di kapal tersebut, mereka mendapat perlakuan keji, dipukuli secara berkala oleh kapten kapal. Bahkan kaki Akhmad terkena kail logam hingga tulang tapi harus tetap bekerja. Syafi&rsquo;i juga sama menderitanya. Saat terkena luka bakar parah, dia tidak mendapatkan perawatan medis. Malah diminta tetap bekerja. Bumble Bee, dalam gugatan yang diajukan keempat nelayan, disebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia AS. Beleid tersebut memungkinkan korban perdagangan manusia menuntut perusahaan di AS yang mengetahui atau setidaknya seharusnya tahu bahwa ada kerja paksa dalam bisnisnya. Sampai dengan kemarin (16/3), Bumble Bee Seafoods belum memberikan komentar mengenai gugatan tersebut. Namun, Fryszman menyebut bahwa perusahaan itu telah lama diperingatkan tentang kondisi tidak manusiawi dalam rantai pasokannya. &rdquo;Bumble Bee telah diperingatkan tentang kondisi ini selama bertahun-tahun,&rdquo; ujarnya. Pada 2020, pemerintah AS bahkan menghentikan impor dari kapal berbasis di Taiwan yang dilaporkan memasok perusahaan yang kemudian mengakuisisi Bumble Bee. Dalam gugatan itu, para nelayan menuntut kompensasi atas upah yang belum dibayarkan serta perubahan sistemik di industri perikanan. Mereka meminta agar perusahaan seperti Bumble Bee mewajibkan kapal-kapal pemasoknya membawa hasil tangkapan ke darat, menyediakan perawatan medis di kapal, serta menyediakan layanan komunikasi agar pekerja dapat mencari bantuan. (lyn/ttg)

Empat nelayan asal Indonesia mengaku mengalami kekerasan fisik dan dijebak di kapal pemasok tuna untuk perusahaan Amerika Serikat.

Alami Kekerasan Fisik di Kapal Ikan Pemasok Tuna, Empat Nelayan Indonesia Gugat Perusahaan AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/d4ce510b4353e430de8809ba01f4539a-148227951.jpeg" alt="PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Progress Rail, anak perusahaan Caterpillar yang berasal dari Amerika Serikat. (Dok KAI)" width="100%">
<figcaption>PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Progress Rail, anak perusahaan Caterpillar yang berasal dari Amerika Serikat. (Dok KAI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Progress Rail, anak perusahaan Caterpillar yang berasal dari Amerika Serikat melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama pengadaan 54 lokomotif di Gedung Jakarta Railways Center, Jakarta Pusat pada Kamis (15/2) kemarin. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa dan Area Sales Director Asia Pacific and South East Asia Progress Rail Matthew Dunwoodie dan disaksikan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal, Commercial Attach&eacute; Kedutaan Besar Amerika Serikat Melissa A. Marszalek, serta Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo. Kesepakatan ini merupakan salah satu langkah strategis KAI dalam rencana pengembangan angkutan barang di Sumatera Selatan. Pengadaan sarana sejumlah 54 lokomotif baru ini, merupakan kelanjutan dari pembelian 91 lokomotif sebelumnya yang telah KAI terima sejak tahun 2011. &ldquo;Penandatanganan kontrak ini adalah sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menyediakan transportasi kereta api untuk masyarakat melalui layanan KAI," kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam keterangan tertulis, Jumat (16/2). Dia menjelaskan, 54 lokomotif tersebut dilengkapi dengan teknologi terbaru dan fitur-fitur yang ramah lingkungan. Sehingga mampu untuk mencapai standar yang tinggi dalam mendukung keberlangsungan lingkungan. Lokomotif yang akan didatangkan tersebut berjenis GT38AC atau yang dikenal di Indonesia sebagai CC 205. Kemampuan menarik kereta atau gerbong yang besar dari jenis lokomotif ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam hal efisiensi dan emisi karbon yang dikeluarkan. Lokomotif jenis ini dirancang khusus untuk lingkungan Asia Tenggara dan telah terbukti beroperasi secara baik dengan menggunakan bahan bakar biodiesel (B35) yang ramah lingkungan. Fitur-fitur lokomotif ini di antaranya memiliki mesin 710 delapan silinder, motor traksi AC yang kuat dan tahan lama, serta rancangan kabin dan bodi lokomotif yang mendukung visibilitas masinis. "Ke-54 lokomotif tersebut akan datang secara bertahap mulai April 2025 hingga April 2026. Pengadaan lokomotif tersebut akan mendukung target 85 juta ton angkutan batu bara di Sumatera Bagian Selatan di tahun 2026, dimana pada 2023 telah tercapai sebanyak 51 juta ton," jelasnya. Pembelian lokomotif ini, kata Didiek, juga dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan energi domestik dan memenuhi permintaan energi di dunia internasional yang terus meningkat. &ldquo;KAI terus membangun kolaborasi dengan perusahaan di dalam ataupun luar negeri sebagai komitmen Perusahaan untuk mengurangi emisi karbon, mitigasi polusi, serta tujuan untuk merawat warisan alam Indonesia bagi generasi mendatang," tandas Didiek.

Pengadaan sarana sejumlah 54 lokomotif baru ini merupakan kelanjutan dari pembelian 91 lokomotif sebelumnya yang telah KAI terima sejak 2011

KAI Pesan 54 Lokomotif dari Perusahaan AS, Mulai Datang Bertahap pada April 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Bendera-Tiongkok-dan-AS-Al-Jazeera.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pakar dan analis membahas kemungkinan Tiongkok telah membuat daftar hitam yang dapat digunakan untuk menghukum perusahaan teknologi Amerika Serikat. Namun, para pejabat mengatakan pejabat tinggi Tiongkok mengalami dilema dan ragu-ragu untuk menarik pelatuknya. Mereka berpendapat bahwa keputusan dalam daftar tersebut harus menunggu sampai setelah pemilihan presiden AS pada November 2020 mendatang.  Seperti dilansir dari <a href="https://www.wsj.com/articles/chinese-leaders-split-over-releasing-blacklist-of-u-s-companies-11600708688">Wall Street Journal</a>, perdebatan tersebut menyoroti upaya Tiongkok yang terus menangkis manuver Presiden AS Donald Trump. Sejauh ini, para pejabat Tiongkok telah mencoba untuk menanggapi tindakan AS dengan cara yang sama. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/11/09/2020/hubungan-memanas-92-persen-perusahaan-as-ogah-hengkang-dari-tiongkok/">Hubungan Memanas, 92 Persen Perusahaan AS Ogah Hengkang dari Tiongkok</a></li> </ul> Tiongkok pertama kali mengumumkan rencananya untuk membuat daftar hitam entitas AS pada Mei 2019, segera setelah raksasa telekomunikasi AS membatasi akses Huawei Technologies Co. ke komponen dan teknologi AS. Akan tetapi, Tiongkok menahan diri untuk menentukan perusahaan atau individu dalam daftar tersebut karena negosiator perdagangan kedua negara terlibat dalam pembicaraan yang akhirnya mengarah pada penandatanganan perjanjian dagang fase satu pada Januari.  Karena pemerintahan Trump telah mengintensifkan serangannya terhadap beberapa perusahaan paling terkenal di Tiongkok, termasuk Tencent Holdings Inc., yang menjalankan aplikasi WeChat, daftar hitam itu dinilai menjadi semakin mendesak.  Dalam beberapa pekan terakhir, sebuah lembaga yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Tiongkok Hu Chunhua, telah meningkatkan finalisasi daftar entitas yang masuk dalam daftar hitam.  Kementerian Perdagangan Tiongkok memberikan rincian lebih lanjut yang mengindikasikan daftar itu hampir selesai. Isinya, perusahaan dan individu yang masuk daftar hitam akan dilarang menjual ke dan membeli dari Tiongkok dan berinvestasi di negara itu. Namun, sekali lagi pejabat menahan diri untuk tidak mengungkapkan nama perusahaan yang dimaksud.  Kementerian tersebut mengatakan dalam pernyataannya bahwa daftar tersebut sangat dibatasi untuk sejumlah kecil entitas asing ilegal. Para pejabat sekarang memperdebatkan kapandaftar tersebut dipublikasikan.  "Mereka (Tiongkok) sangat disiplin untuk tidak terpancing untuk melakukan sesuatu yang terlalu buruk terhadap perusahaan AS,” kata Kepala Kebijakan Teknologi Global di Eurasia Group, Paul Triolo, sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di New York.  Ketika pertama kali menyiapkan daftar, Tiongkok melihat seberapa besar perusahaan teknologinya sendiri bergantung pada pemasok Amerika. Hubungan pun memburuk dengan cepat sejak saat itu.  Beberapa pejabat senior, termasuk Liu He, kepala negosiator perdagangan Beijing dengan Washington, sekarang khawatir bahwa menerbitkan daftar tersebut dapat memprovokasi AS untuk mengambil tindakan yang lebih keras dan berpendapat bahwa keputusan harus menunggu sampai setelah pilpres AS.  Sementara itu, otoritas Tiongkok telah menghukum beberapa perusahaan AS yang berbisnis di Tiongkok. Namun, Tiongkok tetap waspada untuk menakut-nakuti perusahaan asing pada saat meningkatnya angka pengangguran. Tiongkok juga membutuhkan impor asing, terutama semikonduktor dan perlengkapan berteknologi tinggi lainnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6X0Ff8R-4P0

Tiongkok Disebut Alami Dilema Umumkan Daftar Hitam Perusahaan AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/AS-Tiongkok-Business-Standard.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amerika Serikat resmi memblokir aplikasi media sosial asal Tiongkok yakni WeChat dan TikTok. Aksi itu sebagai langkah ekstrem AS untuk meningkatkan ketegangan perang dagang dan teknologi. Tiongkok lantas bereaksi. Tiongkok dituding sengaja mengeluarkan perusahaan AS dari daftar entitas (bisnis/perusahaan) Tiongkok.  Hanya saja, Tiongkok membantah tuduhan tersebut. Tiongkok menarget perusahaan AS karena berusaha menghukum perusahaan asing yang merusak keamanan nasionalnya dengan menambahkan mereka dalam daftar. Tiongkok membuat daftar entitas yang tidak dapat diandalkan dan diumumkan oleh Kementerian Perdagangan dalam konferensi pers. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/21/09/2020/pakar-sebut-ekonomi-as-sudah-kalah-tiongkok-lebih-perkasa/">Pakar Sebut Ekonomi AS Sudah Kalah, Tiongkok Lebih Perkasa</a></li> </ul> Tiongkok menegaskan akan terus menyambut investor asing, membuka ekonominya dengan memperdalam reformasi pasar, dan tidak berniat menargetkan negara atau entitas tertentu. Daftar tersebut akan terdiri dari sejumlah kecil entitas asing yang telah membahayakan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan Tiongkok.  "Hukuman hanya akan dijatuhkan jika pelanggar gagal memperbaiki pelanggaran mereka selama masa tenggang," tambah Kementerian Tiongkok seperti dilansir dari <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-20/china-denies-its-unreliable-entity-list-targets-u-s-companies">Bloomberg</a>, Selasa (22/9).  Tiongkok mengatakan akan mengungkapkan daftar tersebut tanpa menentukan jadwal rilis. Kebijakan baru untuk menghukum mereka yang ada dalam daftar mulai berlaku sejak Sabtu (19/9).  Hukuman termasuk pembatasan perdagangan, investasi dan visa akan dikenakan pada setiap perusahaan, negara, kelompok atau orang yang muncul di daftar entitas yang tidak dapat diandalkan. Daftar tersebut akan berisi nama entitas yang menimbulkan ancaman atau potensi ancaman terhadap kedaulatan, keamanan nasional, pembangunan, dan kepentingan bisnis Tiongkok.  Pelanggar dapat diberi masa tenggang untuk memperbaiki pelanggarannya, dan dapat mengajukan permohonan untuk dihapus dari daftar. Tiongkok pertama kali mengumumkan bahwa mereka sedang menyusun daftar pada pertengahan 2019 di puncak perang dagang ketika aplikasi TikTok dan WeChat dilarang AS. Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengutuk tindakan melawan WeChat dan TikTok, dengan mengatakan bahwa akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum perusahaan Tiongkok tanpa memberikan rincian.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5JEXFqENSSA

Tiongkok Bantah Hukum Perusahaan AS Sebagai Balasan TikTok Diblokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Bendera-Tiongkok-AS-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah perusahaan Amerika Serikat dilaporkan bimbang terkait situasi memanas antara AS dan Tiongkok. Perusahaan di bidang farmasi dan bioteknologi khususnya sedang bingung mempertimbangkan untuk menjalankan bisnis di Tiongkok karena khawatir. Mereka mengkhawatirkan dampak geopolitik terhadap aturan dan regulasi.  Di Hongkong, kekhawatiran lebih tajam. Sebuah survei baru-baru ini oleh AmCham terhadap anggotanya menunjukkan bahwa 40 persen meninggalkan Hongkong sebagai tanggapan atas undang-undang keamanan baru Tiongkok. Undang-undang itu dikombinasikan dengan penanganan wabah Covid-19 di Tiongkok (penduduk Wuhan tidak diizinkan bepergian di dalam negeri Tiongkok tetapi diizinkan melakukan perjalanan internasional). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/11/09/2020/hubungan-memanas-92-persen-perusahaan-as-ogah-hengkang-dari-tiongkok/">Hubungan Memanas, 92 Persen Perusahaan AS Ogah Hengkang dari Tiongkok</a></li> </ul> “Tiongkok mewakili sebagian besar populasi dunia. Maka membutuhkan obat-obatan, dan AS adalah pemimpin dalam memproduksi obat. Kami, pada gilirannya, membutuhkan seperangkat pedoman yang jelas untuk mengatasi kendala tersebut," kata praktisi perusahaan biotek yang juga Ketua BIO Jeremy Levin, D.Phil., mengatakan kepada <a href="https://www.biospace.com/article/with-u-s-china-relations-tremulous-is-china-still-a-good-place-to-do-business-/">BioSpace</a>.  Dengan kedua negara berselisih aturan dan regulasi bisnis berpengaruh. Para pemimpin bioteknologi bingung untuk memahami cara bekerja di Tiongkok.  "Ekonomi Tiongkok sedang berkembang pesat meski ada Covid-19," kata Levin.  Bursa Efek Hongkong (SEHK) dijelaskan memiliki mekanisme yakni perusahaan tanpa pendapatan dapat menambah modal di bursa tersebut. Bursa Efek Shanghai sebaliknya mengharuskan perusahaan yang terdaftar menghasilkan pendapatan. Akibatnya, SEHK menjadi jalan penting bagi perusahaan-perusahaan Amerika untuk meningkatkan modal di Tiongkok.  “Industri memahami peran luar biasa dari biotek di Tiongkok. Kami memiliki kesempatan untuk menghasilkan obat-obatan baru dan mengeksplorasi bagaimana memberikannya ke Tiongkok dalam kondisi yang tepat di tengah pandemi," kata Levin.  Menurutnya, Tiongkok dapat menjadi tempat yang sangat baik untuk melakukan uji klinis, karena tingginya jumlah pasien yang belum pernah menggunakan pengobatan dan ketersediaan dokter serta fasilitas medis yang ingin berpartisipasi. Kondisi itu membuat pendaftaran dan penyelesaian uji klinis lebih cepat dibanding negara Barat.  Sementara itu, Presiden Donald Trump pada Agustus menandatangani perintah eksekutif untuk memperbaiki manajemen persediaan medis untuk Amerika. AS ingin memastikan negaranya tidak pernah bergantung pada negara asing untuk persediaan tersebut.  Di sisi lain, Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak senang dengan keputusan itu. Sebuah laporan baru-baru ini di South China Morning Post mengatakan Xi memperingatkan rekan senegaranya untuk bersiap menghadapi tantangan eksternal dalam jangka panjang.  Perusahaan di bidang bioteknologi galau. "Terlepas dari tantangan tersebut, Tiongkok tetap menjadi tempat yang baik bagi perusahaan biofarmasi AS untuk investasi dan bermitra. Tapi, tetap masuklah dengan mata terbuka lebar, dan ikuti aturan," tandas Levin.

Konflik Memanas, Perusahaan AS Galau Bertahan atau Pergi dari Tiongkok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perusahaan as

Berita Terkini