<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/tempImagetCKmZi-4074934449.jpg" alt="Direktur PT Tim Indonesia Emas Richard Sam Bera (kiri) bersama Direktur Pemasaran Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Imelda Alini Pohan (kanan). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur PT Tim Indonesia Emas Richard Sam Bera (kiri) bersama Direktur Pemasaran Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Imelda Alini Pohan (kanan). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menjalin kerja sama strategis dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) untuk menyediakan program kepemilikan hunian bagi atlet nasional yang telah mewakili Indonesia di ajang olahraga internasional, dikutip dari ANTARA. Direktur PT Tim Indonesia Emas, Richard Sam Bera, mengatakan bahwa kolaborasi tersebut merupakan langkah penting dalam memastikan para atlet tidak hanya mendapat dukungan saat bertanding, tetapi juga memiliki jaminan kesejahteraan setelah menyelesaikan tugas negara. "Tim Indonesia sangat bersyukur atas kolaborasi ini. Kami ingin memenuhi salah satu kebutuhan primer atlet, yakni hunian. Program ini tidak terbatas bagi peraih medali saja, tetapi mencakup seluruh atlet yang pernah menjadi bagian dari kontingen Indonesia," kata Richard&nbsp;seusai seremoni penandatanganan kerja sama di Jakarta, Kamis. Program tersebut merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan atlet serta memberikan kemudahan akses tempat tinggal yang layak dan terjangkau, baik bagi atlet yang masih aktif maupun yang telah pensiun dari dunia olahraga. Richard menambahkan, program tersebut dirancang agar inklusif dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, mengingat para atlet berasal dari berbagai daerah. Oleh karena itu, Perumnas menyediakan beragam opsi hunian di berbagai kota besar maupun daerah, termasuk Lampung, Surabaya, hingga Makassar. "Atlet bisa memilih lokasi hunian yang sesuai dengan preferensi mereka, apakah di kampung halaman atau dekat dengan pusat pelatihan. Hal ini penting agar program ini benar-benar menjawab kebutuhan mereka," ujar Richard. Sementara itu, Direktur Pemasaran Perumnas, Imelda Alini Pohan, menjelaskan bahwa pihaknya memberikan kemudahan akses pembelian rumah melalui skema "Gampang Punya Rumah," sebuah program khusus yang menghilangkan kebutuhan uang muka (down payment/DP) serta memberikan tenor pinjaman jangka panjang hingga 30 tahun. "Para atlet cukup menyerahkan KTP dan NPWP, lalu data mereka akan kami proses bersama bank-bank Himbara dan swasta. Tidak ada DP, dan jangka waktu kredit bisa sampai 30 tahun, khususnya bagi atlet muda. Ini sangat meringankan beban finansial mereka," kata Imelda. Hunian yang ditawarkan mencakup rumah tapak (landed house) maupun apartemen (high-rise building) yang dirancang dengan konsep ramah lingkungan (green building) dan dilengkapi dengan area komunal yang mendukung kenyamanan penghuni. Imelda juga menegaskan bahwa jumlah unit yang tersedia tidak dibatasi, selama atlet memenuhi kriteria sebagai penerima program. Sosialisasi akan dilakukan dalam dua tahap, yakni peningkatan kesadaran akan pentingnya kepemilikan rumah dan edukasi teknis terkait proses pengajuan dan pilihan lokasi. "Ini adalah bentuk penghargaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa. Kami ingin mereka tenang saat kembali dari kompetisi, karena sudah memiliki tempat tinggal, atau bahkan bisa menjadikannya investasi," ujar Imelda.

KOI menjalin kerja sama strategis dengan Perumnas untuk menyediakan program kepemilikan hunian bagi atlet nasional yang mewakili Indonesia.

KOI dan Perumnas Jalin Kerja Sama Sediakan Hunian untuk Atlet

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/JKT_Penyaluran-Kredit-Sektor-Properti_Salman-Toyibi_2.jpg" alt="Hunian vertikal di kawasan Kuningan Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut data dari Bank Indonesia, penyaluran kredit sektor properti pada Mei 2022 tumbuh 5,9 persen (year on year/yoy) atau lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 6,1 persen (yoy), terutama" width="100%">
<figcaption>Hunian vertikal di kawasan Kuningan Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut data dari Bank Indonesia, penyaluran kredit sektor properti pada Mei 2022 tumbuh 5,9 persen (year on year/yoy) atau lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 6,1 persen (yoy), terutama</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Perum Perumnas menyampaikan bakal membangun hunian vertikal di Blok K Pulogebang, Jakarta Timur dengan luas tanah mencapai 3,4 hektare (Ha).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro mengatakan aset ini nantinya akan menjadi salah satu kawasan pengembangan strategis Perumnas yang dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat, di wilayah perkotaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia memastikan Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan total 5.451 unit. Di mana 20 persen dari total itu akan diperuntukkan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sudah kami buat perencanaan pengembangan di lahan ini, dimana nantinya akan dibangun 6 tower highrise dengan total 5.451 unit hunian. Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen,&rdquo; kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggu (1/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Termasuk MBR yang sudah kami alokasikan sebanyak setidaknya 20 persen dari jumlah unit terbangun&rdquo;, sambung Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengatakan pembangunan hunian vertikal ini akan dibangun di atas lahan idle.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara geografis, kata Ara, sangat strategi karena tak jauh dari Terminal Pulogebang serta Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/015284265/getol-ekspansi-ke-pinggiran-kota-jakarta-pgv-incar-pasar-muda-yang-cari-hunian-vertikal">Getol Ekspansi ke Pinggiran Kota Jakarta, PGV Incar Pasar Muda yang Cari Hunian Vertikal</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut pembangunan ini menjadi komitmen BUMN dalam mendukung program strategis nasional pemerintah, yaitu Program 3 Juta Rumah. Apalagi, secara lokasi Blok K Pulogebang juga tak jauh dari kampus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya,&rdquo; ujar Maruarar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan total 5.451 unit. 20 persennya akan diperuntukan bagi msyarakat berpendapatan rendah

Perumnas Bakal Bangun 6 Tower Hunian Vertikal di Pulogebang, 20 Persennya Dikhususkan untuk MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/PAJAK-19-458902137.jpg" alt="Ilustrasi perumahan untuk kelas menengah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perumahan untuk kelas menengah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Indonesia kembali memberikan dorongan bagi industri properti dengan memperpanjang insentif pajak berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100% untuk pembelian rumah hingga Desember 2024. Kebijakan ini tidak hanya menjadi angin segar bagi pelaku industri properti termasuk Perumnas, tetapi juga diharapkan menjadi stimulus signifikan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Sebagai salah satu pengembang perumahan plat merah, Perumnas menyambut baik perpanjangan insentif ini yang diharapkan dapat memacu permintaan pasar, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki hunian. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan aktivitas di sektor properti, yang merupakan salah satu penggerak utama perekonomian. Menanggapi ini, Wakil Direktur Utama Perum Perumnas, Tambok Setyawati mengatakan, insentif pajak tersebut dapat meringankan masyarakat berpendapatan rendah (MBR), juga dari segmen Milenial dan Gen Z untuk memiliki rumah. "Perpanjangan insentif pajak bebas PPN 100% untuk pembelian rumah tidak hanya memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi juga berperan penting sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor properti secara keseluruhan. Kami optimis bahwa. kebijakan ini akan mendorong peningkatan pemasaran hunian, terutama produk-produk yang kami kembangkan di berbagai lokasi strategis, seperti pada hunian Samesta dari Perumnas berkonsep TOD," ujar Tambok. Tambok meyakini insentif ini dapat mendorong minat dan keinginan masyarakat agar segera memiliki rumah, hingga akhirnya dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia yang kini tercatat di angka. 9,9 juta unit sebagaimana data dari Susenas BPS 2023. Oleh karenanya, adanya relaksasi PPN ini menjadi momentum baik bagi Perumnas untuk semakin masif membidik masyarakat muda membeli hunian berkonsep TOD (Transit-Oriented Development) garapan Perumnas. "Perumnas perlu membangun perumahan dengan melengkapi fasilitas yang ada. Kesuksesan Perumnas dalam membangun beberapa apartemen di kawasan stasiun kereta api di mana pembangunan tersebut dinilai memberikan peningkatan aset yang positif dan keterterimaan di masyarakat juga sangat baik. Dan juga penerimaan dari masyarakat juga sangat baik. Kenapa? Karena lokasinya baik dan tentu untuk transportasi juga lebih mudah," kata Erick saat diwawancara seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR (10/07/2024). Dalam rangka menyambut peluang ini, Perumnas juga melengkapinya dengan beragam promo menarik lainnya untuk semakin memudahkan masyarakat dalam memiliki hunian. Promo-promo ini dirancang agar masyarakat dapat menikmati berbagai kemudahan dalam skema pembayaran, diskon khusus, serta penawaran menarik lainnya yang semakin memudahkan masyarakat dalam kepemilikan hunian. "Kami percaya bahwa langkah pemerintah ini akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi para pelaku industri properti, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Perumnas berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sektor properti sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia," tutup Tambok.

Perumnas menyambut baik perpanjangan insentif properti yang diharapkan dapat memacu permintaan pasar perusahaan.

Sambut Baik Perpanjangan Insentif PPN DTP, Perumnas: Stimulus Signifikan untuk Kepemilikan Hunian Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/perumnas-3325228735.jpg" alt="Wisma Perumnas. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Wisma Perumnas. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perum Perumnas mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Tunai senilai Rp 1 Triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana PMN tersebut akan diperuntukkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan beberapa proyek perumahan rakyat yang tersebar di beberapa kota, terutama di area yang terdapat backlog perumahan. Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro menjelaskan bahwa suntikan dana berupa PMN Tunai diperlukan Perumnas guna terus menjalankan penugasan dari pemerintah. Seperti diketahui, Perumnas adalah satu-satunya BUMN pengembang untuk membangun dan menyediakan kawasan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). &ldquo;Pengajuan PMN Tunai sebesar Rp 1 Triliun ini akan kami pergunakan untuk melanjutkan persediaan yang ada, sehingga memang fokus Perumnas kedepannya adalah menyelesaikan proyek existing menjadi kawasan perumahan yang layak huni bagi masyarakat&rdquo;, ujar Budi setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI di DPR RI Jakarta, Senin (8/7). Budi menyampaikan, secara keseluruhan suntikan dana pengajuan PMN tahun 2025 ditujukan untuk menyelesaikan pembangunan hunian sebanyak 3.180 unit.&nbsp;Terdiri dari perumahan terintegrasi transportasi umum, persedian kluster baru/extension, dan persedian kavling di Jabodetabek, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pembangunan rumah susun Milenial Kemayoran. Lebih lanjut dia mengatakan, Perumnas sebagai korporasi tidak bisa bergerak sendiri.&nbsp;Dalam penyediaan hunian masyarakat dan mengurangi angka backlog hunian di Indonesia, Perumnas butuh keterlibatan pemerintah dan stakeholder untuk mengakselerasi penyelesaian pembangunan hunian tersebut. Perumnas punya komitmen dalam mengoptimalkan perannya sebagai pengembang hunian masyarakat. Selain itu, juga terus berupaya untuk bertransformasi dengan melakukan penguatan model bisnis seperti arahan Menteri BUMN Erick Thohir. Yaitu, pada kebijakan pengadaan tanah melalui revitalisasi rumah susun eksisting dan kerja sama pengembangan lahan idle milik pemerintah/BUMN/Bank Tanah. Bersamaan dengan itu pula, turut dilakukan kebijakan refinancing dan kebijakan produk yang memfokuskan pengembangan hunian diantaranya adalah yang terintegrasi dengan transportasi. Oleh karenanya, tujuan penggunaan PMN yang diajukan untuk pembangunan di lahan/proyek pada area-area terdapat backlog perumahan, pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum, pengembangan ekosistem kawasan (termasuk sarana dan prasarana) yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya jual Perumnas. Serta menstimulus pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, serta penyelesaian persediaan. &ldquo;Dengan dana PMN Tunai sebesar Rp 1 Triliun ini, kami yakin dapat memberikan hasil yang positif tidak hanya bagi Perumnas, melainkan secara paralel juga berdampak positif bagi masyarakat melalui penyediaan perumahan dan lapangan pekerjaan&rdquo;, kata Budi.

Perum Perumnas mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Tunai senilai Rp 1 Triliun untuk tahun anggaran 2025.

Lanjutkan Pembangunan 3.180 Unit Perumahan Rakyat, Perumnas Ajukan Suntikan PMN Tunai TA 2025 Rp 1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/semesta-1801436996.png" alt="MENYATU STASIUN KA: Kawasan hunian vertikal Samesta Mahata Margonda Depok saat diresmikan Presiden Joko Widodo pada 13 April 2023." width="100%">
<figcaption>MENYATU STASIUN KA: Kawasan hunian vertikal Samesta Mahata Margonda Depok saat diresmikan Presiden Joko Widodo pada 13 April 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 jumlah backlog kepemilikan hunian di Indonesia mencapai 12,7 juta rumah. Di wilayah DKI Jakarta, misalnya, hanya 35 persen rumah tangga yang memiliki hunian yang layak, dan 37,71 persen menyewa/kontrak tempat tinggal. Pemerintah melalui Kementerian BUMN tidak tutup mata akan permasalahan yang terjadi. Pembangunan kawasan hunian transit oriented development (TOD) yang digagas Menteri BUMN Erick Thohir dianggap bisa menjawab pemenuhan kebutuhan hunian yang terintegrasi dengan transportasi umum di tengah kota. Salah satu proyek percontohan TOD milik BUMN adalah Samesta Mahata Margonda Depok yang telah selesai dibangun oleh Perum Perumnas. Proyek hunian TOD ini menawarkan one-stop solution terhadap berbagai permasalahan mulai dari kebutuhan hunian hingga kemacetan. &ldquo;Masalah hunian yang disinergikan dengan transportasi umum bisa menjadi solusi untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi agar kemacetan bisa dikurangi,&rdquo; ujar Erick Thohir. Dia juga menyebut hunian TOD ini memiliki persentase minat yang cukup tinggi, bahkan saat peresmian Hunian Milenial untuk Indonesia di Pondok Cina Depok pada 13 April 2023 lalu bersama Presiden Jokowi, sebanyak 65 persen dari unit yang tersedia di Samesta Mahata Margonda sudah laku. Selain di Depok, hunian Perumnas pun tersebar di lokasi Serpong Tangerang Selatan, Tanjung Barat dan Cengkareng Jakarta, Karawang, Dramaga dan Parung Panjang Bogor. &ldquo;Selain di Pondok Cina, Perumnas memiliki dua proyek vertikal lain yang terintegrasi langsung dengan stasiun, yaitu Samesta Mahata Serpong yang terkoneksi langsung dengan stasiun Rawa Buntu dan Samesta Mahata Tanjung Barat yang terintegrasi dengan stasiun Tanjung Bara,&rdquo; ucap Dirut Perumnas Budi Saddewa Soediro. Kedua proyek TOD tersebut hingga saat ini sedang dalam proses pembangunan, dimana berdasarkan paparan Dirut Perumnas, progres fisik pembangunan Samesta Mahata Tanjung Barat sudah mencapai 80 persen dan Samesta Mahata Serpong mencapai 76 persen. Tidak hanya hunian vertikal, Perumnas juga memiliki hunian tapak yang terintegrasi dengan transportasi KRL Jabodetabek di Samesta Parayasa, Bogor. Hunian strategis di barat Serpong ini akan menghadirkan stasiun baru Parayasa yang berada di dalam kawasan perumahan tersebut. &ldquo;Perumnas bertekad untuk menyediakan hunian bagi masyarakat Indonesia, pembangunan proyek-proyek TOD ini diharapkan mampu memberikan dampak positif pada pengurangan angka backlog di Indonesia sekaligus menjadi benchmark pembangunan hunian terintegrasi transportasi di kota-kota lain&rdquo;, ucap Budi. Senior Associate Director Colliers Indonesia, Ferry Salanto mengatakan bahwa hunian berkonsep TOD makin diminati di tengah persoalan kenaikan harga BBM dan pajak kendaraan bermotor, pembatasan plat ganjil/genap dan rencana penerapan ERP di beberapa jalan. &ldquo;Peluang hunian TOD di DKI Jakarta menjelaskan bagaimana pengembangkan konsep TOD didorong oleh tren pembangunan sarana transportasi massal,&rdquo; jelas Ferry. Pengamat properti sekaligus Excecutive Director Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda juga sepakat hunian TOD perlu terus dikembangkan. Pasalnya, harga tanah yang terus meningkat, sehingga pemerintah serta tanah-tanah BUMN harus diamankan dan dibangun TOD. &ldquo;Diperlukan terobosan dalam hal penyediaan hunian yang mampu mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya seperti pengembangan TOD yang dipelopori Perum Perumnas,&rdquo; pungkasnya.

Salah satu proyek percontohan TOD milik BUMN adalah Samesta Mahata Margonda Depok yang telah selesai dibangun oleh Perum Perumnas.

Harga Tanah Makin Mahal, BUMN Kebut Tujuh Proyek TOD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dukung-program-sejuta-rumah-btn-fokus-pembiayaan-perumahan_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah sederhana untuk menekan kekurangan pasokan (backlog) perumahan yang cukup besar saat ini" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah sederhana untuk menekan kekurangan pasokan (backlog) perumahan yang cukup besar saat ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harapan masyarakat memiliki rumah dengan harga terjangkau dan fasilitas kredit berbunga murah semakin besar. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mulai melayani kebutuhan akan hunian dan pembiayaannya dengan menjalin kerjasama dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk dan Perum Perumnas.  Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan rumah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat Indonesia saat ini. Sinergi yang dilakukan bersama Bank BTN dan Perumnas diharapkan bisa mempercepat langkah BP Tapera memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.  “Pada proyek inisiasi ini, kami menargetkan akan ada 11.000 unit rumah yang dibiayai melalui KPR Tapera. Untuk tahap pertama, proyek inisiasi akan ditujukan bagi peserta awal BP Tapera yakni para ASN,” tutur Adi di sela Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP Tapera, Bank BTN, dan Perum Perumnas tentang Proyek Inisiasi Penyaluran Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat, di Jakarta, Kamis (20/5).  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Haru Koesmahargyo mengapresiasi inisiatif BP Tapera dalam menggandeng perusahaan milik negara yang fokus di sektor perumahan untuk mewujudkan mimpi besar memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia. Bank BTN pun, lanjutnya, sigap berinovasi untuk menghadirkan produk KPR Tapera sehingga mempercepat pencapaian target besar tersebut. “Kami berkomitmen terus membantu BP Tapera menyediakan perumahan bagi masyarakat. Selain penyaluran KPR Tapera, Bank BTN siap berinovasi untuk terus berkolaborasi dengan BP Tapera untuk mempercepat pemilikan rumah impian bagi masyarakat Indonesia,” ujar Haru.  KPR Tapera, jelas Haru, menawarkan tiga skema pembiayaan sesuai kelompok penghasilan. Untuk kelompok Penghasilan I dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta akan mendapatkan suku bunga KPR sebesar 5% fixed rate dengan tenor sampai dengan 30 tahun. Pada kelompok penghasilan II dengan penghasilan berkisar Rp4 juta-Rp6 juta dikenakan bunga KPR 6% fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun. Kemudian, untuk kelompok penghasilan III dengan penghasilan Rp6 juta-Rp8 juta dapat mengakses KPR dengan bunga 7% fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun.  Adapun, untuk dapat mengakses KPR Tapera, masyarakat diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk mendapatkan Pembiayaan Tapera seperti Peserta masuk kedalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ,belum memiliki rumah dan menjadi peserta Tapera aktif dan lancar membayar simpanan peserta selama 12 bulan. Harga rumah yang dapat dimiliki peserta aktif Tapera beragam mulai dari Rp112 juta hingga Rp 292 juta.  Perumnas pun turut menyambut baik sinergi Proyek Inisisasi Penyaluran Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat dari BP Tapera ini. Melalui portofolio pembangunan dan penyediaan perumahan yang tersebar di seluruh kota Indonesia selama ini, Perumnas selalu sigap mendukung segala bentuk sinergi agar kebutuhan akan perumahan dapat segera terserap oleh masyarakat.  “Inisiasi ini sejalan dengan misi Perumnas dalam penyediaan hunian untuk segmen menengah bawah," jelas Budi Saddewa Soediro selaku Direktur Utama Perum Perumnas.

BP Tapera Gaet Perumnas dan BTN Sediakan Rumah bagi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/rusun.jpg" alt="FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, minta Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perumnas) memperbaiki rumah susun di tengah kota karena kondisi fisiknya berusia 36 tahun dan rapuh. Selain itu, membuat kawasan itu kumuh sehingga dapat memperburuk wajah kota.  ”Setelah melakukan pengecekan rumah susun di kawasan Kelurahan 26 Ilir dan sekitarnya bersama Manager Proyek Perumnas Sumsel Wawan Irawan, perlu segera dilakukan perbaikan dan penataan kawasan rumah susun ini agar menjadi hunian yang layak dan memperindah wajah kota,” kata Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Menurut dia, kondisi rumah susun Palembang sekarang memprihatinkan. Mulai bangunan fisik rapuh hingga kebersihan lingkungan yang kurang baik. Bangunan rumah susun yang sudah berusia sekitar 36 tahun itu,  seharusnya saat kondisi 25 tahun sudah dilakukan perbaikan.  ”Jika dalam waktu dekat belum juga ada tanda-tanda perbaikan rumah susun tersebut, kami akan memperjuangkannya ke pemerintah pusat,” ujar Fitrianti Agustinda.  Sementara itu, Manager Proyek Perumnas Sumsel Wawan Irawan mengatakan, akan mengajukan permintaan perbaikan rumah susun kepada pimpinan pusat. Kondisi rumah susun Palembang yang sudah tidak layak huni dan kumuh itu, segera dilaporkan ke pusat.  Dia mengharapkan laporan segera direspons pemerintah pusat untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan dan penataan ulang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yNd_agg3AVE

Pemkot Palembang Minta Perumnas Perbaiki Rusun karena Rapuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bgr-perumnas-sepakat-kembangkan-kawasan-logistik-terpadu_m_.jpg" alt="Penandatanganan nota kesepahaman BGR Logistics dengan Perum Perumnas." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan nota kesepahaman BGR Logistics dengan Perum Perumnas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics kembali membuat nota kesepahaman. Kali ini penyedia jasa logistik itu bekerja sama dengan Perum Perumnas untuk mengoptimalisasi lahan strategis milik BGR Logistics. Direktur Utama BGR Logistics M Kuncoro Wibowo menjelaskan, salah satu aset lahan strategis yang dimiliki BGR Logistics adalah kompleks pergudangan BGR Logistics Regional DKI Jakarta yang berada di kawasan Kelapa Gading. Lahan seluas sekitar 21 hektare itu rencananya akan dibangun kawasan logistik terpadu yang juga terdapat hunian dan kawasan komersial. Kuncoro berharap dengan nota kesepahaman tersebut, BGR Logistics dan Perum Perumnas segera merealisasikan untuk bentuk pengembangan aset lahan milik BGR Logistics. "Tentunya pengembangan ini akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh kedua belah pihak nantinya," jelas Kuncoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/1). Lebih lanjut, Kuncoro mengungkapkan bahwa penandatangan kesepahaman ini juga merupakan bentuk sinergi BUMN. Selain itu, BGR Logistics juga memercayai bahwa Perum Perumnas telah terbukti berpengalaman dalam hal pengembangan lahan agar lebih optimal. "Dengan sinergi ini, nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi BGR Logistics dan Perumnas, juga bagi negeri dalam hal ini masyarakat nantinya," terang Kuncoro. Sementara itu Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo menjelaskan bahwa sinergi BUMN ini merupakan salah satu upaya Perumnas dalam mengurangi angka backlog. Selain itu juga dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat menengah bawah di area dengan serapan pasar yang tinggi, sehingga produk yang dihasilkan adalah tepat sasaran. &ldquo;Inisiasi sinergi BUMN ini dengan mengoptimalkan lahan idle akan terus kami garap ke depannya, seperti layaknya dengan KAI dengan konsep terintegrasi transportasi yang telah kami gaungkan di tahun sebelumnya,&rdquo; terang Bambang. Dia menambahkan, lokasi yang akan dikerjasamakan dengan BGR Logistics ini sudah melalui beberapa kajian hingga pada tahapan hasil bahwa feasible untuk dikembangkan. &ldquo;Jadi kami tidak asal mengembangkan, sudah melalui beberapa tahap kajian, dan terdapat potensi pasar yang baik pada lokasi ini,&rdquo; katanya. Perumnas berencana membangun hunian, lengkap dengan area komersial sebagai sarana pendukung kegiatan perekonomian di kawasan hunian ini, sehingga nantinya dapat difungsikan berbagai macam usaha oleh para penghuni.

BGR-Perumnas Sepakat Kembangkan Kawasan Logistik Terpadu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/perumnas-gaet-pt-kai-bangun-rusunami-di-dekat-stasiun-tanjung-barat_m_151252.jpeg" alt="Maket pengembangan rusunami dengan konsep TOD di Tanjung Barat Jakarta Selatan" width="100%">
<figcaption>Maket pengembangan rusunami dengan konsep TOD di Tanjung Barat Jakarta Selatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjalin sinergi dengan mengembangkan proyek rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dua BUMN ini menginvestasikan Rp 705 miliar untuk membangun 3 (tiga) menara rusun di atas lahan seluas 1,5 hektar di hunian vertikal ini dengan konsep konsep Transit Oriented Development (TOD). Pembangunan Rusunami dengan konsep TOD di Tanjung Barat ini adalah yang pertama di Indonesia sebagai bentuk kerjasama antara Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam menyediakan hunian layak dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Rusunami TOD ini bentuk inovasi hunian yang terintegrasi dengan transportasi umum, khususnya commuter line Jakarta-Depok-Bogor. "Groundbreaking dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-72. Pembangunan ini akan memberikan dampak pada perkembangan kawasan ekonomi di Tanjung Barat dan sekitarnya. Walaupun rumit dan banyak tantangan berat, pembangunan Rusun TOD harus berkualitas," kata Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/8). Hunian yang dekat dengan stasiun kereta Tanjung Barat ini, akan dilengkapi antara lain dengan tempat ibadah, ruang pertemuan, sarana bermain anak, dan area komersil. Setiap tower akan terdiri dari 29 lantai, dengan total 1.232 unit, dimana sebanyak 289 unit akan diperuntukan secara khusus bagi MBR. Ditargetkan pembangunannya dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun. "Konsep ini adalah inovasi dalam penyediaan rumah vertikal dilokasi strategis. Kalau kita bangun rumah tapak sebanyak 1.200 unit, lahan yang diperlukan sangat luas dan tidak semua bisa dibangun, karena 40 persennya dibatasi koefisien lantai bangunan dan diperuntukan bagi ruang terbuka hijau," jelas Menteri Basuki. Kementerian BUMN melalui Perum Perumnas sendiri menargetkan membangun 50 TOD di seluruh Indonesia. Bulan depan Perum Perumnas juga akan memulai pembangunan Rusun TOD di Pondok Cina dan Klender. "Dengan dimulainya pembangunan rusun TOD Tanjung Barat, kami berharap bisa membangun satu rusun setiap bulan dengan kombinasi antara hunian subsidi dan non subsidi, sehingga ada subsidi silang. Totalnya ada 50 TOD yang akan kami bangun. Menyusul segera di Pondok Cina Depok kemudian di Manggarai, Tangerang, Senen, dan Bogor," kata Menteri BUMN Rini Soemarno. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti , Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, Irjen Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Perumnas Gaet PT KAI Bangun Rusunami di Dekat Stasiun Tanjung Barat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perumnas

Berita Terkini