<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/pam-712678153.jpg" alt="Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin memberikan keterangan usai Focus Group Discussion (FGD) &lsquo;Peningkatan Pelayanan Air Bersih Perpipaan untuk Fasilitas Kesehatan (Faskes) Milik Pemprov DKI." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin memberikan keterangan usai Focus Group Discussion (FGD) &lsquo;Peningkatan Pelayanan Air Bersih Perpipaan untuk Fasilitas Kesehatan (Faskes) Milik Pemprov DKI.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div class=""> <div id=":16h" class="ii gt"> <div id=":16i" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Perumda PAM Jaya akan melakukan pendataan terhadap gedung-gedung pemerintahan yang masih menggunakan air tanah. Hal itu dilakukan lantaran disinyalir masih banyak gedung-gedung pemerintahan di Jakarta yang menggunakan air tanah untuk keperluan operasional sehari-hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, Pemprov DKI sendiri memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah yang melarang penggunaan air tanah di sejumlah lokasi di DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi sementara kantor pemerintahan, rumah sakit pemerintah, masih pakai air tanah," ujar Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin saat Focus Group Discussion (FGD) &lsquo;Peningkatan Pelayanan Air Bersih Perpipaan untuk Fasilitas Kesehatan (Faskes) Milik Pemprov DKI Jakarta&rsquo; di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015253298/perempuan-baik-yang-mudah-dihormati-biasanya-punya-8-ciri-kepribadian-ini-menurut-psikologi-nomor-7-wajib-dimiliki">Perempuan Baik yang Mudah Dihormati Biasanya Punya 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi, Nomor 7 Wajib Dimiliki!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam tahap awal, kata Arief, pihaknya akan menginventarisasi rumah sakit umum daerah (RSUD) dan Puskesmas di Jakarta yang masih menggunakan air tanah. Setelah itu, pihaknya akan memulai pemasangan perpipaan untuk wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arief juga memastikan, tidak akan ada biaya untuk pemasangan perpipaan di fasilitas kesehatan itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PAM Jaya akan menanggung biaya sambungan perpipaan hingga langsung di depan pintu rumah sakit atau puskesmas. Jadi, nantinya RSUD atau Puskesmas hanya tinggal melakukan plug-in secara teknis, tanpa biaya tambahan," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015253290/keberuntungan-tingkat-dewa-8-weton-wong-bejo-yang-kalahkan-nalar-orang-pintar">Keberuntungan Tingkat Dewa, 8 Weton Wong Bejo yang Kalahkan Nalar Orang Pintar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan, pihaknya akan turut mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada kantor kelurahan, kecamatan hingga instansi pemerintahan lainnya. Dengan begitu, penurunan muka tanah akibat penyedotan air tanah berlebih bisa diatasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga akan meminta jajaran terkait, seperti Asisten Pembangunan dan SDA, serta Kementerian PUPR, untuk memetakan kantor-kantor yang masih menggunakan air tanah," ucap Pj Teguh.</div> </div> </div> </div> </div>

Perumda PAM Jaya akan melakukan pendataan terhadap gedung-gedung pemerintahan yang masih menggunakan air tanah.

Banyak Gedung Pemerintahan Masih Gunakan Air Tanah, PAM Jaya Lakukan Pendataan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PAM-JAYA.jpg" alt="Ilustrasi unit pengolahan air bersih PAM Jaya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi unit pengolahan air bersih PAM Jaya</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Target besar mengintai Perumda PAM Jaya. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta itu ditargetkan merampungkan pemasangan sambungan pipa atau pipanisasi se-Jakarta pada 2030 mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pipanisasi Jakarta saat ini barulah mencapai 69 persen.&nbsp;Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin menyebut, masih terdapat 1.092.000 sambungan rumah yang harus disambung hingga 2030 mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang artinya kalau dibagi per tahun, itu rata-rata 150.000 sambungan rumah yang harus kita sambung," ujar Arief saat pencanangan pembangunan gedung Sentra Pelayanan PAM Jaya, di Hutan Kota Plataran, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, lanjut Arief, PDAM terbaik di Indonesia saat ini hanya mampu membangun 30.000 hingga 50.000 sambungan.&nbsp;Jika melihat data tersebut, target itupun mustahil tercapai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rasanya kalau menjadi tiba-tiba 150.000 sambungan seperti sesuatu hal yang mustahil," ucap Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi <em>Bismillah</em> Pak, in kami semuanya hari ini berkumpul ingin menyatukan Pak, menyatukan sebuah tekad bahwasanya<em> impossible is nothing, nothing is impossible</em>," tambah Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arief mengungkapkan, secara pembukuan, akan terdapat 61.000 pipa yang akan tersambung. Dan 34.000 diantara-Nya telah tersambung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kita sudah membukukan Pak 61.000 secara paper dan 34.000 sudah tersambung," jelas Arief.</div>

BUMD DKI Jakarta itu ditargetkan merampungkan pemasangan sambungan pipa atau pipanisasi se-Jakarta pada 2030.

Pipanisasi Ditargetkan Rampung 2030, PAM Jaya : Seperti Hal Yang Mustahil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PAM-dan-Paljaya.jpeg" alt="Antara" width="100%">
<figcaption>Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda PAM Jaya menandatangani kesepakatan dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) terkait penyelesaian realisasi penerimaan lebih rendah dibandingkan target (shortfall).<br /> <br /> "Perjanjian tersebut telah dilaksanakan di salah satu hotel TB Simatupang pada Rabu 14 Desember 2022," kata Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.<br /> <br /> Arief menjelaskan bahwa permasalahan itu terjadi karena dilatarbelakangi dari adanya rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta pada 2009.<br /> <br /> Rekomendasi itu meminta indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi (Internal Rate of Return/IRR) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam perjanjian penyediaan air antara PAM Jaya dan kedua mitra mereka yakni Aetra dan Palyja diturunkan.<br /> <br /> Atas kesepakatan itu, PAM Jaya meminta kedua mitranya untuk melakukan renegoisasi, yang hasilnya Aetra setuju untuk menurunkan IRR dari 22 persen menjadi 15,82 persen, sedangkan Palyja belum bersedia menurunkan IRR, sehingga PAM Jaya membekukan imbalan (water charge) Palyja sejak 2010.<br /> <br /> Palyja pun mengajukan klaim kekurangan pendapatan atas pembekuan imbalan kepada PAM Jaya sebesar Rp10 triliun, hingga kemudian PAM Jaya meminta fasilitasi penyelesaian kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.<br /> <br /> Akhirnya tercapai kesepakatan, "shortfall" Palyja diselesaikan melalui dana proyek yang dibekukan dalam rekening bersama atau rekening escrow (reserve account) senilai Rp481 miliar.<br /> <br /> Arief Nasrudin mengatakan perhitungan capaian IRR, dengan memperhitungkan penambahan dana rekening cadangan (reserve account) sejumlah Rp 481.850.718.708, yang masih di bawah nilai Master Agreement Aetra sebesar 15,82 persen, sehingga perhitungan tersebut lebih menguntungkan bagi PAM Jaya.<br /> <br /> "Dengan kesepakatan tersebut, maka proses transisi pengalihan operasional dari kedua mitra tidak akan terganggu dan PAM Jaya dapat mewujudkan kedaulatan air bagi warga Jakarta dengan cakupan layanan 100 persen pada 2030 dapat segera direalisasikan," kata Arief.

PAM Jaya dan Palyja Tandatangani Kesepakatan Penyelesaian "Shortfall"

Perumda PAM Jaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Perumda PAM Jaya

Berita Terkini

Banyak Gedung Pemerintahan Masih Gunakan Air Tanah, PAM Jaya Lakukan Pendataan

Pipanisasi Ditargetkan Rampung 2030, PAM Jaya : Seperti Hal Yang Mustahil

PAM Jaya dan Palyja Tandatangani Kesepakatan Penyelesaian "Shortfall"

Download Aplikasi JawaPos.com