<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/JKT_DPR-Panggil-Menhub-Bahas-Kecelakaan-KMP-Tunu-Pratama_SALMAN-TOYIBI-6JPG-1067756293.jpg" alt="Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah tengah berupaya menghadirkan hunian layak yang mudah dijangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya memastikan kawasan perumahan subsidi juga memiliki akses transportasi umum yang memadai. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, Kemenhub siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas layanan transportasi umum hingga ke perumahan rakyat. "Kementerian Perhubungan siap berkolaborasi, baik dengan pemerintah daerah, BUMN maupun swasta dalam mendukung dan mendorong akses transportasi umum hingga ke kawasan perumahan subsidi," ujar Menhub Dudy seusai menghadiri Akad Massal 26.000 KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (29/9). Langkah ini menjadi bagian dari dukungan penuh terhadap program rumah subsidi yang merupakan salah program satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. <h2>Kemenhub Kaji Subsidi Feeder Transportasi</h2> Direktorat Jenderal Integrasi Antarmoda kini tengah mengkaji subsidi bagi layanan angkutan pengumpan (feeder). Kebijakan ini diharapkan mampu memudahkan mobilitas warga dari perumahan menuju pusat aktivitas. Selain itu, Kemenhub juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kota untuk memastikan standar layanan transportasi publik yang merata dan berkualitas. "Harapannya integrasi transportasi bisa semakin luas, menjangkau hingga ke titik-titik perumahan rakyat dan mewujudkan layanan transportasi aman, nyaman, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi publik," imbuh Menhub Dudy. Diketahui, kegiatan Akad Massal 26.000 KPR Sejahtera FLPP dan penyerahan kunci rumah secara simbolis diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Pemukiman (PKP) bersama BP Tapera. Acara digelar secara hybrid, di mana 200 masyarakat berpenghasilan rendah hadir langsung di lokasi, sementara 25.800 akad lainnya dilakukan secara online dari 100 titik di 33 provinsi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan program ini. "Saya sangat bangga, sangat bahagia dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga hal ini bisa kita wujudkan. Perumahan itu selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat terutama yang berpenghasilan rendah, juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor pertumbuhan ekonomi," ungkap Presiden Prabowo.

Kemenhub berkomitmen memastikan akses transportasi umum bagi perumahan subsidi, mendukung program rumah rakyat.

Kemenhub Kaji Subsidi Feeder Transportasi Umum Menuju Kawasan Perumahan Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/perumahan-3074429313.jpg" alt="Pemerintah siapkan 20 ribu unit rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah siapkan 20 ribu unit rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI). (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) akan menyiapkan sebanyak 20.000 rumah subsidi bagi para pekerja migran Indonesia.&nbsp; Rumah subsidi ini diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga para pekerja migran Indonesia bisa memiliki rumah subsidi dengan harga terjangkau dan Kredit Pemilikan Rumah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).&nbsp; "Program ini merupakan karpet merah untuk rakyat Indonesia di bidang perumahan. Melalui program rumah untuk pekerja migran Indonesia inilah saatnya rakyat punya rumah. Semoga seluruh pekerja migran bisa menikmati dan memiliki rumah layak huni dan berkualitas," kata Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran saat Peluncuran Program Rumah Subsidi Untuk Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (8/5).&nbsp; Dia membeberkan, program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan devisa negara.&nbsp; "Program ini akan memastikan setiap pekerja migran bisa memiliki rumah setelah sepulang dari tempat kerja di luar negeri," bebernya.&nbsp; Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menjelaskan, program ini menjadi kebijakan pertama terkait penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia yang bisa dinikmati di seluruh wilayah Indonesia.&nbsp; Berdasarkan data yang ada, jumlah pekerja migran di Indonesia jumlahnya mencapai 5 juta di seluruh dunia. Selain itu, Karding menilai bahwa penghasilannya cukup lumayan jika dibanding dari mereka yang bekerja di dalam negeri.&nbsp; Sedangkan rata-rata pekerja migran di Korea dan Jepang memiliki penghasilan antara Rp 15 juta sampai Rp 25 juta. Sedangkan dari data BPS jumlah devisa dari pekerja migran mencapai Rp &nbsp;253,3 triliun per tahun.&nbsp; "Kemarin dan devisa ini terbesar ke dua setelah migas sehingga pantas pekerja migran disebut pahlawan devisa dan pemerintah menyiapkan 20.000 rumah subsidi untuk mereka," pungkas Karding.

Pemerintah siapkan 20.000 rumah subsidi bagi pekerja migran, program ini wujud nyata komitmen untuk kesejahteraan mereka.

Pemerintah Siapkan 20.000 Rumah Subsidi untuk Pekerja Migran Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/HUNIAN-20-3176491824.jpg" alt="PerumahanPondok Taktahan Indah, Kota Serang, Provinsi Banten. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PerumahanPondok Taktahan Indah, Kota Serang, Provinsi Banten. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perumahan Pondok Taktakan Indah yang dikembangkan PT Kawah Anugerah Properti meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai Perumahan Subsidi dengan Inovasi Terbaik atau Best Innovative Subsidized Housing Project.&nbsp; BTN Awards 2025 berlangsung di JICC Jakarta, Sabtu (15/2). Penghargaan diterima langsung Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti, M. Ridwan. BTN Awards 2025 diberikan kepada 18 orang dan proyek dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, sementara BTN Housingpreneur Awards 2025 diberikan kepada 20 orang developer, desainer rumah dan inovator dari empat kategori yang dipilih lewat penilaian ketat dewan juri yang berasal dari para ahli berkompetensi. Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti, M. Ridwan menyampaikan syukur atas pencapaian yang diraih proyek Perumahan Pondok Taktakan Indah yang mereka kembangkan di Jalan Raya Drangong, Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Anugerah dari bank khusus perumahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). &ldquo;Alhamdulillah. Kami bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan BTN. Selain menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan rumah subsidi terbaik kepada masyarakat, anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun,&rdquo; ungkap Ridwan Disebutkan, selama ini dalam pengembangan Perumahan Pondok Taktakan Indah pihaknya selalu mengedepankan kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan. Menurut Ridwan, hal tersebut penting karena saat pengembang memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, maka otomatis akan mendorong peningkatan minat konsumen dan akhirnya mendongkrak penjualan. &ldquo;Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan,&rdquo; tegas pengusaha muda berusia 41 tahun tersebut. Ridwan menyampaikan terimakasih kepada BTN yang sudah banyak membantu pengembang pemula seperti PT Kawah Anugerah Properti yang pada saat itu di akhir 2018 baru memulai pengembangan bisnis perumahannya, sehingga mampu berkembang pesat hingga saat ini. BTN, ungkapnya, tidak hanya membantu dari sisi pembiayaan saja, tetapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada developer. &ldquo;Saya adalah pengembang yang merintis usaha dari bawah dengan modal terbatas hanya Rp300 juta dengan lahan hanya 9.000 meter persegi. Sejak awal, BTN telah membantu dan memberi support kepada saya dari mulai membiayai pembebasan lahan, operasional proyek, membayar kontraktor sampai dengan proses KPR bagi masyarakat. Saya sangat terbantu dengan BTN dan kini bisa terpilih menjadi salah satu pengembang perumahan subsidi terbaik di Indonesia,&rdquo; kisahnya. Di tahun 2025, selain terus melanjutkan pengembangan rumah subsidi di Pondok Taktakan Indah, Kawah Anugerah Properti berencana mengembangkan proyek perumahan bersubsidi baru yang juga berlokasi di Kota Serang. Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektar, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektar. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000&nbsp;unit secara bertahap. Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini.

Sisihkan Puluhan Nominasi, Hunian Subsidi di Serang Ini Jadi Perumahan Inovatif Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/world-habitat-day-close-up-picture-pile-coins-model-house-2-777275946.jpg" alt="Ilustrasi pembiayaan KPR hijau/Freepik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembiayaan KPR hijau/Freepik</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Memiliki rumah sendiri merupakan impian bagi banyak orang. Tetapi harga properti yang kian naik seringkali menjadi tantangan. Untuk mengatasi hal ini, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi solusi yang memungkinkan pembelian rumah dengan sistem cicilan dalam jangka waktu tertentu. Umumnya, KPR memiliki tenor hingga 30 tahun, tergantung kebijakan bank serta kesepakatan antara pemohon dan pihak pemberi kredit. Besarnya cicilan KPR ditentukan oleh beberapa faktor, seperti suku bunga, kondisi finansial, dan harga rumah yang dibeli. Berikut JawaPos.com rangkum dari laman Sinarmasland prosedur pengajuan KPR, Minggu (16/2). Syarat Pengajuan KPR Agar pengajuan KPR dapat disetujui, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya: <ul> <li dir="ltr"> Warga Negara Indonesia (WNI) </li> <li dir="ltr"> Usia 21-55 tahun untuk karyawan, atau maksimal 65 tahun bagi pengusaha saat kredit berakhir </li> <li dir="ltr"> Memiliki penghasilan tetap setiap bulan </li> <li dir="ltr"> Bekerja minimal 2 tahun atau memiliki usaha minimal 3 tahun </li> <li dir="ltr"> Melengkapi laporan keuangan bagi wiraswasta </li> <li dir="ltr"> Memiliki NPWP dan SPT PPh Pribadi sesuai ketentuan bank </li> <li dir="ltr"> Menyediakan dokumen rumah, seperti sertifikat dan dokumen pendukung lainnya </li> </ul> Prosedur Pengajuan KPR 2025 Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan saat mengajukan KPR. 1. Pilih Rumah sesuai Kebutuhan Tentukan lokasi dan tipe rumah yang sesuai dengan anggaran. Setelah memilih rumah, siapkan uang muka (DP) yang umumnya berkisar antara 10%-30% dari harga rumah. 2. Pilih Bank atau Lembaga Pembiayaan Bandingkan beberapa bank dan produk KPR yang tersedia, perhatikan suku bunga, tenor kredit, serta syarat yang ditawarkan. Pilih yang paling sesuai dengan kondisi keuangan. 3. Siapkan Dokumen KPR <ul> <li dir="ltr"> Dokumen Pribadi: KTP, KK, NPWP, slip gaji, rekening koran, hingga surat keterangan bekerja (karyawan) atau laporan keuangan (wiraswasta). </li> <li dir="ltr"> Dokumen Rumah: Sertifikat rumah, IMB, PBB, surat tanda jadi, serta identitas pemilik sebelumnya jika membeli dari perorangan. </li> </ul> 4. Cek Riwayat Kredit (SLIK/BI Checking) Bank akan memeriksa riwayat kredit pemohon melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk memastikan kelayakan kredit. 5. Proses Survei dan Penilaian Properti Setelah lolos BI Checking, bank akan melakukan survei serta penilaian harga rumah untuk menentukan besarnya pinjaman yang bisa diberikan. 6. Penerbitan Surat Persetujuan Kredit (SP3K) Jika semua tahapan berjalan lancar, bank akan mengeluarkan SP3K yang mencantumkan plafon kredit, tenor, suku bunga, dan jumlah cicilan per bulan. 7. Proses Akad Kredit di Notaris Pemohon akan menyelesaikan legalitas rumah, termasuk proses balik nama sertifikat sertifikat di hadapan notaris. 8. Tanda Tangan Akad dan Pencairan Dana Tahap terakhir adalah penandatanganan akad kredit. Setelahnya, dana KPR akan dicairkan dan cicilan rumah resmi dimulai. Agar pengajuan KPR disetujui, pastikan seluruh dokumen lengkap dan jaga riwayat kredit anda tetap baik dengan menghindari tunggakan pembayaran. Selain itu, siapkan pula dana tambahan untuk biaya administrasi, notaris, dan asuransi.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi solusi yang memungkinkan pembelian rumah dengan sistem cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Cara Mengajukan KPR 2025 dengan Mudah Tanpa Ribet! Simak Syarat dan Prosedurnya agar Disetujui oleh Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/05/Perumahan-Subsidi-Dery-Ridwansah-1-1179393388.jpg" alt="Suasana indahnya matahari terbenam di Perumahan subsidi Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana indahnya matahari terbenam di Perumahan subsidi Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengembang perumahan subsidi diminta lebih serius menjaga kawasan perumahan. Peringatan itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat melakukan sidak ke perumahan bersubsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Maruara sempat berdialog dengan penghuni, serta meminta pengembang untuk segera mengatasi masalah banjir dengan tenggat waktu satu bulan. Caranya, dengan membuat saluran air yang baik. "Saya sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan pengaduan ya, bahwa di perumahan ini banjir dan sudah lama. Saya datang ke sini untuk mengecek langsung kondisi lapangan," ujar Maruarar dalam keterangannya, Selasa (11/2). Menurut dia, masalah banjir di perumahan ini sudah lama dan harus segera mendapat penanganan serius. Apalagi perumahan bersubsidi ini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dan dalam anggarannya, KPR FLPP menggunakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Dia mengatakan, berdasarkan informsi Ketua RT setempat bernama Asep dan beberapa penghuni, diketahui bahwa banjir yang datang bisa setinggi pinggang orang dewasa.&nbsp; Itu memaksa penghuni harus mengungsi ke tempat aman. "Saya langsung memanggil pengembang perumahan tersebut yakni dari PT. Sadra Utama Indo untuk siap bertanggung jawab dengan membuat saluran air yang terintegrasi dengan sungai yang tidak jauh dari lokasi perumahan," urainya. (idr/bas)

Menteri PKP Maruarar Sirait memperingatkan para pengembang perumahan subsidi untuk lebih memerhatikan kondisi perumahan yang dibangun.

Menteri Maruarar Sirait Peringatkan Pengembang Perumahan Subsidi, Jangan Sampai Penghuni Terendam Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/bank-tanah-732795378.jpg" alt="Perumahan MBR Asatu Realty Asri yang mendapatkan lahan dari Bank Tanah seluas 4,2 hektar. (Bank Tanah for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Perumahan MBR Asatu Realty Asri yang mendapatkan lahan dari Bank Tanah seluas 4,2 hektar. (Bank Tanah for Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Bank Tanah dinilai memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, Developer menilai Bank Tanah mampu membuat sistem pembayaran yang menguntungkan dan posisi tanah yang strategis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur PT Asatu Realty Asri Yudi Irawan menuturkan, pihaknya mendapatkan lahan seluas 4,2 hektar dari lelang Bank Tanah. Tanah yang terletak di Kendal, Jawa Tengah tersebut diperuntukkan membangun rumah bagi MBR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami merasakan sendiri banyak keuntungan dengan hadirnya Bank Tanah," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang pertama, Bank Tanah memberikan waktu pembayaran secara tempo. Tidak serta merta setelah memenangkan lelang harus dilunasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi ada tempo yang meringankan, kami pengusaha jadi bisa mengatur untuk berbagai keperluan," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, kedua soal lokasi lahan yang strategis. Menurutnya, Bank Tanah telah memiliki data berbagai tanah yang akan dilelang. Dari luas, letak dan sebagainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi semua terbuka bisa diakses," paparnya dalam kegiatan Tinjauan lokasi HPL Bank Tanah untuk Perumahan MBR di Kendal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, bisa dilihat sendiri lokasi tanah yang sedang dibangun perumahan MBR, di sebelah itu terdapat perumahan premium dengan harga miliaran. "Artinya di Bank Tanah bisa mendapat tanah yang sangat strategis. Perumahan subsidi bisa memiliki lokasi di perumahan komersil," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu yang perlu dipahami terkait status kepemilikan tanah, karena status lahan dari Bank Tanah sedikit berbeda. Tanah dari Bank Tanah ini hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi sosialisasinya sangat jelas, nanti bisa jadi SHM setelah 10 tahun. Ini kami sosialisasikan juga ke masyarakat," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, tantangan soal status lahan itu sudah teratasi. Hanya perlu meningkatkan pemahaman masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti juga sudah jadi biasa saat masyarakat sudah paham," jelasnya.</div>

Pertama, Bank Tanah memberikan waktu pembayaran secara tempo. Tidak serta merta setelah memenangkan lelang harus dilunasi.

Kelebihan Beli Tanah di Bank Tanah Versi Developer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/pembangunan-rumah.jpg" alt="MANFAATKAN MOMEN: Pembangunan rumah di kompleks perumahan di Sidoarjo, Jatim. Properti kelas menengah atas diburu investor sebelum inflasi di Indonesia naik signifikan. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MANFAATKAN MOMEN: Pembangunan rumah di kompleks perumahan di Sidoarjo, Jatim. Properti kelas menengah atas diburu investor sebelum inflasi di Indonesia naik signifikan. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR (DJPI), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sepakat membentuk Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan dinilai sebagai langkah awal dalam mendukung terciptanya layanan optimal guna menyelaraskan upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan optimal, termasuk berbagai upaya pendanaan kreatif.  "Ekosistem dalam sektor perumahan ini melibatkan banyak pihak. Mulai dari sisi suplai hingga sisi permintaan, baik regulator, BUMN, swasta, maupun masyarakat itu sendiri," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Rionald Silaban dalam keterangan resmi, Rabu (25/1).  Ia juga menjelaskan, ekosistem ini dibangun guna mewujudkan cita-cita negara memberikan tempat tinggal layak bagi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, kata dia, seluruh pihak dalam ekosistem perumahan dibutuhkan.  Pemerintah melalui berbagai instrumen fiskal, salah satunya telah berupaya mendukung pengembangan sektor perumahan khususnya kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di antaranya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).  "Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), pembangunan Rusun dan Rusus, serta insentif pajak berupa pembebasan PPN dan PPh 1 persen bagi rumah sederhana dan sangat sederhana," jelasnya.  Lebih lanjut, ia membeberkan sejak 2010, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP total sebesar Rp 79,77 triliun untuk membiayai pembangunan 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp 100,32 triliun.  Kemudian, melalui pemberian tambahan PMN kepada PT SMF, pemerintah mengalokasikan porsi 25 persen pembiayaan KPR FLPP sejak 2017 sebesar Rp 7,8 triliun. Selanjutnya, anggaran tersebut di-leverage untuk menyalurkan pendanaan sebesar Rp 15,04 triliun guna mendukung pembiayaan bagi penyediaan 421.650 unit rumah MBR  Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan backlog ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat melalui berbagai cara. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan para stakeholder sektor perumahan yang solid dengan membentuk ekosistem pembiayaan perumahan.  Lebih jauh, hadirnya Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan diharapkan mendukung pemenuhan mandat undang-undang terkait penyediaan akses perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera tercapai.  "Dalam waktu dekat ekosistem pembiayaan perumahan akan menginisiasi penyusunan pedoman tata kelola ekosistem pembiayaan perumahan secara teknis dan strategis, serta penyusunan rencana kegiatan tahunan yang memuat kegiatan-kegiatan terkait pengembangan perumahan di tahun berjalan," tandasnya.

Pemerintah Bentuk Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan