<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cowok-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dindin Kamaludin bisa bernapas lega. Kamis (12/10) mantan perwira TNI dengan pangkat terakhir letnan kolonel itu dibebaskan dari dakwaan korupsi. Majelis hakim dalam putusan selanya menilai dakwaan terhadapnya tidak bisa diterima. Dindin didakwa melakukan korupsi yang menimbulkan kerugian negara Rp 1,2 miliar. Modusnya menawarkan proyek pembangunan perumahan prajurit senilai Rp 23,7 miliar ke PT Sier Puspa Utama (SPU). Perusahaan pelat merah itu lantas menyerahkan uang muka ke Ikhwan Nursyujoko, terdakwa lain, selaku perwakilan PT Neocelindo Inti Beton Bandung (NIBB) sebagai kontraktor. Namun, proyek yang ditawarkan ternyata tidak ada. Sidang berlangsung dengan tiga agenda sekaligus. Agenda pertama pembacaan eksepsi kedua terdakwa. Dindin dan Ikhwan diwakili pengacara masing-masing. Pengacara Dindin, Timur Ibnu Hamdani, meminta majelis hakim membebaskan kliennya. &rsquo;&rsquo;Masa penahanan maksimal 200 hari. Perhitungan kami sudah 219 hari,&rdquo; ujarnya. Ibnu menilai persidangan tidak bisa diteruskan. Perkara itu diklaim jaksa sebagai kasus koneksitas. &rsquo;&rsquo;Satu dari dua hakim anggota seharusnya berasal dari militer,&rdquo; tuturnya. Namun, syarat itu tidak terpenuhi karena tiga hakim yang memimpin persidangan tidak berlatar militer. Jaksa Triyono kemudian menjawab eksepsi kedua terdakwa. Di antaranya, terkait masa penahanan yang disebut dalam eksepsi melebihi batas waktu. Batas waktu penahanan disebut masih kurang empat hari. Dakwaan juga diklaim cermat dan jelas. Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suardhita selanjutnya membacakan putusan sela. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi terdakwa. &rsquo;&rsquo;Menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak bisa diterima,&rdquo; kata Suardhita. Hakim juga meminta jaksa segera membebaskan kedua terdakwa dari tahanan. Pertimbangan lain adalah tidak adanya tanda tangan oditur militer pada surat dakwaan. Padahal, perkara koneksitas seharusnya melibatkan pihak militer. Suardhita menambahkan, berkas perkara terdakwa akan dikembalikan pengadilan kepada jaksa. Jaksa tetap berwenang kembali memprosesnya. &ldquo;Dakwaan yang ini otomatis ditutup dengan putusan sela,&rdquo;&nbsp;ungkapnya.&nbsp;(edi/c7/ai)

Dindin Kamaludin bisa bernapas lega. Kamis (12/10) mantan perwira TNI dengan pangkat terakhir letnan kolonel itu dibebaskan dari dakwaan.

Dakwaan Tidak Lengkap, Mantan Letkol Bebas dari Dakwaan Korupsi Proyek Perumahan Prajurit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/letkol-tni-2950546624.png" alt="PERNAH BERPANGKAT: Dindin Kamaluddin (kanan) dan Ikhwan Nursyujoko di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (26/9)." width="100%">
<figcaption>PERNAH BERPANGKAT: Dindin Kamaluddin (kanan) dan Ikhwan Nursyujoko di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (26/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dindin Kamaluddin saat masih berpangkat letnan kolonel Czi menawarkan proyek pembangunan perumahan prajurit senilai Rp 23,7 miliar kepada PT Sier Puspa Utama (SPU). Lantaran tertarik, perusahaan pelat merah itu memberikan Rp 1,2 miliar untuk uang muka ke Ikhwan Nursyujoko selaku perwakilan PT Neocelindo Inti Beton Bandung (NIBB) sebagai kontraktor. Namun, proyek yang ditawarkan ternyata fiktif. Dindin dan Ikhwan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (26/9). Keduanya didakwa melakukan korupsi karena perbuatannya menimbulkan kerugian negara. &rsquo;&rsquo;Terdakwa DK sekarang sudah dipecat. Kejadian tahun 2018,&rdquo; ujar Asisten Pidana Militer Kejati Jatim Hadi Pangestu. Dindin yang saat itu menjadi perwira menengah (pamen) di Kodam III Siliwangi mengaku sebagai panitia proyek kepada PT SPU. Dia menawari perusahaan itu untuk memodali pembangunan perumahan prajurit berupa tower enam lantai di Cijantung, Jakarta Timur. Dindin mengklaim pengerjaan proyek tersebut bakal dikerjakan PT NIBB. Hadi menjelaskan, PT SPU selanjutnya menyerahkan uang muka kepada Ikhwan secara bertahap. Awalnya Rp 1 miliar. Disusul Rp 250 juta. Menurut dia, proyek yang ditawarkan ternyata tidak pernah ada. Hadi menyebut seluruh dokumen yang dipakai kedua terdakwa palsu. &rsquo;&rsquo;Ada kerugian negara dari uang yang dikeluarkan PT SPU,&rdquo; ujarnya. Hadi menambahkan, perkara itu disidangkan di pengadilan umum karena salah seorang terdakwa adalah masyarakat sipil. Dindin sekarang juga bukan prajurit TNI. &rsquo;&rsquo;Yang bersangkutan (Dindin) dipecat karena perkara lain,&rdquo; terangnya. Dindin mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena perkara penipuan yang sudah disidangkan di pengadilan militer. Sementara itu, Ikhwan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Berbeda dengannya, Dindin mengaku belum bisa bersikap karena pengacaranya tidak datang. &rsquo;&rsquo;Minggu depan baru siap,&rdquo; kata Dindin kepada majelis hakim. Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suardhita mengatakan, sidang kedua terdakwa tidak bisa dipisahkan. Dindin diberi kesempatan untuk langsung membacakan eksepsi setelah Ikhwan pada agenda selanjutnya kalau berkeberatan dengan dakwaan. &rsquo;&rsquo;Jadi, semua punya hak yang sama dan sidang tidak perlu ditunda-tunda,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(edi/c7/eko)

Dindin Kamaluddin saat masih berpangkat letnan kolonel Czi menawarkan proyek pembangunan perumahan prajurit senilai Rp 23,7 miliar

Rugikan Negara Rp 1,2 Miliar, Letkol TNI Tawarkan Proyek Perumahan Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Perumahan-1.jpeg" alt="Ilustrasi rumah siap huni yang memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah siap huni yang memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memenuhi kebutuhan hunian bagi para prajurit, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kemitraan strategis dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Lewat kerjasama ini, bank BUMN yang fokus menyediakan perumahan ini siap membiayai sekitar 10.000 unit rumah setiap tahun bagi para anggota TNI AD.  Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan pihaknya mendukung misi para petinggi TNI AD memenuhi kebutuhan para prajuritnya akan hunian sejalan. Hal ini sejalan dengan tugas BTN dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat Indonesia melalui program Satu Juta Rumah.  “Kerjasama ini menjadi suatu kehormatan bagi Bank BTN untuk mendukung dan mewujudkan impian para prajurit TNI AD akan hunian,” jelas Haru di sela Seremonial Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) di Jakarta, Jumat (16/4).  Haru optimistis komitmen tersebut dapat tercapai didukung pengalaman serta jaringan perseroan yang kuat di bidang perumahan.  Dalam kerjasama tersebut, Bank BTN juga akan mengelola dan mengoptimalkan dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD). Perseroan juga akan menyediakan banyak layanan kredit konsumer, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk para anggota TNI AD.  Haru menjelaskan terdapat dua skema kredit yang ditawarkan untuk mencapai target 10.000 unit rumah setiap tahun. Pertama, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan suku bunga 5%, uang muka 1%, dan bantuan uang muka Rp 4 juta. Untuk skema KPR ini, BTN mengalokasikan realisasi penyaluran berkisar 7.000-8.500 unit per tahun.  Kedua, BTN menawarkan program KPR TWP AD yang memiliki angsuran lebih murah melalui jangka waktu panjang dan suku bunga rendah. KPR TWP AD memberikan suku bunga 5,25%, jangka waktu hingga 30 tahun, dan uang muka mulai 0%. Untuk program KPR ini, bank BTN mengalokasikan realisasi penyaluran berkisar 1.500-3.000 unit per tahun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rupzLT1RpHU

Pasok Hunian Prajurit TNI-AD, BTN Siap Biayai 10 Ribu Rumah per Tahun